Pemkab Indramayu dan KTNA Bersinergi Dorong Pertanian Berkelanjutan Wujudkan Petani Sejahtera 

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menggelar audiensi guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi petani serta mencari solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan, Selasa (25/3/2025). Rabu (26/3)

Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin, didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu, Sugeng Heriyanto, serta Kepala Bidang Hortikultura, Perkebunan, dan Penyuluhan DKPP, Mohammad Ikhwan Farkhani. 

Dalam pertemuan tersebut, Sugeng Heriyanto memaparkan kondisi nyata petani di Indramayu. Menurutnya, hasil panen rata-rata dalam satu musim per hektare mencapai 7 ton dengan pendapatan sekitar Rp45 juta. Namun, setelah dikurangi modal produksi sebesar Rp25 juta, keuntungan bersih yang diperoleh petani hanya sekitar Rp20 juta per musim atau Rp2,5 juta per bulan. 

Setelah dikurangi kebutuhan hidup, penghasilan bersih yang tersisa hanya sekitar Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta, sedangkan kebutuhan minimum petani mencapai Rp700 ribu. Ketimpangan ini menjadi salah satu penyebab munculnya angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. 

Sugeng Heriyanto menyampaikan, permasalahan petani harus diselesaikan secara komprehensif. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk menekan biaya panen yang masih tergolong tinggi. Menurutnya, dengan pemanfaatan teknologi pertanian, efisiensi biaya dan produktivitas dapat ditingkatkan. 

Dalam arahannya, H. Syaefudin menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan kelompok tani (Poktan) di tingkat desa. 

Pemkab juga mendorong sinergi dengan KTNA baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan untuk menyusun strategi pertanian yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Pemkab Indramayu berkomitmen untuk terus hadir dalam mendampingi petani. 

“Apa yang kita sepakati hari ini menjadi tugas bersama. Bertani memang penuh tantangan, terutama dalam mencukupi kebutuhan petani. Namun dengan semangat kebersamaan, kita harus mampu menghadapi persoalan ini,” ujar H. Syaefudin. 

Lebih lanjut, Wabup menambahkan, koordinasi dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, akan dilakukan untuk memastikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian. Menurutnya, Bupati Lucky Hakim sangat peduli terhadap pertanian, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Indramayu. 

Selain itu, perwakilan KTNA dari Krangkeng dan Kandanghaur juga menyampaikan keluhan terkait infrastruktur dan irigasi yang belum optimal. Dia berharap, ada dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam penganggaran dan pelaksanaan program yang berhubungan dengan peningkatan sektor pertanian. Selain itu, Dia juga menyoroti permasalahan hama tikus yang menjadi momok bagi petani di seluruh Indramayu. 

Menanggapi berbagai masukan tersebut, H. Syaefudin menegaskan, Pemkab Indramayu akan segera mengambil langkah konkret. 

“Kami akan mengundang camat dan kepala desa (kuwu) untuk menyamakan persepsi dalam mengatasi permasalahan pertanian, khususnya terkait irigasi dan hama tikus. KTNA akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung kemandirian petani di Indramayu,” tutupnya. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Wakil Bupati Indramayu Respons Usulan SPTIB Perihal Perbaikan Jalan Usaha Tani 

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin didampingi Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Sugeng Heryanto beserta jajaran menerima audiensi dari perwakilan Serikat Pejuang Tani Indramayu Barat (SPTIB) di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (20/3/2025). 

Dalam audiensi tersebut Ketua Umum Serikat Pejuang Tani Indramayu Barat (SPTIB), Wajo menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh anggotanya sebagai petani penggarap diantaranya adalah jalan usaha tani yang kurang memadai sehingga berimbas pada tingginya biaya untuk mobilisasi pertanian. 

Selain tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan petani, Wajo menyebut jalan usaha tani yang kurang memadai juga berdampak pada penurunan pendapatan petani diakibatkan gagal panen. 

Dirinya berharap melalui diskusi tersebut, Pemkab Indramayu dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi anggotanya serta petani penggarap lainnya. 

“Harapan saya pertemuan ini bisa menjadi tempat untuk kita bersama mencari solusi atas masalah yang dihadapi petani,” ungkapnya. 

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan petani. Melalui berbagai program yang digulirkan serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat diharapkan permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat dapat dicarikan solusi konkret sesuai dengan kondisi di lapangan. 

“Usulan terkait dengan jalan usaha tani ini akan kami tindaklanjuti dan akan kami lihat juga regulasinya seperti apa. Namun kami akan berupaya untuk memfasilitasi apa yang menjadi masukan dari petani,” ujar Syaefudin. 

Kemudian hal senada juga disampaikan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Sugeng Heryanto. Dia menyebut pihaknya akan mempelajari regulasi yang ada serta berkoordinasi dengan lembaga terkait perihal usulan jalan usaha tani tersebut, mengingat lahan pertanian yang digunakan oleh warga tersebut merupakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sehingga harus melalui pengkajian mendalam. 

“Lahan yang digunakan oleh petani penggarap itu berada di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan. Terkait pembangunan jalan usaha tani tersebut kita harus berkoordinasi terlebih dahulu dan kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Namun kami berharap komunikasi ini bisa terus terjalin untuk melihat perkembangan kedepannya,” ujarnya. 

Walaupun demikian, Sugeng menyampaikan pemerintah daerah mendukung adanya usulan yang disampaikan SPTIB terkait karena dengan prasarana yang memadai akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masayarakat Indramayu khususnya petani.  

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Penuh Keakraban Wakil Bupati Indramayu Temui Masa Aksi Serikat Tani Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat. Kamis (13/3)

Hal tersebut terlihat saat diterimanya perwakilan masa aksi Serikat Tani Indramayu (STI) yang menyampaikan aspirasinya di Pendopo Kabupaten Indramayu, Rabu (12/3/2025). 

Perwakilan masa aksi tersebut diterima secara langsung Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin didampingi perangkat daerah di ruang rapat Wakil Bupati. 

Dalam kesempatan tersebut Syaefudin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya. “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada rekan rekan yang telah hadir,” ujarnya. 

Wakil Bupati juga menyampaikan, semua aspirasi yang dicurahkan akan disampaikan kepada Bupati Indramayu untuk ditindaklanjuti dengan perangkat daerah terkait sehingga dapat segera terealisasi. 

Diketahui beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masa aksi diantaranya terkait dengan irigasi dan realisasi reformasi agraria. 

Syaefudin berharap dengan banyaknya aspirasi yang diserap oleh pemerintah, program yang direalisasikan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama petani. Terlebih Indramayu sebagai lumbung pangan diharapkan petaninya pun turut sejahtera. 

Usai menerima perwakilan masa aksi, Wakil Bupati Indramayu pun turut menemui masa aksi yang berada di depan Pendopo Kabupaten Indramayu. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Tuntut Kejelasan Hak Atas Tanah, Ratusan Petani Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor BPN Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Sebanyak 300 petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indramayu, Jalan Golf No. 01, Kelurahan Lemahmekar. Mereka menuntut kejelasan hak atas lahan yang telah mereka perjuangkan selama 35 tahun pada Rabu (12/03/25).

Dalam aksi tersebut, Ketua Serikat Tani Indramayu, Bung Kring atau Mas Damuri, menyampaikan harapannya kepada Kepala BPN Indramayu, Drs. Fredy Marfin, M.Si. Ia menegaskan bahwa para petani tidak hanya sekadar meminta aspirasi mereka didengar, tetapi juga menuntut solusi konkret dari pihak BPN.

“Kami sudah berjuang bukan hanya satu atau dua tahun, tetapi lebih dari 35 tahun. Bahkan sejak zaman kakek-nenek kami. Kami datang ke sini bukan hanya untuk mempertanyakan, tetapi menuntut kejelasan. Negara membentuk BPN sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan agraria, bukan justru mengabaikannya,” tegas Bung Kring.

Dalam orasinya, massa juga mengkritik kinerja BPN Indramayu yang mereka nilai belum maksimal dalam menyelesaikan sengketa lahan. Mereka menuding bahwa lembaga tersebut cenderung pasif dan mandul dalam menangani masalah agraria.

“BPN disumpah untuk melayani rakyat, bukan justru membiarkan tanah-tanah kami terus diklaim tanpa kejelasan. Kami tidak ingin BPN Indramayu menjadi lembaga yang mandul! Negara seharusnya memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,” teriak salah satu orator aksi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua BPN Indramayu, Drs. Fredy Marfin, M.Si., menyatakan bahwa pihaknya siap berkoordinasi lebih lanjut dengan para petani untuk mencari solusi terbaik.

“Kami memahami keresahan para petani. Kami akan berkoordinasi dan mencari solusi bersama terkait permasalahan ini,” ujarnya.

Meskipun demonstrasi berlangsung dengan penuh semangat, aksi ini tetap berjalan damai tanpa adanya bentrokan. Para petani berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan agraria yang telah berlangsung puluhan tahun ini.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Petani Tuntut Implementasi UU Perlintan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Ratusan petani dari berbagai desa di Kecamatan Kroya dan Gantar menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Jalan Pasar Baru No. 445, Kelurahan Karangmalang, Indramayu. Aksi ini bertujuan mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang Perlintan yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selasa (21/1)

Dalam aksi tersebut, tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan petani, termasuk menyediakan sarana dan prasarana tanpa diskriminasi terhadap kelompok tani, seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Selasa (21/01/2025).

Udi, perwakilan dari jaringan organisasi petani, menyampaikan dalam wawancara dengan radarnformasi.com bahwa petani masih kurang diperhatikan. “Kami hanya ingin pemerintah menjalankan undang-undang yang sudah ada. Selama ini, petani masih kekurangan perhatian, baik dari Dinas Pertanian maupun pemerintah pusat,” ucapnya.

Masalah Utama yang Dihadapi Petani

Petani menghadapi berbagai kendala serius yang memengaruhi hasil pertanian:

• Kurangnya Dukungan Pemerintah
Petani mengeluhkan minimnya bantuan fasilitas dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha tani.
• Kesulitan dalam Bercocok Tanam
Kekurangan air, serangan hama tikus, serta akses yang sulit terhadap sarana produksi mengakibatkan kegagalan panen secara berulang.
• Dampak Ekonomi
Kegagalan panen menyebabkan kerugian besar. Banyak petani terjebak utang karena tidak adanya pemasukan, sementara pedagang lokal kehilangan pembeli.
• Kesejahteraan Petani yang Rendah
Mayoritas petani tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk melanjutkan siklus tanam. Bantuan yang ada dinilai tidak merata dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Harapan Petani
Damuri, Ketua Organisasi Petani di Desa Mekar, menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang Perlintan adalah langkah awal untuk memperbaiki kondisi petani. “Kami ingin pemerintah tidak hanya hadir saat panen berhasil, tetapi juga melindungi dan memberdayakan petani saat menghadapi kegagalan,” ujarnya.

Petani juga berharap adanya perbaikan sistem bantuan yang lebih adil serta peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Menurut mereka, sektor pertanian adalah fondasi perekonomian nasional yang perlu menjadi prioritas.

Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan pihak keamanan setempat. Para petani menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan mereka hingga pemerintah menunjukkan langkah konkret dalam mendukung sektor pertanian.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Petani Indramayu Demo Kantor BPN, Tuntut Reforma Agraria yang Mangkrak

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Indramayu, Jalan Golf No. 1, Jawa Barat. Kamis (16/1)

Aksi ini menuntut BPN untuk segera merealisasikan reforma agraria yang dinilai mangkrak sejak lama, Kamis (16/01/20250).

Damuri, Ketua Serikat Tani Indramayu, menegaskan bahwa pemerintah, khususnya BPN, telah gagal menjalankan program reforma agraria di wilayah Indramayu. “Pemerintah sudah memiliki program reforma agraria sejak dulu, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi atau implementasi sama sekali di Indramayu. 

Bahkan untuk pendataan konflik agraria saja tidak dilakukan,” ujarnya dalam wawancara dengan media radarinformasi.com.

Aksi ini diikuti oleh sekitar 350 orang yang membawa berbagai spanduk tuntutan. Mereka mendesak BPN untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria di Indramayu. 

Menurut Damuri, wilayah lain seperti Cilacap sudah mendapat tindak lanjut dari BPN, sementara di Indramayu program tersebut terhenti.

Henderson, Koordinator Lapangan aksi, menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, massa akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar. “Kami akan terus melakukan aksi, bahkan siap jalan kaki ke Jakarta untuk menemui Menteri Agraria jika tidak ada tanggapan dari BPN. 

Kami juga menuntut agar perangkat BPN di Indramayu diganti karena tidak menjalankan tugasnya,” tegas Henderson.

Selain itu, para demonstran mengkritik Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dinilai hanya diam dan tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). “Harapan kami, BPN bekerja untuk rakyat, bukan hanya berdiam diri. Jika mereka tetap tidak peduli, kami siap melanjutkan aksi dengan massa yang lebih besar,” tambah Damuri.

Aksi yang berlangsung damai ini menjadi bentuk peringatan serius bagi BPN agar segera menjalankan reforma agraria di Indramayu, sesuai amanat pemerintah.

Demonstrasi diakhiri dengan penegasan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga tuntutan dipenuhi.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Puluhan Hektar Sawah di Indramayu Terendam Banjir, Petani Terancam Gagal Panen

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Puluhan hektar persawahan di Desa Nunuk dan Desa Tugu, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, terendam banjir selama satu minggu terakhir. 

Banjir ini diakibatkan oleh hujan deras dan saluran pembuangan yang semakin menyempit, sehingga membuat air sulit surut.

Raksa Bumi Nunuk, Sanusi, saat ditemui di Balai Desa Nunuk, menyatakan bahwa genangan air telah merendam sawah yang baru ditanami benih padi. “Sebagian benih padi membusuk karena sudah terendam air selama berhari-hari, Kamis (09/01/2025),” ungkapnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan hamparan sawah di Desa Nunuk dan Desa Tugu nyaris tak terlihat akibat tergenang air. 

Beberapa petani yang mulai menanam benih sejak Minggu khawatir akan gagal panen jika air tak segera surut. “Jika banjir terus berlangsung, tanaman padi bisa mati dan kami akan mengalami kerugian besar,” tutur Aruna, salah satu petani asal Desa Nunuk, saat dihubungi melalui telepon.

Hal senada diungkapkan H. Nana, petani Desa Tugu, yang berharap agar air segera surut. “Banjir bisa merusak tanaman dan memicu serangan penyakit serta hama, sehingga hasil panen tidak sesuai harapan,” ujarnya.

Para petani mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil tindakan, seperti memperbaiki saluran pembuangan, guna mencegah banjir yang berkepanjangan dan menyelamatkan tanaman mereka dari kerusakan.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Ratusan Hektar Sawah di Indramayu Kekeringan, Petani Berteriak Minta Solusi

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Ratusan hektar sawah di Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, dan Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, terancam gagal panen akibat kekurangan air. Krisis ini terjadi selama hampir satu bulan sejak awal musim tanam perdana tahun 2025, Jum’at (03/1/2025).

Tanaman padi yang sudah ditanam menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kondisi tanah di lahan pertanian mulai retak-retak karena tidak adanya pasokan air dari Sungai Cilalanang.

“Salah satu petani mengungkapkan kepada awak media, Sungai ini biasanya mengaliri sawah kami, tetapi sejak satu bulan terakhir air tidak mengalir,” ujar salah satu petani setempat yang enggan disebutkan namanya.

Petani mengaku cemas karena hasil panen menjadi sumber penghidupan utama. “Kalau terus begini, padi kami pasti mati. Kami sangat berharap pemerintah daerah, khususnya Pemkab Indramayu, melalui dinas terkait segera mencari solusi,” tambahnya.

Permintaan ini bukan tanpa alasan. Sebagian besar masyarakat di kedua desa tersebut menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Tanpa pasokan air yang memadai, kerugian besar mengancam para petani. Masyarakat mendesak pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini.

Mereka berharap adanya distribusi air yang adil dan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah terkait persoalan yang melanda petani di dua desa tersebut.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bantu Petani di Kecamatan Cempaka, BPP Salurkan Benih Padi

Bantu Petani di Kecamatan Cempaka, BPP Salurkan Benih Padi

CIANJUR.radarinformasi.com – Untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat Petani,  Pemerintah menyalurkan benih padi kepada Masyarakat melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan, hadirnya BPP untuk  membantu Kepala UPTD wilayah dalam melaksanakan tugas penyaluran benih padi kepada Masyarakat, Rabu (01/04/2021).

Tersalurnya benih padi kepada Petani sawah diharapkan bisa meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan, hingga Pemerintahan membuat Peraturan dan Monitoring bagi mereka yang ingin mendapatkan benih padi tersebut agar  pemanfaatannya bisa benar – benar maksimal.

Seperti halnya di BPP Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur – Jawa Barat,  yang telah menyalurkan program Pemerintah yang berupa benih padi kepada Masyarakat, melalui Kelompok Tani berjalan lancar dan disambut  baik oleh Masyarakat ( Petani sawah ).

Hal ini disampaikan oleh Kordinator BPP Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur M. Sahlan Fauzi, “Program benih padi dari Pemerintah Pertanian, kami sudah salurkan oleh PPL melalui Kelompok Tani untuk kemudian disalurkan ke Masyarakat Petani sawah, Kecamatan Cempaka ada 20 kelompak yang mendapatkan benih padi dan masing – masing  kelompok mendapatkan benih 625 Kg dengan total benih yang tersalurkan untuk Kecamatan Campaka 12,500 Kg”.

“Dalam pelaksanaan penyaluran benih kepada Masyarakat petani padi, sesuai arahan dari Pemerintah benih ini kami berikan secara gratis tidak dipungut biaya apapun, bahkan kami selalu menghimbau kepada PPL atau Kelompok tani untuk tidak memungut biaya apapun”, pungkasnya.

Reporter       :  Isan
Redaktur      :  Dewi Pelangi