Diskopdagin Dorong UMKM Perbatasan Naik Kelas Lewat Sertifikasi Halal dan Uji Nutrisi Gratis

INDRAMAYU.radarinformasi.com- Upaya memperkuat daya saing pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah perbatasan terus digencarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu. Salah satu langkah nyatanya yakni dengan menghadirkan layanan sertifikasi halal dan uji nutrisi produk secara gratis bagi para pelaku usaha lokal.

Program ini kembali dilaksanakan di Desa Mekarwaru dan Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, pada Kamis (16/10/2025). Tim Diskopdagin turun langsung ke lapangan melalui sistem jemput bola, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikat halal maupun melakukan uji laboratorium terhadap kandungan gizinya.

Kepala Diskopdagin Kabupaten Indramayu, Ali Fikri, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari pelayanan prima yang digagas Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu dan daya saing produk masyarakat di wilayah perbatasan.

“Tujuan utama program ini adalah memudahkan pelaku IKM memperoleh label halal pada produknya. Karena halal bukan hanya soal syariat, tetapi juga mencerminkan produk yang bergizi dan higienis,” ujar Ali Fikri.

Ia menambahkan, kehalalan produk perlu dibuktikan secara resmi melalui sertifikat halal yang didukung dengan hasil uji nutrisi untuk memastikan kandungan gizi dan keamanan produk pangan.

Adapun persyaratan bagi pelaku IKM yang ingin mengikuti uji nutrisi gratis, antara lain: memiliki NIB, sertifikat halal, dan PIRT; menyerahkan fotokopi KTP; lokasi produksi berada di Kabupaten Indramayu; produk sudah beredar di pasaran dan beroperasi minimal satu tahun; serta menyerahkan 11 sampel produk untuk diuji di laboratorium.

“Hasil uji nutrisi ini sangat penting karena memberi jaminan mutu dan keamanan bagi konsumen, mendukung pengembangan produk baru, serta menjadi sarana promosi kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Melalui program fasilitasi ini, pemerintah daerah berharap para pelaku UMKM, khususnya di wilayah perbatasan, lebih percaya diri menembus pasar yang lebih luas tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga menuju pasar regional dan global.

(Andika/Diskom).

Kolaborasi Pemkab dan Dekopinda Perkuat Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat

INDRAMAYU.radarinformasi.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) sepakat memperkuat peran koperasi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan. Kesepahaman ini terjalin dalam audiensi yang digelar di ruang rapat Wakil Bupati Indramayu, Selasa (2/9/2025).

Ketua Dekopinda Indramayu, Jubaedi Rasman, menuturkan bahwa forum tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi. Menurutnya, koperasi memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Saat ini ada 114 koperasi di Indramayu, dengan 71 koperasi aktif yang rutin menyampaikan laporan kegiatan. Kami berharap pemerintah daerah dapat memberi perhatian lebih, terutama dalam pemeliharaan sarana dan prasarana koperasi,” ungkap Rasman.

Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menyambut positif aspirasi tersebut. Ia menegaskan dukungan penuh Pemkab terhadap langkah-langkah Dekopinda.

“Saya sejalan dengan semangat program Presiden tentang Koperasi Desa Merah Putih. Ini wujud nyata untuk menguatkan ekonomi kerakyatan. Pemerintah pusat sudah menyiapkan dukungan melalui APBN, dan daerah harus merespons dengan baik,” ujarnya.

Syaefudin juga menekankan pentingnya komunikasi antara Dekopinda dan koperasi di setiap desa. Menurutnya, koperasi tak boleh sekadar berfungsi sebagai simpan pinjam, melainkan harus berkembang sesuai potensi dan kompetensi lokal.

Ia menambahkan, masukan dari Dekopinda akan menjadi prioritas Pemkab dalam memperkuat perlindungan bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil.

Sejalan dengan itu, Plt Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Industri (Diskopdagin) Indramayu, Esmega, memastikan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan.

“Kami akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Dekopinda dan mendampingi koperasi yang belum aktif agar bisa lebih produktif. Tujuannya jelas, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi,” tegas Esmega.

Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi Pemkab dan Dekopinda dalam mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis masyarakat di Indramayu.

(Andika).

Sinergi Pemkab dan Dekopinda, Wujudkan Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menerima audiensi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Indramayu pada Selasa, (3/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati. Rabu (4/6)
‎
‎Ketua Dekopinda Indramayu, Jubaedi Rasman menyampaikan, audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan gerakan koperasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indramayu.
‎
‎Rasman menegaskan, Dekopinda siap membantu Pemkab Indramayu dalam pembinaan dan pemberdayaan koperasi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
‎
‎”Saat ini terdapat 114 koperasi di Kabupaten Indramayu, dengan 71 koperasi yang aktif dan rutin melaporkan kegiatannya. Kami berharap Pemkab bisa memberikan perhatian lebih, termasuk dalam pemeliharaan sarana dan prasarana koperasi,” ujar Jubaedi.
‎
‎Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Syaefudin menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Dekopinda.
‎
‎“Saya memahami betul semangat dari program Presiden terkait Koperasi Desa Merah Putih. Ini adalah bentuk dorongan nyata untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan melalui APBN, dan pemerintah daerah tentu harus menyambut baik hal ini,” ujar Wabup.
‎
‎Wabup juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara Dekopinda dan koperasi-koperasi yang ada di daerah. Menurutnya, koperasi harus disesuaikan dengan potensi dan kompetensi desa masing-masing, serta tidak hanya dijadikan sebagai tempat simpan pinjam semata.
‎
‎Wabup menambahkan, aspirasi yang disampaikan Dekopinda akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk makin memprioritaskan perlindungan bagi petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kecil lainnya.
‎
‎Plt Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Industri (Diskopdagin) Indramayu, Esmega, dalam kesempatan yang sama juga menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan Dekopinda.
‎
‎Esmega menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan, termasuk pembinaan koperasi-koperasi yang belum aktif secara administratif.
‎
‎“Kami berkomitmen untuk terus membangun komunikasi intensif dengan Dekopinda dan menggali informasi yang dibutuhkan demi penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi,” tutup Esmega.
‎
‎Audiensi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat di Kabupaten Indramayu. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Pro-Kontra Kebijakan Ekonomi Indramayu, Mahasiswa Islam Indonesia dan Diskopindagin Bahas Solusi untuk UMKM

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kebijakan ekonomi di Indramayu kembali menjadi sorotan. Banyak pihak menilai bahwa regulasi yang diterapkan pemerintah daerah masih berpihak kepada kelompok tertentu dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan rakyat kecil, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Isu ini mengemuka dalam diskusi yang digelar oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindagin) Kabupaten Indramayu di Aula kantor Diskopindagin, Jalan MT Haryono No. 11/B, pada Jumat (21/03/2025).

Wakil Ketua II Bidang Eksternal PC PMII Indramayu, Ahmad Fikri, dalam konferensi persnya menegaskan bahwa kebijakan ekonomi daerah seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan justru menguntungkan kelompok tertentu.

“Kebijakan ini seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan hanya memberikan keuntungan lebih kepada pihak-pihak tertentu,” tegas Ahmad Fikri.

Senada dengan itu, Ketua PC PMII Indramayu, Budi Hermawan, menekankan pentingnya transparansi terkait dampak pembangunan Mall Indramayu terhadap UMKM. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan tersebut, tetapi pemerintah harus memastikan solusi relokasi yang layak bagi pedagang kecil yang terdampak.

“Kami tidak menolak pembangunan mall, tetapi pemerintah harus menjamin relokasi yang adil dan tidak merugikan UMKM,” ujar Budi.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Diskopindagin Indramayu, H. Iyus, mengakui adanya tantangan besar dalam menyeimbangkan perkembangan ekonomi modern dengan kepentingan pelaku usaha tradisional. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik agar UMKM tetap dapat bersaing di tengah gempuran toko modern.

“Kami berusaha mencari jalan tengah agar toko tradisional tetap bisa bertahan dan bersaing. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif,” jelasnya.

Diskusi ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Indramayu perlu dikaji lebih lanjut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi UMKM yang menjadi pilar utama perekonomian daerah.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Sat Reskrim Polres Indramayu dan Diskopdagin Inspeksi BBM, Pastikan Kualitas dan Takaran Tepat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Indramayu bersama Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu turun ke lapangan melakukan inspeksi terhadap sejumlah SPBU di wilayah Indramayu. Langkah ini bertujuan memastikan kualitas dan takaran BBM jenis Pertamax sesuai standar serta mengantisipasi potensi kecurangan. Sabtu (1/3)

Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, melalui Kasat Reskrim AKP Hillal Adi Imawan, menegaskan bahwa pengecekan ini bagian dari upaya menjaga transparansi distribusi BBM. Beberapa SPBU yang menjadi target inspeksi meliputi SPBU 3445221 di Desa Kiajaran Kulon, SPBU 34452207 di Desa Jumbleng, SPBU 3445220 di Desa Lanjan, serta SPBU 3445211 di Kelurahan Karanganyar.

“Kami memastikan stok BBM tersedia serta takarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar AKP Hillal dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

Dalam pengecekan ini, tim melakukan uji tera dengan mengambil sampel Pertamax sebanyak 1,5 liter. Hasilnya menunjukkan bahwa takaran masih dalam batas toleransi maksimal, yakni 100 ml per 20 liter, tanpa indikasi pelanggaran.

“Kegiatan ini akan dilakukan secara berkala untuk menjamin kualitas BBM yang diterima masyarakat tetap sesuai standar,” tegas AKP Hillal, didampingi Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata.

Selain menjaga kualitas dan kuantitas BBM, pengawasan ini juga bertujuan mencegah praktik kecurangan yang dapat merugikan konsumen.

“Dengan pengawasan ketat, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan BBM dengan kualitas terbaik dan takaran yang akurat,” pungkasnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Polisi Sidak Distributor, Pasar Modern dan Tradisional, Pastikan Stok Minyak Goreng di Indramayu Aman

Polisi Sidak Distributor, Pasar Modern dan Tradisional, Pastikan Stok Minyak Goreng di Indramayu Aman

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Polres Indramayu bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopdagin) melakukan inspeksi mendadak (sidak) komoditas minyak goreng ke sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (16/03/2022).

Sidak tersebut dilakukan mulai dari tingkat distributor, pasar modern, sampai ke pasar tradisional dalam rangka pengawasan serta memastikan ketersediaan stok minyak di wilayah Indramayu aman.

“Stok dari salahsatu distributor yang tadi sudah kami kunjungi ada sekitar 1.400 karton. Dengan demikian, diketahui di wilayah Indramayu minyak goreng aman dan tidak ada kelangkaan,” kata Kanit II Satreskrim Polres Indramayu, Iptu Suripto, disela kegiatan sidak.

Selain melakukan pengecekan pada distributor, Iptu Suripto menyampaikan, bahwa pihaknya juga telah melakukan pengecekan ke Pasar modern dan Pasar tradisional.

“Ternyata stok minyak goreng dalam kemasan di Pasar modern banyak dan stok minyak goreng curah di Pasar tradisional pun ada. Sehingga kami bersama Diskopdagin ini bisa menyimpulkan bahwa memang di Indramayu tidak ada kelangkaan minyak,” ujarnya.

Sementara, Staf Pengawasan Bidang Perdagangan Diskopdagin Indramayu, Casmad mengungkapkan, soal kelangkaan dan harga minyak di wilayah Kabupaten Indramayu, Dinas Bidang Perdagangan sebelumnya telah melakukan pengendalian, diantaranya, melalui pengawas dan monitoring di setiap toko modern serta pasar tradisional.

“Bahwasanya, Dinas Bidang Perdagangan bersama Polres Indramayu telah melakukan pengecekkan di lapangan dan pengendalian serta mengantisipasi harga minyak melalui pengadaan pasar murah di beberapa pasar bekerja sama dengan Bulog,” ungkapnya.

Reporter : Slamet Hidayat
Reporter : Dewi Pelangi