Terkait Tersangka BGN, Dashboard MBG Kabupaten Bogor Tak Bisa Diakses

BOGOR.radarinformasi.com — Akses terhadap Dashboard Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bogor dilaporkan tidak dapat diakses publik setelah munculnya temuan mengenai keterkaitan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dengan sejumlah dapur MBG yang dikelola Yayasan Ageung Ridzki Saudara.


Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan program MBG, khususnya di Kabupaten Bogor yang selama ini dikenal memiliki dashboard pemantauan operasional yang terbuka dan dapat diakses masyarakat.

Berdasarkan data yang beredar, Yayasan Ageung Ridzki Saudara mengelola sedikitnya tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor, yakni Megamendung Pasir Angin 3, Megamendung Cipayung 2, dan Citapen Ciawi 02. Ketiga SPPG tersebut disebut merupakan bagian dari sedikitnya tujuh SPPG di sejumlah daerah yang terafiliasi dengan yayasan yang sama.
Selain Kabupaten Bogor, yayasan tersebut juga tercatat mengelola SPPG di Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung.

Temuan itu menjadi perhatian karena Sony Sonjaya saat ini menjabat Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Tim Verifikasi SPPG tingkat nasional. Posisi tersebut memiliki peran dalam proses verifikasi dan penilaian kelayakan operasional dapur MBG.

Data yayasan menunjukkan sejumlah pengurus memiliki hubungan keluarga dengan Sony Sonjaya. Rahmanisa Kartikasari Sonjaya tercatat sebagai anggota pengurus, sementara Ela Komalasari dan Rizal Daffa Noer Sidik juga masuk dalam struktur kepengurusan yayasan tersebut.


Keterkaitan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program MBG, terutama terkait proses verifikasi dan penetapan mitra pelaksana.

Sorotan publik semakin menguat setelah Dashboard MBG Kabupaten Bogor yang sebelumnya menampilkan data operasional secara rinci tidak lagi dapat diakses. Padahal, platform tersebut selama ini menjadi salah satu sumber informasi yang digunakan masyarakat untuk memantau pelaksanaan program di daerah.

Sejumlah pihak menilai hilangnya akses terhadap dashboard tersebut perlu mendapat penjelasan resmi guna menghindari spekulasi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola Program MBG.

Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi aspek penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional dengan nilai anggaran yang mencapai Rp335 triliun pada 2026.

Selain itu, muncul pula dorongan agar dilakukan audit independen terhadap SPPG yang memiliki keterkaitan dengan yayasan tersebut, termasuk penelusuran proses verifikasi dan persetujuan operasionalnya.

Usulan lainnya adalah pembukaan data kepemilikan manfaat (beneficial ownership) seluruh mitra MBG, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta penyusunan aturan yang lebih tegas terkait potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan program.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional mengenai penyebab tidak dapat diaksesnya Dashboard MBG Kabupaten Bogor maupun terkait temuan keterkaitan antara pengurus Yayasan Ageung Ridzki Saudara dengan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

Red

Belum Miliki IPAL dan Cemari Lingkungan, Operasional SPPG Cigombong Jadi Sorotan

BOGOR.radarinformasi.com – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cigombong, yang beralamat di Jalan Kilenjong, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menuai sorotan warga lantaran disebut telah berjalan hampir satu bulan tanpa memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Warga mengeluhkan munculnya bau limbah dari aktivitas dapur skala besar tersebut. “Baunya mulai terasa saat aktivitas dapur ramai. Warga khawatir limbah dibuang tanpa pengolahan yang benar,” ujar salah satu warga.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal kelayakan operasional SPPG, mengingat dapur produksi makanan skala besar menghasilkan limbah cair, minyak, lemak, dan sisa organik yang seharusnya diolah sebelum dibuang ke lingkungan.

Dari informasi yang dihimpun, pengelola baru memasang filter sederhana sebagai penanganan sementara. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup menggantikan fungsi IPAL secara menyeluruh.

Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Cigombong, Try Putra mengakui pembangunan IPAL masih dalam tahap pengajuan kepada pihak yayasan. “Untuk IPAL memang sedang diajukan ke pihak yayasan dan kemungkinan akan mulai diproses minggu ini,” ujarnya.

Ia juga menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan warga sebelum pembangunan gedung dilakukan. “Sebelum gedung ini dibangun, kami sudah koordinasi dan musyawarah dengan warga sekitar, termasuk RT dan RW,” tambahnya.

Namun di tengah polemik tersebut, diketahui Ketua RT setempat juga bekerja di lingkungan SPPG sebagai asisten lapangan. Hal ini memunculkan perhatian terkait independensi pengawasan lingkungan di sekitar lokasi operasional.

Tak hanya itu, saat awak media melakukan konfirmasi terkait belum adanya IPAL, pihak SPPG juga menghadirkan Babinsa desa setempat dalam proses wawancara dan klarifikasi. Namun tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan kehadiran Babinsa tersebut dalam agenda konfirmasi media.

Padahal, Badan Gizi Nasional⁠ sebelumnya menegaskan bahwa operasional SPPG wajib memenuhi standar higiene sanitasi, termasuk pengelolaan limbah dan ketersediaan IPAL.

Pengelolaan limbah tanpa sistem yang layak juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana maupun administratif terhadap pencemaran lingkungan.

Warga berharap instansi terkait segera turun tangan untuk memeriksa kelayakan operasional SPPG tersebut agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Red

Pemkab Indramayu Ikuti Rakor Pengawasan SPPG, Perkuat Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Laska Hotel Subang, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, bersama Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, serta jajaran pemerintah daerah dari Indramayu dan Subang, unsur Forkopimda, dan berbagai instansi terkait lainnya.

Rakor ini bertujuan mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan SPPG sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah Indramayu dan Subang.

Kegiatan dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha. Dalam arahannya, Dadang menegaskan bahwa program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor.

Ia mengungkapkan masih terdapat satuan tugas percepatan yang belum memahami peran dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, melalui forum ini dilakukan pemaparan mendalam terkait tugas, strategi, serta mekanisme pelaksanaan program di daerah.

“Program ini untuk masyarakat, sehingga perlu dukungan penuh serta komunikasi yang baik agar dapat dipahami dan berjalan optimal,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut juga dibahas berbagai materi strategis, mulai dari regulasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025, strategi implementasi MBG, standar teknis dan higienitas SPPG, hingga mekanisme distribusi makanan bergizi. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk yang mengalami penangguhan operasional di Indramayu dan Subang.

Sementara itu, Syaefudin menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menyebut SPPG memiliki peran penting dalam menjamin kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkelanjutan.

“Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, sistem pelaporan yang akurat, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Pemkab Indramayu, lanjutnya, berkomitmen mengoptimalkan peran SPPG melalui pengawasan ketat, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas layanan agar makanan yang disalurkan layak, bergizi, dan higienis.

Di sisi lain, Agus Masykur Rosyadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sekaligus kebanggaan Kabupaten Subang sebagai tuan rumah. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi merupakan isu strategis dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas.

Meski SPPG di Subang dinilai telah memberikan dampak positif, Agus mengakui masih ada beberapa unit yang belum memenuhi standar, sehingga memerlukan pengawasan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah harus terlibat sejak awal dalam pembentukan dan pengelolaan SPPG, bukan hanya hadir saat muncul persoalan,” ujarnya.

Melalui rakor ini, Pemkab Indramayu berharap lahir langkah-langkah konkret dan solusi implementatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPPG, sekaligus memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat serta mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.

Sumber: Diskominfo Indramayu

Andika

Wakapolda Jabar Tinjau Kesiapan Fasilitas SPPG Polres Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polres Indramayu dengan meninjau langsung kesiapan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang berlokasi di Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jum’at (6/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Jabar didampingi Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang. 

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung pelayanan gizi telah siap beroperasi sesuai standar kesehatan yang ditetapkan.

Saat meninjau lokasi, Brigjen Pol Adi Vivid memeriksa secara langsung fasilitas dapur utama serta infrastruktur pengolahan makanan. 

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari area penyimpanan bahan makanan, kesiapan peralatan masak berstandar industri, hingga sistem kompor yang telah terpasang di dapur produksi.

Dengan menerapkan protokol kebersihan yang ketat, seperti penggunaan masker dan penutup kepala, Wakapolda turut memastikan setiap ruang produksi memenuhi standar higienitas. 

Ia juga memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, termasuk papan prosedur penyimpanan bahan pangan yang menjadi pedoman operasional bagi petugas.

Selain itu, sarana penunjang lain seperti rak peralatan berbahan stainless steel serta mesin sterilisasi perlengkapan makan turut diperiksa guna menjamin kualitas makanan yang dihasilkan tetap higienis dan aman dikonsumsi masyarakat.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang melalui Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno menyampaikan bahwa keberadaan SPPG Polres Indramayu merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat.

“SPPG Polri di Polres Indramayu merupakan wujud dukungan kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi yang layak,” ujar AKP Tarno.

Ia menambahkan, fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung peningkatan kualitas generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Melalui program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Polri berupaya hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa,” pungkasnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Dukung Program Presiden, Polri Targetkan 61 SPPG Beroperasi di Jabar Pada 2026

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, S.I.K., M.Hum., bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, S.E., meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Indramayu di Kecamatan Lohbener, Jumat (13/2/2026).

Kunjungan kerja ini bertepatan dengan peresmian SPPG Polri secara nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui sambungan konferensi video (zoom meeting). 

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan bantuan sosial (bansos) secara simbolis kepada relawan SPPG, ibu hamil, hingga anak sekolah.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menegaskan keberadaan  SPPG ini merupakan komitmen Polri dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Tahun ini terdapat 14 SPPG baru yang mulai beroperasi dan 16 lainnya dalam tahap penyelesaian. Target kami, total 61 SPPG akan beroperasi di wilayah hukum Polda Jabar pada tahun 2026 ini,” ujar Kombes Pol Hendra kepada awak media.

Kombes Pol Hendra  menyebut SPPG di bawah naungan Polda Jabar telah menyalurkan sebanyak 85.575 porsi makanan bergizi kepada masyarakat. 

Selain fokus pada kesehatan, program ini juga menjadi mesin penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja.

“Saat ini sudah tercatat 1.333 tenaga kerja yang terserap di fasilitas SPPG Jabar. Jika target 61 titik tercapai, diperkirakan akan ada sekitar 2.666 lapangan kerja baru bagi warga lokal,” paparnya.

Kabid Humas menambahkan, sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu menyentuh hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indramayu. Langkah ini diambil guna memastikan pemerataan gizi bagi generasi masa depan sesuai visi Presiden.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memberikan apresiasi tinggi terhadap fasilitas dapur gizi yang dibangun Polres Indramayu. Menurutnya, standar kualitas yang diterapkan sangat terjaga.

“Setelah meninjau langsung, saya melihat fasilitas ini sangat layak dan memenuhi syarat teknis. Semua sertifikasi sudah terpenuhi, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat wajib bagi pengelolaan pangan,” tegas Erwan.

Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Kabupaten Indramayu serta pejabat utama Polres Indramayu.

Sumber Humas Polres Indramayu

Andika

‎Bupati Taput Resmikan SPPG Marsiurupan, Kualitas Gizi dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Jadi Prioritas Utama

‎
TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Ketua TP PKK Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Marsiurupan di Desa Hutabarat, Kecamatan Pahae Julu, Jumat (7/11/2025).

Turut hadir Anggota DPRD Tapanuli Utara Oki Sibarani, Asisten Pemerintahan dan Kesra Bahal Simanjuntak serta sejumlah pimpinan perangkat daerah lainnya. Peresmian ini menandai bertambahnya jumlah SPPG di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi 21 unit yang beroperasi sebagai dapur sentral Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah.

Dalam sambutannya, Bupati JTP Hutabarat menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG melalui SPPG merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Kehadiran SPPG ‘Marsiurupan’ ini adalah wujud nyata kolaborasi kita untuk mewujudkan Asta Cita Presiden. Yang kita utamakan adalah kualitas makanan bergizi, bukan sekadar kuantitas. Asupan gizi siswa harus terpenuhi dengan baik untuk menciptakan Generasi Emas 2045,” ujar Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Bisukma, selaku mitra SPPG yang diwakili oleh Jufri Sitompul, SH, atas komitmennya dalam mendukung program pemerintah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan gizi yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati JTP Hutabarat memberikan arahan tegas agar pengelolaan SPPG ‘Marsiurupan’ mengedepankan pemanfaatan potensi dan bahan pangan lokal. “Saya titip pesan kepada SPPG ‘Marsiurupan’, manfaatkan dana yang akan berputar sekitar Rp 30 juta per hari ini untuk membeli hasil pertanian dan bahan pangan dari masyarakat sekitar. Tidak perlu belanja dari luar Pahae. Berdayakan petani, koperasi desa dan pelaku UMKM setempat agar ekonomi lokal ikut tumbuh,” pesan Bupati.

Menurut Bupati, keberadaan SPPG harus memberikan dua dampak utama, yaitu pemenuhan gizi anak-anak serta penguatan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan perputaran dana harian yang cukup besar, program ini diharapkan menimbulkan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor pertanian, peternakan dan perdagangan di Kecamatan Pahae Julu dan sekitarnya.

Selain menyoroti aspek ekonomi, Bupati juga menekankan pentingnya kebersihan dan higienitas dapur serta makanan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk membantu dan menelaah aspek higienitas di seluruh SPPG. “Saya titip pesan kepada semua yang bekerja di sini: jaga kebersihan dan lakukan yang terbaik, karena penerima manfaat adalah masyarakat kita sendiri. Satgas hadir untuk membantu memastikan standar higienitas terpenuhi, bukan untuk menghalangi,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menargetkan 100 persen penerima manfaat MBG di seluruh wilayah dapat terlayani pada tahun 2025. SPPG ‘Marsiurupan’ diharapkan menjadi pioneer dan ‘role model’ bagi SPPG lainnya. Ke depan, sasaran program akan diperluas tidak hanya bagi anak sekolah, tetapi juga anak baru lahir, ibu hamil dan kelompok rentan gizi lainnya.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung Hadiri Launching SPPG Polres Taput

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kasubsi Pengelolaan, Mian H.R. Simarmata dan Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B. Pakpahan menghadiri kegiatan kunjungan kerja Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Utara Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. dan Ibu Wakil Ketua Bhayangkari PD. Sumut ke Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tapanuli Utara, Rabu (29/10).

Kegiatan yang berlangsung di Asrama Polres Tapanuli Utara ini dihadiri oleh Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, S.H, S.I.K., Dandim 0210/TU diwakili oleh Pabung Toba, Mayor Arm Guntur Sebayang, Kepala Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Kasubsi Penuntutan, Ghindo Bastian Purba, S.H, serta jajaran unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam sambutannya, Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Rony Samtana menyampaikan bahwa pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Polri terhadap program prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat. Peresmian ini menjadi langkah penting Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencetak Generasi Emas Indonesia 2045.

“Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyejahterakan masyarakat. Melalui SPPG ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di gagas Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” ujar Brigjen Pol. Rony Samtana dalam sambutannya.

Wakapolda Sumut menambahkan bahwa program SPPG menjadi contoh bagi jajaran kepolisian lainnya di wilayah Sumatera Utara untuk terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan publik yang humanis serta berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kapolres Tapanuli Utara dan seluruh jajaran atas kerja keras dan kepedulian tinggi dalam memprakarsai kegiatan ini.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif Polres Tapanuli Utara dalam meluncurkan program sosial kemanusiaan tersebut. Menurutnya, kepedulian terhadap pemenuhan gizi masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan generasi sehat dan berdaya saing.

Lebih lanjut, Evan menuturkan bahwa Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Mashudi juga mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprogramkan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto.

“Di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Mashudi, bahwa saat ini, 469 dapur di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia telah memiliki sertifikat laik higienis dan sebanyak 754 Warga Binaan sudah tersertifikasi atau mengikuti pelatihan teknis penyelenggaraan makanan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuka peluang kerja sama dalam membangun dapur MBG,” ujar Evan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno memberikan tanggapan atas kehadiran jajaran pemasyarakatan dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kolaborasi lintas sektor antara Polri dan instansi pemerintah lainnya.

“Kegiatan seperti ini menunjukkan semangat kebersamaan dan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum. Kami di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara selalu mendukung langkah-langkah humanis seperti SPPG yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Pemenuhan gizi bukan hanya urusan kesehatan, tetapi juga bagian dari pembangunan manusia seutuhnya,” tutur Kakanwil.

Selain launching SPPG Polres Taput, Wakapolda Sumatera Utara juga meninjau langsung fasilitas dan sarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan program SPPG, termasuk dapur gizi dan ruang pelayanan kesehatan yang disiapkan oleh Polres Tapanuli Utara.

Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama seluruh tamu undangan sebagai bentuk kebersamaan dan dukungan terhadap program ini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh instansi vertikal dapat terus terjalin dengan baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Reporter   : Reno H
Redaktur  : Rizal

Kapolda Jabar Kunjungi Indramayu, Tinjau Gudang Ketahanan Pangan dan Resmikan SPPG

INDRAMAYU.radarinformasi.com- Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Polres Indramayu pada Kamis (21/8/2025). Kehadirannya semakin istimewa karena didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Jabar, Ny. Diana Rudi Setiawan, serta pejabat utama (PJU) Polda Jabar.

Rombongan Kapolda disambut langsung oleh Forkopimda Indramayu bersama jajaran Polres Indramayu. Dalam agenda kunjungan ini, Kapolda meninjau sejumlah program strategis, termasuk pembangunan Gudang Ketahanan Pangan di Kecamatan Lelea. Selain itu, ia juga meresmikan dan menandatangani prasasti Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Kecamatan Lohbener.

Dalam arahannya, Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Saya berterima kasih atas dukungan semua pihak dalam mewujudkan program Asta Cita, terutama di sektor ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional,” tegasnya.

Kapolda juga menegaskan dukungan penuh Polda Jabar terhadap program swasembada jagung. Menurutnya, capaian Polres Indramayu pada masa tanam ke-3 periode 1 Juli–19 Agustus 2025 menunjukkan perkembangan positif.

“Kita akan terus mendukung target penanaman 1 juta hektare di berbagai wilayah Jawa Barat. Upaya ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tapi juga berkontribusi pada kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

Selain itu, Kapolda menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ia juga kembali menegaskan komitmen Polda Jabar dalam memberantas geng motor dan premanisme demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Kapolres Indramayu, AKBP Mochamad Fajar Gemilang, melalui Kasie Humas AKP Tarno, menyampaikan rasa bangga atas kunjungan Kapolda.

“Suatu kehormatan bagi Polres Indramayu mendapat kunjungan langsung dari Bapak Kapolda Jabar. Apalagi beliau pernah bertugas di sini, sehingga kehadirannya menjadi motivasi besar untuk kami dalam meningkatkan pelayanan dan menjaga keamanan masyarakat,” ungkapnya.

Reporter : Andika

Kapolres Bogor Pimpin Gelar Opsnal Sitkamtibmas 2025, Tekankan Dukungan Program Pemerintah dan Penguatan Kamtibmas

BOGOR.radarinformasi.com – Polres Bogor menggelar kegiatan Arahan Kapolres Bogor dalam rangka Gelar Opsnal Sitkamtibmas 2025 di Kinasih Resort & Conference, Caringin, Kabupaten Bogor, pada Jumat (08/08/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolres Bogor KOMPOL Rizka Fadhila, S.H., S.I.K., serta dihadiri para Pejabat Utama dan Kapolsek jajaran.

Dalam arahannya, Kapolres Bogor memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi seluruh personel yang berhasil menjaga situasi kamtibmas selama bulan Juli tetap kondusif. Ia menegaskan pentingnya peran aktif Polres Bogor dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk Ground Breaking 6 SPPG dan program ketahanan pangan.

“Polres Bogor harus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan, stabilitas, dan kualitas pangan. Tidak hanya itu, kita juga harus memastikan penyaluran tepat sasaran, menghindari penyelewengan, dan mencegah distribusi ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas AKBP Wikha.

Kapolres juga memaparkan langkah-langkah antisipasi bencana dengan memetakan daerah rawan, memeriksa kesiapan sarana prasarana, membangun sinergi lintas sektor, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam bidang pencegahan gangguan kamtibmas, ia menekankan penguatan fungsi intelijen, patroli rutin, serta komunikasi aktif dengan warga.

“Setiap masalah di wilayah harus dipetakan dengan baik. Data adalah dasar pengambilan keputusan, sehingga langkah yang diambil tepat dan terukur,” tambahnya.

Polres Bogor berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan terbaik, serta mendukung penuh program strategis pemerintah demi terciptanya stabilitas keamanan dan kesejahteraan bersama.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Polri Resmikan 8 SPPG dan Groundbreaking 205 Unit Serentak di Seluruh Indonesia untuk Akselerasi Program Makanan Bergizi Gratis

MALANG.radarinformasi.com – Polri melakukan langkah strategis dalam mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan delapan Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) operasional sekaligus memulai pembangunan (groundbreaking) 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia.

Acara dipusatkan di Desa Rembun, Kabupaten Malang, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Irwasum Polri, jajaran Forkopimda, serta masyarakat. Momentum ini juga ditandai dengan panen jagung nasional yang disaksikan oleh 34 Polda dan penyerahan bantuan alat dan sarana pertanian (alsintan) berupa traktor, benih, pupuk, dan pestisida untuk mendukung pasokan bahan pangan lokal bagi dapur SPPG yang beroperasi.

Hingga Agustus 2025, progres pembangunan SPPG menunjukkan akselerasi signifikan. Sebanyak 27 unit telah beroperasi melayani 86.777 penerima manfaat per hari dan menyerap 1.344 tenaga kerja. Selain itu, 34 unit sedang dalam tahap persiapan akhir operasional, 155 unit dalam tahap konstruksi, dan 205 unit memulai pembangunan hari ini. Total 421 SPPG tersebut akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang per hari ketika seluruhnya beroperasi. Polri menargetkan 500 SPPG selesai pada akhir 2025 dan 1.000 unit pada 2026.

Kapolri melalui Irwasum Polri, selaku Ketua Gugus Tugas MBG Polri, menegaskan komitmen terhadap mutu melalui mekanisme Security Food Test yang wajib dijalankan oleh tim medis Polri (Pusdokkes, Bidokkes Polda, Urkes Polres).

“Inilah pembeda SPPG Polri: setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis, mencegah keracunan, dan memastikan gizi aman bagi penerima manfaat,” ujar Irwasum Polri Komjen Pol Dr. Dedi Prasetyo.

Keberhasilan program ini mengandalkan strategi kolaborasi Penta Helix yang melibatkan:

1. Pemerintah (TNI, Pemda, Kementerian/Lembaga),

2. Akademisi (ahli gizi, pangan, dan kesehatan),

3. Pelaku Usaha (UMKM, koperasi, kelompok tani),

4. Masyarakat (relawan, pengelola YKB), dan

5. Media dalam diseminasi informasi.

Pendekatan holistik ini tidak hanya memutus rantai stunting melalui intervensi gizi tepat sasaran, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan UMKM.

Irwasum Polri mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung program ini.

“SPPG adalah bukti Polri hadir membangun masa depan bangsa. Mari sukseskan program ini bersama demi melahirkan generasi sehat yang akan memimpin Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule