Pembangunan P3-TGAI di Desa Sukamaju Masuki Tahap Akhir, Ketua P3A: Kini Irigasi Mampu Mengairi Hingga 15 Hektare Sawah

BOGOR.radarinformasi.com – Pembangunan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Daerah Irigasi (D.I.) Cibalandongan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, kini telah memasuki tahap akhir. Saat ini, para pekerja tengah menyelesaikan proses penghalusan (finishing) pada bangunan turap sebagai bagian dari penyelesaian pekerjaan sebelum dilakukan pemeriksaan akhir.

Program yang didanai melalui APBN Tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp195.000.000 tersebut merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dan dilaksanakan secara swakelola oleh P3A Mitra Cai Sukamaju.

Ketua P3A Mitra Cai Sukamaju, Topik, S.Pd.I., mengatakan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai tahapan dan kini telah memasuki tahap penyelesaian akhir. Ia berharap seluruh pekerjaan dapat segera rampung sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani di Desa Sukamaju.

“Alhamdulillah, saat ini pekerjaan sudah memasuki tahap finishing. Kami terus berupaya menyelesaikan seluruh tahapan dengan sebaik-baiknya agar hasil pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat bagi para petani dan masyarakat yang memanfaatkan saluran irigasi,” ujar Topik saat ditemui di lokasi, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, pembangunan saluran irigasi yang baik akan berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi air ke areal persawahan sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat.

“Ketika salurannya bagus, maka air yang mengalir juga akan bagus. Terutama untuk para petani yang sebelumnya hanya dapat mengairi lahan sekitar 2 hingga 3 hektare, sekarang insyaallah bisa menjangkau hingga sekitar 15 hektare. Selain itu, manfaatnya juga akan dirasakan oleh warga yang berada di sekitar aliran sungai,” ucapnya.

Topik juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat hasil pembangunan tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga fasilitas irigasi ini. Pembangunan ini merupakan aset bersama yang dibangun menggunakan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat. Mari kita rawat dan pelihara bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Topik turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Sukamaju beserta seluruh jajaran Pemerintah Desa Sukamaju atas dukungan dan sinergi yang telah diberikan selama proses pelaksanaan Program P3-TGAI.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sukamaju beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan dukungan, koordinasi, dan kerja sama sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik hingga memasuki tahap akhir. Semoga sinergi ini terus terjalin demi kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat Desa Sukamaju,” tuturnya.

Dengan segera rampungnya pekerjaan tersebut, Program P3-TGAI diharapkan mampu meningkatkan fungsi jaringan irigasi di Daerah Irigasi Cibalandongan, memperlancar distribusi air ke lahan pertanian, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi para petani dan masyarakat sekitar dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Sukamaju.

Red

Ketua P3AI Desa Banjarwangi Jarang Di Lokasi Proyek, Sibuk Rangkap Jabatan Sebagai Pendamping Desa

BOGOR.radarinformasi.com – Setelah pemberitaan mengenai pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI/P3AI) di Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, berjudul “Swakelola Tinggal Nama? Proyek P3AI Desa Banjarwangi Diduga Diborongkan, Kualitas Pekerjaan Turap Ikut Disorot”, Ketua P3A Desa Banjarwangi, Ade Salman, membantah isi pemberitaan tersebut.

Menurut Ade Salman, informasi yang disampaikan dalam berita tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia beralasan pekerjaan pembangunan masih berlangsung sehingga belum dapat dinilai secara utuh.

Di sisi lain, diketahui Ade Salman juga berstatus sebagai Pendamping Desa. Sebelumnya ia bertugas di Kecamatan Ciawi dan sekitar dua bulan terakhir berpindah menjadi Pendamping Desa di Kecamatan Caringin.

Status rangkap jabatan tersebut menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pendamping Desa merupakan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang bekerja berdasarkan kontrak dengan pemerintah pusat, dengan honorarium dan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai tenaga profesional yang dibiayai negara, pendamping desa dituntut menjalankan tugas secara penuh, menjaga integritas, profesionalitas, independensi, serta menghindari potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, sejumlah pihak menilai perlu adanya klarifikasi dari instansi yang berwenang mengenai apakah rangkap jabatan sebagai Ketua P3A sejalan dengan ketentuan yang mengatur Tenaga Pendamping Profesional.

Dalam proses konfirmasi, Ade Salman juga meminta agar redaksi radarinformasi.com menghapus pemberitaan yang telah diterbitkan.

“Kan pekerjaan belum beres bu, tar Kang A menemui ibu. Hapus itu sampai ditayangin di TikTok segala. Dari awal saya sudah bilang, kirim nomor rekening buat operasional dulu pasti dikasih. Ibu enggak ngasih nomor rekening kan. Saya bukan enggak respons di WA, tapi sedang sibuk monitoring, evaluasi, verifikasi kegiatan dan tugas lain,” ujar Ade Salman melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan tersebut turut menjadi perhatian karena dalam komunikasi yang sama Ade Salman meminta nomor rekening awak media dengan alasan untuk memberikan biaya operasional. Ia juga menyampaikan belum dapat menemui wartawan karena sedang menjalankan tugas verifikasi sebagai pendamping desa.

Dalam Code of Conduct Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, setiap pendamping diwajibkan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalitas. Pendamping juga diwajibkan menghindari segala bentuk benturan kepentingan serta tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Selain itu, pendamping tidak diperkenankan menduduki jabatan atau posisi yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan independensinya dalam menjalankan tugas.

Apabila seorang Pendamping Desa pada saat yang sama menjabat sebagai Ketua P3A yang mengelola program bantuan pemerintah, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena yang bersangkutan menjalankan dua fungsi yang berbeda, yakni sebagai pihak yang melakukan pendampingan sekaligus memimpin organisasi penerima program pemerintah.

Oleh karena itu, instansi yang berwenang dinilai perlu melakukan verifikasi terhadap status jabatan yang bersangkutan guna memastikan pelaksanaan Program P3-TGAI maupun tugas pendampingan desa tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Ade Salman terkait potensi konflik kepentingan atas statusnya sebagai Ketua P3A Desa Banjarwangi sekaligus Pendamping Desa di Kecamatan Caringin. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Swakelola Tinggal Nama? Proyek P3A Rp195 Juta di Banjarwangi Diduga Diborongkan, Kualitas Pekerjaan Turap Ikut Disorot

BOGOR.radarinformasi.com – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dirancang pemerintah dengan sistem swakelola agar pembangunan irigasi dilaksanakan langsung oleh kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Namun, pelaksanaan proyek P3A senilai Rp195 juta di Desa Banjarwangi, Kabupaten Bogor, justru memunculkan sejumlah dugaan yang bertolak belakang dengan tujuan program tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, proyek tersebut diduga tidak dikerjakan secara swakelola oleh P3A, melainkan dialihkan kepada seorang pemborong. Apabila dugaan tersebut benar, pelaksanaan proyek patut dipertanyakan karena tidak sejalan dengan Pedoman Pelaksanaan Program P3-TGAI yang diterbitkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai.

Di lapangan, pekerjaan diketahui dikoordinasikan oleh seorang mandor bernama Pepen (Fendi). Sementara itu, baik pelaksana maupun mandor proyek disebut jarang berada di lokasi sehingga sulit ditemui awak media. Saat dikonfirmasi mengenai dugaan proyek diborongkan, pelaksanaan pekerjaan, maupun kualitas konstruksi, baik mandor Pepen maupun pelaksana proyek memilih tidak memberikan keterangan.

Selain dugaan mekanisme pelaksanaan yang tidak sesuai konsep swakelola, awak media juga menemukan sejumlah kondisi yang menjadi sorotan pada pekerjaan fisik. Di antaranya terdapat dugaan penggunaan batu bekas pada pasangan turap. Batu-batu tersebut tampak seperti batu lama yang digunakan kembali.

Temuan lainnya adalah adanya rongga atau lubang yang cukup dalam di bagian belakang salah satu turap irigasi. Secara teknis, apabila kondisi tersebut merupakan hasil akhir pekerjaan, keberadaan rongga dapat mengurangi dukungan tanah terhadap turap. Rongga yang dibiarkan berpotensi menjadi jalur masuk air yang dapat menggerus tanah, memicu penurunan tanah, hingga meningkatkan risiko pergeseran maupun kerusakan turap dalam jangka panjang.

Awak media juga menemukan banyak genangan air di sepanjang area pekerjaan. Meski pekerjaan pasangan batu masih berlangsung, tidak terlihat adanya pemasangan kisdam (cofferdam) atau penahan aliran sementara yang lazim digunakan untuk mengurangi masuknya air ke area kerja sehingga proses pemasangan pasangan batu dan adukan dapat dilakukan dalam kondisi yang lebih terkendali.

Kondisi area kerja yang terus tergenang air berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan apabila tidak ditangani dengan metode konstruksi yang memadai, terutama terkait daya lekat adukan, kepadatan pasangan batu, dan hasil akhir konstruksi. Oleh karena itu, penggunaan metode pengendalian aliran air menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga mutu pekerjaan, khususnya pada pembangunan turap irigasi.

Ironisnya, Kepala Desa Banjarwangi mengaku hingga saat ini belum pernah menerima koordinasi terkait pelaksanaan proyek tersebut.

“Sejauh ini belum ada koordinasi dengan pemerintah desa mengenai pelaksanaan proyek tersebut, tanyakan langsung saja ke pelaksananya,” ujar Kepala Desa Banjarwangi.

Pernyataan tersebut semakin menambah tanda tanya mengenai tata kelola proyek yang menggunakan anggaran negara. Pasalnya, koordinasi dengan pemerintah desa dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara transparan dan diketahui oleh pemerintah setempat.

Jika pekerjaan benar diduga diborongkan, lalu di mana letak konsep swakelola yang menjadi ruh Program P3-TGAI. Di sisi lain, dugaan penggunaan material bekas serta temuan kondisi turap di lapangan juga menjadi perhatian karena menyangkut kualitas bangunan irigasi yang nantinya dimanfaatkan masyarakat.

Apabila ditemukan adanya penyimpangan, baik dari sisi tata kelola, penggunaan material, maupun mutu pekerjaan, masyarakat meminta agar dilakukan evaluasi dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, pengurus P3A dan pelaksana proyek belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan awak media. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bupati Lucky Hakim Tinjau Normalisasi Irigasi di Tiga Lokasi, Perkuat Ketahanan Pangan Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus memperkuat infrastruktur pertanian melalui program normalisasi saluran irigasi guna menjaga produktivitas lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Indramayu Lucky Hakim dengan meninjau langsung pelaksanaan normalisasi irigasi di tiga titik lokasi, Selasa (7/7/2026).

Peninjauan pertama dilakukan di Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Gabuswetan Rusyad Nurdin. Di lokasi tersebut, Bupati memantau proses pengerukan sedimentasi lumpur pada saluran drainase di depan permukiman warga dan sepanjang jalan utama menggunakan alat berat.

Normalisasi dilakukan untuk mengatasi pendangkalan saluran yang selama ini menghambat aliran air sekaligus mengurangi potensi genangan saat musim hujan. Bupati memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Selanjutnya, Bupati meninjau pintu air irigasi di Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Lucky Hakim menegaskan pentingnya menjaga kelancaran distribusi air ke areal persawahan sebagai penunjang produktivitas sektor pertanian.

“Kita upayakan yang terbaik agar air bisa terdistribusi ke sawah, sehingga pertanian masyarakat semakin maju dan petani lebih sejahtera,” ujarnya.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Saluran Irigasi Gabus–Wanguk, yang saat ini juga tengah menjalani pengerukan sedimentasi mulai dari pintu air hingga bagian hilir saluran.

Berdasarkan hasil pemantauan, sedimentasi di saluran tersebut terus meningkat dalam dua tahun terakhir sehingga menyebabkan pendangkalan. Kondisi itu dipicu oleh endapan material tanah dari pembangunan pembatas di sekitar pintu air, serta kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah ke saluran irigasi.

Plt. Camat Gabuswetan, Rusyad Nurdin, mengatakan normalisasi irigasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi penyumbatan aliran air yang selama ini menjadi keluhan para petani.

Menurutnya, saluran irigasi yang kembali berfungsi optimal akan memperlancar distribusi air ke lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil panen.

“Kami ingin memastikan pekerjaan ini selesai dengan baik, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi. Hasilnya harus segera dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani yang sangat bergantung pada kestabilan pasokan air,” katanya.

Kehadiran Bupati Lucky Hakim bersama jajaran pemerintah daerah mendapat apresiasi dari masyarakat. Para petani berharap normalisasi saluran irigasi yang sedang berlangsung mampu mengatasi persoalan kekurangan air saat musim tanam, mengurangi risiko gagal panen, serta meningkatkan hasil produksi pertanian secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Indramayu.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Bupati Lucky Hakim Tinjau Normalisasi Irigasi di Tiga Lokasi, Perkuat Infrastruktur Pertanian Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus memperkuat infrastruktur pertanian sebagai upaya menjaga produktivitas lahan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah percepatan normalisasi saluran irigasi yang dipantau langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim di tiga lokasi berbeda, Selasa (7/7/2026).

Peninjauan diawali di Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan. Didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Gabuswetan, Rusyad Nurdin, Bupati Lucky Hakim memantau proses pengerukan sedimentasi lumpur pada saluran drainase di depan permukiman warga dan sepanjang jalan utama menggunakan alat berat.

Normalisasi tersebut dilakukan untuk mengatasi pendangkalan yang selama ini menghambat aliran air sekaligus mengurangi potensi genangan saat musim hujan. Bupati memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Selanjutnya, Bupati meninjau palang pintu air irigasi di Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur. Didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto, ia menegaskan pentingnya menjaga kelancaran distribusi air menuju areal persawahan guna mendukung produktivitas pertanian.

“Kita upayakan yang terbaik agar air bisa terdistribusi ke sawah, sehingga pertanian masyarakat semakin maju dan petani lebih sejahtera,” ujar Lucky Hakim.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Saluran Irigasi Gabus–Wanguk yang saat ini juga tengah menjalani proses pengerukan sedimentasi, mulai dari pintu air hingga bagian hilir saluran.

Berdasarkan hasil pemantauan, sedimentasi di saluran tersebut terus meningkat dalam dua tahun terakhir sehingga menyebabkan pendangkalan. Kondisi itu dipicu endapan material tanah dari pembangunan pembatas di sekitar pintu air, serta kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah ke saluran irigasi akibat terbatasnya fasilitas pembuangan sampah.

Plt. Camat Gabuswetan, Rusyad Nurdin, mengatakan normalisasi saluran irigasi menjadi langkah penting untuk mengatasi pendangkalan dan penyumbatan yang selama ini dikeluhkan para petani.

Menurutnya, saluran irigasi yang kembali berfungsi optimal akan memperlancar distribusi air ke lahan pertanian sehingga mampu meningkatkan produktivitas hasil panen.

“Kami ingin memastikan pekerjaan ini selesai dengan baik, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi. Hasilnya harus segera dirasakan masyarakat, khususnya para petani yang sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi,” katanya.

Kehadiran Bupati Lucky Hakim bersama jajaran pemerintah daerah mendapat apresiasi dari masyarakat. Para petani berharap normalisasi saluran irigasi yang sedang dilaksanakan mampu mengatasi persoalan kekurangan air saat musim tanam, mengurangi risiko banjir akibat saluran yang dangkal, serta mendukung peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

80 Hektare Sawah di Terisi Puso, Program Irigasi Pompa Selamatkan 427 Hektare Lahan Pertanian

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Sebanyak 80 hektare lahan persawahan di Desa Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, mengalami puso pada musim tanam gadu 2026 akibat kekurangan pasokan air. Di sisi lain, sebanyak 427 hektare lahan pertanian berhasil diselamatkan berkat dukungan Program Irigasi Pompa (IRPOM) dari Kementerian Pertanian yang didukung penyediaan gardu listrik oleh PT Pertamina EP Region 2 Jawa Zona 7.

Kepala Desa Jatimunggul, Raup, mengatakan sekitar 20 persen lahan sawah di wilayahnya tidak dapat diselamatkan karena lokasinya jauh dari sumber air.

Menurutnya, sumber air dari Kali Perak saat ini telah mengering, sedangkan pemanfaatan air dari Sungai Cipanas memerlukan biaya besar untuk pemasangan pipa dan mesin pompa.

“Ada sekitar 20 persen lahan yang tidak dapat terselamatkan. Sementara lahan seluas 427 hektare yang ditanami pada musim tanam gadu masih bisa dipertahankan berkat bantuan irigasi pompa,” ujar Raup, Kamis (9/7/2026).

Raup menjelaskan, sebelum adanya bantuan tersebut, banyak lahan pertanian dibiarkan mengering karena kesulitan memperoleh air. Kondisi itu bahkan memaksa sebagian petani beralih profesi menjadi buruh serabutan, seperti buruh pabrik bata merah maupun pekerjaan lainnya.

“Petani banyak yang beralih menjadi buruh serabutan karena sawah tidak bisa digarap akibat kekurangan air,” katanya.

Sementara itu, Camat Terisi, Boy Billy Prima, mengatakan sebagian besar wilayah Kecamatan Terisi merupakan kawasan pertanian produktif dengan karakteristik lahan tadah hujan yang sangat bergantung pada ketersediaan air saat musim tanam gadu.

“Sekitar 80 persen wilayah Kecamatan Terisi merupakan lahan pertanian. Bantuan irigasi pompa dari Kementerian Pertanian dan dukungan jaringan listrik dari Pertamina menjadi harapan baru bagi para petani untuk mempertahankan produktivitas pertanian,” ujarnya.

Di sisi lain, Head of Communication, Relations & CID PT Pertamina EP Region 2 Jawa Zona 7, Wazirul Luthfi, mengatakan bantuan penyediaan listrik tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat di wilayah operasi perusahaan.

Menurutnya, kolaborasi antara Pertamina EP Region 2 Jawa Zona 7 Jatibarang Field dan Kementerian Pertanian menjadi bentuk dukungan nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui peningkatan akses irigasi bagi petani.

“Dukungan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya di Desa Jatimunggul,” kata Wazirul Luthfi.

Reporter : Andika

Polemik Proyek Irigasi di Caringin: Pembangunan Belum Rampung Namun Sudah Ada Keretakan

BOGOR.radarinformasi.com – Proyek Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Ciderum di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, kembali menuai kritik tajam setelah awak media menemukan sejumlah kejanggalan saat melakukan kontrol sosial di lokasi pekerjaan. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah Tembok Penahan Tanah (TPT) yang sudah mengalami keretakan, padahal proyek tersebut masih berjalan dan belum memasuki tahap penyelesaian. Senin (17/11/2025)

Proyek dengan anggaran Rp429.180.000 ini dikerjakan oleh PT Joskrindo Hutama Sinergy dengan pengawasan PT Gumilang Sajati, dan memiliki waktu pengerjaan 90 hari kalender. Namun, fakta di lapangan menimbulkan tanda tanya besar mengenai kualitas konstruksi dan transparansi proyek.

Awak media tidak hanya menemukan retakan pada TPT, tetapi juga mencatat tidak adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar perencanaan (rancangan teknis) yang biasanya dipasang untuk memastikan keterbukaan informasi publik. Ketidakhadiran dokumen-dokumen tersebut memperkuat dugaan minimnya transparansi dan potensi pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

Ketika dikonfirmasi, salah satu pelaksana proyek, Asep, memberikan pengakuan mengejutkan. Ia menjelaskan bahwa keretakan terjadi karena TPT tersebut merupakan pekerjaan pemborong lama dan bagian yang dikerjakan saat ini hanyalah sambungan dari konstruksi sebelumnya.

“TPT itu kan pemborong lama yang buat, ini sambungan. Jadi kami hanya memperbarui bagian yang kurang, bukan dibongkar dan dibuat baru,” ujar Asep dengan terbata-bata.

Selain retakan, awak media juga menemukan genangan air di sekitar pondasi awal yang dikhawatirkan dapat melemahkan struktur bangunan. Pemasangan pondasi pada kondisi tanah basah sangat berisiko menyebabkan retakan dini serta mengurangi kekuatan konstruksi secara keseluruhan.

Fakta-fakta tersebut menimbulkan pertanyaan serius: mengapa proyek dengan nilai hampir setengah miliar rupiah justru hanya melakukan tambal-sulam, bukan rehabilitasi total? Padahal tujuan rehabilitasi adalah memperbaiki keseluruhan struktur agar kembali berfungsi maksimal, bukan memperbarui bagian tertentu saja.

Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat bahwa proyek dilakukan dengan pola asal jadi, tanpa memastikan standar teknis terpenuhi dan tanpa dokumentasi perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diterbitkan, Rizal(pihak kontraktor) belum memberikan keterangan resmi terkait rangkaian temuan tersebut meskipun awak media sudah mencoba untuk berkomunikasi.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar potensi kerugian anggaran dan kegagalan konstruksi dapat dicegah.

Dewi

Proyek Rehabilitasi Irigasi di Megamendung Ditargetkan Rampung Sebelum Pergantian Tahun

BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah melaksanakan proyek rehabilitasi fungsi jaringan irigasi D.I Coblong di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan papan proyek di lokasi, kegiatan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp307.500.000 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender. Proyek dikerjakan oleh CV Pandawa Panca Perkasa sebagai penyedia jasa, sementara PT Arenco Binatama bertugas sebagai konsultan pengawas. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tercatat dengan nomor 600.1.4.2/C-035.R/RHB-FJI/SPMK/DPUPR, tertanggal 17 Oktober 2025.

Saat dikonfirmasi di lokasi, Dul selaku mandor proyek mengatakan bahwa pekerjaan sudah mulai berjalan sejak 2 minggu lalu.

“Pengerjaan masih berjalan, fokus pada pembersihan dan penggalian saluran, lalu pemasangan turab. Targetnya selesai tepat waktu sesuai kontrak, sebelum pergantian tahun,” ujar Dul kepada awak media di lapangan.

Dul juga memastikan bahwa pihaknya berupaya menjaga kualitas pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis. “Kita kerjakan sesuai gambar dan arahan konsultan. Kalau cuaca mendukung, InsyaAllah bisa cepat selesai,” tambahnya.

Proyek ini diharapkan dapat memperbaiki aliran irigasi di wilayah Megamendung untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat setempat.

Meski demikian, pengawasan dan transparansi pelaksanaan tetap menjadi sorotan publik agar proyek bernilai ratusan juta rupiah ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.

Reporter : Rizal

Proyek Jalan Babakan Madang – Simpang Cijayanti Dikerjakan PT Hutama Prima, Klaim Sudah Sesuai Standar

BOGOR.radarinformasi.com — Pekerjaan peningkatan jalan yang menghubungkan Babakan Madang dengan Simpang Cijayanti, Kabupaten Bogor, saat ini sedang berlangsung. Berdasarkan informasi dari papan proyek yang terpasang, kegiatan ini merupakan bagian dari program preservasi jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, dengan total anggaran mencapai Rp9,6 miliar. PT Hutama Prima dipercaya sebagai kontraktor pelaksana dengan masa kerja selama 210 hari. Jumat (27/6)

Abdul Aziz, perwakilan dari PT Hutama Prima, saat ditemui pada Jumat, 27 Juni 2025, memaparkan beberapa aspek teknis terkait proyek tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kondisi tanah di area tersebut tergolong tanah litosol yang umumnya dijumpai di daerah pegunungan.

“Jenis tanah di sini dominan berkerikil dan berpasir, sehingga memerlukan perhatian ekstra dalam proses stabilisasi jalan,” jelasnya.

Terkait material konstruksi, Aziz memastikan penggunaan beton precast berkualitas tinggi. “Kami memakai beton dengan mutu K-350 yang memang biasa digunakan untuk struktur jalan dengan beban berat,” terangnya. Ia juga menegaskan bahwa seluruh produk precast telah memenuhi standar nasional.

“Seluruh elemen sudah dilengkapi tulangan dan mengikuti standar SNI. Sebelum dipasang di lapangan, tim kami bersama pihak PU dan konsultan melakukan pengecekan ke workshop produsen precast serta menguji kualitas materialnya,” imbuhnya.

Adapun jenis precast yang digunakan dalam proyek ini adalah saluran u-ditch berukuran 40x60x120 cm. Aziz menjelaskan bahwa dasar pemasangan menggunakan pasir, sesuai dengan gambar kerja yang telah disetujui pihak PU.

Diketahui, proyek ini berada di wilayah Jawa Barat dan diawasi oleh konsultan gabungan dari PT Indec Internusa, PT Jasa Mitra Manunggal, serta PT Nusa Dinamika Solusindo (KSO).

Pernyataan tersebut disampaikan guna menanggapi keresahan sejumlah warga yang mempertanyakan metode pelaksanaan dan kualitas material proyek, yang menurut mereka berjalan lamban dan minim pengawasan.

“Jika penjelasan saya kurang memuaskan, kami mohon maaf,” pungkas Aziz.

Red

Anggota DPRD Indramayu Fraksi PKB Sampaikan Hasil Reses di Dapil 3

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sadar, S.Pd., menyampaikan hasil reses yang dilaksanakan di lima titik di Daerah Pemilihan (Dapil) 3. Reses berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Februari 2025, dengan berbagai aspirasi masyarakat yang menjadi perhatian utama. Kamis (27/2)

Dalam keterangannya pada Kamis (27/2/2025) di Gedung DPRD Indramayu, dalam wawancara kepada awak media, Sadar mengungkapkan bahwa mayoritas keluhan masyarakat berkaitan dengan fasilitas kesehatan BPJS yang masih belum optimal. Selain itu, distribusi pupuk yang tidak sesuai dengan masa tanam juga menjadi sorotan, terutama di Desa Mekarsari, di mana petani mengeluhkan pupuk yang datang terlambat.

Tak hanya itu, proyek modernisasi irigasi yang dilakukan oleh pihak PBWS juga mendapat kritik dari masyarakat. Meski irigasi sudah diperbaiki, dampaknya terhadap akses jalan masih menjadi masalah karena banyak yang berlubang dan belum diperbaiki.

Permasalahan ekonomi juga menjadi perhatian dalam reses ini. Maraknya bank keliling yang menawarkan pinjaman cepat dengan bunga tinggi membuat masyarakat, terutama ibu-ibu pelaku UMKM, terjebak dalam sistem pinjaman yang tidak memperhitungkan kondisi ekonomi mereka. “Penagihan bank keliling ini tidak melihat apakah masyarakat punya uang atau tidak, yang terpenting mereka harus setor. Minimnya bantuan UMKM dari pemerintah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan fenomena ini semakin marak,” ujar Sadar.

Selain itu, aspirasi dari tenaga honorer juga menjadi bagian dari laporan reses. Mereka berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan dan kepastian status pekerjaan mereka.

Sadar berharap pemerintahan yang baru di Indramayu dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan visi “Indramayu Reang” yang diusung saat kampanye. “Saya menaruh harapan besar kepada pemerintahan saat ini agar dapat merealisasikan janji-janji yang pernah disampaikan,” pungkasnya.

Acara wawancara berlangsung di kantor DPRD Indramayu, Jl. Jenderal Sudirman No. 159, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, dengan dihadiri sejumlah awak media yang meliput hasil reses tersebut.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal