INDRAMAYU.radarinformasi.com — Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan data perpajakan dan pertanahan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim di Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026).
Melalui PKS tersebut, Pemkab Indramayu akan mengadopsi dan memanfaatkan sistem informasi yang dikembangkan Tangerang Selatan untuk mendukung pengelolaan data pajak dan pertanahan secara lebih terintegrasi.
Salah satu fokus kerja sama yakni mengoptimalkan keterhubungan data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Sistem tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mendukung proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pemanfaatan sistem berbasis data ini diharapkan mampu memperkuat sinkronisasi antara data pertanahan dan perpajakan di Kabupaten Indramayu. Dengan data yang semakin terhubung, proses pengelolaan dan pemutakhiran informasi diharapkan menjadi lebih akurat dan efisien.
Kerja sama dengan Tangerang Selatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah Pemkab Indramayu dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Penguatan sistem informasi di bidang pajak dan pertanahan diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Indramayu.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sinergi lintas sektor dan langkah pencegahan sejak dini.
Upaya tersebut terlihat dalam Apel Siaga Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Tingkat Kabupaten Indramayu Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Polres Indramayu, Selasa (11/8/2026).
Apel dipimpin Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P.M. dan diikuti Bupati Indramayu Lucky Hakim, jajaran Forkopimda, instansi lintas sektor, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah sekaligus memastikan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana yang dapat meningkat selama musim kemarau.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan Tahun 2026 melalui Keputusan Bupati Indramayu Nomor 100.3.3.2/Kep.328/BPBD/2026.
Status siaga tersebut berlaku mulai 11 Juni hingga 30 September 2026 dan dapat diperpanjang maupun dicabut dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi hidrometeorologis.
Penetapan status tersebut menjadi langkah antisipatif pemerintah daerah terhadap berbagai dampak musim kemarau, mulai dari potensi kekurangan air bersih, ancaman terhadap produktivitas pertanian, hingga risiko kebakaran di wilayah lahan kering.
Dengan status siaga tersebut, koordinasi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, termasuk dalam menyiapkan personel, sarana dan prasarana, serta langkah penanganan apabila terjadi kondisi darurat.
Dalam amanatnya, Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P.M. menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama.
Menurutnya, karhutla tidak hanya dapat merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, serta menimbulkan kerugian material.
Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pemetaan wilayah rawan, peningkatan patroli dan monitoring, penguatan deteksi dini, serta komunikasi yang cepat dan efektif antara Polri, TNI, pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Kapolres juga berharap apel siaga tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Kesiapan personel, sarana prasarana, pola komunikasi, hingga strategi penanganan harus benar-benar dipastikan agar dapat digunakan secara optimal ketika terjadi kebakaran.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama seluruh unsur terkait terus membangun kesiapan dalam menghadapi berbagai potensi dampak musim kemarau.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan aktivitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Indramayu tetap berjalan dengan aman dan kondusif.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung Program Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (PP-ATM) sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kemitraan Program PP-ATM dalam Dokumen Perencanaan Daerah Lintas Sektor Tahun 2026 yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Indramayu, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi dalam mendukung keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Kabupaten Indramayu yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Suhartati, menegaskan bahwa keberhasilan program PP-ATM tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Program PP-ATM membutuhkan sinergi semua pihak. Kami berharap dukungan tidak hanya berasal dari APBD, tetapi juga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan berbagai pemangku kepentingan sehingga upaya pencegahan serta penanggulangan penyakit dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan,” ujarnya.
Suhartati menjelaskan, Kabupaten Indramayu telah berhasil mencapai status eliminasi malaria. Capaian tersebut menjadi modal penting yang harus dipertahankan, sementara penguatan program saat ini difokuskan pada pengendalian tuberkulosis dan HIV/AIDS melalui kerja sama lintas sektor.
Koordinator Program RSSH Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Provinsi Jawa Barat, Uus Sukmara, mengatakan penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan malaria memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor pembangunan sehingga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Keberhasilan program ini membutuhkan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah dan mitra terkait agar upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan malaria dapat terus berjalan secara optimal,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dr. Dian Larasati, menjelaskan bahwa penguatan program PP-ATM dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan penyakit secara terpadu.
“Indramayu akan terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, tuberkulosis, serta mempertahankan eliminasi malaria melalui kerja sama lintas sektor dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.
Melalui forum kemitraan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga pelaksanaan Program PP-ATM dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat menuju terwujudnya Indramayu REANG.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Politeknik Negeri Indramayu (Polindra) bersama pengelola Pantai Balongan Indah atau Pantai Bali 2 menjalin sinergi melalui penerapan teknologi tepat guna untuk mengatasi kebutuhan air di kawasan wisata.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembuatan mesin pengolah air payau menjadi air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sanitasi dan mandi, cuci, kakus (MCK).
Mesin hasil karya mahasiswa Polindra itu diperkenalkan dalam acara soft opening yang digelar di halaman Pantai Wisata Bali 2, Jalan Raya Balongan, Desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Politeknik Negeri Indramayu Ir. Rofan Aziz, S.T., M.T., IPM., beserta jajaran, Ketua Pantai Balongan Indah Akso Surya Darmawangsa bersama jajaran, serta sejumlah awak media.
Dalam sambutannya, Ketua Pantai Balongan Indah Akso Surya Darmawangsa mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara sektor pariwisata dan dunia pendidikan.
Menurut Akso, pengelola kawasan wisata perlu terus belajar dan berinovasi agar mampu berkembang serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
“Alhamdulillah acara ini bisa terlaksana. Sebenarnya dari awal tidak ada rencana untuk mengadakan acara seperti ini. Namun, tujuan kami adalah agar tempat-tempat wisata di sepanjang pantai ini juga mau belajar dan berkembang. Belajarnya tidak harus ke Bali, tetapi bisa belajar ke Polindra,” ujarnya.
Ia berharap, sinergi tersebut dapat mendorong pengembangan sumber ekonomi lokal sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya warga Balongan.
“Ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan mengembangkan sumber ekonomi kita agar ekonomi dapat tumbuh dan manfaatnya bisa kembali kepada masyarakat, khususnya warga Balongan,” katanya.
Sementara itu, saat ditemui awak media, Direktur Polindra Ir. Rofan Aziz, S.T., M.T., IPM., menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berawal dari persoalan kebutuhan air di kawasan Pantai Bali 2.
“Sekarang kita bersinergi dengan wisata Pantai Balongan 2. Ada permasalahan air bersih di pantai ini, sehingga kita selesaikan dengan membuat mesin penjernih air,” ungkap Rofan.
Ia menjelaskan, mesin tersebut dirancang untuk mengolah air payau agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sanitasi dan MCK.
“Air payau ini kita olah menjadi air yang layak digunakan untuk mandi dan kebutuhan sanitasi di kawasan Pantai Balongan,” jelasnya.
Rofan menambahkan, mesin tersebut merupakan hasil karya mahasiswa Polindra yang dikembangkan sebagai bagian dari tugas akhir.
“Ini merupakan hasil karya mahasiswa dan tugas akhir mahasiswa. Kami ingin agar tugas akhir yang dibuat di Polindra dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Mesin pengolah air tersebut dibuat oleh dua mahasiswa semester VIII Politeknik Negeri Indramayu, yakni Ahmad Farhani dan Anggerata Gama Inka.
Salah satu pembuat mesin, Ahmad Farhani, menjelaskan kepada awak media bahwa mesin tersebut mampu menghasilkan sekitar tujuh liter air per menit atau sekitar 420 liter per jam.
Jika dioperasikan selama 24 jam, kapasitas produksinya diperkirakan dapat mencapai sekitar 10.000 liter air per hari.
Ahmad menjelaskan, proses pengolahan air dilakukan melalui beberapa tahapan. Air dari sumur bor terlebih dahulu ditampung di tandon pertama untuk menjalani proses pengendapan.
Selanjutnya, air dialirkan melalui sistem penyaringan untuk mengurangi bau, kadar zat besi, kekeruhan, ion, serta berbagai partikel halus.
Dalam proses filtrasi, mesin tersebut menggunakan sejumlah media penyaring, di antaranya pasir silika, mangan, karbon aktif, dan media filter lainnya.
Setelah melalui proses penyaringan, air kemudian dialirkan ke tandon kedua sebelum dipompa melalui membran. Air hasil pengolahan tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sanitasi dan MCK.
Ahmad mengatakan, proses pembuatan mesin tersebut membutuhkan waktu hampir dua bulan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya referensi mengenai mesin pengolahan air payau dengan konsep yang dikembangkan.
“Referensi mengenai mesin seperti ini masih minim. Saya banyak belajar secara otodidak, berdiskusi dengan pihak Polindra, serta belajar dari para teknisi yang berpengalaman,” ungkapnya.
Ia menuturkan, ide pembuatan mesin tersebut berawal dari obrolan bersama sejumlah pihak, termasuk pengelola Pantai Balongan Indah, Bapak Hasan, serta ayahnya, Sobari.
Gagasan tersebut kemudian dikembangkan untuk menjawab persoalan tingginya biaya penggunaan air PDAM yang selama ini menjadi salah satu beban operasional kawasan wisata.
“Latar belakang saya membuat mesin ini karena pernah mendengar keluhan mengenai biaya PDAM yang cukup tinggi, bisa mencapai sekitar Rp8 juta hingga Rp10 juta. Dari situ muncul ide, kenapa tidak membuat mesin untuk mengolah air yang tersedia di sekitar pantai,” katanya.
Ia berharap, keberadaan mesin tersebut dapat membantu mengurangi biaya penggunaan air PDAM sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang tersedia di sekitar kawasan Pantai Balongan.
Kolaborasi Polindra dan pengelola Pantai Bali 2 tersebut menjadi salah satu contoh penerapan hasil karya mahasiswa dalam menjawab kebutuhan nyata di masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, inovasi yang lahir dari lingkungan akademik diharapkan tidak berhenti sebagai tugas akhir, tetapi dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha pariwisata.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya mempercepat transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih modern terus dilakukan di Kecamatan Sukagumiwang. UPTD Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sukagumiwang bersama Kelompok Tani (Poktan) melaksanakan studi banding ke Desa Plosokerep, Kecamatan Terisi, untuk mempelajari implementasi Program PM-AAS (Pertanian Modern Advance Agricultural System), Senin (20/7/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian serta petani melalui pembelajaran langsung mengenai penerapan teknologi dan inovasi pertanian modern yang telah dikembangkan di Desa Plosokerep.
Selama kunjungan, peserta berkesempatan mengamati berbagai teknologi, metode budidaya, dan sistem pengelolaan lahan yang diterapkan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing sektor pertanian.
Camat Sukagumiwang, Moh. Mulya Setiawan, S.STP, mengapresiasi pelaksanaan studi banding tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian sekaligus membuka peluang penerapan berbagai inovasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah Sukagumiwang.
“Studi banding ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana menambah wawasan, tetapi juga mampu menginspirasi para petani untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan di wilayah Sukagumiwang,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan memperoleh pemaparan mengenai konsep PM-AAS, yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi pertanian modern, pengelolaan lahan secara efisien, serta penerapan berbagai inovasi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.
Selain menerima materi, para peserta juga melakukan peninjauan langsung ke area pertanian untuk melihat implementasi teknologi, penggunaan alat dan mesin pertanian, serta metode budidaya yang telah diterapkan di lapangan.
Suasana diskusi berlangsung interaktif. Para petani memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar pengalaman dengan pengelola program, membahas berbagai tantangan dalam penerapan pertanian modern, sekaligus menggali strategi yang dinilai efektif untuk meningkatkan produktivitas usaha tani.
Camat Moh. Mulya Setiawan berharap hasil studi banding tersebut dapat ditindaklanjuti melalui penerapan inovasi yang sesuai dengan kondisi kelompok tani di Kecamatan Sukagumiwang. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani menjadi kunci dalam mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Melalui kegiatan ini, UPTD BPP Sukagumiwang bersama kelompok tani diharapkan mampu mengadopsi praktik-praktik terbaik dari Program PM-AAS secara bertahap, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Indramayu melalui penerapan teknologi dan sistem pertanian modern.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat transformasi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang membuka kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi, di antaranya melalui gerakan pasar murah, Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI), serta mendorong masyarakat menanam cabai guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok.
Selain itu, Pemkab Indramayu juga terus mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Sinergitas dan kolaborasi harus dilaksanakan lintas sektor, baik perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, pelaku usaha maupun seluruh pihak terkait,” tegas Lucky Hakim.
Ia menambahkan, Pemkab Indramayu telah menerbitkan sejumlah kebijakan pendukung, termasuk peta jalan implementasi transaksi pemerintah daerah dan penggunaan layanan digital perbankan dalam transaksi keuangan di lingkungan perangkat daerah serta mitra kerja pemerintah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi daerah merupakan dua agenda strategis yang sangat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama di tengah meningkatnya tekanan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang, cabai, dan beras.
“Target inflasi tahun 2026 ditetapkan pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen atau 2,5 persen plus minus 1 persen. Karena itu diperlukan langkah bersama untuk menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi pangan,” ujarnya.
Wihujeng juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi fenomena El Nino yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Barat, Indramayu dinilai perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan daerah.
Di bidang digitalisasi, Bank Indonesia terus mendorong percepatan ETPD guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah di tengah berbagai tantangan fiskal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kabupaten Indramayu, Dudi Barmana, memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Indramayu selama semester pertama tahun 2026.
Ia menjelaskan, IPH digunakan sebagai indikator untuk memantau perkembangan harga bahan pangan dan melihat pergerakan inflasi daerah. Berdasarkan hasil pemantauan, cabai merah menjadi salah satu komoditas yang paling memengaruhi perubahan IPH bersama beras, daging, dan telur.
“Sepanjang semester pertama tahun 2026 terjadi fluktuasi harga pangan yang cukup tinggi. Karena itu diperlukan upaya pengendalian harga secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” katanya.
Melalui pelaksanaan HLM TPID dan TP2DD Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan visi Indramayu REANG yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu memfasilitasi pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Indramayu dengan Institut Asyifa Indonesia. Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Selasa (9/6/2026).
Rapat dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Indramayu, Caridin, serta dihadiri perwakilan dari Bapperida, Institut Asyifa Indonesia, dan sejumlah perangkat daerah terkait.
Pertemuan tersebut difokuskan pada penyelarasan substansi kerja sama yang mencakup pelaksanaan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi.
Dalam sambutannya, Caridin menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi.
Menurutnya, hasil penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pembahasan teknis draf PKS dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Jafar Abdullah. Dalam forum tersebut, kedua belah pihak melakukan penelaahan terhadap berbagai aspek kerja sama, mulai dari ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pelaksanaan program, hingga bentuk dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Jafar menjelaskan, kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan dunia akademik.
Menurutnya, sinergi yang terjalin nantinya tidak hanya berfokus pada kegiatan penelitian, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan inovasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap terbangun kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan dengan kalangan akademisi untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu,” kata Jafar.
Ia juga berharap seluruh proses penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama sehingga memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak maupun masyarakat luas.
Melalui pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, inovatif, dan berbasis riset.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat atau konsep Pentahelix dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Hal tersebut disampaikan Lucky Hakim saat melakukan kunjungan kerja ke PT Free View Internasional, Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mendorong pertumbuhan investasi sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat setempat,” Selasa (2/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Lucky Hakim menyampaikan bahwa Kabupaten Indramayu memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kawasan industri yang maju tanpa mengesampingkan sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Menurutnya, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta kawasan industri yang mencapai sekitar 14 ribu hektare menjadi modal penting dalam menarik investasi. Meski demikian, pengembangan sektor industri harus tetap sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan.
Lucky juga menyoroti karakter masyarakat Indramayu yang dikenal memiliki etos kerja tinggi. Selama ini banyak warga yang memilih bekerja hingga ke luar negeri sebagai pekerja migran demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Namun, kondisi tersebut sering kali membuat anggota keluarga harus terpisah dalam jangka waktu yang lama. Karena itu, kehadiran industri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dinilai menjadi solusi strategis untuk membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sendiri.
“Tadi kami mendapatkan informasi bahwa kebutuhan tenaga kerja pada tahun depan diperkirakan mencapai sekitar 20 ribu orang. Ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kami berharap perusahaan terus berkembang dan tetap memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya,” ujar Lucky Hakim.
Usai melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan, Bupati Lucky Hakim bersama jajaran direksi PT Free View Internasional meninjau langsung area produksi. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat proses pembuatan komponen sepatu serta berdialog dengan para pekerja mengenai aktivitas dan tugas yang mereka jalankan setiap hari.
Sementara itu, Pengawas Produksi PT Free View Internasional, Elis Fatimah, menjelaskan bahwa para pekerja baru saat ini masih menjalani masa pelatihan selama tiga bulan sebelum berstatus sebagai karyawan tetap.
Menurut Elis, jumlah tenaga kerja aktif di perusahaan tersebut saat ini mencapai 107 orang, termasuk tenaga pengawas produksi. Selama masa pelatihan, para pekerja dibekali keterampilan pada tiga tahapan utama proses penjahitan komponen sepatu.
“Mereka mempelajari berbagai jenis komponen dan tahapan produksi. Sejauh ini perkembangan para peserta pelatihan cukup baik. Apabila memenuhi standar kinerja dan kedisiplinan yang ditetapkan perusahaan, mereka berpeluang diangkat menjadi karyawan tetap,” jelasnya.
Salah seorang karyawan, Euis, warga Desa Sanca, Kecamatan Gantar, mengaku bersyukur dapat bergabung dengan PT Free View Internasional sejak Mei 2026. Selain memperoleh pekerjaan, ia juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, menambah pengalaman, serta membangun disiplin kerja.
Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap investasi yang masuk ke daerah terus berkembang dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
BOGOR.radarinformasi.com – Tim gabungan terdiri dari PLN UP3 Bogor bersama Korem 061/SK, Kodim 0621/Bogor, Denpom III/1-3 Cibinong, Polres Bogor dan Koramil 0621-2/Sukaraja, menggelar operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) skala besar di kawasan Pasar Ciluar, Desa Cijujung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (21/5/2026).
Puluhan bangunan kosong di komplek Ruko 2 Raja yang disulap menjadi tempat hiburan malam (THM) alias KTV liar menjadi objek utama sasaran razia, setelah diduga menggunakan arus listrik secara ilegal.
Pantauan di lokasi, pada pukul 19.30 WIB, sekitar 150 personel PLN, TNI dan Polri dikerahkan melakukan penertiban di lokasi yang terindikasi bertahun-tahun mulus melakukan pencurian arus listrik karena di back-up oknum tertentu dan preman setempat.
Di lokasi yang menjadi target, petugas gabungan langsung melakukan pengecekan di 38 titik bangunan yang ada di komplek Ruko 2 Raja secara terukur dan sesuai prosedur.
Menurut informasi, kegiatan penertiban ini dilakukan untuk memastikan ada tidaknya pencurian aliran Listrik yang di lakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Manager PLN ULP Bogor Timur Setiadi mengungkapkan, kegiatan P2TL dilaksanakan secara persuasif.
“Fokus kami adalah menjaga keselamatan warga dan mencegah potensi gangguan akibat instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Pendekatan yang kami lakukan adalah pembinaan, bukan untuk mencari kesalahan,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Dijelaskannya pula, pasar tradisional dan kawasan niaga merupakan area publik dengan aktivitas ekonomi tinggi sehingga memiliki risiko kelistrikan yang perlu dikelola dengan baik.
“Kegiatan P2TL di Ruko ruko dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi PLN terhadap kualitas layanan serta tingkat susut energi di wilayah tersebut,” sebut Setiadi.
Dari hasil razia yang berlangsung sekitar 2 jam, aeluruh proses berjalan kondusif berkat koordinasi yang baik antara Tim P2TL PLN, personel pengamanan dari TNI/Polri, serta dukungan dari berbagai pihak. Pendekatan persuasif yang diterapkan memastikan tidak ada hambatan berarti selama kegiatan berlangsung.
“PLN mengapresiasi sinergi yang solid dengan TNI/Polri dan seluruh pihak terkait. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan listrik yang andal,” tutupnya.
Sementara, Kasi Intel Kasrem 061/Suryakancana, Kolonel Inf Syafrinaldi yang ikut dalam operasi tersebut menyebutkan, kegiatan P2TL di area ruko ruko 2 raja diinisiasi berdasarkan adanya indikasi tindak pelanggaran pemakaian tenaga listrik (seperti pencantolan liar, penggunaan instansi ilegal, atau manipulasi kWh meter) serta tingginya angka susut (losses) energi di wilayah tersebut.
“Kolaborasi dengan PLN ini juga merupakan upaya mendukung efisiensi energi sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tegasnya.
Dalam kegiatan malam tadi, sambung Syafrianaldi, pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif namun tegas, sehingga proses pemutusan atau penyitaan barang bukti pelanggaran berjalan kondusif tanpa adanya aksi anarkis.
“Sinergi yang kuat antara Tim P2TL PLN, personel pengamanan (PAM) dari TNI/Polri dan koordinasi yang baik dengan pengelola Pasar Ciluer menjadi kunci utama lancarnya operasional di lapangan,” pungkasnya.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mengakselerasi upaya penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dalam program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Fase II. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Pemaparan Hasil Analisis Situasi dan Advokasi Lintas Sektor di Aula Bapperida Indramayu, Selasa (12/5/2026).
Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Indramayu, Titing Mulyani, menyampaikan bahwa penanganan stunting di Indramayu menunjukkan tren positif. Meski demikian, intervensi spesifik tetap memerlukan pengawasan dan konsistensi pelaksanaan di semua tingkatan.
Menurutnya, keberhasilan percepatan penurunan stunting tidak dapat bertumpu pada sektor kesehatan saja. Keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, hingga dunia usaha menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Hal serupa disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Indramayu, Tati Suhartati. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program antarinstansi, mengingat hasil analisis situasi telah memetakan wilayah prioritas yang membutuhkan perhatian khusus agar pemanfaatan sumber daya lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga P3APPKB Indramayu, Hj. Warcitem, menyoroti pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi keluarga berisiko tinggi stunting, khususnya sejak masa pranikah hingga kehamilan.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua TPPS dari Kecamatan Kedokan Bunder dan Kecamatan Kertasmaya yang ditetapkan sebagai wilayah pendampingan tahun 2026. Penetapan ini didasarkan pada kompleksitas persoalan kesehatan yang ditemukan, seperti kasus ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) serta tantangan cakupan imunisasi dasar.
Dukungan teknis juga diberikan oleh akademisi Eyet Hidayat dari Poltekkes Tasikmalaya yang berkomitmen memberikan asistensi teknis agar intervensi gizi di lapangan berjalan sesuai standar. Penelaah Kebijakan Kesehatan Juwanda menambahkan, penguatan sistem surveilans gizi dan pemanfaatan teknologi pemantauan kesehatan remaja serta ibu hamil akan menjadi kunci pemantauan status gizi secara real-time.
Melalui sinergi yang solid, Pemkab Indramayu optimistis mampu melahirkan generasi yang lebih sehat dan tangguh. Program INEY Fase II yang didukung hibah Bank Dunia diharapkan menjadi pendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan hingga ke pelosok daerah.
