Pemkab Indramayu Perkuat Komitmen Kabupaten Layak Anak, Target Naik Peringkat KLA 2026

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2026 di Aula DP2KBP3A Indramayu, Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan capaian pemenuhan hak anak di daerah, Kamis (9/4/2026).

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), Hj. Atin Justinah, selaku ketua panitia, menjelaskan bahwa rakor bertujuan menyinkronkan data lintas sektor serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan.

“Anak merupakan investasi masa depan. Melalui rakor ini, kami ingin memastikan koordinasi antar sektor berjalan optimal dalam memenuhi indikator enam klaster KLA, sehingga capaian Indramayu dapat meningkat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur, di antaranya Kejaksaan Negeri Indramayu, Polres Indramayu, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran lintas instansi ini menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019.

Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Indramayu, H. Iman Sulaeman, menyoroti pentingnya akurasi pendokumentasian data dalam mendukung penilaian KLA.

“Permasalahan utama sering bukan pada kegiatan, tetapi pada administrasi dan penginputan data. Ratusan indikator penilaian membutuhkan bukti yang valid dan terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya menjalankan program, tetapi memastikan setiap kegiatan terdokumentasi dengan perspektif perlindungan anak. Pemerintah Kabupaten Indramayu menargetkan peningkatan status dari tingkat Pratama menuju Madya bahkan Nindya pada evaluasi KLA 2026.

Sesi inti rakor diisi pemaparan teknis oleh Faisan CB dari Yayasan Bahtera Bandung. Ia menekankan bahwa proses verifikasi oleh pemerintah pusat akan dilakukan secara ketat, sehingga validasi dokumen resmi yang telah ditandatangani dan distempel pimpinan instansi menjadi syarat mutlak sebelum diunggah ke sistem penilaian.

Melalui rakor ini, diharapkan sinkronisasi data antar OPD, kepolisian, kejaksaan, serta instansi vertikal lainnya dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahapan verifikasi lapangan, sehingga target peningkatan capaian Kabupaten Layak Anak di Indramayu dapat terwujud.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Pemkab Indramayu Buka Dialog Pasca Demo, Tegaskan Tidak Terima Ganti Rugi Uang

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog guna mencari solusi terbaik atas dinamika yang berkembang pasca aksi demonstrasi masyarakat beberapa waktu lalu.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah meminta ganti rugi dalam bentuk uang atas kerusakan fasilitas umum. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi simbolis masyarakat yang menyerahkan koin di Pendopo Indramayu.

Menurutnya, secara aturan pemerintah daerah tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk uang. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab yang diharapkan adalah perbaikan langsung terhadap fasilitas umum yang rusak agar dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Lucky Hakim juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebutkan, sejak awal pemerintah daerah telah membuka ruang audiensi dan mengundang perwakilan warga untuk berdiskusi secara langsung di Pendopo Indramayu.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Indramayu, Aep Surahman, yang mengapresiasi kepedulian masyarakat. Namun ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menerima uang dalam bentuk apa pun dan berharap adanya perbaikan fasilitas sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung pada 2 April 2026 di Alun-alun Indramayu telah difasilitasi pemerintah daerah sebagai ruang penyampaian aspirasi. Namun demikian, pemerintah menyayangkan adanya kerusakan fasilitas umum yang merupakan aset bersama.

Terkait isu yang berkembang, Bupati menjelaskan bahwa program revitalisasi tambak merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Meski begitu, aspirasi masyarakat tetap diterima dan akan dijembatani sesuai mekanisme yang berlaku.

Hingga Senin malam (6/4/2026), pemerintah daerah bersama jajaran terkait telah menunggu kehadiran perwakilan masyarakat untuk berdialog, namun belum ada konfirmasi kehadiran. Upaya serupa juga dilakukan pada Rabu (8/4/2026) setelah adanya permintaan pertemuan pukul 20.00 WIB, namun pertemuan tidak terlaksana karena pihak yang bersangkutan tidak hadir.

Lucky Hakim kembali menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi sebagai bagian dari hak konstitusional. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum.

“Pemerintah telah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, bahkan tanpa prosedur yang berbelit. Kami siap berdialog kapan saja, termasuk di luar jam kerja. Namun, kami berharap aspirasi disampaikan dengan cara yang baik dan tidak merusak fasilitas umum,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap komunikasi yang baik dapat segera terjalin kembali, sehingga solusi terbaik dapat dicapai secara bersama demi kepentingan masyarakat luas.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Digitalisasi Pajak Daerah, Pemkab Indramayu Dorong Optimalisasi PAD dan Transparansi Layanan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus memperkuat kemandirian fiskal melalui transformasi digital layanan pajak. Langkah ini dibahas dalam kegiatan bertajuk Transformasi Digital Layanan PBB-P2 dan Tabungan Samsat dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang digelar di Swiss-Belinn Hotel Indramayu, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga sektor perbankan. Forum ini tidak hanya menjadi sarana sosialisasi, tetapi juga wadah kolaborasi dalam memperkuat sistem layanan pajak berbasis digital.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah strategis untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dan transparan akan mendorong peningkatan penerimaan daerah secara lebih akuntabel.

“Digitalisasi mampu meminimalkan potensi kebocoran, sehingga perlu dioptimalkan bersama,” ujarnya.

Ia juga mengajak para kuwu untuk aktif mengedukasi masyarakat terkait kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sekaligus menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pembayaran pajak.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Indramayu, Amrullah, menyebut transformasi digital sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menuturkan, sektor pajak daerah masih menjadi tulang punggung PAD, terutama dari PBB-P2 dan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam lima tahun terakhir, penerimaan PBB-P2 tercatat meningkat signifikan hingga 160 persen atau hampir Rp60 miliar. Pada 2025, realisasi PBB-P2 mencapai Rp97,2 miliar, naik 12,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Amrullah juga mengungkapkan bahwa pada 2026 telah didistribusikan sebanyak 681.537 SPPT kepada masyarakat. Berbagai inovasi terus dilakukan, mulai dari pemutakhiran data hingga penerapan sistem digital guna mempermudah akses layanan.

Dari tingkat provinsi, perwakilan Bapenda Jawa Barat, Dwi Agus Sulistyo, menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi kunci utama, dengan digitalisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah menghadirkan sejumlah inovasi layanan Samsat digital, seperti SAMBARA, e-Samsat, dan SIGNAL.

Dukungan juga datang dari sektor perbankan. Pimpinan Cabang Bank bjb⁠ Indramayu, Sigit Lesmana, menyatakan komitmennya dalam mendukung program pemerintah daerah melalui layanan keuangan terintegrasi serta kontribusi terhadap PAD dari sisi deviden.

Kegiatan ini turut diisi diskusi interaktif yang dimoderatori Sekretaris Bapenda Indramayu, Suyitno, serta penyerahan simbolis SPPT dan DHKP. Peserta juga diperkenalkan dengan simulasi penggunaan barcode pada SPPT yang memungkinkan akses data secara real time.

Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor pendukung, optimalisasi PAD diharapkan dapat terus meningkat guna mendukung pembangunan Indramayu yang lebih maju dan berkelanjutan.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Pemkab Indramayu Perkuat Integrasi Layanan Digital Lewat Pengembangan Wong Reang Apps

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar rapat koordinasi untuk membahas pembaruan fitur aplikasi Wong Reang Apps. Kegiatan ini berlangsung di Aula Diskominfo Indramayu, sebagai langkah memperkuat integrasi layanan publik berbasis digital, Selasa (7/4/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Indramayu, Suwenda, serta dihadiri Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Heru Susanto. Turut hadir perwakilan dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bapperida, Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM), DPMPTSP, dan Disdukcapil.

Rapat koordinasi ini difokuskan pada upaya integrasi layanan antar perangkat daerah melalui pengembangan fitur dalam aplikasi Wong Reang Apps. Setiap instansi dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna memastikan layanan yang terintegrasi dapat berjalan optimal.

Suwenda menegaskan, pengembangan aplikasi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.

“Pengembangan Wong Reang Apps ini bertujuan untuk mendukung integrasi layanan antar perangkat daerah. Di dalamnya tersedia berbagai fitur, termasuk akses CCTV di sejumlah titik yang telah terintegrasi,” ujarnya.

Selain melibatkan perangkat daerah, Diskominfo Indramayu juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, termasuk sektor swasta seperti Pertamina serta fasilitas layanan kesehatan, guna memperluas cakupan manfaat aplikasi bagi masyarakat.

Dalam pengelolaannya, setiap fitur pada Wong Reang Apps ditangani oleh admin dari masing-masing instansi terkait. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan responsivitas serta memastikan layanan berjalan sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.

Melalui pengembangan berkelanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap Wong Reang Apps dapat menjadi solusi terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik secara cepat, praktis, dan terintegrasi.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Bupati Indramayu Perintahkan Evakuasi 7 Pekerja Telantar di Papua Selatan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu bergerak cepat menanggapi laporan warga yang mengalami kesulitan saat bekerja di luar daerah. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk segera mengevakuasi tujuh pekerja asal Indramayu yang terlantar di Sermayam, Merauke, Papua Selatan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Disnaker Indramayu, Endang Ismiati, langsung mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indramayu. Seluruh kebutuhan pemulangan, termasuk biaya transportasi dan akomodasi, akan ditanggung oleh Baznas.

“Bapak Bupati telah menginstruksikan agar ketujuh pekerja segera dipulangkan. Seluruh biaya pemulangan ditanggung oleh Baznas,” ujar Endang, Rabu (8/4/2026).

Respons cepat pemerintah daerah ini dipicu oleh beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan kondisi para pekerja yang memprihatinkan setelah ditelantarkan oleh mandor proyek. Berbekal informasi tersebut, Disnaker melakukan penelusuran hingga berhasil menghubungi salah satu perwakilan pekerja, Catu Wijaya.

Dari keterangan yang diperoleh, ketujuh pekerja tersebut awalnya berangkat ke Papua untuk bekerja di proyek konstruksi dengan iming-iming upah yang layak. Namun, kenyataannya mereka tidak menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Bahkan, mandor yang bertanggung jawab justru menghilang tanpa memberikan kejelasan.

Endang menegaskan, pihaknya terus memantau kondisi para pekerja guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar tanpa kendala administrasi. Saat ini, komunikasi dengan para pekerja telah terjalin, dan tinggal menunggu kesiapan mereka untuk kembali ke Indramayu.

Meski pemerintah daerah melalui Disnaker, Dinas Sosial, dan Baznas telah siap memfasilitasi kepulangan, para pekerja masih bertahan di Merauke untuk mengupayakan penyelesaian hak upah mereka. Pemerintah memastikan proses pemulangan tidak akan ditunda dan tiket pesawat akan segera disiapkan setelah para pekerja siap diberangkatkan.

Ketujuh pekerja tersebut mayoritas berasal dari Kecamatan Terisi, yakni Mulyadi, Yogi Setiawan, dan Catu Wijaya (Desa Rajasinga), Ahmad Malik Ibrahim (Desa Jatimulya), Jayadi (Desa Cikawung), serta Carwadi (Desa Plosokerep). Sementara satu orang lainnya, Rasim, berasal dari Desa Puntang, Kecamatan Losarang.

Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap permasalahan upah para pekerja dapat segera diselesaikan, sehingga mereka bisa kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga dalam kondisi selamat.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Makom Albab Sampaikan Rekomendasi Strategis ke Bupati, Soroti Sampah, Miras, dan Narkoba

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pengurus Majelis Komunikasi Alumni Babakan (Makom Albab) Kabupaten Indramayu menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis hasil Musyawarah Cabang (Muscab) saat beraudiensi dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, di Pendopo Indramayu, Senin malam (6/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Makom Albab menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak, yakni darurat sampah, maraknya peredaran minuman keras, serta ancaman narkoba yang kian mengkhawatirkan.

Ketua Makom Albab, Imam Rosadi, mengajak pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani persoalan kebersihan. 
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mengembalikan Indramayu sebagai daerah yang bersih dan nyaman.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya penanganan serius terhadap peredaran narkoba melalui penegakan hukum yang konsisten, peningkatan pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam edukasi, pelaporan, hingga pendampingan rehabilitasi.

“Diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi menyangkut masa depan generasi,” ujar Imam Rosadi.

Menanggapi hal tersebut, Lucky Hakim mengapresiasi perhatian dan masukan yang disampaikan Makom Albab. Ia mengakui, sejumlah persoalan seperti pengelolaan sampah dan keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Bupati menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mencari solusi, termasuk menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan anggaran melalui mekanisme yang berlaku.

Terkait penanganan sampah, Lucky mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menginisiasi program pemilahan sampah di lingkungan sekolah yang dimulai dari Kecamatan Krangkeng sebagai pilot project. Program tersebut ditargetkan berjalan pada April dan akan dievaluasi sebelum diterapkan secara luas di seluruh wilayah Indramayu.

Sementara itu, mengenai peredaran minuman keras, Lucky menilai persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang tidak dapat diselesaikan pemerintah daerah secara mandiri. Ia menekankan perlunya keterlibatan DPR, aparat penegak hukum, tokoh agama, serta masyarakat dalam penanganannya.

Audiensi ditutup dengan harapan agar sinergi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Indramayu yang bersih, aman, dan berdaya saing, sekaligus melindungi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif menuju visi Indramayu REANG.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Pendopo Indramayu Jadi Lokasi KKL Pasis SESKOAD, Perkuat Sinergi Pertahanan Wilayah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pendopo Kabupaten Indramayu menjadi lokasi penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan saat Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menerima kunjungan Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Tahun Anggaran 2026 dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Wilayah Pertahanan, Senin (6/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung pada 6 hingga 9 April 2026 tersebut diikuti 24 perwira siswa yang akan mempelajari langsung dinamika kewilayahan di Kabupaten Indramayu. Tidak hanya bersifat akademik, KKL ini juga menjadi wadah strategis untuk mengintegrasikan teori pertahanan dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk aspek sosial, geografis, dan kebencanaan wilayah pesisir.

Dalam sambutannya, Lucky Hakim menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Indramayu sebagai lokasi KKL. Ia menilai kehadiran para perwira siswa merupakan kehormatan sekaligus peluang memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan wilayah.

Menurutnya, karakteristik wilayah pesisir Indramayu memiliki tantangan tersendiri, seperti potensi banjir, rob, abrasi, hingga dampak perubahan iklim yang membutuhkan penanganan terpadu.

Ia menegaskan, penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan masyarakat guna membangun sistem pertahanan wilayah yang adaptif, termasuk menghadapi ancaman non-militer.

“Kami mengapresiasi keterlibatan TNI melalui kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan wilayah. Kehadiran para perwira siswa diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran strategis serta mempererat kolaborasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan KKL, Imam Purnomo Hadi, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman komprehensif para peserta terhadap kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, berbagai fenomena yang ditemukan selama KKL dapat menjadi bahan refleksi dalam merumuskan strategi pertahanan yang lebih relevan dan aplikatif.

“KKL ini penting untuk membangun perspektif strategis para perwira siswa, baik dalam aspek pertahanan, kewilayahan, maupun dinamika sosial masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Sinergi yang terbangun, kata dia, menjadi bagian dari pengabdian bersama demi kepentingan bangsa dan negara.

Melalui kegiatan ini, interaksi langsung para perwira siswa dengan kondisi wilayah pesisir Indramayu diharapkan mampu memperkuat pemahaman bahwa strategi pertahanan harus berpijak pada realitas lapangan, sehingga dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan ketahanan wilayah dan kolaborasi lintas sektor.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Dirjen KKP Temui Bupati Indramayu, Bahas Revitalisasi Tambak Pantura dan Serap Aspirasi Warga

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Tb. Haeru Rahayu, melakukan kunjungan ke Pendopo Kabupaten Indramayu. Kedatangannya bersama staf khusus menteri dan jajaran direktur disambut Bupati Indramayu, Lucky Hakim, beserta Forkopimda, Minggu (5/4/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada audiensi dan diskusi guna memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura).

Dalam keterangannya kepada awak media, Lucky Hakim menyebut koordinasi program ini telah berjalan dalam beberapa waktu terakhir, termasuk pembahasan bersama Menteri KKP dan Gubernur Jawa Barat dalam berbagai kesempatan.

Ia menjelaskan, program revitalisasi tambak Pantura tidak hanya menyasar Indramayu, tetapi juga mencakup wilayah Bekasi, Karawang, dan Subang. Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan melalui pengelolaan lintas kementerian.

“Program ini telah melalui berbagai tahapan pembahasan. Pemerintah daerah berperan untuk mendukung sekaligus mengawal agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan dan mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ujar Lucky.

Ia menegaskan, setiap tahapan dijalankan secara terukur dan transparan dengan pengawasan ketat sesuai regulasi. Bahkan, inspektorat kementerian turut dilibatkan guna memastikan program berjalan sesuai koridor hukum.

Terkait isu kompensasi atau uang kerahiman yang menjadi perhatian warga, Lucky menjelaskan bahwa besaran belum dapat ditentukan sebelum proses pendataan dan pemetaan lahan dilakukan secara menyeluruh.

“Penentuan harus diawali pengukuran dan pematokan lahan. Sementara ada kelompok masyarakat yang menolak sebelum ada kepastian, sehingga perlu dicari solusi bersama,” jelasnya.

Lucky juga mengakui adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait proses tersebut. Namun, ia memastikan pemerintah telah melakukan sosialisasi berulang kali dan membuka ruang dialog, termasuk menerima aspirasi warga yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa.

“Kami terbuka. Semua aspirasi masyarakat kami tampung dan fasilitasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat agar ditemukan jalan tengah,” tegasnya.

Sementara itu, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa program revitalisasi tambak merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas budidaya perikanan di Pantura yang selama ini masih didominasi metode tradisional.

Menurutnya, program ini mencakup penataan ekosistem budidaya secara menyeluruh, mulai dari aspek lingkungan, peningkatan produktivitas, hingga nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat.

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya. Pelaksanaan dilakukan bertahap dan diawasi sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, KKP saat ini juga tengah menjalankan proyek tambak udang terintegrasi di Waingapu seluas hampir 2.000 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp7,2 triliun. Untuk kawasan Pantura Jawa, alokasi anggaran bahkan diproyeksikan mencapai tiga hingga empat kali lipat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan sektor perikanan budidaya nasional.

Ke depan, KKP juga dijadwalkan menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu guna membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan program tersebut.

“Jika masih ada hal yang belum dipahami, mari kita duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

PKS Indramayu Tegaskan Komitmen Pelayanan Rakyat di Halal Bihalal Akbar

INDRAMAYU.radarinformasi.com – DPD PKS Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya sebagai pelayan rakyat dalam momentum Halal Bihalal Akbar yang digelar di Aula Kantor DPD PKS, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Ramadan, tetapi juga dimaknai sebagai momentum konsolidasi total bagi seluruh kader dalam memperkuat pengabdian kepada masyarakat di tengah dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Indramayu.

Acara tersebut dihadiri ratusan peserta, mulai dari tokoh masyarakat, struktur partai hingga tingkat desa, serta anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Suasana kebersamaan terlihat kental dan mencerminkan soliditas internal partai.

Ketua DPD PKS Indramayu, Bhisma Panji, dalam pidato politiknya menegaskan nilai-nilai spiritual Ramadan harus diwujudkan dalam kerja nyata.

“Kemenangan spiritual di bulan Ramadan harus bertransformasi menjadi kerja nyata di lapangan. Kader PKS harus mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, para kader diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama serta meningkatkan kepedulian sosial. Disiplin dalam menjalankan amanah disebut menjadi kunci pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Bhisma, Halal Bihalal kali ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pernyataan sikap politik bahwa PKS Indramayu tetap solid dan konsisten mengusung visi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Melalui kegiatan ini, PKS Indramayu juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan warga.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Wabup Syaefudin Hadiri Halalbihalal PWRI dan LLI, Tekankan Peran Strategis Purnabakti

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menghadiri kegiatan Halalbihalal yang digelar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) bersama Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kabupaten Indramayu di Aula PWRI, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, yang diikuti para anggota PWRI dan LLI dari berbagai wilayah di Indramayu.

Dalam sambutannya, Syaefudin menyampaikan penghargaan kepada para anggota PWRI atas dedikasi dan pengabdian mereka selama mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan daerah.

Ia menilai pengalaman serta kontribusi para purnabakti merupakan aset penting yang dapat terus dimanfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Indramayu.

Syaefudin juga berharap PWRI dapat terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam memberikan masukan dan pemikiran yang konstruktif bagi pembangunan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan para purnabakti sangat diperlukan guna mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sebagai bagian dari pembangunan sosial. Halalbihalal, kata dia, tidak hanya menjadi tradisi saling memaafkan, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan dan harmoni di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Syaefudin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk PWRI dan LLI, untuk bersama-sama mendukung visi pembangunan daerah “Indramayu REANG” (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong) sebagai arah pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika