Pemkab Indramayu Buka Dialog Pasca Demo, Tegaskan Tidak Terima Ganti Rugi Uang

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog guna mencari solusi terbaik atas dinamika yang berkembang pasca aksi demonstrasi masyarakat beberapa waktu lalu.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah meminta ganti rugi dalam bentuk uang atas kerusakan fasilitas umum. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi simbolis masyarakat yang menyerahkan koin di Pendopo Indramayu.

Menurutnya, secara aturan pemerintah daerah tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk uang. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab yang diharapkan adalah perbaikan langsung terhadap fasilitas umum yang rusak agar dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Lucky Hakim juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebutkan, sejak awal pemerintah daerah telah membuka ruang audiensi dan mengundang perwakilan warga untuk berdiskusi secara langsung di Pendopo Indramayu.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Indramayu, Aep Surahman, yang mengapresiasi kepedulian masyarakat. Namun ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menerima uang dalam bentuk apa pun dan berharap adanya perbaikan fasilitas sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung pada 2 April 2026 di Alun-alun Indramayu telah difasilitasi pemerintah daerah sebagai ruang penyampaian aspirasi. Namun demikian, pemerintah menyayangkan adanya kerusakan fasilitas umum yang merupakan aset bersama.

Terkait isu yang berkembang, Bupati menjelaskan bahwa program revitalisasi tambak merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Meski begitu, aspirasi masyarakat tetap diterima dan akan dijembatani sesuai mekanisme yang berlaku.

Hingga Senin malam (6/4/2026), pemerintah daerah bersama jajaran terkait telah menunggu kehadiran perwakilan masyarakat untuk berdialog, namun belum ada konfirmasi kehadiran. Upaya serupa juga dilakukan pada Rabu (8/4/2026) setelah adanya permintaan pertemuan pukul 20.00 WIB, namun pertemuan tidak terlaksana karena pihak yang bersangkutan tidak hadir.

Lucky Hakim kembali menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi sebagai bagian dari hak konstitusional. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum.

“Pemerintah telah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, bahkan tanpa prosedur yang berbelit. Kami siap berdialog kapan saja, termasuk di luar jam kerja. Namun, kami berharap aspirasi disampaikan dengan cara yang baik dan tidak merusak fasilitas umum,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap komunikasi yang baik dapat segera terjalin kembali, sehingga solusi terbaik dapat dicapai secara bersama demi kepentingan masyarakat luas.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Ratusan Anarko Diamankan Tim Tindak Polres Majalengka, Diduga Ingin Rusuh Saat Demonstrasi

MAJALENGKA.radarinformasi.com – Tim Tindak Polres Majalengka, Polda Jawa Barat, berhasil mengamankan sebanyak 126 orang yang diduga merupakan kelompok Anarko jelang unjuk rasa berlangsung di sekitar Gedung DPRD Majalengka, Senin (1/9/2025).

Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian menyebutkan bahwa ratusan orang tersebut diamankan karena diduga berniat melakukan tindakan rusuh dan memicu kericuhan dalam aksi demonstrasi.

Dari jumlah tersebut, menurut Kapolres, 72 orang berstatus dewasa, sementara 52 lainnya merupakan pelajar yang masih duduk di bangku SMP dan SMA.

“Mereka bukan bagian dari elemen mahasiswa yang berunjuk rasa menyampaikan aspirasi, melainkan kelompok yang diduga Anarko dengan tujuan menciptakan situasi chaos,” ujar Willy.

Ratusan terduga anarko itu diamankan hasil penyisiran aparat kepolisian di sejumlah titik rawan jelang aksi demonstrasi. Mereka ditangkap sebelum sempat bergabung dengan massa mahasiswa.

Dalam pengamanan tersebut, aparat menemukan sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan untuk melakukan aksi anarkis. Di antaranya berupa parang, gir motor, batu, hingga botol berisi bensin, Barang-barang tersebut disita sebagai bukti rencana aksi kerusuhan.

Menurut Kapolres, para terduga anarko ini tidak hanya berasal dari Majalengka, tetapi juga datang dari wilayah sekitar seperti Sumedang, Indramayu, hingga Cirebon.

Bahkan, sekitar 80 persen dari mereka diketahui bolos sekolah untuk mengikuti aksi. “Alhamdulillah, seluruhnya berhasil diamankan di Mapolres Majalengka. Saat ini masih dalam pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut,” tambahnya.

Polres Majalengka menegaskan akan menindak tegas upaya provokasi maupun aksi anarkis yang dapat merusak kondusifitas wilayah.

Di sisi lain, kepolisian tetap menghormati kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan hukum.

Dengan langkah cepat aparat, aksi demonstrasi mahasiswa di Kabupaten Majalengka hingga berakhir berjalan kondusif.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Lucky Hakim Keliling Sekolah, Ingatkan Pelajar Indramayu Jangan Terhasut Demo

INDRAMAYU.radarinformasi.com- Bupati Indramayu Lucky Hakim melakukan langkah cepat merespons kondisi daerah dengan menyambangi sejumlah sekolah di Indramayu. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan para pelajar tetap fokus belajar sekaligus mencegah mereka terprovokasi ajakan demo yang berujung anarkis.

Senin (1/9/2025), usai memimpin apel gelar pasukan di Mapolres Indramayu, Lucky memulai kunjungan di SMA PGRI Jatibarang. Kehadirannya mendapat sambutan hangat dari para siswa. Rombongan kemudian bergerak ke SMAN 1 Sliyeg untuk memberikan arahan sekaligus meninjau kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan diakhiri dengan kunjungan ke SMKN 2 Indramayu.

Dalam arahannya, Lucky menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas serta meminta siswa tidak mudah terprovokasi.

“Selain meninjau kesehatan, saya ingin menyapa anak-anak SMA dan SMK agar tidak terpengaruh ajakan-ajakan yang tidak jelas. Dari hasil pantauan, memang ada beberapa pelajar yang ikut demo akhir-akhir ini,” ujarnya.

Meski begitu, Lucky menegaskan Pemkab Indramayu tetap menjamin kebebasan berpendapat, sepanjang dilakukan secara konstitusional.

“Kami menghargai kebebasan berekspresi. Namun, tentu tidak menghendaki anak-anak terlibat dalam aksi anarkis,” katanya.

Menurutnya, situasi Indramayu secara umum masih aman dan kondusif. Pemkab bersama forkopimda serta elemen masyarakat terus menjaga stabilitas melalui berbagai upaya, mulai dari doa bersama hingga menyapa langsung pelajar.

“Alhamdulillah Indramayu baik-baik saja. Kami hanya ingin memantapkan kekompakan semua pihak agar kondusivitas tetap terjaga,” pungkasnya.

(Diskom/Andika).

Mahasiswa PMII Indramayu Desak DPRD Terapkan Perda Pasar Tradisional dan Pengelolaan Sampah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Indramayu menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu pada Kamis, 15 Mei 2025. Aksi tersebut menuntut penerapan dua Peraturan Daerah (Perda) penting, yakni Perda tentang Pasar Tradisional dan Perda tentang Pengelolaan Sampah yang dinilai mandek implementasinya. Minggu (18/5)

Demonstrasi dipimpin langsung oleh Ketua PMII Indramayu, Budi Hendrawan. Dalam orasinya, ia menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam pengelolaan pasar tradisional dan penanganan sampah di Indramayu.

“Hari ini kita berdiri di tempat yang seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat. Namun hingga Mei ini, kami menilai DPRD belum menunjukkan keseriusan mendengarkan suara mahasiswa dan masyarakat Indramayu,” teriak Budi dalam orasinya yang disambut sorak massa aksi.

Aksi sempat diwarnai ketegangan saat massa mencoba mendekati gerbang utama gedung DPRD. Terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga. Pagar utama DPRD sempat terlepas, namun situasi segera dikendalikan oleh pihak keamanan. Setelah itu, aksi berlangsung kembali secara kondusif.

Mahasiswa akhirnya diterima untuk berdialog dengan sejumlah anggota DPRD. Namun, menurut peserta aksi, dialog tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka menilai aspirasi yang disampaikan belum mendapat tanggapan konkret dari wakil rakyat.

“Kami datang dengan tuntutan yang jelas, tapi jawaban yang kami terima masih normatif. Ini menunjukkan bahwa DPRD belum sungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan rakyat,” ujar salah satu orator.

Sebagai bentuk ketidakpuasan, demonstrasi terus berlanjut hingga malam hari. Sekitar pukul 18.30 WIB, massa membubarkan diri secara tertib dan berkumpul di area Sports Center Indramayu untuk mengevaluasi jalannya aksi. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyepakati untuk merencanakan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Ini belum selesai. Kami akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Perda ini harus dijalankan demi keadilan sosial bagi masyarakat Indramayu,” tegas Budi Hendrawan menutup pernyataannya di hadapan para peserta aksi.

Aksi ini menjadi penegas bahwa mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan daerah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Penuh Keakraban Wakil Bupati Indramayu Temui Masa Aksi Serikat Tani Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat. Kamis (13/3)

Hal tersebut terlihat saat diterimanya perwakilan masa aksi Serikat Tani Indramayu (STI) yang menyampaikan aspirasinya di Pendopo Kabupaten Indramayu, Rabu (12/3/2025). 

Perwakilan masa aksi tersebut diterima secara langsung Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin didampingi perangkat daerah di ruang rapat Wakil Bupati. 

Dalam kesempatan tersebut Syaefudin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya. “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada rekan rekan yang telah hadir,” ujarnya. 

Wakil Bupati juga menyampaikan, semua aspirasi yang dicurahkan akan disampaikan kepada Bupati Indramayu untuk ditindaklanjuti dengan perangkat daerah terkait sehingga dapat segera terealisasi. 

Diketahui beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masa aksi diantaranya terkait dengan irigasi dan realisasi reformasi agraria. 

Syaefudin berharap dengan banyaknya aspirasi yang diserap oleh pemerintah, program yang direalisasikan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama petani. Terlebih Indramayu sebagai lumbung pangan diharapkan petaninya pun turut sejahtera. 

Usai menerima perwakilan masa aksi, Wakil Bupati Indramayu pun turut menemui masa aksi yang berada di depan Pendopo Kabupaten Indramayu. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Tuntut Kejelasan Hak Atas Tanah, Ratusan Petani Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor BPN Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Sebanyak 300 petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indramayu, Jalan Golf No. 01, Kelurahan Lemahmekar. Mereka menuntut kejelasan hak atas lahan yang telah mereka perjuangkan selama 35 tahun pada Rabu (12/03/25).

Dalam aksi tersebut, Ketua Serikat Tani Indramayu, Bung Kring atau Mas Damuri, menyampaikan harapannya kepada Kepala BPN Indramayu, Drs. Fredy Marfin, M.Si. Ia menegaskan bahwa para petani tidak hanya sekadar meminta aspirasi mereka didengar, tetapi juga menuntut solusi konkret dari pihak BPN.

“Kami sudah berjuang bukan hanya satu atau dua tahun, tetapi lebih dari 35 tahun. Bahkan sejak zaman kakek-nenek kami. Kami datang ke sini bukan hanya untuk mempertanyakan, tetapi menuntut kejelasan. Negara membentuk BPN sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan agraria, bukan justru mengabaikannya,” tegas Bung Kring.

Dalam orasinya, massa juga mengkritik kinerja BPN Indramayu yang mereka nilai belum maksimal dalam menyelesaikan sengketa lahan. Mereka menuding bahwa lembaga tersebut cenderung pasif dan mandul dalam menangani masalah agraria.

“BPN disumpah untuk melayani rakyat, bukan justru membiarkan tanah-tanah kami terus diklaim tanpa kejelasan. Kami tidak ingin BPN Indramayu menjadi lembaga yang mandul! Negara seharusnya memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,” teriak salah satu orator aksi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua BPN Indramayu, Drs. Fredy Marfin, M.Si., menyatakan bahwa pihaknya siap berkoordinasi lebih lanjut dengan para petani untuk mencari solusi terbaik.

“Kami memahami keresahan para petani. Kami akan berkoordinasi dan mencari solusi bersama terkait permasalahan ini,” ujarnya.

Meskipun demonstrasi berlangsung dengan penuh semangat, aksi ini tetap berjalan damai tanpa adanya bentrokan. Para petani berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan agraria yang telah berlangsung puluhan tahun ini.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Polsek Ciampe Lakukan Pengamanan Terkait Aksi Unjuk Rasa Warga Menolak Pembangunan SPBU di Desa Benteng

BOGOR.radarinformasi.com- Kapolsek Ciampea Kompol Suminto HP, S.IP., M.H., memimpin pengamanan saat aksi unjuk rasa warga di proyek pembangunan SPBU di Jl. Letnan Sukarna, Rt 06/01, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pada Sabtu 11 Maret 2024. Massa aksi yang menolak pembangunan SPBU milik PT. Bahagia Wahyu Gemilang, bergerak dari Masjid Al Ittihad menuju lokasi proyek dengan tuntutan mencabut perijinan pembangunan SPBU dan menghentikan sementara aktivitas pembangunan. Minggu (12/05/2024).

Dalam orasinya, para pengunjukrasa menyoroti perbedaan izin pada awal pembangunan serta potensi pencemaran lingkungan, terutama air sumur warga, yang mungkin disebabkan oleh kebocoran tempat penampungan BBM. Mereka menyampaikan kesediaan untuk izin pembangunan pertokoan/ruko, dengan catatan tidak membuat bunker untuk penampungan BBM.

“Mediasi dilakukan di Kantor Desa Benteng, melibatkan berbagai pihak termasuk perwakilan massa aksi, pengelola SPBU, dan Muspika Ciampea. Hasil mediasi mencakup penolakan warga terhadap pembangunan SPBU, kesediaan untuk pembangunan pertokoan/ruko, dan kelanjutan mediasi menunggu pertemuan langsung antara owner dengan warga masyarakat”, terang Kapolsek.

“Kegiatan berlangsung kondusif hingga selesai pada pukul 12.15 WIB. Langkah mediasi menjadi solusi dalam menangani ketegangan antara pihak-pihak terkait”, pungkasnya.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Aksi Dorong Terjadi Saat Demo Al-Zaytun, Begini Penyebabnya …

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Aksi dorong mendorong tak terelakan antara massa pengunjuk rasa dari Forum Indramayu Menggugat (FIM) dengan pihak Kepolisian di sekitar jalan menuju depan Ponpes Al-Zaytun, Kamis 15 Juni 2023.

Massa FIM memaksa untuk dapat berorasi didepan gerbang masuk Ponpes Al-Zaytun, namun dari pihak kepolisian menghalang halangi dengan alasan menjaga kondifitas.

Aksi yang dijadwalkan pada pukul 08:00 WIB, molor selama 3 jam dan hanya diikuti ratusan pendemo saja.

Kardinator aksi, Jamaludin Widiasono, mengatakan ada 5 poin tuntutan yang kami suarakan dalam aksi tersebut diantaranya, usut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaytun libatkan Kemenag dan MUI.

Usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan atas laporan Kartinih warga Indramayu, yang diduga dilakukan oleh Pimpinan Al-Zaytun tersebut.

Tegakan UUPA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana pengusaan tanah yang diduga dilakukan oleh Al-Zaytun, merampas tanah rakyat dan menguasai ribuan hektar tanah tidak jelas ijin peruntukannya.

Hentikan pembuatan Dersus (Dermaga Khusus) Al-Zaytun, di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Indramayu,

Dan Al-Zaytun diduga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tidak ada tenaga kerja, tidak ada santri asal Indramayu dan tertutup tidak bisa di akses secara umum.

” Kami meminta pihak aparat penegak hukum agar turun tangan dalam mengahadapi permasalahan tersebut,” ujarnya.

Disisi lain pihak Ponpes Al-Zaytun sudah siap dengan massa penyambut, tidak tanggung-tanggung sebanyak 10.000 orang dikerahkan untuk menjaga Ponpes Al-Zaytun.

Reporter : Slamet H
Redaktur : Dewi

Aksi Demo Mahasiswa Bogor Tolak UU Cipta Kerja (Omnibus Low)

Aksi Demo Mahasiswa Bogor Tolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Low)

Bogor.radarinformasi.com – Ratusan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (omnibus low), didepan pintu utama Kepresidenan Istana Bogor, Kamis,(08/10/2020).

Aksi unjuk rasa Mahasiswa dilakukan dengan cara orasi menyuarakan nasib buruh yang ada di Indonesia, menentang UU Cipta Kerja (omnibus low) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak tanggal 05 oktober 2020. Orasi Mahasiswa ini menuntut keadilan Pemerintah, agar mencabut kembali UU tentang Cipta Kerja ke tidakadilan terhadap nasib Buruh.

Kericuhanpun terjadi, saat Mahasiswa berusaha maju mendekati Gerbang Istana, akhirnya terjadi insiden dorong-mendorang antar Mahasiswa dengan Aparat Kepolisian dan TNI. Aksi demo Mahasiswa mendapat penjagaan ketat dari Aparatur Negara untuk mengamankan para Demonstran dari Mahasiswa, dengan jarak 3 meter dari Gerbang Istana Bogor.

Akibat aksi demo Mahasiswa, jalan di seputaran Juanda mengalami kemacetan total dan kendaraan yang akan melintas dijalur tersebut dialihkan ke Sudirman mengarah Air Mancur untuk mengurangi kemacetan tersebut, beberapa Personil Dishub diturunkan untuk mengatur lalulintas.

(Dede Mamad)