SUKABUMI.radarinformasi.com — Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi kembali melaksanakan kegiatan sosial rutin bertajuk Jumat Berkah. Pada kesempatan kali ini, kegiatan difokuskan pada pemberian santunan dan pembagian baju Pramuka tahap kedua bagi anak-anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Parungkuda, Jumat (03/10/2025).
Acara berlangsung di Perum Bumi Pusaka, Blok A9, dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian insan pers terhadap generasi muda, terutama mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan moral.
Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi antara aggota IWO, rekan media, dan masyarakat sekitar.
“Kali ini kami juga berkolaborasi dengan sejumlah organisasi seperti GAPS, LPKDN, dan BIN IWO Indonesia. Semuanya memiliki semangat yang sama untuk berbagi dan peduli kepada anak-anak yatim piatu,” ujar Heriyadi.
Ia menambahkan, kegiatan Jumat Berkah diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang menumbuhkan empati sosial dan semangat gotong royong di kalangan jurnalis serta masyarakat.
“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menanamkan nilai kepedulian dan kebersamaan. Anak-anak ini perlu kita dukung agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan dan meraih cita-cita mereka,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Heriyadi menyampaikan apresiasi kepada para donatur dan pihak yang telah turut membantu terselenggaranya kegiatan tersebut, di antaranya Penasehat IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
“Alhamdulillah acara berjalan lancar. Kami bersyukur bisa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu yang begitu antusias dan berterima kasih kepada semua pihak yang peduli,” tambahnya.
Usai acara santunan, kegiatan dilanjutkan dengan aksi sosial di sekitar wilayah Parungkuda. Tim IWO Indonesia membagikan paket Jumat Berkah kepada pekerja jalanan seperti tukang parkir dan pengemudi ojek.
INDRAMAYU.radarinformasi.com- Memperingati detik–detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu menggelar upacara bendera di Tugu Perjuangan Lima Bambu Runcing, Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Minggu (17/08/2025).
Upacara sakral tersebut dihadiri Kapolres Indramayu yang diwakili Kasihumas, perwakilan Dandim 0616 Indramayu, jajaran pengurus SMSI, serta pimpinan organisasi pers seperti Ikatan Media Online (IWO), Forum Wartawan Jurnalis Independen (FWJI), Jurnalis Indramayu, dan sejumlah organisasi media lainnya.
Ketua SMSI Indramayu, Iksan Mahmud menegaskan, peringatan kemerdekaan bukan hanya seremonial rutin, melainkan momentum untuk membangkitkan kembali semangat juang di kalangan insan pers sebagai generasi penerus bangsa.
“SMSI bersama organisasi pers lainnya memilih Tugu Perjuangan ini sebagai penghormatan kepada para pejuang. Tempat ini menjadi saksi bagaimana rakyat Indramayu melawan penjajahan. Sebagai jurnalis, kita harus mengisi kemerdekaan dengan menjaga profesionalisme serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ungkapnya.
Tugu perjuangan bambu runcing yang dibangun tahun 1970 saat Bupati Hj. Jahari dan diresmikan Gubernur Jabar kala itu, Yogi S.M., dipilih sebagai lokasi sakral upacara hari kemerdekaan karena menjadi simbol ketangguhan rakyat Bumi Wiralodra.
Ketua organisasi Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Indramayu, Mutadi, A.Md,Kom turut memberikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi ajang refleksi bagi wartawan agar terus menjaga marwah profesi dan kualitas informasi kepada publik.
“Sebagai insan pers, kita berkewajiban mengawal kemerdekaan melalui produk jurnalistik yang objektif, edukatif, serta bertanggung jawab. Upacara di tugu perjuangan ini mengingatkan bahwa tugas kita hari ini adalah berjuang di medan informasi,” kata Mutadi.
Selain upacara bendera, SMSI juga menggelar turnamen catur antar perusahaan pers. Empat terbaik akan mewakili Indramayu untuk menantang Master Nasional Susanto dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Indramayu ke-489 di alun-alun kota.
Iksan Mahmud berharap kegiatan tersebut mampu mempererat sinergitas antar organisasi media serta membangun spirit kemerdekaan di kalangan pers.
“Semoga semangat juang para pahlawan terus menginspirasi insan pers sebagai pilar keempat demokrasi demi mewujudkan pers yang merdeka dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
JAKARTA.radarinformasi.com – Transparansi yang selalu digaungkan penyelenggara negara nyatanya tak dipenuhi sepenuhnya oleh sejumlah pihak. Indikasi itu pula yang dilakukan PT PLN (Persero) dalam kasus padamnya listrik secara total atau Blackout yang terjadi di Bali pekan lalu. Kamis (8/5)
Pihak PLN sebagai perusahaan plat merah sebagai pengelola tunggal sistem kelistrikan dalam negeri, diduga melakukan pembohongan publik terkait blackout di Pulau Dewata.
Sebaliknya, begitu kasus ini terungkap ke permukaan, manajemen PLN Pusat di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, justru kasak kusuk. Bukannya berupaya meluruskan kebohongan informasi yang mereka sampaikan, kabarnya PLN justru sibuk mencari sumber yang membocorkan fakta itu ke publik.
“Iya pada kebakaran jenggot semua pejabat PLN setelah berita penyebab blackout Bali muncul di media, sekarang lagi dicari siapa yang membocorkan informasi yang sudah ditutup rapat itu,” ujar sumber, Kamis (8/5/2025).
Kata sumber, karena memang apa yang disampaikan media semua itu fakta sebenarnya.
“Ya kan dalam kasus ini harus ada kambing hitamnya. Karena kalau benar akibat ganggung kabel bawah laut, coba saja PLN berani tidak memunculkan kerusakan yang terjadi dan tidak mungkin normalisasi pemadaman akibat kerusakan kabel bawah laut bisa dilakukan dalam waktu 12 jam, itu pasti bisa berhari-hari,” tegasnya.
Sumber juga mengaku sangat setuju jika Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN segera mengambil langkah strategis untuk mencopot Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang selama ini hanya mengedepankan pencitraan.
“Mohon kepada Presiden, Menteri BUMN dan pihak terkait lainnya, coba investigasi langsung ke PLN, bagaimana nasib kami sekarang, tertekan dan tidak nyaman kerja karena prilaku Dirut bersama kroninya khususnya yang prohire. Pegawai organik yang tidak circle-nya dihabisi, yang dimanja cuma pegawai yang mampu menjilat Darmo,” bener sumber seraya meminta identitasnya dirahasiakan.
Sementara itu, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo lagi-lagi memilih bungkam terkait kasus ini, meski yang bersangkutan sudah mengetahui pemberitaan yang sudah beredar luas di sejumlah media online.
Gerakan tutup mulut juga dilakukan Dirut PLN Indonesia Power Edwin Nugraha yang dinilai sebagai salah satu pihak paling bertanggungjawab dalam peristiwa blackout di Bali.
Pelanggan Harus Tuntut Kompensasi
Sementara itu, terungkapnya penyebab utama terjadinya gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan Blackout di Pulau Bali sekitar 5 jam pada Jumat, 2 Mei 2025 mulai pukul 15.30 WITA hingga baru bisa dipulihkan 100% selama 12 jam, seolah menjadi fakta baru betapa bobroknya manajemen PLN di bawah kepemimpin Darmawan Prasodjo alias Darmo.
Untuk it, dalam kasus blackout di Bali, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira, juga meminta warga untuk membuat petisi atau saling dukung mendukung untuk meminta kompensasi.
“Kalau saya menyarankan, 1,8 juta pelanggan PLN harus meminta ganti rugi terhadap PLN atas apa dampak yang terjadi akibat blackout itu,” ujarnya.
Karena di samping melumpuhkan aktivitas masyarakat, pemadaman listrik total itu informasinya juga dipastikan membuat Bali merugi dari berbagai sektor.
Sebelumnya, pria bergelar Magister Komunikasi ini juga menyatakan bahwa, ada upaya pembohongan publik yang dilakukan PLN dalam kasus blackout hingga menyebabkan Bali merugi dalam jumlah besar.
“Karena berdasarkan keterangan berbagai sumber yang kami himpun, sebelum terjadi gangguan di PLTU Celukan Bawang unit #1, PLTU Celukan Bawang unit #3 sedang dilakukan pemeliharaan. Sedangkan transfer dari Jawa ke Bali lewat kabel laut dijaga pada 290 MW,” ungkap Yudhistira dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Beber Yudhis, semua pembangkit di Bali sudah berbeban maksimum. Lantas, pada pukul 15.02 WITA, Semua kabel laut terdiri dari 1,2,3 dan 4, semuanya trip. Sementara dari data pembebanan kabel laut, tripnya dipicu oleh lonjakan transfer kabel laut dari 290 MW menjadi 470 MW atau naik sebesar 180 MW. Kenaikan ini disebabkan tripnya pembangkit PLTG Pesanggrahan unit 5 dan 6.
“Artinya apa, dari info yang kami terima, blackout listrik Bali disebabkan oleh Trip nya PLTG Pesanggrahan unit 5 dan 6, bukan kabel Transmisi yang banyak diberitakan,” tandasnya.
“Jadi jangan demi menyelamatkan muka, Dirut PLN mencari kambing hitam dalam masalah ini, sampai melakukan pembohongan publik. Kami juga menerima informasi bahwa pembangkit PLTG Pesanggaran unit 5 dan 6 inilah sebelumnya adalah hasil relokasi dari Tambak Lorok ke Pesanggrahan dalam rangka G20 yang diinstruksikan Dirut PLN. Tapi ironisnya, baru 2 tahun kurang beroperasi malah sudah menyebabkan gangguan. Coba tanya Darmo, siapa rekanan yang mendapat pekerjaan itu?, karena kabarnya itu mitra kerja kroninya,” beber Yudhis.
Sambung Yudhistira lagi, kondisi itu memicu turunnya transfer akibat defense scheme kabel laut bekerja. Akan tetapi, manuver itu tidak cukup, karena masih melewati batasan transfer sebesar 420 MW sehingga proteksi overload kabel laut bekerja mentripkan seluruh kabel laut (1,2,3,4).
“Dan berdasarkan informasi yang kami himpun ini dapat dikatakan bahwa blackout Bali disebabkan oleh tripnya pembangkitan di Pesanggrahan Bali milik PT. Indonesia Power dan lamanya pemulihan karena recovery PLTG Gilimanuk dan PLTU Celukan Bawang, bukan diakibatkan gangguan transmisi ataupun kabel laut,” ujarnya.
Atas fakta-fakta tersebut, Yudhistira mengaku geram melihat Direksi PLN yang terkesan berbohong dalam kasus blackout Bali dan hanya memunculkan berita keberhasilan pemulihan tanpa membeberkan fakta secara benar.
“Berkaca dari kasus ini, jelas yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan dan Edwin Nugraha Putra, Dirut PLN Indonesia Power. Dan kami menilai Darmawan Prasodjo sudah tidak layak memimpin PLN. Untuk itu kami mendesak Presiden Prabowo, jika memang berniat membersihkan BUMN, copot Dirut PLN dan bongkar semua kroni-kroninya. Dan jika memang UU KPK tidak bisa menangkap Direksi dan Komisaris BUMN, kami meminta intrumen hukum lain yakni Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor Polri untuk turun tangan menyelidiki kasus ini secara keseluruhan hingga tuntas,” pungkasnya.
BOGOR.radarinformasi.com – Keluarga besar Pengurus Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Bogor mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi alias Jaro Ade sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2025-2030.
Ketua IWO Kabupaten Bogor Lekat Azadi, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan organisasi menyampaikan ucapan selamat kepada Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi yang hari ini resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin Kabupaten Bogor untuk lima tahun ke depan.
“Selamat dan sukses buat Rudy Susmanto dan Jaro Ade yang telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2025-2030,” ucap Lekat Azadi pada Kamis, 20 Februari 2025 di Cibinong, Bogor.
Lekat Azadi yang juga pimpinan redaksi media online liputan12.id ini menuturkan, dirinya berharap semoga dalam menjalankan roda kepemimpinan, duet Rudy bersama Jaro Ade dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi tinggi dan amanah, serta tentunya mampu merealisasikan semua program-program yang menjadi janji-janji politik pada saat masa kampanye di pilkada beberapa waktu yang lalu.
“Diharapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Rudy bersama Jaro Ade dapat membawa perubahan yang signifikan di semua sektor demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bogor untuk lima tahun ke depan,” ungkap Brolek, sapaan akrabnya.
“Jika hal itu mampu dijalankan, pastinya slogan “Bogor Istimewa menuju Bogor Gemilang” yang menjadi tagline pasangan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi di pilkada beberapa waktu lalu dapat terwujud,” tuturnya.
Brolek menambahkan, sebagai organisasi profesi, keberadaan IWO Kabupaten Bogor siap bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintahan Rudy dan Jaro Ade dalam membangun kabupaten Bogor Istimewa menuju Bogor Gemilang.
“Kami, IWO Kabupaten Bogor siap bekerja sama untuk mewujudkan semua program yang diusung pasangan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi,” tegas Brolek.
Sekretaris IWO Kabupaten Bogor Arifin yang juga selaku pimpinan perusahaan media Rajakabar menambahkan, dirinya meyakini bahwa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rudy susmanto bersama Jaro Ade akan mampu membawa perubahan di kabupaten Bogor.
“Hal ini dikarenakan, Presiden dan Gubernur adalah dari partai yang sama, sehingga secara birokrasi dan politik tidak akan ada yang menjadi kendala dalam melaksanakan program dan mewujudkan Kabupaten Bogor Istimewa,” ungkapnya.
Untuk diketahui, pasangan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2025-2030 langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang bertempat di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.
Acara pelantikan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi dilaksanakan serentak bersama dengan 481 pasangan kepala daerah lainnya mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang berasal dari 33 provinsi, 364 kabupaten dan 84 kota di seluruh Indonesia.
JAKARTA.radarinformasi.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas), Jendral (Purn) Agus Andrianto menggelar pertemuan dengan Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) di Kantor Kemenimipas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025). Rabu (19/2)
Dalam pertemuan tersebut, PP IWO dengan Menteri Imipas, Agus Andrianto tampak membahas berbagai hal, diantaranya mengenai fenomena di tanah air yang terjadi saat ini, persoalan politik, keamanan hingga gebrakan Agus Andrianto terkait edukasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Mas Agus Adrianto, selain menjabat sebagai Menteri Imipas, sejak awal kepemimpinan saya di IWO, beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan PP IWO. Karena itu, sebagai organisasi jurnalis yang juga generasi bangsa, tentu sangat wajar bersilaturahmi sambil berdiskusi tentang berbagai isu di tanah air era ini hingga bertukar pikiran tentang bangsa ke depannya, khususnya dalam mendukung program Kemenimipas,” ungkap Ketua Umum PP IWO Teuku Yudhistira.
Di samping itu, lanjut Yudhis, pihaknya juga sempat menyampaikan program yang tengah dilakukan IWO sambil mencari formula untuk sinkronisasi terkait program kerja yang tengah dilakukan Menteri Imipas dan jajarannya
“Mas Menteri tadi juga menyampaikan bagaimana program memberikan edukasi agar WBP mandiri seperti pelatihan keterampilan yang nantinya dapat menjadi modal dan mereka lebih siap menghadapi tantangan hidup setelah bebas dan menciptakan peluang kerja,” sebutnya.
Sebab, kata Yudhistira, program keterampilan kemandirian ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Edukasi keterampilan mandiri yang diberikan Kemenimipas, seperti pelatihan las listrik, bercocok tanam, edukasi cara memelihara kambing, dan edukasi lainnya yang meningkatkan potensi WBP sesuai asta cita Pak Prabowo. Hal ini kan cukup baik bagi WBP dan bangsa kita. Jadi setelah lepas, WBP ini bisa menciptakan peluang lapangan pekerjaan dan bisa berkontribusi untun negara Indonesia serta dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Di sisi lain, Yudhistira juga bercerita, dalam pertemuan PP IWO dengan Menteri Imipas, juga membahas tentang rapat kerja nasional (Rakernas) PP IWO 2025 yang akan diselengarakan di Kota Batam, Kepri, pada Agustus 2025 mendatang.
Dalam hal itu, kata Teuku Yudhistira, Menimipas menitipkan pesan kepada IWO, untuk menjaga bangsa Indonesia dari terpaan hoaks yang bisa menbuat bangsa kacau balau.
Selain itu, kata Yudhis, Menteri Imipas berharap IWO bisa segera menjadi Konstituen Dewan Pers setelah Rakernas PP IWO 2025 pada bulan Agustus mendatang.
“Ya, memang misi 2025 saat ini, PP IWO sedang fokus untuk menjadikan IWO Konstituen Dewan Pers dan mudah-mudahan setelah Rakernas PP IWO 2025, cita-cita itu terwujud,” ujar Teuku Yudhistira.
Sementara, Menimipas, Agus Adrianto mengucapkan terima kasih ke pada PP IWO yang telah memberikan sumbangsih ide dan dukungannya terhadap program 13 akselerasi Kemenimipas, khususnya pada pemberdayaan dan reintegrasi sosial WBP.
“Sehingga setelah bebas para WBP, mampu menciptakan peluang kerja, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya,” ucapnya.
“Dukungan IWO ini tak lain bentuk wujud gotong royong dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan, saya berharap IWO dapat menjadi organisasi yang besar, hingga dapat mewujudkan asta cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jenderal Bintang empat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri.
Selain itu, Agus Adrianto sebagai Ketua Majelis Kehormatan IWO mengingatkan, agar seluruh anggato IWO di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto.
Kemudian, Agus Adrianto juga menyampaikan, dirinya siap mendukung program-program IWO untuk membangun Republik Indonesia menjadi bangsa yang besar.
Bahkan, dia titipkan pesan kepada Ketum PP IWO, Teuku Yudhistira, pada saat Rakernas IWO 2025 mendatang, untuk ikut menggaungkan asta cita Presiden Prabowo.
Selain itu, dia berharap, seluruh anggota IWO siap memerangi hoaks, terutama hoaks-hoaks yang merusak generasi bangsa dan memcah belah bangsa.
Sementara itu, di momen pertemuan yang berlangsung hangat itu, PP IWO sempat memberikan kejutan dengan menyiapkan kue tart untuk Menteri Imipas yang baru berulang tahun ke 58 pada 16 Februari lalu, sambil menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Ketua Majelis Kehormatan IWO.
JAKARTA.radarinformasi.com – Menjelang puncak Hari Pers Nasional (HPN) yang tinggal dua hari lagi, kritikan dan protes terkait pelaksanaan hari yang dianggap sakral bagi seluruh wartawan di Indonesia itu kembali menggema. Sabtu (8/2)
Apalagi, perayaan pada 9 Februari setiap tahunnya itu, dinilai hanya menguntungkan satu pihak yakni organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan cenderung mendiskreditkan organisasi wartawan lainnya.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Indonesia (IWO) Teuku Yudhistira mengungkapkan, sangat wajar penilaian itu muncul, mengingat tanggal HPN memang bertepatan dengan hari lahirnya PWI.
“Harus kita akui dan tidak bisa kita bantah, PWI memang organisasi pers pertama di Indonesia yang lahir pada 9 Februari 1946 di Surakarta atau tak sampai setahun setelah Indonesia merdeka,” ungkap Yudhistira yang ditemui di sekretariat IWO, Jalan Rawamangun Muka Selatan 1, Jakarta Timur, Jumat, 7 Februari 2025.
Jika melihat sejarah, lanjut Yudhistira, menjelang HPN, persisnya pada 23 Januari 1985, Presiden Soeharto secara resmi menandatangani Kepres No 5 tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.
“Namun, penetapan HPN pada 9 Februari di era ini sudah tidak relevan. Apalagi bila dikaitkan dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang merupakan produk reformasi. Kepres tentang HPN jelas warisan Orde Baru. Artinya jelas, jika dunia pers tanah air mau menjalankan reformasi secara total, warisan itu harusnya jangan dipakai lagi sekalipun ada keuntungan bagi organisasi tertentu disitu,” ujarnya.
Untuk itu, alumni Magister Komunikasi Universitas Darma Agung Medan ini mendesak Presiden Prabowo Subianto berani dan bisa bersikap tegas untuk mencabut Kepres yang dinilai sudah usang.
“Jika mau berbicara kesetaraan, netralitas tanpa ada keberpihakan terhadap seluruh insan pers, kuncinya ada di tangan Presiden Prabowo, cabut itu Kepres sehingga ke depan hari pers bisa dirasakan seluruh wartawan di tanah air tanpa ada dikotomi organisasi,” sebutnya.
Lebih jauh Yudhis mengatakan, jika mengacu pada sejarah, banyak acuan yang bisa menjadi tonggak lahirnya pers di Indonesia.
“Ada usulan HPN disesuaikan dengan tanggal terbit surat kabar Medan Prijaji pada Januari 1907, yang dianggap sebagai tonggak awal pers nasional. Atau sangat memungkinkan juga diambil dari lahirnya LKBN Antara pada 13 Desember 1937,” ungkapnya.
Semestinya, lanjut Yudhis, hal tersebut bisa menjadi referensi dan bisa menjadi dasar bagi Presiden Prabowo untuk memperhatikan aspirasi seluruh insan pers, agar HPN tidak hanya dinikmati PWI saja.
“Toh di awal reformasi Menteri Penerangan Yunus Yosfiah tegas memberikan kebebasan kepada pers dalam membentuk organisasi di luar PWI yang selama orde baru sebagai organisasi tunggal dan cenderung menjadi bagian dari pemerintah. Tapi kalau masih ada Kepres itu, jelas kemerdekaan pers belum dilakukan secara total meski kebebasan itu sudah berlangsung selama 26 tahun,” tandasnya.
INDRAGIRI HILIR.radarinformasi.com – Ketua Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi meminta Kapolda Irjen Pol Muhammad Iqbal dan jajarannya segera mengungkap misteri di balik terjadinya laka laut di perairan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) beberapa waktu lalu yang menewaskan dua orang warga, yakni Bastian (61) dan Topo (31) masih menjadi misteri, setelah pompong yang ditumpangi kedua korban korban hancur berkeping-keping. Rabu (29/1)
Menurut Muridi Susandi, kecelakaan laut tersebut diduga diakibatkan oleh speedboat hantu atau kapal penyelundup yang berkecepatan tinggi dan beroperasi pada tengah malam hingga pagi hari.
“Kita tidak menuduh siapapun, dugaan kita saat ini mengarah kepada aktivitas speedboat hantu yang melaju kencang pada dini hari, sehingga dengan kecepatan tinggi, pompong warga tidak terlihat dan terjadilah tabrakan,” ungkap Muridi Susandi dalam rilis resminya, Selasa, 28 Januari 2025.
Pasca tabrakan tersebut, Ketua IWO Riau menduga pelaku melarikan diri tanpa meninggalkan jejak sedikitpun.
Selain itu, pria yang akrab disapa Sandi ini juga memberikan apresiasi kepada Kapolres Indragiri Hilir dan jajaran yang langsung merespon peristiwa tersebut, termasuk mengunjungi rumah korban kecelakaan laut untuk menyampaikan duka cita dan memberi semangat kepada keluarga korban.
“Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Kapolres Inhil serta jajaran yang merespon peristiwa ini, serta telah melakukan penyelidikan lebih mendalam,” ujarnya.
Muridi Susandi mendesak dan meminta Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal untuk segera mengungkap misteri penyebab laka laut di perairan Inhil.
“Kita ingin peristiwa ini juga menjadi atensi Kapolda Riau, agar membantu Polres Inhil dalam mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kasian keluarga yang ditinggalkan oleh korban, kita yakin mereka (korban) hanya pejuang nafkah bagi keluarganya,” desaknya.
Kecelakaan laut yang mengakibatkan hancurnya pompong dan tewasnya 2 warga Inhil juga menimbulkan banyak spekulasi bahwa penyebabnya adalah speedboat hantu atau kapal bermuatan barang ilegal.
Kendati hal tersebut belum bisa dibuktikan secara pasti, Ketua PW IWO Riau berharap siapapun nanti pelakunya agar diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
Untuk diketahui, Dua orang meninggal dunia dalam Kecelakaan laut (lakalaut) terjadi di Perairan Sungai Indragiri Tembilahan, Minggu pagi (26/1/2025).
Berdasarkan penyelidikan sementara pihak berwajib dan kesaksian warga di sekitar TKP, kejadian tersebut diperkirakan di Perairan Seberang Tembilahan tepatnya di sekitar Kantor Pertamina, Tembilahan.
Jenazah kedua korban bisa dievakuasi oleh warga dibantu oleh Personel Satpolairud Polres Inhil, Polsek KSKP Tembilahan, Polsek Tembilahan.
Sekitar pukul 06.00 WIB, seorang warga datang ke Kantor Satpolairud Polres Inhil melaporkan korban tenggelam bersama Pompong (perahu kayu) yang sementara di duga tenggelam akibat Laka Laut.
Personil dibantu warga sekitar seberang Tembilahan segera mendatangi TKP untuk melakukan Evakuasi. Korban selanjutnya dibawa ke RSUD Puri Husada Tembilahan untuk dilakukan visum.
JAKARTA.radarinformasi.com – Meski sejauh ini belum ada kepastian kapan Kementerian BUMN akan menggelar rapat umum pemegang saham untuk menentukan nasib 7 Direksi PT PLN (Persero) lainnya, namun berbagai isu terkait siapa-siapa yang akan didudukkan di posisi tertentu mulai berhembus kencang. Jumat (24/1)
Salah satu nama yang kini beredar adalah Ari Rahmat Indra Cahyadi, pejabat di sub holding yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PLN Icon Plus.
Sosok pejabat yang memiliki karir melesat bak meteor tersebut, diisukan bakal mendapat porsi di PLN Holding, untuk menduduki jabatan Direktur Retail & Niaga yang kini dijabat Edi Srimulyanti.
Kabar ini pun dinilai bukan isapan jempol belaka. Apalagi Ari Rahmat dikenal sebagai salah satu pejabat yang memiliki kedekatan khusus dengan Dirut PLN Darmawan Prasodjo.
Fakta tersebut memang sulit terbantahkan. Karena sejak Darmawan Prasodjo jadi Wadirut pada tahun 2020 silam, karir Ari yang kabarnya kala itu masih menjabat sebagai manager sub bidang (MSB), mendadak terdongkrak dan terus menanjak. Ia pun terus mendapat sejumlah jabatan empuk sampai akhirnya dipercaya sebagai Dirut PLN Icon Plus.
Namun di balik isu yang kini santer beredar, kepemimpinan Ari Rahmad di Ico Plus nyatanya meninggalkan jejak negatif. Salah satunya terkait kasus hak berupa gaji tenaga alih daya (TAD) atau outsourcing untuk pekerjaan satpam, cleaning service hingga sopir di PLN Icon Plus Regional Sumbagut.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah TAD di PLN Icon Plus Regional Sumbagut mengaku, untuk pembayaran gaji tahun 2023 hingga 2024, perusahaan sub holding PLN itu justru di gaji dengan aturan upah minimum kota (UMK) Medan tahun 2022 sebesar Rp3.370.645,08.
“Besaran gaji itu tetap kami terima pada tahun 2023 sampai 2024 lalu,” ungkap salah seorang TAD di PLN Icon Plus Regional Sumbagut beberapa waktu lalu.
Adanya pembayaran gaji yang tidak sesuai aturan itu semakin nyata karena begitu kasus ini mencuat di media, pihak PLN Icon Plus Regional Sumbagut kabarnya mendadak mengirimkan sisa pembayaran gaji selama setahun.
“Tapi kami tidak tahu siapa yang ngirim, tau-tau sudah masuk ke rekening ke semua TAD di sini. Tidak ada juga pemberitahuan dari perusahaan. Dan nilainya kalau dikalkulasi pas hanya setahun. Mungkin hitungannya cuma untuk sisa gaji tahun 2023, sedangkan sisa 2024 belum dibayar sampai sekarang,” tandasnya.
Lanjut TAD tersebut, untuk tahun 2025 ini, mereka yang jumlahnya hanya belasan orang saja, belum menerima sosialisasi apakah pihak PLN Icon Plus Regional Sumbagut akan menerapkan aturan penggajian tahun 2025 atau tetap sistem lama.
“Kalau mengacu pada UMK Medan tahun 2025, harusnya gaji kami 4 jutaan. Tapi kita lihatlah nanti pas pembayaran gaji bulan Januari di akhir bulan,” sebutnya.
Namun sangat disayangkan, Ari Rahmat Indra Cahyadi sebagai seorang pejabat publik, sepertinya sosok yang alergi terhadap wartawan. Hal itu terbukti ketika ia memilih memblokir WhatsApp awak media ketika dikonfirmasi terkait kasus gaji TAD di PLN Icon Plus Regional Sumbagut yang notabene menjadi tanggungjawabnya.
Sementara, merespon tentang hal ini, Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online Teuku Yudhistira sangat menyayangkan jika RUPS Kementerian BUMN nanti memutuskan Ari Rahmat Indra Cahyadi duduk sebagai Direktur Retail & Niaga PLN.
“Aneh juga kalau pejabat gagal dalam memimpin justru dinaikkan dan bisa duduk sebagai Direksi PLN Holding. Jika itu memang terbukti, jelas karena ada nepotisme yang tak terbantahkan,” tegas Yudhistira dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Harusnya, lanjut Yudhis, pihak Kementerian BUMN dalam gelaran RUPS yang kabarnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat, bisa melakukan investigasi dan profiling terkait sosok yang akan dipromosikan naik sebagai Direksi PLN.
“Jangan hanya karena rekomendasi Dirut PLN karena faktor kedekatan mereka, lalu RUPS bisa menerima begitu saja. Pertaruhannya marwah BUMN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini. Karena itu RUPS harus berkaca pada program Asta Cita Presiden, jangan karena faktor tertentu lalu seenaknya diangkat sebagai direksi. Karena itu kami meminta Manteri BUMN jangan memilih pejabat yang memiliki rekam jejak negatif,” tegasnya.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN) ini juga mengatakan, apalagi apa yang terjadi di PLN Icon Plus Regional Sumbagut itu terbukti mengangkangi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengatur soal upah minimum.
“Karena itu sekali lagi kami minta, Menteri BUMN tegas soal ini. Bantu Presiden Prabowo untuk meletakkan orang-orang yang punya integritas dan memiliki rekam jejak positif, bukan pejabat yang dipilih karena produk KKN,” pungkasnya.
JAKARTA.radarinformasi.com – Indikasi praktik arogansi dengan tertuduh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro hingga memicu terjadinya unjuk rasa ASN di lingkungan kementerian tersebut pada Senin (20/1/2025) kemarin, diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Dan menjelang 100 hari masa kepemimpinan Prabowo – Gibran sebagai Presiden – Wakil Presiden pada 28 Januari 2025 mendatang, diharapkan bisa menjadi momen ‘bersih-bersih’ lembaga negara dari pejabat arogan dan pejabat yang terjangkit ‘Syndrome Kekuasaan’.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira, menyikapi fenomena pejabat di Indonesia yang dinilai arogan hingga dikhawatirkan mengganggu aktivitas di lembaga pemerintahan.
“Peristiwa di Kemendikti Saintek ini seolah membelalakkan mata bahwa ada lembaga pemerintahan yang selama ini dianggap baik, ternyata tidak baik-baik saja dan itu fakta,” tegas Yudhistira di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Artinya, lanjut Yudhis, hal ini tentu akan menambah pekerjaan rumah bagi Presiden Prabowo untuk terus memperbaiki jajaran kabinetnya yang akan bertugas selama 5 tahun.
“Karena kami yakini, bukan hanya di Kemendikti Saintek, isu yang beredar juga hal serupa juga terjadi di Kementerian lainnya dan juga di lembaga-lembaga di bawah Kementerian misalnya di Kementerian BUMN,” tandasnya.
Kata Yudhis, alah satu rumor terkait model kepemimpinan arogansi yang kini sangat merebak di lingkungan BUMN, terkait oknum pejabat tinggi di PT PLN (Persero).
Bukan sekadar isapan jempol, lanjutnya dugaan praktik arogansi itu turut diakui secara blak-blakan oleh sejumlah pejabat yang sempat berkomunikasi dengannya.
“Sebelum kasus di Kemendikti Saintek ini terungkap, isu soal arogansi oknum pejabat tinggi PLN ini sudah lama terdengar dan beredar di tengah masyarakat. Dan banyak petinggi PLN Pusat yang ada di lingkungan BUMN itu khususnya di level Direksi atau EVP mengungkapkan bagaimana perlakukan oknum tersebut terhadap mereka. Mulai dari memaki, gebrak meja, memerintahkan pejabat yang dianggapnya salah untuk push-up, sampai pencopotan dengan alasan tak jelas. Cara-cara militer kebablasan. Tidak perlu saya sebutkan orangnya, sudah rahasia umum itu. Intinya ada api dalam sekam di PLN itu,” bebernya.
Dikatakan Yudhis, penerapan disiplin dengan berbagai metode, sebenarnya sah-sah saja dilakukan selama masih dalam koridor mendidik dengan tetap mengedepankan etika dan attitude.
“Bukan sebaliknya, malah memperlakukan anak buah sendiri layaknya musuh yang tak termaafkan. Apalagi perlakukan itu informasinya diberlakukan ke semua pejabat yang buat dia emosi, termasuk kepada orang yang lebih tua usianya dari dia. Kalau itu perusahaan milik sendiri silahkan, tapi kalau masih bernaung di bawah pemerintah, jangan merasa seperti penguasa yang tak bisa digantikanlah,” cetus Yudhis.
Anehnya lagi, sambungnya, oknum pejabat tinggi di PLN itu justru memanjakan para pejabat pro hire yang diajak masuk ke PLN dan diberi jabatan bergengsi, sekalipun kapasitas dan kualitasnya diragukan.
Lebih jauh Yudhis juga melontarkan bahwa pendidikan tinggi tak menjamin baiknya attitude seseorang ketika diberi kesempatan untuk menjadi seorang leader.
“Lho, samakan, Mendikti Saintek itu lulus Amerika juga, sama dengan pejabat PLN itu, lulusan dari kampus di Negeri Paman Sam juga. Tapi gimana attitudenya. Presiden atau orang-orangnya bisa cek sendiri gimana resahnya pegawai PLN selama oknum itu bercokol 3 tahun di PLN. Tampilannya yang santun, tapi aslinya gimana. Itu kami kami berharap Presiden bisa membersihkan instansi pemerintahan dari orang-orang seperti ini, biar ke depan kinerja Presiden tidak terganggu akibat ulah aparaturnya. Tolong dipecat saja semua pejabat-pejabat arogan itu, termasuk oknum pimpinan di PLN itu,” pungkasnya.
BANDARLAMPUNG.radarinformasi.com – Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Lampung mendapat penghargaan Anugerah Be Strong dari Universitas Lampung (Unila) kategori mitra organisasi pers. Penghargaan itu diterima langsung oleh Ketua IWO Lampung Aprohan Saputra dari Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Jumat (17/1)
Penghargaan bergengsi ini diberikan dalam ajang Be Strong Festival Kebudayaan dan Cinta Tanah Air 2025, yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Unila pada Kamis, 16 Januari 2025, yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Lampung, Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., M.Pd.
Kemudian hadir pula berbagai tokoh penting yakni Direktur Sejarah dan Permuseuman Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Prof. Dr. Agus Mulyana, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Dr. Beny Bandanadjaja, anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainudin, tokoh budaya, jurnalis, dan pejabat universitas lainnya.
Aprohan mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas penghargaan yang diterimanya. “Ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk seluruh rekan-rekan jurnalis yang telah berjuang bersama dalam mengembangkan dunia jurnalistik di Lampung,” ujarnya.
Penghargaan yang diberikan, katanya, akan menjadi dorongan untuk terus menjaga komitmen dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus mendukung perkembangan media online dan memperkuat peran jurnalis sebagai pilar demokrasi,” ucap alumni Unila ini.
Rektor Unila Prof. Lusmeilia dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran semua elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, dalam melestarikan budaya Lampung.
“Kebudayaan Lampung adalah salah satu kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Warisan ini mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kearifan lokal, dan kebersamaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa di era modern ini, budaya Lampung menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan di tengah globalisasi. Oleh karena itu, Unila terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam melestarikan dan mempromosikan budaya lokal melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Unila memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya ini, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam kehidupan modern tanpa menghilangkan esensinya,” tambahnya.
Kegiatan yang dihelat Unila tersebut bertemakan, Acara ini dirancang sebagai upaya memperkokoh nilai budaya di tengah arus globalisasi yang semakin deras.
Di sisi lain, Pj. Gubernur Samsudin dalam sambutannya, menekankan pentingnya pelestarian budaya Lampung sebagai bagian dari identitas daerah. Seperti siger, tapis, dan tradisi nyeruit yang menjadi identitas kultur masyarakat Lampung.
“Lampung memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, seperti seni tradisional, adat istiadat, dan bahasa daerah. Tugas kita bersama adalah melestarikan dan memperkenalkan warisan ini kepada generasi muda agar budaya Lampung tetap hidup dan berkembang di tengah modernisasi,” ujarnya.
Pj. Gubernur juga mengapresiasi Universitas Lampung atas penyelenggaraan acara yang mengangkat tema kebudayaan dan cinta tanah air. “Melalui acara seperti ini, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk lebih mencintai daerahnya. Saya berharap kegiatan seperti ini terus dikembangkan di masa mendatang,” tambahnya.
Acara tersebut turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan bertema kebudayaan, seperti pertunjukan tari tradisional Lampung, pameran seni lokal, dan seminar kebangsaan. Dengan tema menguatkan identitas bangsa melalui kebudayaan di era globalisasi. Acara ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga momentum penting untuk mempromosikan nilai-nilai budaya lokal di tengah arus globalisasi.
