Warga Desa Ciburayut Pertanyakan Izin Lingkungan Gudang di Wilayahnya

Warga Desa Ciburayut Pertanyakan Izin Lingkungan Gudang di Wilayahnya

BOGOR.radarinformasi.com- Adanya gudang di wilayah Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, menuai pertanyaan dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat sekitar, karena seperti yang dikeluhkan Warga, hingga saat ini Warga belum merasa memberikan ijin lingkungan dengan keberadaan gudang tersebut, Jum’at (26/11/21).

Gudang yang bergerak di bidang rempah-rempah tersebut, menurut Warga sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Akan tetapi hingga saat ini Pemerintah Desa dan pihak terkait seolah tutup mata dengan pelanggaran perijinan tersebut, bahkan gudang masih tetap beroperasional tanpa ada kendala sedikitpun, sedangkan warga sekitar sempat resah dengan adanya kegaduhan yang sering ditimbulkan pada saat malam hari pada saat pembangunannya.

Dulloh selaku Kepala Desa Ciburayut saat dikonfirmasi mengatakan bahwa, “Jangankan ke Warga, ke pihak desa juga belum ada ijin, saya sudah menegur secara lisan, akan tetapi hingga saat ini belum ada respon dari yang punya gudangnya, memang sih kalau teguran secara tertulis belum pernah”.

Sementara itu Radit, selaku Pengelola gudang mengatakan bahwa Ia hanya sekedar mengelola dan melakukan joint partner dengan ibu Inge sebagai pemilik tempat ini, jadi kalau masalah perijinan silahkan konfirmasi langsung ke bu Inge”.

“Untuk ke pihak desa, Kepala Desa pernah koq datang kesini dua kali, jadi sudah mengetahuinya, tapi setau saya untuk perijinan ke RT/RW kan udah di urus sama pak Yanto, ini juga kan belum ada papan perusahaannya karena kita masih tahap pembenahan, nanti juga kalau pas peresmian kita akan undang semua pihak terkait”, ujar Radith.

Salahsatu Warga mengatakan bahwa dirinya selaku pemilik rumah yang berdekatan dengan lokasi gudang belum merasa memberikan ijin sama sekali dan belum pernah merasa tandatangan apapun.

Red

RTLH Desa Ciburuy Tebang Pilih, Ketua Timses Sang Kepala Desa diprioritaskan, Masyarakat yang Membutuhkan Terabaikan

RTLH Desa Ciburuy Tebang Pilih, Ketua Timses Sang Kepala Desa diprioritaskan, Masyarakat yang Membutuhkan Terabaikan

BOGOR.radarinformasi.com– Untuk mengentaskan kemiskinan, Bupati Bogor, Hj.Ade Yassin telah menggelontorkan dana yang fantastis untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), anggaran tersebut mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kamis (25/11/21).

Untuk RTLH yang bersumber dari APBD Kabuapten Bogor sebesar  Rp15 juta rupiah per-unit, sedangkan dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp17,5 juta per rumah dan dari program BSPS juga Rp17,5 juta. Kendati demikian, untuk bantuan dari Pemprov Jawa Barat dan BSPS, bakal diberikan dalam bentuk non-tunai, dengan pemberian berupa barang dan bahan bangunan, yang akan diberikan langsung kepada penerimanya.

Tentu saja tetap harus mempertimbangkan layak atau tidak seseorang menerima RTLH tersebut, pihak pemerintah desa harus benar-benar selektif dalam menentukan penerima manfaat, bukan asal tunjuk ataupun karena faktor kedekatan semata, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan, terkadang menabrak aturan, seperti halnya yang terjadi di Kp.Muara Rt.03/10, Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, dimana penerima RTLH masih tergolong masyarakat yang mampu, selain kondisi rumahnya masih layak, Ia juga memiliki usaha dirumahnya.

“Sampai saat ini saya ga tau jumlah keseluruhan anggarannya, karena pas dikirim barang saya ga ada di rumah, cuma katanya sih pembelanjaan sudah mencapai hampir 10 juta, katanya sih jumlah keseluruhannya 10 juta lima ratus, katanya itu juga”, ujar AF.

Masih menurutnya, “Waktu itu LPM sama orang partai gerindra datang kesini nawarin RTLH, ya saya mau dan di ACC, pengajuaannya sih udah setahun yang lalu, kalau masalah saya layak menerima atau tidak kan yang meng acc orang dari partai dan LPM-nya”.

Sementara itu LPM Desa Ciburuy saat dikonfirmasi via seluler mengatakan bahwa, “Terkait rumah pak AF, saya hanya mensurvei aja dan saya dapat datanya dari pak Oncuy staf desa, beliau yang mendatanya, jadi untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke pak Oncuy”.

Ironis memang, disaat masyarakat miskin masih banyak yang membutuhkan, pihak Pemdes diduga mendahulukan AF karena AF merupakan Ketua Timses Kades yang saat ini menjabat, selain itu AF juga sebagai Ketua Bumdes.

Red

800 KPM E-warong Mekar Mandiri Berjubel Antri Sembako BPNT, sebagian KPM pulang dengan Tangan Kosong

800 KPM E-warong Mekar Mandiri Berjubel Antri Sembako BPNT, sebagian KPM pulang dengan Tangan Kosong

BOGOR.radarinformasi.com – Sejumlah permasalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Non Tunai hingga saat ini masih terus terjadi, tentu saja hal tersebut “PR” Dinas Sosial, banyak pelanggaran terutama dalam hal pelanggaran Pedoman Umum dan kurangnya evaluasi terhadap pemasok terkait komitmen 6T (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi), Jum’at (16/11/21).

Seperti halnya yang terjadi di Kelompok Usaha Bersama Jasa E-warong Mekar Mandiri yang beralamat di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, saat penyaluran terjadi kerumunan dan mengganggu fasilitas umum (Japak) untuk aktivitas masyarakat lainnya, karena dalam E – warung tersebut terdapat 800 KPM sedangkan komoditi terjadi keterlambatan dalam pengiriman, sehingga warga harus berjubel dan mengantri, bahkan ada warga yang sudah mengantri dari pagi hingga sore hari, terpaksa pulang dengan tangan kosong, karena keterbatasan jumlah komoditi.

“Kemarin (Rabu, 17/11) saya antri dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, tetapi saya harus pulang kecewa karena sembakonya habis, suruh balik lagi hari ini, tadi pagi saya kesini tapi belum ada juga dan suruh balik lagi abis dzuhur, tapi ini juga belum datang, padahal kartu saya udah digesek dari kemarin, kalau dulu dibagi dua tempat jadi ga antri dan ga jauh tapi ga tau kenapa sekarang disatuin semua kesini, tuh sekarang jam segini baru datang tapi tetap berasnya belum ada, besok suruh balik lagi ambil beras, jadi boros ongkos”, keluh KPM.

Nouval sendiri selaku Penyalur dari PT.Brader menjelaskan bahwa, “Ini miss komunikasi, karena PO dibuat katanya untuk hari Jum’at ga tau tiba-tiba berubah hari ini, selain itu juga akses jalan yang sulit membuat penyaluran lambat, seharusnya 2 jam bisa selesai ini bisa memakan waktu sampai 5 jam, kita angkut pakai troli ke dalam karena akses jalan yang sempit”.

“Ini pertama saya menyalurkan komoditi ke tempat tersebut, dulu penyalurannya bukan disitu tapi di belakang honda, ternyata baru ketauan bulan kemarin, bahwa di Bantarjati itu ada agen bayangan yang belum terdaftar dan tidak memiliki mesin EDC, agen bayangan ini bisa ada karena adanya rekayasaya dari salah seorang pendamping PKH Kecamatan, sebenarnya kan ada dua penyalur di Bantarjati itu”, jelas Nouval.

Masih menurutnya, “Saya ga tau bagaimana penunjukan E-warongnya, kenapa tempatnya sulit dijangkau, sedangkan masyarakat sekitar juga tidak ada yang mau membantu untuk mengangkut, mungkin kurang koordinasi dari si pemilik E-warong.

Sementara itu, Alek selaku TKSK Bogor Utara saat dikonfirmasi via seluler mengatakan bahwa, “Saya sudah PO dari hari Rabu, tapi ga tau kenapa ada keterlambatan, terkait agen bayangan itu tidak benar, cuma kalau dulu penyalurannya dibagi menjadi dua tempat agar mudah terjangkau”.

“Untuk KPM yang mencapai 800 itu karena kita sudah mengajukan tapi sampai saat ini masih dalam tahap proses, lagian untuk penambahan agen bukan masuk ranah saya”, jelas Alek.

Terkait harga yang diduga lebih mahal dari harga pasaran, pihak E-warong menyangkalnya, perlu diketahui untuk rincian harganya sebagai berikut Beras 10 kg Rp.122.000,00, Telor 15 butir Rp.25.000,00, Ayam 1 ekor (8 ons) Rp.30.000,00, Buah 1 pack Rp.12.000,00 dan Sayur (buncis1/4) Rp. 5.500,00.

Red

Pemdes Megamendung salurkan BLT -DD Tahap II

Pemdes Megamendung salurkan BLT -DD Tahap II

BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, kembali melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa tahap II kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) yang kurang mampu akibat pandemi Covid -19 yang tak kunjung usai, pada Jum’at (12/11/2021).

Penyaluran BLT-DD kali ini, sama seperti Penyaluran BLT-DD Tahap Pertama, setiap KPM berhak menerima Bantuan berupa uang sebesar Rp 300,000/KK, penyaluran bantuan sendiri dilaksanakan dia aula kantor desa dan tetap mengedepankan protokoler kesehatan, pada Jum’at 12/11/21,

Adapun Sasaran utama dalam Kegiatan Penyaluran Program BLT-DD  tersebut, bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dimasa pandemi.

“Bantuan ini tak lain bertujuan untuk mengurangi beban hidup Masyarakat akibat terpapar Pandemi Covid-19, yang hingga saat ini belum juga tuntas Penanganan nya.Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Program yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah, yang ambil dari APBN Des bagi Warga terdampak Covid-19”, papar Duduh Manduh selaku Kepala Desa.

“Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh Covid tersebut banyak sekali, mulai dari penurunan Ekonomi, lapangan Pekerjaan sulit, serta angka penganguran semakin meningkat, maka  Pemerintah Desa memprioritaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa( BLT-DD) bagi warga yang belum pernah tercover oleh  bantuan dari manapun, baik itu bantuan KKS, bantuan PKH dan bantuan-bantuan lainnya, maka mereka berhak kita salurkan Bantuan BLT- DD tersebut”, jelasnya.

Masih menurutnya, “Dengan syarat mengambilan bantuan BLT-DD ini harus membawa KTP dan KK, harus divaksin dan menerapkan Protokol Kesehatan yang saat ini berlaku, mudah-mudahan kegiatan bantuan ini terus berlanjut, selama Pandemi Covid- 19 masih ada, kedepan nya Program Bantuan BLT- DD lebih ditingkatkan lagi pelayanannya agar warga merasa puas dan terbantu”.

Reporter  :  Dede Mamat
Redaktur  :  Dewi Pelangi

Sindang punya Camat Baru, Ini loh Harapannya . . .

Sindang punya Camat Baru, Ini loh Harapannya . . .

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Lepas Sambut antara Camat Sindang Ali Sukma dengan Camat Sindang yang baru Rusyad Nurdin berlangsung di Aula Pendopo Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Rabu (10 November 2021).

Ali Sukma Selaku Camat Sindang yang lama, akan dipindah- tugaskan ke Kecamatan Jatibarang, sedangkan Rusyad Nurdin Camat Sindang yang baru merupakan pindahan dari Kecamatan Cantigi.

Selama hampir 12 tahun berkarir sebagai seorang Camat, banyak suka dan dukanya, seperti halnya bekerja di lingkungan Kecamatan Sindang.

“Saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf apabila selama saya menjabat sebagai Camat Sindang banyak kesalahan dan saya minta doanya untuk tempat kerja yang baru sebagai Camat Jatibarang diberikan kemudahan”, tuturnya.

Camat Sindang yang baru Rusyad Nurdin berharap kepemimpinannya di Kecamatan Sindang ini, bisa memberikan perubahan bagi masyarakat di Kecamatan Sindang, asalkan kita bisa bersinergi dengan seluruh Kepala desa dan Forkopimcam.

“Semoga saya bisa memberikan pelayanan terbaik dan bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh Bupati Indramayu Nina Agustina, tentang penanggulangan covid-19 lewat program Vaksinasi”, ucapnya.

Lebih lanjut Rusyad mengatakan Kecamatan Sindang adalah milik kita bersama, milik masyarakat yang harus kita bangun bersama- sama.

Reporter : Slamet Hidayat
Redaktur : Dewi Pelangi

Selain Genjot Program Vaksinasi Pemdes Kemang Realisasikan Samisade untuk Pengaspalan Jalan

Selain Genjot Program Vaksinasi Pemdes Kemang Realisasikan Samisade untuk Pengaspalan Jalan

BOGOR.radarinformasi.com – Guna meningkatkan kekebalan tubuh atau Hight Humanity, Pemerintah Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Menggenjot pelaksanaan Vaksinasi, baik secara masal maupun Door to door, Rabu (10/11/2021).

Adapun sasaran wajib vaksin di Pemdes Kemang harus mencapai 9.590 orang, sedangkan pencapaian yang sudah di vaksin baru 7.722 orang atau mencapai 80,59% dan angka persentase tersebut sudah melewati angka anjuran Satgas Covid- 19.

Hal tersebut mendorong Satgas Covid- 19 tingkat desa untuk terus melakukan vaksinasi dengan berbagai cara, Rahmat selaku Sekretaris Desa mengatakan, “Kami kerjasama dengan para Tokoh dan Ulama desa untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat antusias untuk di vaksin”.

Lanjutnya, “Meskipun Pemerintah Desa disibukkan dengan percepatan vaksinasi, akan tetapi kami tidak menyurutkan untuk pembangunan infrastruktur, dengan adanya Program Samisade kami-pun bisa membangun infrastruktur Jalan Lingkungan seperti halnya melakukan pengaspalan di wilayah Rt.02 Rw. 07”.

“Perbaikkan Jalan Lingkungan itu suatu kewajiban juga apalagi dimasa pemulihan ekonomi saat ini, tentu saja sangat mendorong untuk peningkatan perekonomian masyarakat, jika jalan yang dilalui pelaku usaha bagus, pasti akan meningkat juga perekonomiannya”, pungkasnya.

Reporter : Iman
Redaktur : Dewi Pelangi

Tampung Aspirasi Warga, Anggota Dewan ini adakan Reses bagi Warga Pilihannya

Tampung Aspirasi Warga, Anggota Dewan ini adakan Reses bagi Warga Pilihannya

INDRAMAYU. radarinformasi.com – Dalam rangka Reses kegiatan Masa Persidangan ke 3 Tahun 2021. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu – Jawa Barat dari fraksi partai Golongan Karya (Golkar) Hj.Cuengsih adakan giat kunjungan kerja dan silaturahmi ke masyarakat Kelurahan Bojongsari blok Bungkul Barat, Jumat (08/10/2021).

Dalam sesi penyampaian aspirasi,
Sutrisno perwakilan warga setempat menyampaikan beberapa hal diantaranya, meminta perbaikan jalan cor beton, penerangan jalan umum dan aliran air PDAM yang kecil.

“Saya selaku warga setempat yang mewakili diantara beberapa usulan warga yang perlu kami sampaikan diantaranya, perbaikan jalan dengan cor beton, Penerangan Jalan Umum (PJU), tekanan aliran PDAM yang selalu kecil, saluran air disaat musim hujan seringkali kebanjiran”, ucap Trisno.

Memasuki masa persidangan 3 sebagai perintah UUD, anggota Dewan dari fraksi partai Golkar Hj.Cuengsih menemui konstituennya di Kelurahan Bojongsari Indramayu di blok Bungkul Barat.

Dalam sambutannya Hj.Cuengsih berterimakasih kepada masyarakat sekitar, “Atas segala dukungannya pada pemilihan kemarin”, ungkapnya.

Adapun pembuatan saluran irigasi lingkungan, “Insyaallah aspirasi warga sekitar akan bisa di realisasi pada anggaran 2023 awal”, pungkasnya.

Dalam acara silaturahmi tersebut, Hj.Cuengsih juga menampung beberapa aspirasi masyarakat diantaranya adalah melanjutkan pembangunan jalan yang sudah direalisasikan pada anggaran murni tahun 2021.

Reporter : Slamet Hidayat
Redaktur : Dewi Pelangi

KPM Desa Puspasari Mengeluh, Akibat dikolektifkan 4 KKS hilang dan 1 Zonk Saldo

KPM Desa Puspasari Mengeluh, Akibat dikolektifkan 4 KKS hilang dan 1 Zonk Saldo

BOGOR.radarinformasi.com- Pemerintah Pusat terus menyalurkan bantuan dimasa pandemi, bahkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dikarenakan adanya keluhan Masyarakat yang selama ini belum tersentuh sama sekali, Kamis (30/09/21).

Namun sangat disayangkan, justru dalam situasi pandemi ini, masih ada saja segelintir Oknum yang memanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya guna memperkaya diri, salahsatunya Agen E-warung yang berada di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, dimana harga sembako diduga lebih mahal dari harga di pasaran, bagaimana tidak harga tempe saja mencapai Rp.8.000,00, tahu Rp.11.000,00, daging ayam Rp.38.000,00.

Agen milik Eka yang menurutnya berbelanja sendiri tersebut memiliki jumlah KPM mencapai 600 lebih KPM, maka dalam penyalurannya KKS pun dilakukan secara kolektif dengan alasan untuk mempermudah dan mencegah adanya kerumunan, hal tersebut diungkapkan oleh Kesra setempat, akan tetapi dengan adanya pengkolektifan KKS justru merugikan KPM, pasalnya ada 4 KKS milik KPM yang hilang dan 1 KKS dinyatakan kosong.

Gerakan pegang KKS sendiri tidak diindahkan oleh pihak agen E-warung ataupun pihak Kesra sendiri.

“Saya tadinya bermaksud mempermudah dalam penyaluran dan untuk menghindari adanya kerumunan, ini bukan intruksi Kades akan tetapi saya sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kades”, ujar Trianto selaku Kesra Desa Puspasari.

Masih menurutnya, “Untuk KKS yang hilang saya akan bertanggungjawab dan akan membuat surat laporan kehilangan, saya akan dampingi KPM yang kartunya hilang, ya ini memang kelalaiaan saya”.

Saat radarinformasi.com mencoba menghubungi Tatang selaku TKSK, Tatang menjelaskan bahwa Ia belum mengetahui adanya KKS yang hilang karena belum ada laporan dari pihak Kesra.

Red

Ketua TAP3MD Kabupaten Bogor : Apapun Alasannya Menjual Aspal itu Suatu Penyimpangan

Ketua TAP3MD Kabupaten Bogor : Apapun Alasannya Menjual Aspal itu Suatu Penyimpangan

BOGOR.radarinformasi.com- Pembangunan infrastruktur Jalan Lingkungan yang berada di wilayah Kp.Cisalopa, Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, mendapat sorotan dari berbagai pihak, pasalnya isu jual beli aspal menuai banyak pertanyaan, baik dari Warga ataupun pihak instansi terkait, Jum’at (01/10/21).

Seperti halnya penjabaran yang dilontarkan oleh Dadan Syarif selaku Ketua Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAP3MD) Kabupaten Bogor, Ia mengatakan bahwa apabila dalam pekerjaan yang membutuhkan Tenaga Ahli, MOU harus TPK yang buat bukan Kades.

“TPK itu kan ditunjuk oleh Kades, apabila ada pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga maka diadakan rapat intern dan MOU yang membuat TPK atas sepengetahuan Kades, terkait ada kelebihan aspal itu perlu dipertanyakan, karena sebelumnya kan ada RKPDes yang isinya meliputi RAB, jenis pekerjaan dan akhirnya muncul nominal”, ujar Dadan.

Masih menurutnya, “Apabila ada aspal yang lebih bukan untuk dijual, ada yang namanya efisiensi atau tambah kurang pekerjaan sesuai dengan rencana awal, misalnya aspal lebih bisa direalisasikan, nanti ada laporan realisasi, akan tetapi kalau direalisasikan ke warung atau depan dapur warga itu salah dan masuk dalam kategori penyimpangan”.

“Nanti kita akan turun langsung untuk cek lokasi dan pekerjaannya, kita juga akan evaluasi, apabila benar ada potensi penyimpangan kita akan tetap tindak lanjuti”, pungkasnya.

Red

Dianggap hanya Pelengkap Administrasi, TPK Desa Ciburuy Kecewa

Dianggap hanya Pelengkap Administrasi, TPK Desa Ciburuy Kecewa

BOGOR.radarinformasi.com- Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, merasa kecewa karena TPK seolah-olah hanya pelengkap administrasi saja, bahkan dalam pengaspalan Jalan Lingkungan di Kp. Cisalopa untuk penunjukan Tenaga Ahli dilakukan oleh pihak Pemdes tanpa melibatkan dirinya, Kamis (30/09/21).

Sementara itu Suherman,SE selaku Kepala Desa Ciburuy mengatakan dibeberapa Media Online bahwa pengerjaan seluruhnya oleh TPK dan begitu juga anggarannya, akan tetapi TPK sendiri mengatakan bahwa dirinya hanya memegang anggaran tidak lebih satu menit.

“Ya benar saya pegang anggaran akan tetapi hanya kurang dari satu menit, untuk Tenaga Ahli juga yang menunjuk pihak Pemdes (Kepala Desa) tanpa minta pertimbangan kepada saya”, ujar TPK saat dikonfirmasi via telpon.

“Dengan adanya berita yang mencuat terkait adanya penjualan aspal, saya sudah berusaha mengajak kepada Tim Ahli agar melakukan pengukuran secara bersama, agar bisa diketahui apakah volume mencukupi dan aspal yang dijual tersebut benar-benar aspal yang sisa, katanya sih yang menjual Akew Ketua Rw.03 Kp.Muara”, paparnya.

Asep A.Sudrajat selaku PLT.Camat Cigombong, saat dikonfirmasi via seluler mengatakan bahwa, “Kami tidak tahu ada hal tersebut, silakan saja dengan Kades,
tanggungjawab ada pada Kepala Desa, artinya harus diselesaikan oleh beliau dan TPKnya, saya sangat mendukung Pers, asal dalam rangka Ihdinas Siraatal Mustaqiim”.

Begitupun dengan salahsatu anggota DPMD, saat dikonfirmasi mengatakan, “Musti dicek dulu volumenya sudah benar atau belum begitu, kalau ada lebih aspal hingga dijual berarti ada perhitungan yang salah kalau menurut saya, coba nanti saya tanyakan ke bidang yang menanganinya, kenapa bisa lebih begitu”.

Red