DPRD Indramayu Tampung Aspirasi, KOMPI Tegas Tolak Revitalisasi Tambak Pantura

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar audiensi terkait rencana program revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura). Pertemuan tersebut diwarnai penolakan tegas dari Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) terhadap proyek yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat lokal, Senin (6/4/2026).

Program revitalisasi tambak ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu. Proyek tersebut direncanakan mencakup lahan seluas kurang lebih 2.875 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan, dengan tujuan meningkatkan produktivitas melalui modernisasi sistem budidaya perikanan.

Namun demikian, rencana tersebut memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat pesisir, khususnya para petambak yang tergabung dalam KOMPI. Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD, mereka menyuarakan penolakan dengan berbagai alasan mendasar.

Salah satu perwakilan KOMPI menyatakan bahwa program tersebut dinilai tidak melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif, melainkan berpotensi menggeser kepemilikan lahan yang telah dikelola secara turun-temurun. Ia menegaskan, jika proyek tetap dijalankan, ribuan petambak dan pekerja dikhawatirkan kehilangan sumber penghidupan.

Selain itu, KOMPI juga menyoroti kurangnya sosialisasi serta minimnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sejak tahap awal perencanaan. Kondisi ini dinilai menciptakan kesan kebijakan sepihak yang memicu keresahan di tengah warga pesisir.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Indramayu menyatakan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi yang berkembang. Lembaga legislatif daerah itu juga berjanji akan melakukan kajian lebih mendalam guna mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Audiensi berlangsung dalam suasana yang cukup dinamis, namun tetap kondusif. 

Hingga akhir pertemuan, belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Diskusi lanjutan pun direncanakan sebagai upaya mencari titik temu yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait.

Reporter : Andika

Dirjen KKP Temui Bupati Indramayu, Bahas Revitalisasi Tambak Pantura dan Serap Aspirasi Warga

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Tb. Haeru Rahayu, melakukan kunjungan ke Pendopo Kabupaten Indramayu. Kedatangannya bersama staf khusus menteri dan jajaran direktur disambut Bupati Indramayu, Lucky Hakim, beserta Forkopimda, Minggu (5/4/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada audiensi dan diskusi guna memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura).

Dalam keterangannya kepada awak media, Lucky Hakim menyebut koordinasi program ini telah berjalan dalam beberapa waktu terakhir, termasuk pembahasan bersama Menteri KKP dan Gubernur Jawa Barat dalam berbagai kesempatan.

Ia menjelaskan, program revitalisasi tambak Pantura tidak hanya menyasar Indramayu, tetapi juga mencakup wilayah Bekasi, Karawang, dan Subang. Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan melalui pengelolaan lintas kementerian.

“Program ini telah melalui berbagai tahapan pembahasan. Pemerintah daerah berperan untuk mendukung sekaligus mengawal agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan dan mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ujar Lucky.

Ia menegaskan, setiap tahapan dijalankan secara terukur dan transparan dengan pengawasan ketat sesuai regulasi. Bahkan, inspektorat kementerian turut dilibatkan guna memastikan program berjalan sesuai koridor hukum.

Terkait isu kompensasi atau uang kerahiman yang menjadi perhatian warga, Lucky menjelaskan bahwa besaran belum dapat ditentukan sebelum proses pendataan dan pemetaan lahan dilakukan secara menyeluruh.

“Penentuan harus diawali pengukuran dan pematokan lahan. Sementara ada kelompok masyarakat yang menolak sebelum ada kepastian, sehingga perlu dicari solusi bersama,” jelasnya.

Lucky juga mengakui adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait proses tersebut. Namun, ia memastikan pemerintah telah melakukan sosialisasi berulang kali dan membuka ruang dialog, termasuk menerima aspirasi warga yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa.

“Kami terbuka. Semua aspirasi masyarakat kami tampung dan fasilitasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat agar ditemukan jalan tengah,” tegasnya.

Sementara itu, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa program revitalisasi tambak merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas budidaya perikanan di Pantura yang selama ini masih didominasi metode tradisional.

Menurutnya, program ini mencakup penataan ekosistem budidaya secara menyeluruh, mulai dari aspek lingkungan, peningkatan produktivitas, hingga nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat.

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya. Pelaksanaan dilakukan bertahap dan diawasi sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, KKP saat ini juga tengah menjalankan proyek tambak udang terintegrasi di Waingapu seluas hampir 2.000 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp7,2 triliun. Untuk kawasan Pantura Jawa, alokasi anggaran bahkan diproyeksikan mencapai tiga hingga empat kali lipat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan sektor perikanan budidaya nasional.

Ke depan, KKP juga dijadwalkan menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu guna membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan program tersebut.

“Jika masih ada hal yang belum dipahami, mari kita duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

PKS Indramayu Tegaskan Komitmen Pelayanan Rakyat di Halal Bihalal Akbar

INDRAMAYU.radarinformasi.com – DPD PKS Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya sebagai pelayan rakyat dalam momentum Halal Bihalal Akbar yang digelar di Aula Kantor DPD PKS, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Ramadan, tetapi juga dimaknai sebagai momentum konsolidasi total bagi seluruh kader dalam memperkuat pengabdian kepada masyarakat di tengah dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Indramayu.

Acara tersebut dihadiri ratusan peserta, mulai dari tokoh masyarakat, struktur partai hingga tingkat desa, serta anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Suasana kebersamaan terlihat kental dan mencerminkan soliditas internal partai.

Ketua DPD PKS Indramayu, Bhisma Panji, dalam pidato politiknya menegaskan nilai-nilai spiritual Ramadan harus diwujudkan dalam kerja nyata.

“Kemenangan spiritual di bulan Ramadan harus bertransformasi menjadi kerja nyata di lapangan. Kader PKS harus mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, para kader diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama serta meningkatkan kepedulian sosial. Disiplin dalam menjalankan amanah disebut menjadi kunci pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Bhisma, Halal Bihalal kali ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pernyataan sikap politik bahwa PKS Indramayu tetap solid dan konsisten mengusung visi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Melalui kegiatan ini, PKS Indramayu juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan warga.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Pemkab Indramayu Ikuti Rakor Pengawasan SPPG, Perkuat Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Laska Hotel Subang, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, bersama Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, serta jajaran pemerintah daerah dari Indramayu dan Subang, unsur Forkopimda, dan berbagai instansi terkait lainnya.

Rakor ini bertujuan mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan SPPG sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah Indramayu dan Subang.

Kegiatan dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha. Dalam arahannya, Dadang menegaskan bahwa program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor.

Ia mengungkapkan masih terdapat satuan tugas percepatan yang belum memahami peran dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, melalui forum ini dilakukan pemaparan mendalam terkait tugas, strategi, serta mekanisme pelaksanaan program di daerah.

“Program ini untuk masyarakat, sehingga perlu dukungan penuh serta komunikasi yang baik agar dapat dipahami dan berjalan optimal,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut juga dibahas berbagai materi strategis, mulai dari regulasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025, strategi implementasi MBG, standar teknis dan higienitas SPPG, hingga mekanisme distribusi makanan bergizi. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk yang mengalami penangguhan operasional di Indramayu dan Subang.

Sementara itu, Syaefudin menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menyebut SPPG memiliki peran penting dalam menjamin kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkelanjutan.

“Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, sistem pelaporan yang akurat, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Pemkab Indramayu, lanjutnya, berkomitmen mengoptimalkan peran SPPG melalui pengawasan ketat, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas layanan agar makanan yang disalurkan layak, bergizi, dan higienis.

Di sisi lain, Agus Masykur Rosyadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sekaligus kebanggaan Kabupaten Subang sebagai tuan rumah. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi merupakan isu strategis dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas.

Meski SPPG di Subang dinilai telah memberikan dampak positif, Agus mengakui masih ada beberapa unit yang belum memenuhi standar, sehingga memerlukan pengawasan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah harus terlibat sejak awal dalam pembentukan dan pengelolaan SPPG, bukan hanya hadir saat muncul persoalan,” ujarnya.

Melalui rakor ini, Pemkab Indramayu berharap lahir langkah-langkah konkret dan solusi implementatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPPG, sekaligus memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat serta mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.

Sumber: Diskominfo Indramayu

Andika

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Perketat Pengawasan Pemerintahan Indramayu 2026

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, dari Fraksi PDIP yang mewakili Daerah Pemilihan Jabar XII (Kabupaten Indramayu), menegaskan komitmennya dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah pada Tahun Anggaran 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Halalbihalal bersama para ketua PAC dan kader PDIP se-Kabupaten Indramayu yang berlangsung di kantor Sekretariat DPD PDIP di Jalan Pahlawan, Minggu (29/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Ono menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran daerah agar dikelola secara transparan dan akuntabel. 

Ia menegaskan bahwa setiap alokasi APBD harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah, baik di sektor infrastruktur maupun pelayanan publik.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPD PDIP Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, bersama jajaran pengurus partai lainnya. 

Selain menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, acara ini dimanfaatkan sebagai forum konsolidasi politik guna memperkuat fungsi pengawasan legislatif di tingkat daerah.

Sirojudin menyatakan dukungannya terhadap arahan yang disampaikan Ono. Ia menegaskan kesiapan seluruh kader PDIP di Indramayu untuk berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Upaya pengawasan ini diharapkan mampu memperkuat mekanisme checks and balances di wilayah Dapil Jabar XII, khususnya Kabupaten Indramayu, di tengah berbagai tantangan seperti pengelolaan anggaran pascapandemi serta persoalan daerah, termasuk sektor pertanian dan banjir musiman.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Pemkab Indramayu Gelar OPADI, Bupati Lucky Hakim Tinjau Langsung Operasi Pangan Murah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui program Operasi Pangan Bersubsidi (OPADI).

Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk menekan gejolak harga di pasaran dengan menyediakan paket bahan pokok bersubsidi bagi masyarakat. Dalam paket tersebut, warga dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga Rp40.000, yang terdiri dari beras 3 kilogram, gula pasir 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, serta tepung terigu 1 kilogram.

Kegiatan OPADI yang digelar pada Jum’at (13/3/2026) dilaksanakan di beberapa lokasi, di antaranya halaman Gedung Landraad Indramayu, Kantor Kecamatan Indramayu, serta Kantor Kecamatan Jatibarang. Pelaksanaan kegiatan ini turut dipantau langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim.

Di sela-sela peninjauan, Lucky Hakim menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat dengan harga yang tetap terjangkau.

Menurutnya, operasi pangan bersubsidi menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.

“Melalui program ini, kami berharap masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu menstabilkan harga di pasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Indramayu akan terus melakukan berbagai upaya strategis guna memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan tetap berjalan lancar.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, Mardono, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi agar program OPADI dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah bahan pokok dengan harga subsidi yang jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasaran.

Salah seorang warga yang mengikuti kegiatan tersebut, Susi (34), mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pangan bersubsidi tersebut. Ia mengatakan program ini mampu meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus memastikan kebutuhan pokok keluarganya tetap terpenuhi.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Pemkab Indramayu Perkuat Stabilitas Harga

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjadi fokus utama pemerintah pusat dan daerah. Untuk memastikan inflasi tetap terkendali, Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan dilaksanakan secara daring pada Selasa (3/3/2026). Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti kegiatan tersebut dari Indramayu Command Center (ICC).

Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tengah dinamika pasar dan tekanan faktor eksternal. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain tren kenaikan harga emas dunia, harga BBM non-subsidi, penetapan 1 Ramadan, curah hujan, serta tarif listrik.

“Saya berharap kabupaten/kota dapat sigap dalam mengendalikan pergerakan harga kebutuhan pokok,” tegas Tomsi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Indramayu, Asep Abdul Mukti, menegaskan komitmen Pemkab Indramayu dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi yang sejalan dengan program nasional.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Indramayu menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya selama Ramadan dan menjelang Idulfitri 2026. Selain itu, pemantauan harga pasar dilakukan secara berkala oleh dinas terkait, serta diperkuat melalui koordinasi lintas sektor bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujar Asep.

Selain pengendalian inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi kebijakan Jaminan Produk Halal, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan implementasi kebijakan pusat dan daerah agar berjalan efektif di lapangan.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

H. Sunarta Resmi Dilantik Jadi Kuwu Telaga Sari

INDRAMAYU.radarinformasi.com – H. Sunarta resmi dilantik sebagai Kepala Desa (Kuwu) Telaga Sari, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim di Pendopo Kabupaten, Kamis (12/2/2026).

Pelantikan ini menandai awal masa jabatan H. Sunarta selama delapan tahun, yakni periode 2026–2034. Ia terpilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2025 yang diikuti 138 desa di Kabupaten Indramayu. Dalam proses demokratis tersebut, ia berhasil meraih dukungan mayoritas warga Telaga Sari.

Pesan Bupati: Utamakan Pelayanan

Dalam sambutannya, Lucky Hakim menegaskan bahwa seorang kuwu harus menjadi pelayan masyarakat, bukan bertindak sebagai penguasa. 

Ia meminta agar kepemimpinan desa difokuskan pada:
1. Peningkatan infrastruktur
2. Pemberdayaan ekonomi desa
3. Penguatan budaya gotong royong
Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju “Indramayu Maju”.

Komitmen Kuwu Terpilih

Usai dilantik, H. Sunarta menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan warga. Ia berkomitmen menjalankan sejumlah program unggulan, seperti:
1. Pengembangan potensi wisata desa
2. Dukungan bagi pelaku UMKM
3. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Harapan Warga

Salah satu warga, Thoha (45), berharap kepemimpinan baru dapat berjalan adil dan transparan, serta segera menangani persoalan jalan rusak dan irigasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Momentum Baru

Pelantikan ini menjadi titik awal bagi Desa Telaga Sari untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat demi kesejahteraan bersama.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Lucky Hakim Tegaskan Komitmen Perkuat Peran Indramayu di Kawasan Rebana

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya memperkuat peran strategis daerah dalam pengembangan Kawasan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bersama Pengembangan Kawasan Rebana oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim di Aula Gemah Ripah (Aula Barat), Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).

Penandatanganan dilakukan bersama enam kepala daerah lainnya serta Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Rebana, sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota di wilayah Rebana. 

Tujuh daerah yang tergabung dalam kawasan ini meliputi Subang, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.

Sebagai salah satu wilayah strategis, Kabupaten Indramayu dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan. 

Selain dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan sektor pertanian produktif, Indramayu juga memiliki kekuatan pada sektor kelautan dan perikanan, energi dan migas, serta pengembangan kawasan industri.

Keunggulan geografis turut menjadi nilai tambah. Kedekatan Indramayu dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati memperkuat konektivitas logistik sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut.

Bupati Lucky Hakim menegaskan, Pemkab Indramayu siap mengambil peran aktif dalam mengoptimalkan seluruh potensi daerah guna mendukung keberhasilan pengembangan Kawasan Rebana.

“Indramayu memiliki kekuatan di sektor pertanian, energi, industri, dan kelautan. 

Potensi ini akan kami optimalkan dalam kerangka pengembangan Kawasan Rebana agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan ditandatanganinya deklarasi tersebut, diharapkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Rebana, serta Badan Pengelola Kawasan Rebana semakin solid dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Indramayu.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Surganya Perikanan Tangkap, Indramayu Kukuhkan Diri sebagai Produsen Utama di Jawa Barat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kabupaten Indramayu kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung perikanan Jawa Barat. Pada 2025, Indramayu ditetapkan sebagai daerah dengan kontribusi produksi perikanan terbesar di tingkat provinsi.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Rinny Cempaka, kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Edi Umaedi, dalam Forum DKP Provinsi Jawa Barat 2026 yang digelar di Kantor DKP Jawa Barat dan secara daring, Rabu (19/2/2026).

Forum tersebut menjadi ruang strategis penyelarasan kebijakan dan program sektor kelautan serta perikanan lintas pemerintahan, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota. 

Mengusung tema penguatan produktivitas, nilai tambah, dan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama dalam meningkatkan daya saing sektor maritim Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Rinny Cempaka mengajak seluruh pemangku kepentingan menggali isu strategis serta merumuskan solusi konkret sebagai dasar perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2027.

Berdasarkan data yang dipaparkan, total produksi perikanan Jawa Barat mencapai 1.555.951,71 ton. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Indramayu menyumbang 528.873,80 ton atau 33,99 persen. 

Rinciannya, produksi perikanan tangkap sebesar 180.620,58 ton dan perikanan budidaya sebesar 348.253,22 ton.

Secara persentase, Indramayu berkontribusi 63,01 persen terhadap total produksi perikanan tangkap dan 26,43 persen pada sektor budidaya di Jawa Barat. Angka tersebut menempatkan Indramayu sebagai pemain kunci dalam rantai pasok perikanan provinsi.

Kepala DPK Indramayu, Edi Umaedi, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pelaku usaha, nelayan, dan seluruh pemangku kepentingan yang dinilai menjadi faktor utama capaian tersebut.

“Terima kasih atas ikhtiar maksimal para pelaku usaha perikanan dan kelautan serta sinergi pembangunan yang terjalin dengan baik bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap, di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin, capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. 

Selain memperkuat ketahanan pangan daerah, sektor perikanan juga berperan strategis dalam penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika