Iuran Rp.50.000,00/bulan dan Praktik Jual Beli Seragam di Sekolah masih Terjadi di SMPN 1 Ciawi

Iuran Rp.50.000,00/bulan dan Praktik Jual Beli Seragam di Sekolah masih Terjadi di SMPN 1 Ciawi

BOGOR.radarinformasi.com- Meskipun sudah jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terutama pasal 181a, pendidik dan tenaga kependidikan, baik persorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, seragam sekolah, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan, namun sangat disayangkan hal tersebut masih terjadi di SMPN 1 Ciawi, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, Rabu (29/09/21).

Padahal berdasarkan pasal tersebut sudah jelas, guru maupun karyawan di sekolah itu sama sekali tidak boleh menjual buku-buku maupun seragam di sekolah, hal tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 12a, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Di pasal itu tertulis, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah, tak berhenti pada guru, karyawan dan komite sekolah. Larangan ini pula juga berlaku bagi koperasi yang ada di lingkungan sekolah tersebut, kecuali, jika koperasi itu memang dikelolah secara independen atau tanpa ada keterlibatan guru, karyawan hingga para komite sekolah, dengan disertakan keterangan bahwa siswa tidak diwajibkan untuk membeli.

Dengan adanya praktik jual beli seragam dengan harga yang sangat melambung tersebut, tentu saja sangat membebani para Orangtua dimasa pandemi seperti ini, PPDN acapkali dimanfaatkan oleh segelintir Oknum untuk meraup keuntungan, dunia sekolah yang seharusnya bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa diduga malah dijadikan ajang bisnis.

“Anak saya sekolah di SMPN 1 Ciawi, untuk seragam harus bayar Rp.1.000.000,00 dengan mendapatkan tiga seragam, yaitu seragam batik, muslim dan kaos olahraga, saya juga sebenarnya aneh koq sekolah negri biaya masuknya mahal ya”, ungkap salahsatu orangtua yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu saat radarinformasi.com mencoba konfirmasi pihak sekolah, Kepala Sekolah tidak ada di tempat, Suparman,S.Pd selaku Humas mengatakan bahwa, “Untuk seragam itu kan untuk keseragaman siswa aja dalam pembelajaran, bukan Rp.1.000.000,00 tetapi cuma Rp.800.000,00 dan itu juga dapat empat (4) seragam, seragam kotak-kotak dua buah, muslim dan olahraga”.

“Untuk lebih jelasnya dalam perincian saya panggilkan Ketua Komite saja ya, biar beliau yang menjelaskan”, paparnya.

Tak selang beberapa waktu, Sawaludin selaku Ketua Komite sekaligus Babhinmas Desa Banjarwangi datang dan menjelaskan bahwa, “Untuk seragam kita tidak memaksa koq, itu bagi yang mampu dan mau saja, bukan kita yang jualan tapi oleh pihak ketiga”.

Saat dipertanyakan siapa yang dimaksud pihak ketiga, baik Suparman ataupun Sawaludin tidak memberikan jawaban samasekali. Bahkan saat dipertanyakan terkait adanya iuran sebesar Rp.50.000,00/bulan, Ia menjelaskan bahwa itu sumbangan sukarela karena dana BOS tidak mencukupi untuk membayar Guru Honorer.

Red

SEMMI Bersinergi dengan Polri Gelar Vaksinasi Serentak di Bogor

SEMMI Bersinergi dengan Polri Gelar Vaksinasi Serentak di Bogor

BOGOR.radarinformasi.com- Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) yang merupakan Organisasi serumpun Syarikat Islam menggelar Vaksinasi Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Kota Bogor, Program yang bersinergi dengan BEM, serta element Kampus dan juga Polri ini berjalan lancar, Jum’at (24/09/21).

Ketua Umum PC. SEMMI Kabupaten Bogor Moh. Miftahuzzaman mengatakan apresiasi kepada Pemerintah, Polri dan segenap element Mahasiswa UIKA termasuk BEM atas partisipasi kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat Vaksinasi di Indonesia.

“Saya sangat berterimakasih kepada pihak Rektorat UIKA, KSR, FIKES, dan BEM, juga kawan-kawan PC. SEMMI Kab.Bogor serta Polresta Kota Bogor, Mabes Polri, dan seluruh element, yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan ini, karena tujuan kami tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertegas peran Mahasiswa dalam mengabdi kepada Masyarakat dengan harapan bahwa Vaksinasi ini dalam segera membuat kita mampu dalam melawan Virus Covid-19 yang ada di Indonesia ini”, tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Penanggungjawab Pelaksana, Ramdhan Agung Giri Nugroho. Pria yang akrab disapa Ramdhan ini menuturkan apresiasinya kepada SEMMI dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan Vaksinasi serentak ini.

“Terimakasih kepada SEMMI, UIKA dan Polri yang sudah saling bahu-membahu untuk negeri ini, tentu Program Vaksinasi ini adalah bukti nyata peranan Mahasiswa dan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengabdi kepada Rakyat”, tutupnya.

Tentu hal ini merupakan langkah positif yang telah di tempuh SEMMI dalam tujuannya mengabdi kepada Negeri.

Red

Wakepsek MTS Nurussadah : Saya beli LKS dari Penerbit Rp.3.500,00 saya Jual ke Siswa Rp.5.000,00

Wakepsek MTS Nurussadah : Saya beli LKS dari Penerbit Rp.3.500,00 saya Jual ke Siswa Rp.5.000,00

BOGOR.radarinformasi.com- Hingga saat ini praktik jual beli LKS yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor masih marak terjadi, padahal sudah jelas sejak tahun 2008, telah lahir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.2 tahun 2008, salahsatu isi dari peraturan tersebut adalah larangan bagi pihak sekolah ataupun tenaga kependidikan menjual buku pelajaran kepada murid. Aturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.75 tahun 2016 dan Undang-undang No.3tahun 2017, Rabu (22/09/21).

Bahkan Pemerintah telah menggarkan 20% dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian buku dalam menunjang proses belajar dan mengajar, akan tetapi tidak semua sekolah mentaati aturan tersebut, MTS.Nurussadah adalah salahsatu sekolah yang telah melanggar aturan dari pemerintah, pasalnya untuk penunjang proses belajar dan mengajar siswa diarahkan untuk membeli Lembar Kerja Siswa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, sudah sangat jelas bahwa jual beli LKS termasuk dalam pungutan liar.

Wawan selaku Wakepsek bagian Kesiswaan saat dikonfirmasi mengatakan, “Kita memang jual LKS untuk penunjang siswa dalam pembelajaran, akan tetapi bagi anak yatim ataupun piatu kita gratiskan koq, bahkan yang tidak beli juga kita kasih fotocopynya, kita beli LKS dari Penerbit Rp.3.500,00 dan kita jual seharga Rp.5.000,00, sebanyak 15 LKS jadi total hanya Rp.75.000,00”.

“Jadi kita pakai dua buku, buku paket yang dianggarkan dari dana BOS dan buku LKS, biar mempermudah Siswa dalam belajar”, pungkasnya.

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Wawan,
salahsatu Wali Murid mengatakan bahwa Ia membeli buku dengan total harga mencapai Rp.180.000,00.

“Ya anak saya sekolah di MTS tersebut dan disuruh beli LKS dengan harga Rp.180.000,00 dengan jumlah buku 15 buku”, ujar salahsatu Walimurid kelas VII.

Red

Persiapan PTM, Siswa-siswi MAN 04 ikuti Vaksinasi Tahap 1 dan 2

Persiapan PTM, Siswa-siswi MAN 04 ikuti Vaksinasi Tahap 1 dan 2

BOGOR.radarinformasi- Dengan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Cigombong, Bhabinsa, Bhabinmas, Pol.PP, Komite dan guru, ratusan Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 4 Bogor mengikut vaksinasi tahap 1 dan 2 yang bertempat di sekolah, pada hari Selasa ( 21/09/21 ) dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 menjelang Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Rabu (10/09/21).

Selain itu pelaksanaan vaksinasi terhadap Siswa dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh para Siswa. Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan Hj.Ely Nurlaeli S.ag M.Pd mengatakan, “Hari ini kami melaksanakan vaksinasi tahap II bagi Siswa siswi kami, karena 21 hari yang lalu kami sudah melaksanakan vaksinasi yang pertama dan bagi Siswa yang kemarin belum divaksin hari ini mendapat kesempatan mengikuti vaksinasi yang pertama sekaligus ini vaksinasi yang kedua bagi Siswa yang kemarin sudah vaksinasi pertama”.

“Vaksinasi ini adalah bentuk ikhtiar kita agar anak–anak bisa melaksanakan PTM dengan aman juga menjadikan kekebalan bagi tubuh, kuota hari ini 726 siswa untuk dosisi 1 dan 2 sedangkan untuk dosis 1 atau tahap 1 sebanyak 150 orang dan tahap II sebanyak 570 orang, mudah- mudahan dengan vaksinasi yang kedua ini MAN 4 Bogor bisa melaksanakan PTM dengan baik sesuai arahan pemerintah, Vaksinasi ini sebagai ikhtiar bagi anak–anak untuk melaksanakan PTM dan anak- anak kita sehat semua”, tegasnya.

Komite MAN 4 Bogor M.Syarif Hidayat menambahkan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Satgas covid-19 dan tim Nakes serta Bhabinsa, Bhabinmas, Pol.PP dan semua unsur aparat yang telah membantu kelancaran pelaksanaan vaksinasi di MAN 4 ini”.

“Kami juga sangat mengapresiasi kepada wali siswa yang sudah bekerjasama dengan mengijinkan anak-anak mereka untuk ikut vaksinasi, ini menandakan kesadaran masyarakat kita terhadap kesehatan terus meningkat sekaligus telah ikut mendukung program pemerintah dalam hal percepatan vaksinasi, khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus menggalakkan vaksinasi demi memutus mata rantai covid-19 demi kesehatan masyarakat terutama bagi sekolah yang akan melaksanakan PTM”, pungkasnya.

Red

Meski Pemerintah Provinsi Jabar telah Menggratiskan SPP, namun MAN 04 Cigombong masih Pungut Rp.250.000,00/bulan

Meski Pemerintah Provinsi Jabar telah Menggratiskan SPP, namun MAN 04 Cigombong masih Pungut Rp.250.000,00/bulan

BOGOR.radarinformasi.com- Sejak tahun ajaran Juli 2020 lalu, setiap Peserta Didik tingkat SMA sederajat sudah mendapatkan angin segar, pasalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan, SPP akan digratiskan, untuk saat ini yang disebut dengan istilah Iuran Bulanan Peserta Didik atau IBPD untuk SMA ataupun SMK negeri, Rabu (15/09/21).

Tak hanya itu, biaya SPP juga akan digratiskan bagi pelajar yang tidak mampu secara ekonomi ataupun masuk ke sekolah swasta karena tidak lolos PPDB. Selain itu, bagi sekolah setingkat Madrasah Aliyah (MA) penyaluran bantuan akan diberikan melalui Kementerian Agama.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tentunya sangat membantu anak-anak dalam mengenyam pendidikan, namun sangat disayangkan, fakta di lapangan masih saja ada sekolah yang memungut biaya IBPD, seperti halnya yang terjadi di MAN 04 Cigombong, Kabupaten Bogor, menurut keterangan Siswa, Ia harus membayar 250.000,00/bulan untuk uang IBPD, selain itu juga harus membayar uang PPDB untuk pembelian seragam dan yang lainnya.

“Saya sekarang kelas Xl, dari kelas X juga SPP bayar sebesar Rp.250.000,00/bulan, untuk angkatan saya pokoknya keseluruhan itu bayar Rp.1.500.000,00 itu termasuk bayar seragam dan uang SPP satu bulan, ga tau ya untuk tahun ini berapa, tapi kalau untuk SPP masih sama jumlah nominalnya”, ungkap salahsatu Siswi yang dijumpai di lingkungan sekolah.

Saat tim radarinformasi mencoba mengklarifikasi hal tersebut, di sekolah tidak ada pihak yang bisa ditemui, salahsatu guru mengatakan bahwa PLT Kepsek sedang keluar dan bagian Humas juga tidak masuk. Rahmatulloh sendiri selaku KTU saat dikonfirmasi via seluler tidak merespon sama sekali.

Red

Nyeleneh, Renovasi SDN Pasir Eurih 06 tanpa Papan Proyek, Pasca Bongkar Atap, para Pekerja juga tak Nampak

Nyeleneh, Renovasi SDN Pasir Eurih 06 tanpa Papan Proyek, Pasca Bongkar Atap, para Pekerja juga tak Nampak

BOGOR.radar informasi.com – Sesuai Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek. Baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan, Selasa (14/09/21).

Namun sangat disayangkan, pekerjaan proyek pembangunan renovasi ruang kelas sekolah SDN Pasireurih 06, yang berlokasi di Desa Pasireurih Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, mulai disoroti oleh warga setempat maupun warga yang melintas lokasi pembangunan, pasalnya dilokasi pembangunan tidak nampak terpasang papan proyek.

Pekerjaan yang sudah berjalan kurang lebih satu minggu dengan diawali membongkar atap gedung tersebut, menurut warga setempat dari hari Minggu dan Senin sudah tidak ada yang bekerja lagi, hingga warga berasumsi bahwa pekerjaan renovasi ini dinilai proyek “siluman”, karena sama sekali tidak adanya terpasang papan nama informasi proyek saat melaksanakan kegiatan pekerjaan.

“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan,” ungkap salah seorang warga setempat yang enggan disebut namanya.

Cimong selaku Pelaksana saat dikonfirmasi via seluler (Senin, 13/09/21) mengatakan bahwa, “Papan proyek ada di saya, lupa belum saya pasang, maklum manusia tak luput dari lupa, besok pagi saya pasang”.

Red

SDN Pengadilan 1 Kota Bogor Tingkatkan Mutu Pendidikan dimasa Pandemi

SDN Pengadilan 1 Kota Bogor Tingkatkan Mutu Pendidikan dimasa Pandemi

BOGOR.radarinformasi.com- Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu bangsa karena dari pendidikan inilah akan terbentuk generasi muda yang cerdas, berkualitas juga mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup yang dihadapi, hal ini yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Kamis (09/09/21).

Namun, dua tahun belakangan ini dunia pendidikan tidak bisa maksimal dalam pembelajaran, penyelenggaraan sistem pendidikan mengalami transformasi dalam berbagai lini kegiatan, termasuk kegiatan pembelajaran yang seluruhnya terpaksa berlangsung secara online. Kajian ini menegaskan bahwa setiap unsur yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran mengalami ketidaksiapan terhadap perubahan spontan di masa pandemi Covid-19.

Begitu pula dengan SDN Pengadilan 1 Kota Bogor, para Siswa terpaksa mengikuti pembelajaran secara online, tentu saja hal ini bukanlah hal yang mudah, namun Halimah Sadi’ah selaku Kepala Sekolah tetap berharap anak didiknya mampu mendapatkan pembelajaran yang terbaik, berbagai cara dan upaya Ia lakukan agar pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal.

“Ada perbedaan pada masa pandemi ini, anak-anak tidak bisa belajar tatap muka, kita sebagai pengajar berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak, kita juga siapkan buku paket untuk pendamping anak-anak dalam menyerap pembelajaran”, ungkap Halimah.

Masih menurutnya, “Selain itu kita juga selalu menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama, dengan cara memberikan santunan menjelang Idul Fitri dan di bulan Muharam, kita sengaja melakukan kegiatan tersebut untuk memberikan contoh kepada anak-anak agar mau berbagi dengan sesama”.

Reporter : Dewi

Pungutan Berdalih Sumbangan Balut PPDB, SMAN 1 Ciawi Kangkangi Keputusan Ketua DPRD Jawa Barat

Pungutan Berdalih Sumbangan Balut PPDB, SMAN 1 Ciawi Kangkangi Keputusan Ketua DPRD Jawa Barat

BOGOR.radarinformasi.com- Meskipun Ketua DPRD Jawa Barat telah menyetujui kebijakan gratis Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk Siswa SMAN/SMKN/SLBN di Jawa Barat, namun fakta di lapangan masih saja ada SMAN yang memungut iuran berdalih sumbangan, padahal seperti yang kita ketahui anggaran sebesar 1,4 triliun telah digelontorkan sejak Juli 2020 lalu, Kamis (02/08/21).

Kebijakan dianggarkan hasil penghematan dari sejumlah pos anggaran seperti Bansos dan hibah hingga perjalanan dinas. Bahkan hal tersebut telah disetujui DPRD Jawa Barat pada tahun ajaran 2020/2021, selain itu varian iuran SPP yang akan disubdsidi oleh Pemprov Jabar sudah di paripurnakan dan termaktub dalam APBD Pemprov Jabar tahun anggaran 2020.

Namun sangat disayangkan, SMAN 1 Ciawi diduga tidak mengindahkan keputusan yang telah disepakati oleh Ketua DPRD Jawa Barat, saat rapat Orangtua di masa pandemi ini pihak sekolah meminta iuran dengan berdalih sumbangan dengan besaran Rp.330.000/semester, tentu saja hal tersebut menambah beban ekonomi di masa sulit seperti saat ini.

“Tahun kemarin sih kita ga diminta ya, tapi untuk tahun ini kita diminta Rp.330.000/semester, namun saya protes dan minta kebijakan, jadi saya cuma bayar Rp.100.000, tapi beda-beda sih, ada yang 150 dan ada juga yang mencapai Rp.250.000 atau sesuai ketentuan yang ditetapkan sekolah”, ujar salahsatu Walimurid yang enggan disebutkan namanya.

Saat tim radarinformasi menyambangi pihak sekolah, Kepala Sekolah tidak ada ditempat, hanya pihak Humas yang mengatakan bahwa iuran tersebut hanya berlaku bagi yang mampu saja.

Red

Diduga banyak Penyimpangan Kepsek PKBM Mutiara Bungkam Soal Anggaran dan Jumlah Siswa

Diduga banyak Penyimpangan Kepsek PKBM Mutiara Bungkam Soal Anggaran dan Jumlah Siswa

BOGOR.radarinformasi.com- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. PKBM ini bisa berupa tingkat desa ataupun kecamatan. untuk mendirikan PKBM bisa dari unsur apapun oleh siapapun, Rabu (25/08/21).

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk membentuk PKBM meliputi,
Akta Notaris, NPWP, Susunan badan pengurus, Sekretariat, Ijin operasional dari Dinas Pendidikan kab/kota. Untuk program PKBM sangat beragam dan dapat juga tak terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat.

Untuk memperingan biaya pagi para Siswa Pemerintah menggelontorkan anggaran BOP Kesetaraan, dimana dalam prinsip pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan, meliputi, efisiensi,efektif, transparan, adil, akuntabel, kepatutan dan
manfaat, sesuai dengan Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020.

Yang dimaksud dengan transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.

Namun sangat disayangkan, PLT – Heni Suniarti, S.Pd selaku Kepala Sekolah PKBM Mutiara yang beralamat di Cijeruk berkesan menutup-nutupi anggaran yang telah Ia terima, dengan alasan dilarang oleh pihak dinas.

“Kita alokasikan anggaran tersebut untuk gaji para tutor sebanyak, untuk pembelian buku dan juga renovasi gedung, kita kan numpang di gedung orang jadi ya harus tetap dijaga dan dirawat”, ungkap Heni.

Masih menurutnya, “Jumlah Siswa kita sedikit terus yang dapat BOP kesetaraan itu kan hanya usia sekolah, selain itu yang di atas 21 tahun tidak ada BOP, kita tidak pungut biaya hanya seikhlasnya mereka ngasih aja”.

Heni yang sekaligus istri dari Pengawas PKBM (Ajat selaku suami) tidak transfaran terkait jumlah siswa dan juga termasuk pengalokasian anggaran, hingga diduga banyak data fiktif yang disembunyikan.

Red

Gelar Vaksinasi Bersama Polres Bogor, SEMMI dan UIKA Komitmen Lawan Covid-19

Gelar Vaksinasi Bersama Polres Bogor, SEMMI dan UIKA Komitmen Lawan Covid-19

BOGOR.radarinformasi.com- Serikat Mahasiwa Muslimin Indonesia Kabupaten Bogor menggelar aksi kemanusiaan dengan menyelenggarakan Vaksinasi bersama Polres Bogor dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Vaksinasi yang mayoritas pesertanya adalah Masyarakat dan Mahasiswa ini menargetkan 1.500 peserta demi upaya percepatan pemerataan Vaksin di Kabupaten dan Kota Bogor, Kamis (19/08/21).

Mifta Huzzaman selaku Ketua Umum dan juga Ketua Pelaksana kegiatan ini menuturkan, “Dalam perjalanan dan cita-cita berdirinya SEMMI di Bogor ini adalah untuk memperjuangkan hal-hal yang bersifat kemanusiaan, serta kemaslahatan umat. Salahsatu fakta konkritnya adalah Vaksinasi yang kami selenggarakan bersama Polri, UIKA, BEM UIKA, dan Mahasiswa UIKA, tentu ini adalah langkah yang kami harapkan kedepannya mampu menyadarkan kita selaku Mahasiswa bahwa tugas kita bukan hanya berretorika dan berdialegtika melainkan perlu dan harus bekerja nyata”, tuturnya.

Lebih lanjut ketua penanggungjawab kegiatan, Ramdhan Agung Giri Nugroho yang juga Dewan Pembina SEMMI Kabupaten Bogor menyatakan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada UIKA, BEM UIKA, POLRES Bogor dan seluruh element Mahasiswa yang terlibat.

“Acara ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap bangsa dan negara ini, serta kami mengucapkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada UIKA, BEM UIKA, POLRES Bogor dan seluruh element Mahasiswa yang terlibat dalam mensukseskan acara ini, semoga apapun yang kita lakukan dengan niat baik hari ini akan menjadi pemberat amal baik kita di akhirat kelak dan semoga ini bisa menjadi tonggak awal pergerakan Mahasiswa untuk lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan sosial di kemudian hari nanti”, tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh beberapa pejabat dan petinggi Polri di daerah, diantaranya, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim, serta Kapolres Bogor, AKBP Harun. Dalam hal ini Dedie A.Rachim selaku Wakil Walikota Bogor banyak mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada SEMMI, UIKA, dan Polres Bogor atas kesuksesan terselenggaranya giat Vaksinasi di Kota Bogor ini, pria yang akrab di sapa Kang Dedie ini menuturkan, “Saya ucapkan terimakasih terkhusus kepada SEMMI, Polres dan UIKA serta seluruh panitia serta Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan sosial ini”.

AKBP Harun, selaku Kapolres Bogor juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap dedikasi SEMMI untuk tetap Komitmen dalam berjuang dalam ranah sosial dan Kemanusiaan

“Dedikasi SEMMI, bersama seluruh element yang terlibat sangat luar biasa, ini bentuk nyata kerja Mahasiswa untuk rakyat dan saya secara pribadi maupun instansi sangat senang dengan kegiatan ini, semoga kedepannya akan terus dan terus ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan demi terciptanya Indonesia yang sehat, adil dan makmur”, tutur Kapolres Bogor tersebut

Tentu selain itu, ada hal unik dimana Polres Bogor dapat saling bersinergi dengan Polresta Kota Bogor dalam kegiatan ini, karena kita ketahui bersama UIKA berada di Wilayah Hukum Polresta Kota Bogor, ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir, dan mengabdi untuk Negeri tanpa melihat hal-hal yang bersifat regional, atau tertorial, sehingga dapat memperlancar kegiatan Vaksinasi yang di selenggarakan oleh SEMMI, UIKA, BEM UIKA, Dan Polres Bogor.

Red