INDRAMAYU.radarinformasi.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indramayu secara resmi menetapkan pasangan Lucky Hakim dan Saepudin sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada serentak 2024. Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di Gedung PGRI Sindang, Indramayu, Pada Kamis (09/01/2025).
Ketua KPUD Indramayu, Masykur, menyampaikan bahwa seluruh proses Pilkada, mulai dari tahapan pemilihan hingga penetapan, telah berjalan sesuai regulasi. “Proses demokrasi ini merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
Rapat pleno ini dihadiri sejumlah pihak, termasuk perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, dan pejabat daerah. Dalam pleno tersebut, KPUD mengumumkan pasangan Lucky Hakim dan Saepudin sebagai peraih suara terbanyak dan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi berdasarkan hasil rekapitulasi.
Pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI memastikan jalannya acara berlangsung lancar. Setelah penetapan, Lucky Hakim menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses Pilkada. “Kami berkomitmen untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dan transparansi,” kata Lucky Hakim.
Dengan penetapan ini, masyarakat Indramayu menaruh harapan besar kepada pasangan terpilih untuk membawa percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di berbagai sektor. Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Indramayu pun resmi mencapai tahapan akhir.
BOGOR.radarinformasi.com – Puluhan warga Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, bersama mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Ciawi pada Selasa, 7 Desember 2025. Aksi yang berlangsung sejak pagi hari ini merupakan bentuk protes atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojong Murni, Muhamad Kusnadi alias Madun. Selain meminta Madun mundur dari jabatannya, massa juga mendesak pihak kecamatan untuk membuka Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2023 guna diperiksa transparansinya.
“Kami meminta pihak kecamatan untuk menyerahkan LPJ tahun 2023. Jangan disembunyikan, harus terbuka! Masyarakat berhak tahu bagaimana uang desa dikelola,” seru Ismail, perwakilan mahasiswa, dalam orasinya di hadapan massa.
Aksi ini mendapat perhatian luas, terutama karena masalah dugaan penyalahgunaan dana desa yang disebut-sebut telah menghambat pembangunan di Desa Bojong Murni. Para peserta aksi mengusung spanduk bertuliskan tuntutan transparansi dan penegakan hukum, serta meneriakkan yel-yel meminta keadilan.
Dugaan Korupsi Menghambat Pembangunan Desa
Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Madun memunculkan ketidakpuasan warga terhadap pengelolaan keuangan desa. Beberapa warga mengaku kecewa karena sejumlah proyek pembangunan desa tidak berjalan sesuai rencana, seperti perbaikan jalan desa yang mangkrak dan fasilitas umum yang tidak kunjung dibangun.
“Sudah dua tahun lebih kami menunggu janji perbaikan jalan, tapi tidak pernah ada realisasi. Uang desa habis entah ke mana,” ungkap salah seorang warga yang turut hadir dalam aksi.
Ismail, sebagai perwakilan mahasiswa, menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari pihak kecamatan terhadap pengelolaan dana desa. Menurutnya, kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap desa mengelola anggaran secara transparan dan sesuai aturan.
“Ada fungsi pengawasan dan pembinaan dari kecamatan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah pengawasan ini benar-benar dijalankan? Jika iya, mengapa kasus ini bisa terjadi?” kata Ismail dalam pidatonya.
Tanggapan Camat dan Imbauan Kapolsek
Camat Ciawi, Rosidin, yang ditemui seusai aksi, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyerahkan LPJ tahun anggaran 2023 untuk diperiksa. Namun, ia juga meminta masyarakat dan mahasiswa untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kita harus menghormati proses hukum. Dugaan korupsi ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cibinong. Saat ini, Kades Bojong Murni sedang diperiksa, dan kita tunggu hasilnya,” ujar Rosidin.
Kapolsek Ciawi, Kompol Agus Hidayat, yang turut hadir mengamankan jalannya aksi, mengimbau para peserta untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis. Ia menegaskan bahwa proses hukum sedang berjalan, sehingga unjuk rasa harus dilakukan secara damai.
“Tolong semua tetap tertib. Proses hukum sedang berjalan, dan kita harus menghormatinya. Jika ada tuntutan, sampaikan secara baik-baik dan tidak melanggar hukum,” kata Kompol Agus.
Aksi Berakhir Damai dengan Pernyataan Sikap
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai hingga sore hari, diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap oleh perwakilan warga dan mahasiswa. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum terkait dugaan korupsi yang merugikan masyarakat Desa Bojong Murni.
“Kami akan tetap mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika tidak ada keadilan, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” pungkas Ismail sebelum membubarkan massa aksi.
Aksi ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bencana banjir dan gelombang air laut yang terjadi di wilayah Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur pada Desember 2022 hingga Januari 2023 lalu telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan perekonomian masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Senin (6/1)
Merespon hal tersebut, Pemkab Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina bergerak cepat mencari solusi, salah satunya melalui relokasi permukiman dengan melakukan pembangunan rumah bersubsidi bagi para korban yang diproyeksikan sebagai Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat.
Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Indramayu yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat (Kemensos RI) dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.
Untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan tersebut, Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina bertemu dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Senin (6/1/2025) di Kementerian Sosial RI.
Bupati Indramayu, Hj Nina Agustina menyampaikan, sejak dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah bersubsidi pada 19 September 2024 lalu, proses pembangunan terus dilakukan sehingga pengerjaan diharapkan dapat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan timeline pelaksanaan, bulan Januari 2025 ini jalannya pembangunan ditargetkan telah mencapai 604 termasuk fasilitas pendukung pembangunan seperti utilitas listrik dan air bersih. Beberapa langkah yang dilakukan Pemkab Indramayu dalam pengadaan listrik diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan PT. Haleyora Powerindo (anak perusahaan PLN) terkait permohonan bantuan pemasangan listrik di Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat Eretan Kulon.
Kemudian, Pihak PT. HP Bandung pun sudah berkoordinasi dengan PLN UP 3 Indramayu untuk pemasangan jaringan untuk instalasi dikerjakan oleh PT. HP tersebut.
Bahkan, untuk mempercepat pelaksanaan pemasangan Listrik tersebut, manajer keuangan PT. HP mengadakan rapat khusus hari Senin bersama manajer operasional PT. HP.
Sementara itu, dalam pengadaan air bersih Pemkab Indramayu melakukan beberapa langkah diantaranya adalah menyediakan CSR dari Perumdam Indramayu untuk instalasi air bersih serta terus berkoordinasi dengan BNPB, terkait permohonan bantuan sumur air bersih.
“Semoga proses pembangunan dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga tempat tinggal layak bagi masyarakat yang terdampak banjir dapat segera digunakan,” ujarnya.
Diketahui, Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat tersebut dibangun pada lahan seluas Kurang Lebih 1,6 Hektare di mana pengadaan tanah disediakan Pemkab Indramayu dengan alokasi anggaran mencapai 4,6 Miliar.
Selain pembangunan 93 unit rumah relokasi, pada kampung nelayan tersebut juga dibangun beberapa fasilitas umum lainnya serta area kegiatan ekonomi seperti area berjualan UMKM dan area pengolahan hasil laut sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.
Diharapkan, penyediaan berbagai fasilitas pendukung tersebut dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memulihkan perekonomian masyarakat pascabencana yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk pemulihan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
Sementara itu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Bupati Indramayu bersama tim yang telah bergerak cepat dalam melaksanakan pembangunan dan melakukan sharing anggaran untuk pembangunannya.
Bersama dengan Bupati Indramayu turut mendampingi Kepala Bappeda-Litbang, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Sosial, dan Inspektur.
JAKARTA.radarinformasi.com – Jejak Hedonisme yang dipamerkan Dirut PLN Darmawan Prasodjo , semakin terang benderang. Ironisnya, hal itu dipertontonkannya di saat Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah meminta jajaran pejabat negara berhemat dan mengurangi aktivitas keluar negeri.
Namun pria yang akrab disapa Darmo ini justru seolah membangkang dan mengabaikan ultimatum Prabowo tersebut. Indikasi itu semakin jelas, setelah dalam beberapa hari terakhir sejumlah media online menyoroti Darmawan Prasodjo yang dikabarkan plesiran ke Melbourne, Australia.
Parahnya lagi, dia berangkat keluar negeri di saat Siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dan isu ini semakin liar setelah Darmo diduga kuat berangkat dengan modus perjalanan dinas fiktif, sehingga semua pembiayaan keberangkatannya bersama keluarga ditanggung PLN.
Ternyata bukan sekadar isapan jempol. Jejak itu nyata setelah Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) melakukan investigasi terkait kabar keberadaan Darmo di Negeri Kanguru tersebut.
“Kami sudah pegang bukti manifest keberangkatan yang bersangkutan keluar negeri,” ungkap Ketua Umum PP IWO Teuku Yudhistira di Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Berdasarkan data yang kami himpun, Darmo berangkat dengan 5 orang lainnya, diantaranya sang istri Diny Sandra Dewi beserta 4 orang yang diduga merupakan anaknya yang masih berusia 10, 12, 14 dan 16 tahun.
“Dia berangkat pada Selasa dinihari, 17 Desember 2024 pukul 00.34 WIB atau persis sehari setelah menyelesaikan kegiatan apel Siaga Nataru di Kantor PLN Pusat dan Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Dia berangkat dengan pesawat Garuda GA 0716 dari Bandara Soetta, Cengkareng menuju Melbourne, Australia,” tegasnya.
Menurut Yudhis, manifest itu nantinya akan menjadi salah satu dokumen yang akan dilaporkan pihaknya kepada pihak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan penyidik untuk pelaporan itu. Tentunya ada dokumen lainnya yang akan kami laporkan terkait dugaan Mega Korupsi di PLN di era kepemimpinan Darmo selama 3 tahun terakhir. Selain itu, kami juga akan melaporkan masalah ini ke Seskab,” ucap Yudhis.
Terkait hal ini juga, Yudhis mengaku sangat menyesalkan sikap seorang pejabat negara yang seolah tidak bertanggungjawab dan tidak menjadi contoh yang baik kepada anak buahnya.
“Memang agak lain ini. Dia sebagai Dirut PLN sudah menetapkan Siaga Nataru mulai tanggal 18 Desember hingga 8 Januari 2024. Lalu Darmo telah menegaskan kepada anak buahnya dalam masa siaga seluruh petugas berjaga 24 jam tanpa henti dan tidak diperkenankan pulang kampung atau berpergian. Tapi, Darmo sendiri yang memimpin apel pada hari senin lalu di PLN Pusat yang diikuti seluruh unit PLN se-Indonesia, malah dia sendiri yang melanggar, dengan santainya dia plesiran dan diduga kuat dengan modus dinas fiktif pula. Kacau kan,” sesalnya.
Karena itu, lanjut Yudhis, pihaknya menyampaikan kepada Presiden Prabowo, bawah Darmo ini bukan contoh pemimpin yang baik. Apalagi yang bersangkutan jelas tidak patuh dengan Presiden terkait penghematan dan tidak komitmen atas apa yang menjadi kebijakannya.
“Buktinya Siaga Nataru ini. Dia yang memerintahkan ke anggotanya, tapi dia tidak menjalankannya. Di dalam laporan ke Seskab, kami juga turut meminta kepada Presiden agar mencopot Darmo, audit total seluruh keuangan di PLN termasuk transaksi kartu kredit milik Darmo yang diperolehnya selama menjabat Dirut PLN yang konon katanya unlimited. Kami juga sangat mendukung pemberantasan korupsi di PLN dan pihak Kortas Tipikor Polri nantinya bisa menangkap seluruh pelaku koruptor di PLN tanpa pandang bulu,” pungkas Yudhis.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Polres Indramayu mengerahkan 332 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok Gas Bumi Federasi Serikat Buruh (FSB) Migas KASBI di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Rabu (11/12/2024).
Pengamanan ini juga didukung oleh unsur bantuan dari Kodim 0616/Indramayu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indramayu.
Aksi unjuk rasa tersebut membawa sejumlah tuntutan, di antaranya :
1. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indramayu tahun 2025 sebesar 20%-30%.
2. Penetapan upah sektor migas di Indramayu dengan kenaikan 25%.
3. Penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan pencabutan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata, menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis untuk memastikan aksi berjalan aman dan tertib.
Pengamanan dilakukan untuk menjaga ketertiban selama unjuk rasa berlangsung serta memastikan hak masyarakat lainnya tetap terpenuhi.
“Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan koordinasi dengan pihak pengunjuk rasa,” jelas Iptu Junata.
Ia menambahkan bahwa sinergitas antara Polri, TNI, dan Satpol PP sangat membantu dalam menciptakan suasana kondusif selama kegiatan berlangsung.
“Kegiatan pengamanan unjuk rasa selesai dengan aman dan kondusif. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya aksi,” tutup Iptu Junata.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dalam sarasehan bertema “Meneropong Indramayu dalam Perspektif Perempuan: Suarane Reang” yang digelar di aula Universitas Wiralodra, Jl. Ir. H. Juanda KM 3, Kelurahan Karanganyar, Bupati Indramayu terpilih Lucky Hakim menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan publik dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Acara ini sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun Yayasan Selendang Puan dan penyerahan sertifikat pendidikan politik, Senin (9/12).
Dalam sambutannya, Lucky Hakim mengungkapkan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan program-program yang telah dirancang dapat berjalan optimal. Ia juga menyoroti peran perempuan dalam pembangunan daerah melalui perspektif yang lebih inklusif.
“Harapan saya, komunikasi ini tidak hanya terjalin saat acara seperti ini, tetapi terus berlanjut. Masyarakat berhak mengawal dan mengingatkan jika ada yang kurang tepat dalam pelaksanaan program pemerintah,” ujar Lucky.
Evaluasi Layanan Publik
Lucky menekankan bahwa sejumlah program strategis perlu dievaluasi, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Ia mengakui adanya keluhan masyarakat terkait layanan BPJS yang dinilai kurang memadai.
“Kita akan evaluasi, apakah pelayanan di puskesmas dan rumah sakit sudah sesuai standar. Kalau belum, perlu langkah tegas, termasuk audit terhadap direktur rumah sakit. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal profesionalisme,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, Lucky menyoroti pentingnya kesejahteraan guru serta penghapusan pungutan liar yang merugikan tenaga pendidik. Ia menambahkan bahwa pemerintahannya akan memastikan tidak ada potongan honor bagi guru honorer dan akan menindak tegas pelanggaran yang ditemukan.
Perizinan dan Transparansi
Terkait masalah perizinan, Lucky menggarisbawahi perlunya reformasi birokrasi untuk menghindari praktik korupsi. “Kita tidak ingin ada lagi cerita ‘wani piro’. Semua harus transparan dan akuntabel. Kalau ada kendala seperti sistem mati atau teknis lainnya, segera kita atasi,” katanya.
Lucky juga menyinggung pengelolaan PDAM yang menjadi salah satu sorotan masyarakat. Ia memastikan akan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan pelayanan air bersih dapat dinikmati seluruh warga.
Fokus Pada Profesionalisme
Sebagai langkah awal, Lucky akan memprioritaskan pengisian jabatan strategis dengan figur profesional, bukan pelaksana tugas (PLT). “PLT itu kewenangannya terbatas, sehingga program besar sulit dijalankan. Kita butuh orang yang kompeten dan mampu bekerja secara penuh,” paparnya.
Sarasehan yang dihadiri oleh akademisi, siswa, dan tokoh masyarakat ini juga menjadi ajang diskusi mengenai peran perempuan dalam pembangunan daerah. Lucky berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintahannya dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak nyata.
“Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal program ini. Tidak cukup hanya didoakan, tapi juga diawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Lucky.
TANJAB BARAT.radarinformasi.com- Calon Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), H.Hairan, didampingi sang istri, Uni Yati Hairan, menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tanjab Barat 2024. Pasangan ini mencuri perhatian saat tiba di TPS 03 Dusun Mudo, Kecamatan Kecamatan Muara Papalik Rabu pagi (27/11/2024).
Hairan yang tampil santai mengenakan kemeja putih dipadu dengan kas berwarna abu-abu disambut antusias oleh warga sekitar. Sementara itu, Uni Yati tampil anggun dengan busana bernuansa hitam, menambah kehangatan suasana pemungutan suara. Kehadiran mereka di TPS menunjukkan komitmen keduanya dalam mendukung proses demokrasi di daerahnya.
“Ini adalah momentum penting untuk menentukan masa depan Tanjung Jabung Barat. Saya berharap masyarakat memberikan suaranya dengan bijak,” ujar Hairan usai mencoblos.
Uni Yati, yang juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Tanjab Barat, menambahkan bahwa partisipasi warga dalam pilkada kali ini sangat menentukan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut. “Mari bersama-sama kita jadikan Pilkada ini sebagai momen untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik,” katanya.
Pantauan di lapangan menunjukkan antusiasme warga Dusun Mudo yang datang sejak pagi untuk mencoblos. Pemilu berlangsung kondusif.
Pasangan Hairan dan Uni Yati menjadi simbol harapan bagi banyak warga Tanjab Barat yang mendambakan pemimpin baru yang mampu membawa perubahan signifikan.
BOGOR.radarinformasi.com – Proyek pembangunan tembok penahanan tanah di Desa Citapen, khususnya di Kampung Pondok Menteng RW.02, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan panjang 30 meter dan tinggi 11 meter, tembok ini bertujuan untuk melindungi wilayah dari ancaman tanah longsor yang sering terjadi, terutama saat musim hujan. Proyek ini didanai melalui bantuan keuangan infrastruktur tahun 2024 dengan total anggaran sebesar 1 milyar rupiah, Senin 28 Oktober 2024.
Hingga saat ini, proyek ini telah dikerjakan selama 21 hari dan mencapai 40% progres, dengan target penyelesaian dalam waktu 60 hari. Keberhasilan ini mencerminkan semangat gotong royong dan komitmen warga Desa Citapen dalam menyelesaikan pembangunan yang sangat diperlukan. Kepala Dusun 2 yang juga merupakan anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menyatakan, “Kami sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat dan pemerintah. Proyek ini bukan hanya untuk melindungi lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan warga.”
Pembangunan tembok penahanan tanah ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keamanan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, diharapkan nilai tanah di kawasan ini meningkat dan menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Masyarakat Desa Citapen sangat antusias menyambut proyek ini, menyadari pentingnya tembok penahanan tanah dalam menjaga keselamatan mereka. Dengan harapan bahwa pengerjaan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, warga percaya bahwa proyek ini akan menjadi langkah awal menuju pengembangan desa yang lebih baik dan aman di masa depan.
TAPANULI UTARA.radarinformasi.com – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional VI Sumatera Utara, berkirim surat kepada Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Utara (Taput) Dimposma Sihombing yang isinya memerintahkan untuk mencabut keputusan membebaskan sementara Sekda Taput Indra Simaremare dan mengembalikannya ke jabatan semula.
Dalam Surat Nomor 539/KR.VI/BKN/X/2024 tertanggal 9 Oktober 2024 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Regional VI BKN Sumatera Utara, Janry Simanungkalit disebutkan bahwa Keputusan Bupati Taput nomor 686 Tahun 2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang memutuskan membebaskan sementara Indra Simaremare dari jabatannya sebagai Sekda Taput tidak sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021.
“Dengan demikian agar Pj Bupati Tapanuli Utara Dimposma Sihombing mencabut keputusan Bupati Nomor 686 Tahun 2024 tanggal 04 Oktober 2024 dan mengembalikan ke dalam jabatan semula Indra Simaremare,” demikian isi surat BKN pada poin 5, sebagaimana dilihat pada salinan surat yang diperoleh oleh awak media, Jumat (11/10/2024).
“Agar segera menindaklanjuti Rekomendasi Audit Manajemen ASN Kantor Regional VI BKN dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada kami paling lambat 14 hari sejak surat diterima,” isi surat BKN pada poin 6.
Surat BKN kepada Pj Bupati Taput Dimposma Sihombing berkenaan dengan surat Indra Simaremare tanggal 04 Oktober 2024 hal bantahan/keberatan dan perlindungan hukum atas dikeluarkannya Keputusan Bupati Taput nomor 686 tahun 2024.
BKN menyampaikan bahwa, untuk menjalankan implementasi penegakan disiplin PNS yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN haruslah berpedoman kepada PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN nomor 6 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2024.
Untuk menjamin implementasi penegakan disiplin PNS yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN, harus dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2024. Hal ini merupakan penerapan kaidah umum pembinaan disiplin yang perlu dilakukan sebelum penerapan pendekatan penegakan disiplin.
Sedangkan berdasarkan informasi yang disampaikan pada surat Indra Simaremare, bahwa yang bersangkutan sama sekali belum pernah diperiksa oleh Pj Bupati maupun oleh tim pemeriksa sehingga tidak dapat dibebaskan dari jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 40.
TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Tapanuli Utara, Satika Simamora -Sarlandy Hutabarat bertekad akan melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilakukan pada masa pemerintahan mantan Bupati Nikson Nababan.
Jika kelak masyarakat memberikan kepercayaan dan bersatu memenangkan Pilkada Taput 27 November mendatang, pasangan Satika -Sarlandy akan melaksanakan 3 visi utama dalam menjalankan pemerintahan, yaitu Berdaya Saing, Berkarakter, Berkeadilan dan Makmur.
Hal itu disampaikan Satika Simamora dihadapan ribuan warga pada acara pelantikan Tim Pemenangan dan Relawan Satika -Sarlandy se-Kecamatan Pagaran, Jumat (13/09/2024) di Gedung Aula HKBP Sipultak.
1.Berdaya Saing
Menurut Satika Simamora, di masa depan, persaingan akan semakin ketat. Masa depan suatu bangsa atau negara ditentukan oleh sejauh mana generasi muda suatu daerah memiliki daya saing. Suatu generasi bisa dikatakan berdaya saing diawali dengan memiliki kesehatan yang prima, karena pada tubuh yang sehat akan muncul pribadi-pribadi yang unggul dan cerdas.
“Lalu bagaimana caranya memunculkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing?, itu semua diawali dengan melahirkan anak-anak yang sehat,” katanya.
Generasi yang sehat, lanjut Satika Simamora, tidak akan lahir dari seorang ibu yang tidak sehat. Kalau ibu yang melahirkan tidak/kurang sehat, tentu anak yang dilahirkan bisa dipastikan kurang sehat juga.
“Maka dari itu, kesehatan kaum ibu harus memperoleh perhatian khusus. Kaum ibu merupakan tokoh sentral dalam melahirkan anak-anak yang sehat yang pada akhirnya melahirkan generasi unggul berdaya saing. Saya, bersama pak Sarlandi sudah punya konsep untuk mencapai hal itu,” ujar Satika.
2.Berkarakter
Bicara program pembangunan, Satika Simamora berpendapat seorang Kepala Daerah mestinya tidak melulu fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan karakter masyarakat seharusnya tidak boleh luput dari perhatian seorang pemimpin.
Indikator kemajuan suatu daerah, tidak semata-mata hanya dinilai dari seberapa majunya pembangunan gedung, jalan dan jembatan, dan pembangunan fisik lainnya. “Itu memang penting, tetapi tak kalah penting juga adalah pembangunan karakter,” kata Satika.
Dijelaskan Satika Simamora, warisan budaya leluhur “Dalihan Natolu” sudah sejak lama diterapkan masyarakat dan menjadi acuan dalam hubungan bermasyarakat. Namun nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu, belakangan mengalami degradasi.
Gempuran perkembangan teknologi informasi tidak bisa dihindari. Sayangnya, ada sebagian kecil masyarakat yang menyalahgunakan kemajuan teknologi bukan untuk melestarikan budaya leluhur dan kearifan lokal. Kemajuan teknologi informasi justru disalahgunakan sekelompok orang untuk menghujat orang lain, tidak lagi menghiraukan budaya sopan santun. “Kita semua yang hadir di sini, hindari itu. Warisan budaya dan kearifan lokal harus kita pertahankan,” ucapnya.
3.Berkeadilan dan Makmur
Menjadi seorang Kepala Daerah, kata Satika Simamora, dituntut untuk berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Namun adalah hal yang mustahil untuk bisa menuruti semua keinginan masyarakat satu persatu. Berkeadilan bisa tercapai jika masyarakat mau saling mengerti dan tidak memaksakan kehendak.
“Yang namanya adil, tidak harus memperoleh perhatian yang sama. Kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan perhatian, Itu dulu yang kita utamakan,” kata Satika.
