INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Desa Tersana, Kecamatan Sukagumiwang, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Desa Tersana, menjadi forum bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk membahas berbagai kebutuhan pembangunan sekaligus menentukan skala prioritas yang akan dituangkan dalam rencana kerja desa tahun mendatang,” Senin (21/9/2026).
Musdes tersebut turut dihadiri Sekretaris Kecamatan Sukagumiwang Yayan Tefianty, SE, yang mewakili Camat Sukagumiwang Moh Mulya Setiawan, S.STP. Dalam kegiatan itu, Yayan didampingi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Budi Santoso.
Jajaran Kecamatan Sukagumiwang hadir dalam rangka memberikan fasilitasi dan pendampingan terhadap proses perencanaan pembangunan di tingkat desa. Selama musyawarah berlangsung, pihak kecamatan mengikuti pembahasan serta memberikan arahan sesuai tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan.
Penyusunan RKPDes melalui forum musyawarah diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Desa Tersana.
Berbagai usulan yang disepakati nantinya menjadi bagian dari dokumen perencanaan desa sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan pada Tahun Anggaran 2027.
Selain membahas rencana kerja, Musdes juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Desa Tersana, masyarakat, dan Pemerintah Kecamatan Sukagumiwang. Proses tersebut diarahkan agar perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dengan tetap memperhatikan skala prioritas serta kemampuan desa.
Melalui tahapan penyusunan RKPDes ini, Pemerintah Kecamatan Sukagumiwang mendorong pemerintah desa bersama masyarakat terus membangun perencanaan yang tertib, terukur, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti tahapan interview dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (24/9/2026).
Sesuai agenda yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sesi evaluasi untuk Kabupaten Indramayu berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 11.00 WIB.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Indramayu diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu Suwenda, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Heru Susanto, serta Kepala Bidang Statistik dan Persandian Kiky Nurhakiky.
Untuk memperkuat proses klarifikasi, Diskominfo turut melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Tahapan interview tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi untuk melakukan klarifikasi sekaligus validasi terhadap hasil penilaian dokumen penyelenggaraan pemerintah digital di Kabupaten Indramayu.
Pada sesi tersebut, Suwenda memberikan penjelasan kepada asesor eksternal terkait sejumlah indikator yang menjadi bahan penilaian. Berbagai dokumen dan bukti pendukung juga disiapkan untuk ditampilkan sebagai bagian dari proses verifikasi.
Suwenda menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Indramayu memasang target indeks Pemdi sebesar 1,74, lebih tinggi dibandingkan target nasional yang berada pada angka 1,70.
“Melalui tahapan interview ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berupaya memastikan pelaksanaan pemerintahan digital beserta bukti dukungnya tergambarkan secara tepat dalam proses evaluasi,” ujar Suwenda.
Sementara itu, Kepala Bidang TIK Diskominfo Kabupaten Indramayu, Heru Susanto, menjelaskan salah satu implementasi pemerintah digital yang telah dikembangkan di daerah tersebut adalah Wong Reang Apps.
Aplikasi tersebut dikembangkan sebagai super apps yang mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu platform digital. Kehadirannya diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan layanan pemerintahan.
Menurut Heru, Wong Reang Apps menjadi salah satu bentuk penerapan transformasi digital yang tidak hanya berhenti pada kebijakan maupun dokumen administratif, tetapi telah diarahkan pada penyediaan layanan yang lebih terintegrasi dan mudah dijangkau masyarakat.
“Wong Reang Apps membuktikan bahwa transformasi digital tidak berhenti pada kebijakan dan dokumen, tetapi sudah diwujudkan dalam layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya.
BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 serta penetapan usulan prioritas rencana pembangunan Tahun 2028.
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Megamendung Ridwan, S.Sos. beserta tim monitoring, Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Megamendung, Sekretaris Desa Cipayung Suherman yang mewakili Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD, para kepala dusun, RT/RW, kepala sekolah di wilayah Desa Cipayung, serta tokoh masyarakat.
Musrenbangdes menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Forum ini menjadi wadah untuk menghimpun, membahas, dan menyusun berbagai aspirasi serta kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Desa Cipayung bersama unsur kecamatan, pendamping desa, BPD, unsur kewilayahan, lembaga pendidikan, serta masyarakat membahas berbagai usulan pembangunan yang akan menjadi bahan penyusunan RKPDes Tahun 2027.
Selain itu, forum juga membahas penetapan usulan prioritas rencana pembangunan Tahun 2028. Berbagai masukan dari tingkat dusun, RT/RW hingga unsur masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan desa.
Kehadiran Ketua BPD, para kepala dusun, RT/RW, serta tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dari masing-masing wilayah.
Sementara itu, keterlibatan kepala sekolah setempat turut memberikan perspektif terkait kebutuhan pembangunan dan pelayanan di bidang pendidikan yang berada di wilayah Desa Cipayung.
Camat Megamendung bersama tim monitoring turut memantau pelaksanaan Musrenbangdes, sedangkan Pendamping Lokal Desa memberikan pendampingan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga hadir sebagai unsur kewilayahan yang mengikuti jalannya kegiatan.
Sekretaris Desa Cipayung Suherman, yang mewakili Kepala Desa, mengikuti rangkaian pembahasan bersama seluruh peserta Musrenbangdes.
Melalui Musrenbangdes Tahun 2026, Pemerintah Desa Cipayung bersama masyarakat dan seluruh unsur terkait menyusun prioritas pembangunan yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan pada 2027 dan usulan prioritas pembangunan 2028.
INDRAMAYU.radarinformasi.com — Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan data perpajakan dan pertanahan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim di Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026).
Melalui PKS tersebut, Pemkab Indramayu akan mengadopsi dan memanfaatkan sistem informasi yang dikembangkan Tangerang Selatan untuk mendukung pengelolaan data pajak dan pertanahan secara lebih terintegrasi.
Salah satu fokus kerja sama yakni mengoptimalkan keterhubungan data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Sistem tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mendukung proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pemanfaatan sistem berbasis data ini diharapkan mampu memperkuat sinkronisasi antara data pertanahan dan perpajakan di Kabupaten Indramayu. Dengan data yang semakin terhubung, proses pengelolaan dan pemutakhiran informasi diharapkan menjadi lebih akurat dan efisien.
Kerja sama dengan Tangerang Selatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah Pemkab Indramayu dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Penguatan sistem informasi di bidang pajak dan pertanahan diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Indramayu.
BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2028.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Tugu Jaya Mochamad Rifqi Abdillah, S.Pd, Sekretaris Desa beserta jajaran Pemerintah Desa Tugu Jaya, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Tugu Jaya, Pendamping Desa Kecamatan Cigombong, perwakilan kepala sekolah setempat, serta tokoh masyarakat.
Dalam Musrenbangdes tersebut, berbagai aspirasi masyarakat dibahas sebagai bahan penyusunan program pembangunan desa, mulai dari pembangunan fisik hingga program pemberdayaan masyarakat dan bidang kesehatan.
Kepala Desa Tugu Jaya, Mochamad Rifqi Abdillah, S.Pd, mengatakan seluruh usulan yang dibahas dalam Musrenbangdes sebelumnya telah melalui proses musyawarah di tingkat wilayah.
“Ajuan dari masyarakat alhamdulillah sudah disampaikan melalui RT/RW dan BPD masing-masing. Sebelumnya, sebelum Musrenbangdes ini dilaksanakan, di setiap wilayah juga sudah dilakukan musyawarah yang melibatkan anggota BPD dan RT/RW,” ujar Mochamad Rifqi Abdillah.
Menurutnya, hasil musyawarah di tingkat wilayah tersebut kemudian dibawa ke Musrenbangdes untuk dibahas bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan anggaran desa.
“Dari masyarakat ada beberapa usulan pembangunan fisik, seperti jalan, air, turap dan pembangunan lainnya. Ada juga beberapa usulan pemberdayaan. Terkait kesehatan, alhamdulillah tadi juga ada dari bidang kesehatan, termasuk dr. Sudarni selaku kepala puskesmas, yang menyampaikan program terkait kesehatan. Insyaallah semuanya akan kami akomodir,” katanya.
Dalam menentukan skala prioritas pembangunan, pihak desa mempertimbangkan sejumlah aspek, salah satunya kondisi pembangunan serta tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat.
“Kalau terkait prioritas, kita lihat juga apakah pembangunan tersebut memang sudah layak diperbaiki atau belum. Kemudian dari segi kemanfaatannya, apakah manfaatnya untuk banyak orang atau hanya bisa dilalui oleh warga sekitar. Itu menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menentukan program yang harus diutamakan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mochamad Rifqi mengatakan hampir seluruh wilayah Desa Tugu Jaya sebelumnya telah mendapatkan pembangunan. Namun, sejumlah infrastruktur yang telah dibangun sejak beberapa tahun lalu tentunya membutuhkan pemeliharaan maupun perbaikan kembali.
“Kalau bicara yang belum tersentuh pembangunan, sepertinya hampir tidak ada. Hampir semuanya sudah tersentuh. Mungkin sekarang kondisinya sudah rusak atau perlu diperbaiki. Karena anggaran desa ini bukan hanya ada di zaman saya, dari sekitar tahun 2014 juga sudah ada anggaran desa, sehingga pembangunan sebelumnya sudah menyentuh hampir seluruh wilayah,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa usulan masyarakat akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta perencanaan pembangunan desa dalam jangka panjang.
“Kita sebelumnya juga sering turun ke lingkungan. Usulan-usulan warga akan kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran dan perencanaan jangka panjang desa. InsyaAllah itu sudah kami rencanakan,” pungkasnya.
Dengan adanya Musrenbangdes tersebut, Pemdes Tugu Jaya berharap perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, pemerataan wilayah, serta kemampuan anggaran desa.
BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, memperoleh dukungan anggaran melalui program Bantuan Keuangan (Bankeu) Akselerasi Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1 miliar.
Bantuan tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan desa atau jalan poros desa beserta kelengkapannya di wilayah Desa Citapen.
Kepala Dusun II Desa Citapen, Ujang Sudrajat, menjelaskan bahwa anggaran Bankeu Akselerasi tersebut dialokasikan ke empat titik pembangunan yang tersebar di wilayah desa. Salah satunya berada di RT 01 RW 04.
“Untuk Bantuan Keuangan Akselerasi ini dialokasikan ke empat titik. Salah satunya di wilayah RT 01 RW 04,” ujar Ujang.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas warga sehari-hari.
“Harapannya pembangunan ini bisa membantu masyarakat dan akses warga menjadi lebih baik. Jalan ini digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas sehari-hari,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Citapen, Cecep Rahmat, mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mengacu pada perencanaan dan kebutuhan di lapangan.
“Pekerjaan ini merupakan bagian dari program Bankeu Akselerasi yang dialokasikan untuk empat titik. Kami dari TPK akan berupaya agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan di lapangan,” ujar Cecep.
Cecep menambahkan, pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
“Yang paling penting hasil pekerjaannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan infrastruktur yang dibangun dapat digunakan dengan baik,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung, mengawasi, dan menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
“Kami juga mengharapkan dukungan dan pengawasan dari masyarakat. Karena pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat, tentunya hasilnya juga harus sama-sama dijaga,” tuturnya.
Apresiasi juga disampaikan tokoh masyarakat setempat, Kosasih. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Citapen atas upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui program Bankeu Akselerasi.
“Kami sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Citapen yang telah berupaya menghadirkan pembangunan untuk masyarakat. Bantuan anggaran ini tentunya sangat bermanfaat, khususnya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur jalan,” ujar Kosasih.
Ia berharap pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kelancaran mobilitas warga.
“Kami berharap pembangunan ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Mudah-mudahan hasil pembangunannya dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang,” katanya.
Kosasih juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun.
“Pembangunan ini merupakan fasilitas untuk masyarakat, sehingga kami juga mengajak warga untuk bersama-sama menjaga dan merawatnya agar dapat digunakan dengan baik,” tuturnya.
Berdasarkan papan informasi kegiatan, sumber dana pembangunan berasal dari Bantuan Keuangan Akselerasi Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.000.000.000.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jenis kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan desa atau jalan poros desa beserta kelengkapannya.
Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, Pemerintah Desa Citapen berharap pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah dapat meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur serta menunjang aktivitas masyarakat.
Pembangunan jalan yang dilaksanakan di empat titik tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Citapen, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi warga.
BOGOR.radarinformasi.com – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dirancang pemerintah dengan sistem swakelola agar pembangunan irigasi dilaksanakan langsung oleh kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Namun, pelaksanaan proyek P3A senilai Rp195 juta di Desa Banjarwangi, Kabupaten Bogor, justru memunculkan sejumlah dugaan yang bertolak belakang dengan tujuan program tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, proyek tersebut diduga tidak dikerjakan secara swakelola oleh P3A, melainkan dialihkan kepada seorang pemborong. Apabila dugaan tersebut benar, pelaksanaan proyek patut dipertanyakan karena tidak sejalan dengan Pedoman Pelaksanaan Program P3-TGAI yang diterbitkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai.
Di lapangan, pekerjaan diketahui dikoordinasikan oleh seorang mandor bernama Pepen (Fendi). Sementara itu, baik pelaksana maupun mandor proyek disebut jarang berada di lokasi sehingga sulit ditemui awak media. Saat dikonfirmasi mengenai dugaan proyek diborongkan, pelaksanaan pekerjaan, maupun kualitas konstruksi, baik mandor Pepen maupun pelaksana proyek memilih tidak memberikan keterangan.
Selain dugaan mekanisme pelaksanaan yang tidak sesuai konsep swakelola, awak media juga menemukan sejumlah kondisi yang menjadi sorotan pada pekerjaan fisik. Di antaranya terdapat dugaan penggunaan batu bekas pada pasangan turap. Batu-batu tersebut tampak seperti batu lama yang digunakan kembali.
Temuan lainnya adalah adanya rongga atau lubang yang cukup dalam di bagian belakang salah satu turap irigasi. Secara teknis, apabila kondisi tersebut merupakan hasil akhir pekerjaan, keberadaan rongga dapat mengurangi dukungan tanah terhadap turap. Rongga yang dibiarkan berpotensi menjadi jalur masuk air yang dapat menggerus tanah, memicu penurunan tanah, hingga meningkatkan risiko pergeseran maupun kerusakan turap dalam jangka panjang.
Awak media juga menemukan banyak genangan air di sepanjang area pekerjaan. Meski pekerjaan pasangan batu masih berlangsung, tidak terlihat adanya pemasangan kisdam (cofferdam) atau penahan aliran sementara yang lazim digunakan untuk mengurangi masuknya air ke area kerja sehingga proses pemasangan pasangan batu dan adukan dapat dilakukan dalam kondisi yang lebih terkendali.
Kondisi area kerja yang terus tergenang air berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan apabila tidak ditangani dengan metode konstruksi yang memadai, terutama terkait daya lekat adukan, kepadatan pasangan batu, dan hasil akhir konstruksi. Oleh karena itu, penggunaan metode pengendalian aliran air menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga mutu pekerjaan, khususnya pada pembangunan turap irigasi.
Ironisnya, Kepala Desa Banjarwangi mengaku hingga saat ini belum pernah menerima koordinasi terkait pelaksanaan proyek tersebut.
“Sejauh ini belum ada koordinasi dengan pemerintah desa mengenai pelaksanaan proyek tersebut, tanyakan langsung saja ke pelaksananya,” ujar Kepala Desa Banjarwangi.
Pernyataan tersebut semakin menambah tanda tanya mengenai tata kelola proyek yang menggunakan anggaran negara. Pasalnya, koordinasi dengan pemerintah desa dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara transparan dan diketahui oleh pemerintah setempat.
Jika pekerjaan benar diduga diborongkan, lalu di mana letak konsep swakelola yang menjadi ruh Program P3-TGAI. Di sisi lain, dugaan penggunaan material bekas serta temuan kondisi turap di lapangan juga menjadi perhatian karena menyangkut kualitas bangunan irigasi yang nantinya dimanfaatkan masyarakat.
Apabila ditemukan adanya penyimpangan, baik dari sisi tata kelola, penggunaan material, maupun mutu pekerjaan, masyarakat meminta agar dilakukan evaluasi dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pengurus P3A dan pelaksana proyek belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan awak media. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan pentingnya penguatan sinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai mitra strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, saat membuka Musyawarah Kabupaten (Mukab) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Indramayu yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Indramayu, Senin (6/7/2026).
Dalam sambutannya, Lucky Hakim mengatakan Kabupaten Indramayu memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor pertanian sebagai lumbung pangan nasional, perikanan, energi, industri, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, potensi tersebut harus terus dikembangkan melalui peningkatan investasi yang sehat, penguatan daya saing pelaku usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, peningkatan kualitas infrastruktur, kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan keterampilan,” ujar Lucky Hakim.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Karena itu, Kadin diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Kami berharap Kadin menjadi rumah besar bagi seluruh pelaku usaha, baik usaha besar, menengah, maupun UMKM, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara dunia usaha dan pemerintah,” katanya.
Selain itu, Kadin diharapkan mampu memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi daerah serta menghadirkan berbagai program yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga internasional.
Pada kesempatan tersebut, Lucky Hakim juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Kadin Kabupaten Indramayu terpilih masa bakti 2026–2031. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam memajukan dunia usaha di Kabupaten Indramayu.
Sementara itu, Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, mengatakan Kadin merupakan satu-satunya organisasi pengusaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang sehingga memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi.
Menurutnya, kepengurusan Kadin Kabupaten Indramayu yang baru diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu guna meningkatkan iklim investasi, memperkuat dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Desa Tersana dan Pemerintah Desa Cadangpinggan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan perangkat desa di Aula Ki Sapu Angin Kecamatan Sukagumiwang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Senin (29/6/2026)
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Acara dihadiri Camat Sukagumiwang Mohamad Mulya Setiawan, S.STP., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan Desa Raden Adang Kusumah Dewantara, S.IP., M.Si., unsur Danramil dan Polsek Sukagumiwang, Ketua TP PKK, Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT/RW, unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Camat Sukagumiwang Mohamad Mulya Setiawan menegaskan bahwa jabatan perangkat desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjunjung tinggi integritas.
“Perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, perangkat desa yang baru dilantik diharapkan mampu bekerja secara profesional, disiplin, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat desa senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Indramayu yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Raden Adang Kusumah Dewantara, menyampaikan bahwa perangkat desa memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat desa.
Menurutnya, perangkat desa yang baru dilantik harus terus meningkatkan kompetensi, memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan tata kelola pemerintahan yang semakin modern.
Mewakili pemerintah desa, Kuwu Desa Cadangpinggan Bagyana Kusmiarta menekankan pentingnya kedisiplinan, loyalitas, dan semangat pengabdian sebagai modal utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Kedisiplinan merupakan modal utama dalam menjalankan amanah jabatan. Kami berharap seluruh perangkat desa yang dilantik hari ini dapat menunjukkan dedikasi, loyalitas, serta semangat pengabdian yang tinggi demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Adapun perangkat desa yang dilantik berasal dari dua desa, yakni Desa Tersana dan Desa Cadangpinggan.
Untuk Desa Tersana, perangkat yang dilantik meliputi Rohim sebagai Sekretaris Desa, Suweti sebagai Kepala Urusan Keuangan, Irpa Wardanu Siregar sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Susanti sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Saefullah sebagai Kepala Dusun I, serta Firmansyah sebagai Kepala Dusun II.
Sementara itu, dari Desa Cadangpinggan dilantik Liana Rohaly sebagai Kepala Urusan Keuangan, Raeni, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Mirza Izzurohman sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Sumawijaya sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan, Joharudin sebagai Kepala Urusan Perencanaan, Supriyadi sebagai Kepala Dusun I, Irfan Saputra sebagai Kepala Dusun II, dan Aris Munandar sebagai Kepala Dusun III.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung khidmat tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, transparan, responsif, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Proyek Polypropylene Plant Balongan (PPB) yang digagas PT Polytama Propindo. Investasi strategis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor industri di Kabupaten Indramayu.
Dukungan tersebut disampaikan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Proyek PPB bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Indramayu di Ruang Ki Sidum, Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Jum’at (19/6/2026).
Dalam sambutannya, Lucky Hakim mengatakan Kabupaten Indramayu memiliki berbagai potensi yang mendukung perkembangan sektor industri. Salah satunya adalah kondisi geografis yang relatif datar sehingga memudahkan aktivitas logistik dan distribusi barang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa aspek keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek. Seluruh pekerjaan, menurutnya, harus dilaksanakan sesuai perencanaan dan standar keselamatan yang berlaku guna meminimalkan risiko.
“Keberadaan proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Perputaran ekonomi di sekitar proyek harus bisa dirasakan langsung oleh warga,” ujar Lucky Hakim.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Polytama Propindo, Permono Avianto, menjelaskan pembangunan pabrik polipropilena kedua akan dimulai pada 22 Juni 2026 dengan kapasitas produksi sebesar 300.000 metrik ton per tahun.
Proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2029 tersebut diharapkan dapat meningkatkan total kapasitas produksi perusahaan menjadi 600.000 metrik ton per tahun.
Menurut Permono, pembangunan PPB merupakan langkah strategis untuk memperkuat pasokan bahan baku industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor polipropilena yang hingga saat ini masih cukup tinggi.
“Keberhasilan proyek sangat bergantung pada sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, Forkopimda, kontraktor, dan masyarakat. Selain mendukung ketahanan industri nasional, proyek ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta berkembangnya berbagai sektor usaha pendukung,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Project Director PPB, Burhanudin, memaparkan bahwa proyek tersebut berlokasi di Jalan Raya Juntinyuat Kilometer 13, Desa Limbangan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu.
Pembangunan proyek akan dilaksanakan oleh konsorsium Wuhuan Engineering Co., Ltd. bersama PT Enviromate Technology International dengan komitmen tinggi terhadap standar keselamatan kerja.
Pihak konsorsium menargetkan pencapaian Zero Lost Time Incident atau tidak adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan waktu kerja. Selain itu, pelaksanaan proyek juga akan mengedepankan standar kualitas, ketepatan waktu, pengendalian biaya, serta koordinasi yang efektif antara seluruh pihak yang terlibat.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan industri, proyek PPB juga akan mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal, subkontraktor, dan vendor daerah yang memenuhi standar kompetensi.
Berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan diselenggarakan guna mendukung transfer pengetahuan dari tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja lokal.
Melalui dukungan terhadap investasi strategis ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap pembangunan Proyek Polypropylene Plant Balongan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing industri, membuka peluang usaha baru, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya Indramayu REANG.
