Pemda dan Kejari Indramayu Tandatangani Nota Kesepahaman Bidang Datun
INDRAMAY.radarinformasi.com – Akhirnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melakukan perpanjangan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Indramayu di Bidang Perdata & Tata Usaha Negara (Datun) , Rabu (12/01/2022) di Pendopo Indramayu.
Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama itu dilakukan langsung oleh Bupati Indramayu Nina Agustina & Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indramayu Denny Achmad.
Seperti dikatakan Kasi Datun Kejari Indramayu, Nopridiansyah, MoU yang sebelumnya telah berakhir pada bulan September 2021 lalu, kini kembali diperpanjang demi terjalinnya sinergitas antara Pemda & Kejari Indramayu.
“Diharapkan dengan MoU ini dapat menjadi suatu kolaborasi dan sinergisitas serta kerjasama dibidang hukum khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, guna memperkuat tata kelola Pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Nopri menambahkan, bahwa hal tersebut sesuai dengan tugas & fungsi bidang Datun sebagaimana diamatkan oleh Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 16 thn 2004 tentang Kejaksaan RI.
Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih, Pemdes Jambu Luwuk Realisasikan Pipanisasi SAB dan Bak Penampungan
BOGOR.radarinformasi.com- Melalui Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Pemerintah Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, mulai merealisasikan kegiatan pembangunan pipanisasi Saluran Air Bersih dan pembangunan bak penampungan yang berlokasi di Kp.Cukangaleuh 1 RW.003, Rabu (05/01/22).
Kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp.131.109.040,00 dan Dana Swadaya sebesar Rp.5.000.000,00 tersebut, diharapkan ke depannya mampu memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi warga sekitar, mengingat air merupakan salahsatu kebutuhan pokok dalam keseharian.
Mulyana selaku Kepala Desa berharap, agar apa yang menjadi keinginan warganya bisa secepatnya terealisasi, Ia selalu meminta kepada semua pihak agar mendukung pembangunan yang tengah dilaksanakan untuk kepentingan warga tersebut sehingga sesuai dengan harapan dan berjalan lancar dalam pelaksanaannya.
Sementara itu Ahmad selaku Ketua TPK memaparkan bahwa, “Semoga dengan adanya program SAB ini dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan kebutuhan akan air bersih dapat terpenuhi”.
Kades Banjarwangi Terus Pacu Program Pembangunan untuk Tingkatkan Perekonomian Masyarakat
BOGOR.radarinformasi.com- Setelah dilantik oleh Bupati Bogor Hj.Ade Yasin menjadi Kepala Desa Banjarwangi pada bulan Februari 2021 lalu, Pemerintah Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, mengadakan acara Tasyukuran, kurang lebih 1 tahun sejak terpilihnya Prasetyo sebagai Kepala Desa yang diberi amanah untuk melanjutkan pembangunan desa yang tertunda selama ini dan juga untuk kelancaran jalannya roda Pemerintahan Desa Banjarwangi kedepannya, Senin (03/12/21).
Setelah hampir 1 Tahun menjabat menjadi Kepala Desa, Prasetyo telah banyak membuktikan hasil kerjanya ,baik melalui program sarana maupun prasarana telah terwujud,itu semua berkat dukungan para Warga yang mau bekerjasama bahu- membahu, bergotong royong dalam menuntaskan pembangunan desa yang belum merata pembangunannya selama ini.
Acara tersebut dihadiri oleh Camat Ciawi Drs.Adi Hendriyana, Muspikaka, Staf Desa, Ketua LPM, Ketua Tim Penggerak PKK , Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Ketua RT dan Rw serta Para tamu undangan lainnya.
‘Memasuki genap 1 tahun perjalanan, sejak saya terpilih menjadi Kepala Desa tentunya banyak hal dan rintangan hadapi, tapi semua cobaan dan tantangan itu semua hanya rongrongan terhadp kinerja saya selama menjabat menjadi Kepala Desa, tapi sekarang Alhamdullah Warga bisa merasakan dengan adanya program-program atau bantuan-bantuan yang di kucurkan oleh Pemerintah bisa dikolala dengan baik dan benar,sehingga Warga puas terhadap usaha yang saya lakukan terhadap mereka”, tutur Prasetyo.
Lanjutnya, “Keberhasilan yang diraih banyak sekali, terutama tatanan kehidupan di masyarakat rukun, tentram dan damai, peningkatan ekonomi masyakarat, pembangunan jalan yang kini sedang berjalan Programnya, tentunya semua membutuhkan perjuangan dan kerja keras dari seluruh warga masyarakat, jadi tidak hanya mengandalkan Pemerintah Desa saja, tentunya kalau semua berperan Pembangunan Desa akan secepatnya dapat terselesaikan dan masyarakat dapat merasakannya”.
Sementara itu Camat mengatakan bahwa, “Sebagai ucap puji Syukur, Kepala Desa Banjarwangi Prasetyo mengadakan acara Tasyukuran 1 tahun Perjalanan beliau selama menjabat Kepala Desa, banyak sudah keberhasilan- kebersihan yang telah di capai, ini tentunya sebagai contoh untuk para Kepala Desa lainnya, supaya bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik, agar Warganya bisa menilai bahwa Kepala Desa yang terpilih, benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh di mata masyarakatnya”.
Ditempat yang sama, H.Jayadi Kusuma selaku Ketua BPD menerangkan, “Saya sangat mengapresiasi dan terus memberi dorongan dan mendukung program-program Kepala Desa Banjarwangi yang telah terpilih dan dilantik Bulan Februari lalu,semangatnya yang begitu menggebu-gebu dalam menanggapi berbagai hal, terutama dalam segi perekonomian di masyarakat”.
Selain itu juga, banyak penghargaan-penghargaan yang di raihnya, baik itu di tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga di tingkat Nasional, oleh karena itu saya meminta pada Warga mari kita dukung semua programnya agar beliau bisa memberikan contoh yang baik.
Perwakilan Masyarakat Audiensi Kejari Indramayu, Laporkan APBD 2021 Mangkrak
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Beberapa perwakilan Masyarakat Antikorupsi mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu untuk melakukan audiensi, pada Selasa (21/12/2021).
Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kedatangan mereka disambut baik oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indramayu.
Denny Achmad selaku Kajari Indramayu, mengatakan, pihaknya menyambut baik atas kepedulian masyarakat untuk ikut memantau pembangunan di Kabupaten Indramayu, namun tentunya dalam kontrol sosial sebagai bentuk kepedulian.
“Tentunya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku serta mengedepankan terciptanya keadilan bagi masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Hatta Selaku Koordinator didampingi anggotanya, Irianto menyampaikan, audiensi tersebut dalam rangka menyikapi APBD tahun 2021, dimana terdapat banyak pekerjaan yang diduga mangkrak.
“Saya ingin pekerjaan itu dilaksanakan sesuai progres, jangan sampai pemerintah daerah ini juga dibohongi oleh para pemborong-pemborong nakal,” ujarnya.
“Ketika pekerjaannya baru 40 persen dia mengajukan 80 persen, ini kan merugikan negara dan uang kita atau uang rakyat juga yang digunakan,” sambungnya.
Ia pun menyebut beberapa contoh pekerjaan yang diduga mangkrak yakni Pasar Baru Indramayu, Mall Indramayu, dan Rumah Sakit yang ada di pantura.
“Saya berharap kepada pak Kajari segera menyikapi apa yang telah kami sampaikan. Dan alhamdulillah pak Kajari pun sangat merespon baik,” tutupnya.
Pemdes Pandansari Genjot Pembangunan Drainase guna Percepatan Peningkatan Perekonomian Petani
BOGOR.radarinformasi.com- Tim TPK dan Ketua KPMD desa Pandansari meninjau langsung kegiatan pembuatan drainase yang dianggarakan dari Samisade, meskipun dikerjakan dalam waktu yang singkat akan tetapi kualitas tetap dikedepankan, mengingat drainase tersebut nantinya akan dimanfaatkan masyarakat untuk mengairi sawah yang mencapai hektaran luasnya, Minggu (19/12/21).
Selain TPK dan Ketua KPMD, tampak hadir juga Sekretaris Desa yang ikut turun langsung mengawasi jalannya pembangunan, hal ini guna memastikan bahwa pengerjaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan speak dan bisa selesai tepat waktu, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp.939.453.000,00 dengan Volume 900 m x 1m x 1m tersebut, saat ini sudah mencapai 70% pengerjaan.
“Meskipun kita kerjakan dalam waktu yang minim, akan tetapi kita tetap mengutamakan kualitas dan speak, karena kita berharap pembangunan ini dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang lama, sehingga masyarakat, khususnya petani tidak lagi mengalami kesulitan dalam pengairan”, ujar TPK.
Masih menurutnya, “Saat ini pengerjaan sudah mencapai 70, mudah-mudahan pencairan tahap kedua akan segera bisa direalisasikan, sehingga di akhir bulan ini pekerjaan selesai sesuai dengan keinginan kita bersama, saya rasa dengan lancarnya pengairan untuk persawaahan akan berdampak positif, petani bisa lebih meningkatkan hasil panennya dan perekonomian juga bisa berangsur membaik, terutama di masa pandemi seperti saat ini”.
Aktivis Peduli Masyarakat Lebak Desak APH Turun Tangan Ungkap Dugaan Pungli di Desa Cimanyangray
LEBAK.radarinformasi.com – Ahmad Rohani, Aktivis Pemerhati Peduli Lebak menegaskan kembali bahwa terkait adanya dugaan Pungli di Desa Cimanyangray, Kecamatan Gunung Kencana, Lebak – Banten, mendesak kepada Aparat Penegak Hukum segera turun tangan, Rabu (15/12/21).
Apalagi pada kenyataanya, sejumlah Warga tersebut mengeluhkan terkait realisasi bantuan sosial pemerintah dinilai tidak sesuai. Ada yang mengaku jumlah bantuan berkurang karena disunat, ada pula yang tidak menerima sama sekali padahal sudah terdaftar, tragisnya lagi tak sedikit bantuan yang sebelumnya pernah diterima, justru saat periode pencairan telah tiba, mendadak raib tanpa alasan yang jelas.
Kepada Dinsos dan pihak APH (Aparatur Penegak Hukum) Kabupaten Lebak dengan adanya pemberitaan yang diduga bahwa Desa Cimanyangray telah melakukan manipulasi penyelewengan, penggelapan terhadap dana bantuan Pemerintah. Menurutnya, hal ini harus segera dilakukan pemeriksaan cek dan ricek, apabila benar ditemukan kesalahan berupa pemotongan bantuan. Berapapun potongannya maka tidak ada alasan apapun untuk dibenarkan, penerima manfaat harus utuh tanpa adanya potongan.
“Saya mendesak APH Saber Pungli Banten agar melakukan pemeriksaan terhadap Desa Cimanyangray Gunung Kencana”, katanya tegas.
Tidak ada alasan kata dia akibat beda pilihan, diskriminasi kepada Warga demokrasi adalah bebas untuk itu, Petugas Saber Pungli Harus, memeriksa sejumlah pihak terkait kasus ini, diantaranya sejumlah KPM, pemilik E-Warung, Admim E-Warung dan sejumlah pihak lainnya, lakukan pengembangan segera atas kasus ini, jangan sampai dibiarkan tindak pidana kejahatan harus ditindak.
Sejumlah Warga mengaku ada hal yang tidak sesuai terkait bantuan sosial kepada Warga miskin. Pengakuan pertama datang dari Bunga, bukan nama sebenarnya. Ia kecewa karena sebagai Penerima Manfaat (PM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah terdaftar, sudah seharusnya Ia mendapatkan haknya.
“Orang yang seangkatan saya mah sudah beberapa kali turun. Bulan Agustus, September, Oktober untuk BPNT, kalau saya turun hanya satu bulan, itu pun tidak dapet beras karena sudah dipotong utang bulan-bulan lalu kata ibu Lurah karena sebelumnya saya udah dikasih telur, “ucap Warga Kampung Citeruep ini dengan nada kecewa.
Sebagai sesama warga PM bantuan, Bunga memang tidak habis pikir mengapa bantuan yang dinanti tak kunjung diterima. Padahal, beberapa diantara tetangga di kampungnya justru sudah menerima jatah dari pemerintah tersebut.
Ungkapan senada disampaikan oleh Melati (juga bukan nama sebenarnya) yang mengaku kebingungan karena tidak dapat mengambil bantuan beras di warung agen yang ditunjuk desa. “Pas mau ngambil beras, gak bisa, selalu saja ada alasannya”, ucapnya.
Bunga, Melati dan para Warga yang senasib dengannya menduga, larangan untuk mendapatkan beras terkait erat dengan politik Pilkades karena mereka tidak memilih incumbent dalam Pilkades pada Oktober lalu.
“Berasnya disuruh diambil di mana aja katanya di tempat lain. Udah didatengin ke toko karena harusnya udah tiga kali turun, tapi katanya rusak lah, alat geseknya, barangnya gak ada lah, ada aja alesannya. Akhirnya coba-coba ngambil di Pembimbing Kecamatan,” katanya.
Terdampak politik Pilkades juga dirasakan oleh Dede (juga bukan nama sebenarnya) warga Kampung Ciparanje, Desa Cimanyangray. Bantuan yang biasa Ia terima mendadak raib pasca Pilkades serentak usai. Sebagai Penerima Manfaat (PM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial yang sudah terdaftar secara resmi sudah seharusnya Ia mendapatkan haknya.
“Ini saya alami sendiri karena saya pernah mendapatkan Bansos Covid-19 yang akhirnya setelah saya menonjol mendukung Calon lain bukan Incumbent saat berpesta politik kemaren, jatah Bansos yang biasa saya terima hilang entah kemana,” katanya gak habis pikir.
Keluhan lain juga diutarakan Warga Desa Cimayangray yang lainnya. Kepada kami seorang Warga mengaku tidak sedikit tetangganya yang tidak memegang kartu.
Kades Mulyana Pimpin Langsung Launcing Samisade Desa Jambuluwuk
BOGOR.radarinformasi.com- Pemerintah Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, melaksanakan Launcing Samisade Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, dengan mengusung tema “Dengan Program Samisade Mari Kita Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Kabupaten Bogor Maju”, Senin (13/12/21).
Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan TPT saluran irigasi, dengan volume P.687M x L.0,25 M xT.1,5 Mx2 tersebut, berlokasi di Kp.Karakal Rt.02 dan 03 dan Rw.06 dengan jumlah anggaran mencapai Rp.988.950.000,00 yang dikerjakan oleh TPK dan masyarakat.
Dalam sambutannya Mulyana, selaku Kepala Desa meminta kepada semua pihak agar ikut mendukung program Samisade ini, sehingga diharapkan hasilnya akan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.
“Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Hj.Ade Yasin selaku Bupati Bogor, yang telah menggelontorkan anggaran Samisade ini, sehingga masyarakat Petani nantinya akan dapat menikmati manfaat dari adanya drainase, mudah-mudahan bisa meningkatkan hasil panen para Petani”, ujar Mulyana.
“Saya juga meminta kepada semua pihak,agar ikut memantau jalannya pembangunan, saling mengingatkan apabila ada kesalahan dan salig mensuport, sehingga pekerjaan dapat selesai pada waktu yang telah ditentukan, mari sama-sama kita dukung program Bupati untuk mencapai Kabupaten Bogor maju”, pungkasnya.
Desa Ciampea Udik gelar Pelantikan dan Pembinaan Karang Taruna
BOGOR.radarinformasi.com- Melihat begitu pentingnya fungsi Karang Taruna bagi sebuah desa/kelurahan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keberadaannya juga diakui dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, Bab VII tentang Peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, menyelenggarakan pelantikan dan pembinaan Karang Taruna, Senin (06/12/21).
H.Encep Basarudin selaku Kepala Desa Ciampea Udik berharap agar Organisasi Sosial ini dapat sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desanya, terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
“Allhamdulillah Karang Taruna Desa Ciampea Udik sudah dibentuk, saya harap ke depannya bisa bersinergi dengan desa dan mampu bekerjasama untuk menggali potensi desa sebagai pendongkrak perekonomian desa”, ujar H.Encep Basarudin.
Peran serta Karang Taruna dalam kemajuan suatu desa juga sangat diharapkan, sehingga dengan adanya Karang Taruna bukan sekedar dibentuk akan tetapi harus berjalan sesuai dengan fungsinya.
Musyawarah Desa Pandansari dalam Rangka Rencana Pembangunan Desa dan Peningkatan Gizi Masyarakat
BOGOR.radarinformasi.com- Pemerintah Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, kembali menggelar Musyawarah Desa di penghujung tahun 2021, Musyawarah Desa (Musdes) tersebut dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2022, kegiatan sendiri dilaksanakan pada Sabtu, (04/11/21).
Acara yang digelar di Aula desa tersebut dihadiri oleh Rusli Maksum,S.ip selaku Kepala Desa beserta perangkat, Pendamping Desa serta RT, RW, LPM, BPD dan Ade Hanafi selaku Ketua KPMD. Dalam Musdes tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa untuk tahun anggaran 2022 dan cara pencegahan Stunting serta mobil ambulans yang diharapkan bisa terealisasi di tahun 2022 mendatang.
“Saya harap perencanaan pembangunan di wilayah Desa Pandansari tahun 2022 harus mengikuti aturan, dengan tetap melibatkan LPM, BPD dan juga TPK serta KPMD, agar semua berjalan sesuai harapan dan peraturan, selain itu juga kita harus terus menggerakkan program Stunting, agar tercipta generasi muda yang sehat dalam hal pemenuhan gizi”, ujar Rusli Maksum,S.ip.
Masih menurutnya, “Harapan terbesar saya di tahun 2022, mobil Ambulans dapat terealisasikan, sehingga masyarakat dapat mudah dalam pemenuhan faktor kesehatan, karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan mobil tersebut”.
Sementara itu, Ade Hanafi selaku Ketua KPMD, menuturkan bahwa, “Semoga apa yang sudah dibahas dalam Musdes ini dapat segera terealisasikan, sehingga masyarakat Desa Pandansari dapat menikmati hasil dari pembangunan maupun dari segi kesehatan, sama seperti halnya pak Kades, mudah-mudahan mobil ambulans yang sudah lama ditunggu oleh Warga untuk penunjang kesehatan dapat direalisasikan tahun 2022 nanti”.
Sumber : Ade Hanafi (Ketua KPMD) Redaktur : Dewi Pelangi
Warga Desa Ciburuy merasa di Anak Tirikan oleh Pemdes, RTLH tidak Tepat Sasaran
BOGOR.radarinformasi.com- Dengan adanya pemberitaan di Media Online terkait RTLH Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, yang berjudul “RTLH Desa Ciburuy Tebang Pilih, Ketua Timses Sang Kepala Desa diprioritaskan, Masyarakat yang Membutuhkan Terabaikan”, pihak Pemdes, LPM dan Aris saling lempar tanggungjawab saat dikonfirmasi, Senin (29/11/21).
Bansos RTLH yang dinilai tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, mulai hangat menjadi perguncingan, pasalnya para penerima manfaat diduga adalah orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan pihak Pemdes, padahal sesuai aturan Bansos RTLH menjadi prioritas karena rumah layak adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Rumah sebagai tempat tinggal, tidak hanya sebatas sebagai tempat berteduh semata tetapi juga sebagai media interaksi sosial keluarga, selain itu RTLH harus tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi yang benar-benar membutuhkan.Bahkan saat dikonfirmasi via seluler, LPM mengatakan bahwa dirinya hanya sekedar mengantar Tim Survey dan data Ia peroleh dari Oncuy selaku Kaur Perencanaan Desa Ciburuy.
Oncuy sendiri saat dikonfirmasi terkait data yang Ia ajukan, mengatakan bahwa, “Saya ga sekonyong-konyong menunjuk, sebab ada tim survei, tim survei yang menentukan, Tim survei ditunjuk dari provinsi dan LPM yang mendampingi saat survey”.
Sementara itu Aris selaku Tim Survey menjelaskan bahwa, semua penerima RTLH sudah sesuai dengan aturan.
“Kriteria di Rutilahu bukan di lihat dari bagus tampilan, tapi strukturnya ada gak, itu yang di prioritaskan dan saya gak ngerti dia itu di desa sebagai apa, yg penting rumah tersebut memang gak ada struktur itu yang di ajukan, semua dinilai terutama belum ada pembesian”, sanggah Aris.
Masih menurutnya, “Verifikasi yang kami lakukan atas usulan dari desa dan disitu pun banyak yang gak lolos dan saya minta data baru, jadi bukan kami yang menentukan, hampir setengahnya yang gak lolos verifikasi, dalam hal pemilihan CPM bukan wewenang kami, yang kami pilih atas usulan LPM terus saya veripikasi, itu aja”.
Salahsatu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa, “Ya wajar AF dapat RTLH, walaupun rumahnya bagus dan punya usaha, itu kan dulunya Ketua Tim Kemenangan pak Kades dan sekarang menjabat sebagai Ketua Bumdes, yang saya tau orang-orang yang dekat aja yang dapat bantuan”.
