Ketua Komite SMAN 01 Cigombong diduga Menjadi Otak dalam Pungli

Ketua Komite SMAN 01 Cigombong diduga Menjadi Otak dalam Pungli

BOGOR.radarinformasi.com- Ditengah pemerintah gencar memberantas Pungutan Liar “Pungli” ke semua sektor, termasuk sektor pendidikan masih banyak pihak sekolah yang dengan bermacam alasan dan dalih melakukan penggalangan dana partisipasi pendidikan melalui Komite Sekolah, Rabu (01/12/21).

Tentu saja praktek Pungli tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dalam pelaksanaannya ada yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara terselubung dengan menggunakan dalih Komite Sekolah, hal itu terjadi pula di SMAN 1 Cigombong Kabupaten Bogor-Jawa Barat.

Dimana pihak sekolah dengan mengatasnamakan Komite telah memungut uang sebesar Rp.50.000,00/bulan dengan alasan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, sedangkan sangat jelas Penggalangan Dana
dalam Permendikbud ini disebutkan, Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan, sesuai bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini. Namun ditegaskan dalam Permendikbud ini, bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan Walimurid yang melakukan pembayaran tersebut dilakukan di sekolah dan diterima oleh pihak sekolah, meskipun menggunakan stempel Komite Sekolah.

“Terkait adanya sumbangan nanti silahkan konfirmasi langsung dengan Komite Sekolah, karena kami pihak sekolah hanya menyetujui dan mengetahui, masalah pembayaran yang dilakukan di sekolah karena kan Komite punya kesibukan jadi pembayaran dititipkan”, ujar Euis Lilih selaku Wakepsek Humas SMAN 01 Cigombong.

Sementara itu H.Sudaryat selaku Ketua Komite yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 03 Caringin (Ketua K3S) menjabarkan bahwa, “Kita bukan melakukan pungutan, akan tetapi sumbangan untuk memperindah sarana dan prasarana yang ada di sekolah, karena kita kan mau ikut lomba Wiyatamandala, sumbangan itu kan kita pakai untuk membuat gedung lobi, lapangan, taman dan juga perbaikan meja dan bangku sekolah”.

Masih menurutnya, “Sudah dua tahun kami tidak menerima sumbangan apapun dari pemerintah untuk pembangunan jadi saya rasa wajar kita menggalang dari orangtua siswa, itu juga bagi yang mampu, kalau tidak mampu tinggal datang dan ngomong ke pihak sekolah, apalagi anak yatim kita gratiskan koq”.

Penjelasan dari Ketua Komite sangat berbeda jauh dengan pemaparan dari Walimurid, salahsatu Walimurid yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa, “Benar ada sumbangan di sekolah, akan tetapi jumlahnya dan batas waktunya ditentukan, bukan keiklhasan dari Walimurid, bahkan kita dikasih kwitansi harus lunas dari bulan Juli sampai November sebesar Rp.250.000,00”.

Dewi/Bule

Mahasiswa Komunikasi SV IPB University Turut Serta Rebranding Salah-satu UMKM di Desa Petir

Mahasiswa Komunikasi SV IPB University Turut Serta Rebranding Salah-satu UMKM di Desa Petir

BOGOR.radarinformasi.com- Mahasiswa Komunikasi SV IPB University melakukan penjajakan kepada salahsatu UMKM yang berada di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat guna membantu mengembangkan UMKM yang ada di desa. Kegiatan yang dilakukan
oleh mahasiswa komunikasi ini bernama IPB Goes to Field yang merupakan salahsatu program dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Senin (29/11/21).

Salah satu UMKM yang berada di Desa Petir ini bergerak dalam bidang produksi makanan ringan yang berupa keripik singkong dan popcorn. Keripik singkong yang mereka jual tersedia dalam dua varian rasa yaitu original dan pedas. Varian rasa pedas sendiri tersedia dalam tiga level kepedasan, yaitu level gerimis, hujan, dan baday.

UMKM ini memiliki ciri khas yang unik dari keripik singkong yang mereka jual, yakni memiliki tambahan aroma khas dari daun jeruk sehingga lebih menggugah selera. Adapun untuk varian rasa popcorn yang mereka jual tersedia dalam dua varian rasa, yaitu rasa asin dan pedas. UMKM ini merupakan UMKM yang terbilang masih cukup baru, karena didirikan pada saat awal pandemi Covid-19.

UMKM tersebut berada dibawah naungan Karang Taruna Desa Petir dan merupakan salah satu program dari Karang Taruna Desa Petir itu sendiri. Kegiatan penjajakan yang dilakukan oleh kelompok IPB Goes to Field (IGTF) 23 telah berlangsung dalam kurun waktu satu bulan. Pada kegiatan penjajakan tersebut kelompok IGTF 23 telah melakukan wawancara dengan owner UMKM yang bernama Abuzar Al Fatiri.

Hasil dari wawancara pada UMKM tersebut ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya, belum adanya nama UMKM, logo produk UMKM, dan akun e-commerce. Salahsatu permintaan dari Abuzar pada saat wawancara beliau mengatakan, “Saya ingin UMKM Desa Petir ini memiliki ciri khas tersendiri yang mampu membedakannya
dengan UMKM yang lain. Maka dari itu, saya ingin UMKM ini memiliki logo sendiri dan menjadi identitas UMKM di Desa Petir.”

Sejalan dengan adanya beberapa permasalahan yang disebutkan pada saat wawancara tersebut, para mahasiswa akan membantu untuk memenuhi keperluan apa saja yang diperlukan, agar UMKM tersebut menjadi lebih berkembang.
Setelah melakukan diskusi, para mahasiswa telah menentukan nama UMKM tersebut
ialah ‘Petir Miboga’, kata ‘Petir’ diambil dari nama desa itu sendiri dan ‘Miboga’ sendiri memiliki arti kepunyaan.

Jadi, UMKM Petir Miboga ini memiliki filosofi bahwa produk UMKM tersebut berasal dari Desa Petir dan menjadi kepunyaan dari Desa Petir. Nama UMKM, pembuatan logo, dan rekomendasi beberapa e-commerce yang telah diajukan sudah disetujui oleh owner Petir Miboga.

Diharapkan dengan adanya kegiatan IPB Goes to Field dapat membantu UMKM yang berada di Desa Petir menjadi semakin berkembang dan memiliki produk UMKM yang berkualitas, sehingga nantinya dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Dengan demikian, tujuan utama kegiatan ini untuk mengembangakan UMKM Petir Miboga dapat tercapai.

Sumber : Syahla Sofya Safitri
Redaktur : Dewi Pelangi

Kepsek MI Semplak Pilar : Saya Jual Beli LKS di Ruangan Saya, tidak Melibatkan Pihak Ketiga

Kepsek MI Semplak Pilar : Saya Jual Beli LKS di Ruangan Saya, tidak Melibatkan Pihak Ketiga

BOGOR.radarinformasi.com – Penjualan buku LKS di sekolah negeri dan swasta, mulai dari SD hingga SMA, kembali marak bahkan sangat tidak terkendali, hal ini diduga lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait dan ketidakseriusan dalam melaksanakan proses pendidikan, sehingga apa yang sudah menjadi larangan tetap dilakukan, lebih mirisnya lagi praktik jual beli buku LKS dilakukan di lingkungan sekolah dan diketahui oleh Kepala Sekolah, Sabtu (20/11/21).

Sangat ironis sekali, perhatian pendidikan diabaikan seolah tidak ada permasalahan sama sekali, padahal seperti yang kita tahu, larangan penjualan buku paket atau LKS didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 8 tahun 2016 tentang buku.

MI Semplak Pilar yang beralamat di Kecamatan Semplak, Bogor Barat, Kota Bogor merupakan salahsatu MI yang masih nekat melakukan jual beli LKS, tanpa mengindahkan aturan yang melarangnya.

Saat dikonfirmasi diruangannya, Kepala Sekolah mengatakan bahwa, “Kita memang jual LKS tapi saya ga tau kalau jual beli LKS itu dilarang, saya baru setahun menjabat menjadi Kepala Sekolah jadi belum paham”.

Saat disinggung terkait tempat jual beli LKS, Ia mengatakan, “Saya tidak melibatkan orang lain, saya jual dan taroh bukunya disini, di ruangan saya, tapi kalau ada anak yang tidak mampu boleh datang kesini tanpa harus beli, bagi anak yatim juga kita gratiskan”.

“Anggaran dana BOS kan ga cukup untuk mengcover semuanya, bahkan buat beli buku paket saja tidak cukup, buku paket hanya cukup untuk pegangan para guru saja”, paparnya.

Sementara itu salahsatu Orangtua siswa, saat ditemui dikediamannya mengatakan, “Jujur saya maksain beli karena kalau ga beli kasian anak saya, nanti repot dalam mengerjakan tugasnya, ada 12 buku LKS yang harus dibeli seharga Rp.200.000,00, dan itu ga boleh dicicil”.

Alasan klasik yang diberikan pihak sekolah rata-rata semua sama, alasan mereka tetap jual beli buku LKS karena dana BOS yang tidak mencukupi dan kesulitan dalam memberikan pembelajaran di masa pandemi, padahal dimasa pandemi ini guru dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam proses belajar dan mengajar, dengan adanya jual beli LKS maka akan terdampak kepada siswa yang tidak mampu dalam segi ekonomi.

Reporter : Dewi

Setelah Ramai jadi Konsumsi Masyarakat, Ijazah Siswi SMK Pembangunan Akhirnya dapat di Ambil

Setelah Ramai jadi Konsumsi Masyarakat, Ijazah Siswi SMK Pembangunan Akhirnya dapat di Ambil

BOGOR.radarinformasi.com- Meskipun Wakepsek Kurikulum berdalih tidak ada penahanan ijazah, akan tetapi pada kenyataannya Ijazah baru diberikan kepada Siswa yang punya tunggakan administrasi setelah ramainya pemberitaan di salahsatu media online, Kamis (18/11/21).

Setelah dikonfirmasi, pihak sekolah memanggil yang bersangkutaan dan memberikan Ijazah kepada yang bersangkutan, padahal seperti yang kita tahu, Ijazah adalah hak Siswa setelah berhasil menyelesaikan pendidikan, sedangkan administrasi adalah urusan orangtua dengan pihak sekolah, jadi pihak sekolah tidak punya hak untuk menahan Ijazah.

“Sekarang Ijazah udah saya ambil, karena sebelumnya ditahan selama 2 tahun, tapi allhamdulillah sekarang sudah dapat saya ambil”, ujar Walimurid.

Masih menurutnya, “Terimakasih atas bantuan semua pihak sehingga anak saya sudah bisa mendapatkan Ijazahnya”.

Red

Administrasi Menunggak, Ijazah Siswi SMK Pembangunan ditahan

Administrasi Menunggak, Ijazah Siswi SMK Pembangunan ditahan

BOGOR.radarinformasi.com- Sejumlah siswa di SMK Pembangunan Kota Bogor, kesulitan dalam mencari pekerjaan, apalagi dimasa pandemi seperti ini, pasalnya masih ada beberapa siswa yang hingga saat ini ijazah mereka masih ditahan pihak sekolah karena alasan urusan administrasi, meskipun kenyataannya mereka telah lulus beberapa tahun yang lalu, Rabu (17/11/21).

Begitupula yang terjadi dengan DS, salahsatu siswi di SMK Pembangunan yang telah lulus dua tahun yang lalu, padahal sesuai peraturan apapun alasannya penahanan ijazah tidak boleh dilakukan baik oleh sekolah negri ataupun swasta.

“Anak saya sudah lulus dari dua tahun yang lalu, saya juga udah dua kali ke sekolah, tetapi karena masih ada tunggakan administrasi, ijazah tidak boleh diambil”, ujar orangtua DS.

Saat tim radarinformasi.com mencoba menggali keterangan dari pihak sekolah, Wira Indriyani selaku Wakepsek Kurikulum menjelaskan bahwa, “Kita ga nahan ijazah koq, orangtua tinggal datang aja ke sekolah, bahkan yang sudah lulus dari tahun 2010, kita lakukan pemutihan dan kita bagikan gratis”.

Saat dikonfirmasi terkait adanya aduan dari salahsatu orangtua, Ia menjelaskan bahwa, “Ini hanya miss komunikasi, panggil saja orangtuanya suruh ketemu saya, kalau dia tidak mampu kita kasihkan koq”.

Saat disinggung kenapa sebelumnya terjadi penahanan ijazah Ia mengatakan bahwa, “Saya paham ijazah tidak boleh ditahan apalagi bagi yang tidak mampu, tetapi dulu juga kan kita pernah bagikan ijazah meski masih ada tunggakan dengan perjanjian setelah kerja akan dibayar, tetapi kenyataannya ga ada yang bayar”.

“Bima Arya dan KCD juga udah larang untuk tahan ijazah dengan apapun alasannya, tapi kita ini kan swasta, dana BOS tidak bisa mengcover semua, kalau semua digratiskan bagaimana dengan biaya operasional sehari-harinya”, ujar Wira.

Red

Wisuda Perdana STIDKI NU, Kyai Juhadi Akhiri Tugas Sebagai Ketua PCNU Indramayu

Wisuda Perdana STIDKI NU, Kyai Juhadi Akhiri Tugas Sebagai Ketua PCNU Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Ketua PWNU Jawa Barat yang terpilih dalam Konferwil XVIII, KH. Juhadi Muhammad mengakhiri tugasnya sebagai Ketua PCNU Indramayu dengan menghadiri wisuda perdana Sekolah  Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama (STIDKI NU)  di Aula  NU Indramayu, Rabu  10 November 2021.

Ketua PWNU terpilih yang akrab dipanggil Kyai Juhadi ini hadir dalam wisuda tersebut sebagai Ketua Badan Pengelola dan Pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BP3TNU) Indramayu sebuah jabatan yang melekat dalam posisi Ketua PCNU.

“Kehadiran saya di sini adalah sebagai Ketua BP3TNU Indramayu yang membawahi STIDKI NU, meskipun saya sudah mengundurkan diri sebagai Ketua PCNU Indramayu karena sekarang mendapat amanah sebagai Ketua PWNU Jabar”.

Anggaplah ini sebagai tugas terakhir saya di Indramayu  setelah 15 tahun berkhidmat di PCNU, sekaligus saya juga memohon do’a untuk berkiprah di Jawa Barat semoga bekal dari Indramayu ini bisa memajukan PWNU Jawa Barat,” ungkap Kyai Juhadi dalam sambutannya di depan para wisudawan.

Kyai Juhadi mengungkapkan, berdirinya STIDKI NU Indramayu adalah salah satu bukti keberhasilan PCNU Indramayu dalam kiprahnya di masyarakat.

“Terus terang saya sangat bahagia, karena diakhir tugas saya sebagai Ketua PCNU Indramayu diberikan kado terindah oleh STIDKI NU dengan digelarnya wisuda perdana ini”.

Perjuangan membangun dan menjalankan perguruan tinggi milik NU ini sangat berat, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, tetapi dengan kebersamaan kita mampu menghadapinya sehingga STIDKI NU bisa berkembang dengan baik, terakreditasi dan kini telah mampu mewisuda mahasiswanya menjadi sarjana,” ungkap Kyai Juhadi.

Kyai Juhadi juga menambahkan , keberadaan STIDKI NU merupakan warisan dan kenang-kenangan dari kepengurusannya selama 15 tahun sehingga harus dijaga, dirawat dan dimajukan oleh seluruh warga NU di Kota Mangga.

Selama 15 tahun kami berkhidmat di PCNU Indramayu tentu banyak kekurangan dan kelemahannya, tetapi berbagai keberhasilan dan kemajuan juga telah mampu kita raih diantaranya dengan berdirinya STIDKI NU ini.

Oleh karenanya warisan dan kenang-kenangan terindah ini harus dijaga dan terus didorong agar tumbuh menjadi perguruan tinggi yang maju dan menghasilkan sarjana yang unggul”, ujarnya.

Ketua PWNU Jabar terpilih, Kyai Juhadi berharap agar  wisuda perdana tersebut dijadikan sebagai  awal kemajuan STIDKI NU Indramayu. NU sangat konsen terhadap pendidikan, karena IPM di Indramayu masih sangat rendah, dengan hadirnya STIDKI NU ini kami ingin membantu pemerintah agar mampu meningkatkan IPM tersebut.

Kita ketahui bersama bahwa sumberdaya alam di Indramayu sangat luar biasa, perikanan, pertanian, migas dan lain sebagainya, tetapi karena SDM belum seimbang, sehingga kesejahteraan juga belum seimbang.

“Kepada seluruh wisudawan saya berpesan agar berkiprah dan berperan di tengah-tengah masyarakat. STIDKI NU adalah perguruan tinggi dakwah dan dakwah itu bisa hadir dimana-mana, dimanapun tempatnya dan dalam keadaan apapun, maka para sarjan juga harus mampu memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat”, pungkasnya.

Reporter  :  Slamet Hidayat
Redaktur  :  Dewi Pelangi

Kepsek Gadog 1 Sukajaya Sangkal adanya Kewajiban Membeli LKS dan Sampul Raport

Kepsek Gadog 1 Sukajaya Sangkal adanya Kewajiban Membeli LKS dan Sampul Raport

BOGOR.radarinformasi.com– Dengan munculnya pemberitaan di media online terkait jual beli LKS dan sampul raport yang berjudul “Abaikan Gaungan Pemerintah Pusat terkait Sekolah Gratis, SDN 01 Gadog tetap jual LKS  dan Sampul Raport”, Dudu Kurniadi via seluler angkat bicara, Ia merasa dipojokkan dengan adanya pemberitaan tersebut, karena statment yang dimuat berdasarkan hasil konfirmasi via telpon bukan secara tatap muka, Jum’at (05/11/21).

Pihak sekolah merasa bahwa tidak ada kewajiban untuk membeli LKS/Modul ataupun sampul raport, bahkan untuk anak yatim dan fakir miskin digratiskan.

“Saya klarifikasi ya terkait berita tersebut, kita tidak mewajibkan, itu bagi yang mau dan mampu saja, kita juga gratiskan koq untuk anak yatim dan yang tidak mampu, bapak kan bukan warga Gadog 1 jadi tidak tahu kan kesulitan kami saat tidak menggunakan modul di masa pandemi, warga Gadog itu tidak punya hp dan sinyal kurang bagus, saya sudah koordinasi dengan Koryandik, Dinas dan juga bidang kurikulumnya”, papar Kepala Sekolah.

Masih menurutnya, “Terkait modul silahkan bapak telusuri semua sekolah yang ada di Kabupaten Bogor, semua juga menggunakan Modul koq, dimasa pandemi itu kita ga bisa belajar tanpa adanya Modul, untuk tahun ini kita sudah stop pak”.

Dengan adanya statment tersebut, radarinformasi kembali menggali keterangan dari beberapa Walimurid, dalam keterangannya Walimurid mengatakan bahwa, “Saya heran kenapa sampul raport harus selalu ganti setiap kali naik kelas, tadinya warna merah terus biru terus ganti lagi, saya juga bingung ini bayarnya karena belum punya uang, sekarang anak saya kelas IV tapi harus ganti lagi sampul raportnya, untuk beli LKS aja saya bingung ditambah lagi harus bayar sampul raport”.

“Saya sudah kumpulin KTP, KK bahkan SKTM akan tetapi tetap saja harus bayar LKS dan sampul raport karena saya juga tidak dapat bantuan dari KIP”, keluhnya.

Red

Abaikan Gaungan Pemerintah Pusat terkait Sekolah Gratis, SDN 01 Gadog tetap jual LKS dan Sampul Raport

Abaikan Gaungan Pemerintah Pusat terkait Sekolah Gratis, SDN 01 Gadog tetap jual LKS dan Sampul Raport

BOGOR.radarinformasi.com– Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk dunia pendidikan sehingga pemerintah berani menggaungkan slogan Pendidikan Gratis. Tapi fakta dilapangan sering berbeda dengan semangat yang di usung pemerintah. Dalam Dunia Pendidikan Pungutan Liar (pungli) masih marak terjadi, mulai dari masih adanya praktik jual-beli LKS ataupun jual sampul raport, Kamis (04/11/21).

Hal ini juga terjadi di SDN 01 Gadog, Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, dimana Siswa-siswi diwajibkan untuk membeli buku LKS/Modul seharga Rp.120.000,00 serta sampul raport seharga Rp.70.000,00, bahkan uang LKS tersebut tidak boleh dicicil, tentu saja hal tersebut sangat membebani para orangtua di masa pandemi seperti saat ini.

“Waktu itu memang diadakan rapat dan kita diarahkan untuk membeli LKS di pak Tatang, karena kalau tidak membeli itu nanti bisa ketinggalan pelajaran, itu juga harus cash dan ga boleh dicicil, selain itu juga kita diharuskan ganti sampul raport”, ujar salahsatu Walimurid kelas IV.

Padahal seperti yang kita tahu, tindakan pungutan uang tersebut diduga kuat telah melanggar UU.No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan melanggar Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1990 tentang pendidikan Dasar serta melanggar Permendikbud nomor 44 tahun 2012 dalam pasal 9 ayat 1 menyebutkan satuan Pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya untuk pendidikan.

Sementara jual beli LKS telah melanggar peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS) yang dilakukan pihak sekolah dan biasanya bekerjasama dengan penerbit atau pihak ketiga lainnya merupakan pungutan liar, pasalnya, jual LKS telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 ayat 1. Dalam permen tersebut ditegaskan, Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Sementara itu, Dudu Kurniadi selaku Kepala Sekolah saat dikonfirmsi via seluler mengatakan bahwa, “Kita menjalankan pendidikan sesuai aturan hukum, untuk sampul raport kita pungut karena kita tidak anggarkan dalam Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan itu juga atas kemauan Orangtua Siswa, kita sudah rapatkan dengan semua pihak, nah mengenai LKS, saya jelaskan kita sudah buat untuk modul, kita sudah anggarkan dari dana BOS untuk pembuatan masternya, untuk penggandaannya kita serahkan kepada Orangtua masing-masing”.

“Insyaallah, sekolah kami sangat terbuka dengan semua pihak para stakeholders apalagi tujuannya untuk evaluasi dan penyempurnaan dan peningkatan program demi anak anak kami bagaimana pun kami adalah sekolah penggerak yang harus mensukseskan program Kemendikbud yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila dan Mitra kami adalah semua pemangku kepentingan”, paparnya.

Red

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Pemerintah Desa Marobea Menyerahkan 25 Pasang Baju Seragam PAUD

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Pemerintah Desa Marobea Menyerahkan 25 Pasang Baju Seragam PAUD

MUNA BARAT. radarinformasi.com.
Muslimin Salim.S.Pd. selaku Kepala Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan penyerahan bantuan pakaian seragam Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertempat di balai pertemuan Desa Marobea, (Jumat 15/10/2021).

Kepala Desa Marobea yang kerap di sapa Cak Imin menyerahkan bantuan baju seragam gratis Kepada peserta didik PAUD TPQ Muslimah Desa Marobea, jumlah bantuan yang diserahkan sebanyak dua puluh lima (25) pakaian yang terdiri dari seragam TK Nasional, seragam batik dan seragam olahraga. Dimana bantuan yang di serahkan ini bersumber dari Dana Desa 2021 dengan total anggaran Rp.12.500.000.

Cak Imin melalui kesempatan ini sebagai Kepala desa menyampaikan terimakasih kepada orang tua/wali peserta didik yang antusias dalam mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan hari ini. Program pemberian bantuan Ini adalah sebagai realisasi Visi-misi meningkatkan kualitas pendidikan dari pemerintah desa yang telah dibuat di RPJM Des dan bantuan ini akan terus berkelanjutan sampai diakhir periode jabatannya sebagai Kepala desa.

“Pemberian bantuan ini juga sebagai bentuk sinergitas atas program Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dengan Pemerintah Desa yang mana Pemerintah daerah ada bantuan baju seragam SD, SMP dan Pemerintah Desa Marobea pemberian bantuan baju seragam gratis PAUD. Ini saya lakukan dalam rangka memberikan jaminan pendidikan dari sejak usia dini, sehingga tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak mengikuti jenjang pendidikan di PAUD apalagi dengan alasan karena kendala ekonomi”, jelasnya.

“Saya atas nama Pemerintah Desa Marobea sangat berharap kepda peserta didik untuk terus tingkatkan semangat belajar dan mengikuti pendidikan sejak dini, mereka yang hari ini sebagai peserta didik di PAUD ini adalah sebagai calon Pemimpin dimasa yang akan datang, maka tentunya kita sebagai pemerintah harus memberikan mereka kualitas pendidikan yang lebih baik”, pungkasnya.

Program ini sebagai bentuk dalam pencapaian SDGs yang keempat (4)  secara nasional, dalam Hal Ini desa itu peduli kepada pendidikan.

Reporter  : Laode Abu bakar
Redaktur :  Dewi Pelangi

Siswa-siswi MTS Assaadah Sumringah terima PIP

Siswa-siswi MTS Assaadah Sumringah terima PIP

Bogor radar.informasi.com- Dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah Pusat tentu saja sangat membantu anak-anak dalam menempuh pendidikan, terutama bagi keluarga yang kurang mampu dalam perekonomian, karena seperti yang kita ketahui pendidikan merupakan tanggungjawab kita semua, Senin (11/10/21).

Begitu pula dengan Siswa-siswi MTS.Assaadah Jln.Raya Ciluar no.10, RT. 01/RW.01, Kelurahan Cimandala, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, 43 dari 450 Siswa-siswinya telah menerima PIP sebagai penunjang dalam proses belajar dan mengajar. Meskipun masih banyak yang belum mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi setidakmya mampu mengurangi beban di masa pandemi saat ini.

Kepala Sekolah MTS.Assaadah, H.Dudung mengatakan bahwa, “Sekolah kami mendapatkan jatah dari Program Indonesia Pintar (PIP), program ini merupakan bantuan dari pemerintah, meski tidaka mendapatkan semuanya, akan tetapi sangat membantu bagi anak didik kami yang kurang mampu”.

“Puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, bahwa saya sebagaiKepala Sekolah sudah bisa melaksanakan amanah dan membagikan sesuai mekanisme yang ada, selain itu juga saya mohon kepada Pemerintah Pusat, bahwa di sekolah MTS. Assaadah ini masih banyak yang membutuhkan bantuan PIP,”, paparnya.

Masih menurutnya, Jika dilihat sekolah ini ada di jantung kota, namun jika di lihat dari sisi ekonomi mayoritas penghasilannya menengah kebawah, banyak Orangtua Siswa yang kurang mampu, dengan alasan tersebut maka saya minta untuk tahun 2022 bantuan PIP nya di tambah atau ditngkatkan kembali, minimal diangka 50% dari jumlah Siswa, karena program PIP sangat membantu anak- anak terutama bagi orang tuanya yang tidak mampu dan anaknya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi”.

Reporter : Cahya
Redaktur : Dewi Pelangi