BOGOR.radarinformasi.com – Warga RT 04 RW 06 Kampung Cikalang, Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengeluhkan kondisi listrik yang tidak kunjung membaik meski permohonan perbaikan telah diajukan sejak lebih dari satu tahun lalu. Hingga kini, warga masih harus menghadapi tegangan listrik rendah atau spaneng yang kerap terjadi, terutama pada malam hari.
Ketua RT 04, Iwan, mengatakan persoalan tersebut diduga disebabkan oleh sistem penyaluran listrik yang belum memadai. Menurutnya, sekitar 25 rumah warga saat ini masih menerima aliran listrik yang disalurkan secara paralel dari satu rumah yang berfungsi sebagai induk.
“Sudah setahun lebih kami mengajukan perbaikan jaringan listrik. Sampai sekarang belum ada penyelesaian. Aliran listrik masih dibagi dari satu rumah induk ke sekitar 25 rumah lainnya. Dampaknya listrik sering spaneng dan bahkan padam karena voltasenya terlalu rendah,” ujar Iwan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, paling sering terjadi setelah waktu Maghrib hingga menjelang pagi hari. Akibatnya, berbagai aktivitas rumah tangga warga menjadi terganggu.
“Pernah ada warga yang memasak nasi dari waktu Isya sampai Subuh, tetapi nasinya tidak matang-matang karena listrik terlalu lemah. Kejadiannya saat bulan Ramadhan. Itu sangat menyulitkan warga,” katanya.
Ironisnya, sekitar Maret tahun lalu pihak PLN diketahui telah memasang sejumlah tiang listrik baru di kawasan tersebut. Saat itu warga berharap pemasangan tiang menjadi awal dari perbaikan jaringan yang selama ini dinantikan. Namun hingga kini, menurut warga, belum ada tindak lanjut yang mampu mengatasi persoalan listrik yang mereka alami.
“Tiang listrik memang sudah dipasang, tetapi setelah itu tidak ada kelanjutan. Sampai sekarang listrik masih sering terganggu dan tidak stabil,” ungkap Iwan.
Ia juga mengaku telah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak PLN, termasuk kepala jaringan yang menangani wilayah tersebut. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum mendapatkan respons yang diharapkan.
“Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan kepala jaringan. Pesan WhatsApp hanya dibaca, sementara telepon tidak pernah diangkat. Kami tentu kecewa karena keluhan warga belum juga mendapat solusi,” tegasnya.
Kekecewaan warga semakin bertambah ketika mendatangi kantor PLN. Di area resepsionis, terpampang piagam penghargaan pelayanan terbaik tingkat Jawa Barat. Namun menurut Iwan, kondisi yang dialami warga di lapangan belum mencerminkan kualitas pelayanan sebagaimana yang tercantum dalam penghargaan tersebut.
“Ketika saya datang ke kantor PLN, saya melihat ada piagam pelayanan terbaik se-Jawa Barat. Namun kenyataan yang kami rasakan berbeda. Keluhan sudah disampaikan sejak lama, tetapi belum ada penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
Warga berharap PLN Cibogo Megamendung segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis dan mempercepat pembangunan jaringan listrik yang memadai. Mereka meminta agar pemasangan tiang yang telah dilakukan tidak berhenti sebagai proyek tanpa kelanjutan, melainkan benar-benar diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pasokan listrik bagi masyarakat.
Hingga berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi dari pihak PLN terkait keluhan warga Kampung Cikalang tersebut.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Menjelang beroperasinya kawasan industri baru di Kecamatan Sukra, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) UP Indramayu bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dan mengambil peluang kerja yang tersedia.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Pelatihan Welder (Tukang Las) yang ditujukan bagi para pemuda di wilayah sekitar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Indramayu sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dalam menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang.
Pelatihan yang dimulai pada 2 Juni 2026 itu berlangsung selama 24 hari dan memberikan pembelajaran secara komprehensif, mulai dari teori, praktik pengelasan sesuai standar industri, hingga pemahaman mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Selain itu, para peserta juga dipersiapkan untuk mengikuti uji kompetensi guna memperoleh sertifikat resmi yang dapat menjadi nilai tambah saat memasuki dunia kerja.
Senior Manager PLN Nusantara Power UP Indramayu, Arfan, mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas dan daya saing generasi muda, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional PLTU Indramayu.
Menurutnya, kehadiran kawasan industri di Sukra harus menjadi momentum bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan sehingga mampu menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami ingin para pemuda di Kecamatan Sukra memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ketika kawasan industri mulai beroperasi, mereka sudah siap bersaing karena memiliki keterampilan dan sertifikasi yang dibutuhkan,” ujarnya saat membuka kegiatan pelatihan di PLTU Indramayu. Senin (8/6/2026)
Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Nonon Citra Wulandari, menjelaskan bahwa materi pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan pasar kerja saat ini, khususnya pada kompetensi pengelasan SMAW 3G dengan total 40 jam pelajaran.
Ia optimistis sertifikat kompetensi yang diperoleh peserta nantinya dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor industri yang tengah berkembang di Kabupaten Indramayu.
Menurut Nonon, kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN Nusantara Power menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan tenaga kerja profesional, terutama di tengah keterbatasan anggaran pelatihan yang dimiliki pemerintah daerah.
Program tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya mewujudkan visi pembangunan Indramayu REANG melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan juga disampaikan Camat Sukra, Sigit Widiyanto. Ia menilai program tersebut menjadi peluang besar bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperluas akses terhadap lapangan kerja yang akan tersedia di kawasan industri.
“Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat. Kami berharap para peserta yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat dapat terserap di dunia industri serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Sigit.
Melalui sinergi antara PLN Nusantara Power dan Pemerintah Kabupaten Indramayu, pengembangan SDM lokal diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam menyambut era industrialisasi di Kecamatan Sukra. Dengan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi, masyarakat setempat diharapkan dapat menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di masa mendatang.
BOGOR.radarinformasi.com – Tim gabungan terdiri dari PLN UP3 Bogor bersama Korem 061/SK, Kodim 0621/Bogor, Denpom III/1-3 Cibinong, Polres Bogor dan Koramil 0621-2/Sukaraja, menggelar operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) skala besar di kawasan Pasar Ciluar, Desa Cijujung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (21/5/2026).
Puluhan bangunan kosong di komplek Ruko 2 Raja yang disulap menjadi tempat hiburan malam (THM) alias KTV liar menjadi objek utama sasaran razia, setelah diduga menggunakan arus listrik secara ilegal.
Pantauan di lokasi, pada pukul 19.30 WIB, sekitar 150 personel PLN, TNI dan Polri dikerahkan melakukan penertiban di lokasi yang terindikasi bertahun-tahun mulus melakukan pencurian arus listrik karena di back-up oknum tertentu dan preman setempat.
Di lokasi yang menjadi target, petugas gabungan langsung melakukan pengecekan di 38 titik bangunan yang ada di komplek Ruko 2 Raja secara terukur dan sesuai prosedur.
Menurut informasi, kegiatan penertiban ini dilakukan untuk memastikan ada tidaknya pencurian aliran Listrik yang di lakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Manager PLN ULP Bogor Timur Setiadi mengungkapkan, kegiatan P2TL dilaksanakan secara persuasif.
“Fokus kami adalah menjaga keselamatan warga dan mencegah potensi gangguan akibat instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Pendekatan yang kami lakukan adalah pembinaan, bukan untuk mencari kesalahan,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Dijelaskannya pula, pasar tradisional dan kawasan niaga merupakan area publik dengan aktivitas ekonomi tinggi sehingga memiliki risiko kelistrikan yang perlu dikelola dengan baik.
“Kegiatan P2TL di Ruko ruko dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi PLN terhadap kualitas layanan serta tingkat susut energi di wilayah tersebut,” sebut Setiadi.
Dari hasil razia yang berlangsung sekitar 2 jam, aeluruh proses berjalan kondusif berkat koordinasi yang baik antara Tim P2TL PLN, personel pengamanan dari TNI/Polri, serta dukungan dari berbagai pihak. Pendekatan persuasif yang diterapkan memastikan tidak ada hambatan berarti selama kegiatan berlangsung.
“PLN mengapresiasi sinergi yang solid dengan TNI/Polri dan seluruh pihak terkait. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan listrik yang andal,” tutupnya.
Sementara, Kasi Intel Kasrem 061/Suryakancana, Kolonel Inf Syafrinaldi yang ikut dalam operasi tersebut menyebutkan, kegiatan P2TL di area ruko ruko 2 raja diinisiasi berdasarkan adanya indikasi tindak pelanggaran pemakaian tenaga listrik (seperti pencantolan liar, penggunaan instansi ilegal, atau manipulasi kWh meter) serta tingginya angka susut (losses) energi di wilayah tersebut.
“Kolaborasi dengan PLN ini juga merupakan upaya mendukung efisiensi energi sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tegasnya.
Dalam kegiatan malam tadi, sambung Syafrianaldi, pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif namun tegas, sehingga proses pemutusan atau penyitaan barang bukti pelanggaran berjalan kondusif tanpa adanya aksi anarkis.
“Sinergi yang kuat antara Tim P2TL PLN, personel pengamanan (PAM) dari TNI/Polri dan koordinasi yang baik dengan pengelola Pasar Ciluer menjadi kunci utama lancarnya operasional di lapangan,” pungkasnya.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2025, PT PLN Nusantara Power UP Indramayu menggelar aksi nyata peduli lingkungan dengan menanam 1.400 pohon serta membersihkan kawasan pesisir dan sekitar pembangkit listrik, Jumat (13/6/2025).
Kegiatan bertajuk Coastal & Power Plant Clean Up ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian alam dan menekan penggunaan sampah plastik yang kian mengkhawatirkan.
Senior Manager PLN Nusantara Power UP Indramayu, Fu’ad Arifin, menjelaskan bahwa aksi kolaboratif ini melibatkan seluruh karyawan dan masyarakat sekitar. Ribuan pohon yang ditanam terdiri dari tanaman buah, pohon peneduh, dan tanaman hias, disebar di lingkungan PLTU Indramayu dan sekitarnya.
Tak hanya itu, di wilayah desa penyangga juga ditanam 9.500 bibit mangrove dan 250 pohon cemara laut guna memperkuat ekosistem pesisir yang rentan terhadap abrasi.
“Aksi bersih-bersih pantai ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ini bagian dari tekad kami dalam mengurangi sampah plastik yang sulit terurai dan menjadi ancaman serius bagi lingkungan,” ungkap Fu’ad.
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menguatkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak termasuk LSM dalam mengolah sampah menjadi barang bernilai guna.
Fu’ad juga mengajak seluruh insan PLN untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga bumi dari polusi plastik dan kerusakan lingkungan. Menurutnya, partisipasi aktif seluruh power people sangat penting dalam menciptakan masa depan yang lebih bersih dan hijau.
Lewat aksi ini, PLN Nusantara Power UP Indramayu ingin menunjukkan kepemimpinan dalam membangun budaya peduli lingkungan sekaligus kontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait kelestarian alam dan ketahanan ekosistem.
INDRAMAYU. radarinformasi.com – PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (PLN NP UP) Indramayu menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak banjir di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Kamis (6/2/2025) menggenangi wilayah Blok Kalen Tengah dengan ketinggian air mencapai satu meter. Jumat 7/2)
Sebagai bentuk respons cepat, PLN NP UP Indramayu menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Bantuan yang diberikan mencakup makanan instan, perlengkapan bayi, obat-obatan, serta makanan ringan.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Manager Business Support PLN NP UP Indramayu, Agus Kurniawan, kepada Camat Sukra, Bagus Asep Trisnadi, dan Kepala Desa Sumuradem, Tasmarih. Penyerahan dilakukan di Kantor Desa Sumuradem dengan disaksikan oleh perwakilan TNI dan Kepolisian, yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas,”pada Jumat (7/2/2025).
Dukungan Berkelanjutan dari PLN Nusantara Power
Senior Manager PLN NP UP Indramayu, Munif, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan melalui PLN Peduli.
“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban warga terdampak banjir. Ke depan, kami siap berkolaborasi untuk mendukung pemulihan serta mitigasi agar kejadian serupa dapat diantisipasi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Desa Sumuradem sering mengalami banjir akibat kondisi geografisnya yang rendah dan rawan terhadap luapan sungai di sekitarnya. Oleh karena itu, PLN NP UP Indramayu membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi jangka panjang agar bencana ini tidak terus berulang setiap tahunnya.
Apresiasi Pemerintah terhadap Respons Cepat PLN
Camat Sukra, Bagus Asep Trisnadi, mengapresiasi langkah cepat PLN NP UP Indramayu dalam membantu masyarakat terdampak bencana.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam penanganan bencana. Kami berterima kasih atas kepedulian PLN terhadap masyarakat. Semoga banjir segera surut agar aktivitas warga bisa kembali normal,” ungkapnya.
PLN Nusantara Power berkomitmen untuk terus menjalankan program sosial kebencanaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selain memberikan bantuan darurat, perusahaan juga siap mendukung upaya pemulihan bagi masyarakat terdampak, guna memastikan kehidupan warga dapat kembali berjalan seperti sediakala.
JAKARTA.radarinformasi.com – Meski sejauh ini belum ada kepastian kapan Kementerian BUMN akan menggelar rapat umum pemegang saham untuk menentukan nasib 7 Direksi PT PLN (Persero) lainnya, namun berbagai isu terkait siapa-siapa yang akan didudukkan di posisi tertentu mulai berhembus kencang. Jumat (24/1)
Salah satu nama yang kini beredar adalah Ari Rahmat Indra Cahyadi, pejabat di sub holding yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PLN Icon Plus.
Sosok pejabat yang memiliki karir melesat bak meteor tersebut, diisukan bakal mendapat porsi di PLN Holding, untuk menduduki jabatan Direktur Retail & Niaga yang kini dijabat Edi Srimulyanti.
Kabar ini pun dinilai bukan isapan jempol belaka. Apalagi Ari Rahmat dikenal sebagai salah satu pejabat yang memiliki kedekatan khusus dengan Dirut PLN Darmawan Prasodjo.
Fakta tersebut memang sulit terbantahkan. Karena sejak Darmawan Prasodjo jadi Wadirut pada tahun 2020 silam, karir Ari yang kabarnya kala itu masih menjabat sebagai manager sub bidang (MSB), mendadak terdongkrak dan terus menanjak. Ia pun terus mendapat sejumlah jabatan empuk sampai akhirnya dipercaya sebagai Dirut PLN Icon Plus.
Namun di balik isu yang kini santer beredar, kepemimpinan Ari Rahmad di Ico Plus nyatanya meninggalkan jejak negatif. Salah satunya terkait kasus hak berupa gaji tenaga alih daya (TAD) atau outsourcing untuk pekerjaan satpam, cleaning service hingga sopir di PLN Icon Plus Regional Sumbagut.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah TAD di PLN Icon Plus Regional Sumbagut mengaku, untuk pembayaran gaji tahun 2023 hingga 2024, perusahaan sub holding PLN itu justru di gaji dengan aturan upah minimum kota (UMK) Medan tahun 2022 sebesar Rp3.370.645,08.
“Besaran gaji itu tetap kami terima pada tahun 2023 sampai 2024 lalu,” ungkap salah seorang TAD di PLN Icon Plus Regional Sumbagut beberapa waktu lalu.
Adanya pembayaran gaji yang tidak sesuai aturan itu semakin nyata karena begitu kasus ini mencuat di media, pihak PLN Icon Plus Regional Sumbagut kabarnya mendadak mengirimkan sisa pembayaran gaji selama setahun.
“Tapi kami tidak tahu siapa yang ngirim, tau-tau sudah masuk ke rekening ke semua TAD di sini. Tidak ada juga pemberitahuan dari perusahaan. Dan nilainya kalau dikalkulasi pas hanya setahun. Mungkin hitungannya cuma untuk sisa gaji tahun 2023, sedangkan sisa 2024 belum dibayar sampai sekarang,” tandasnya.
Lanjut TAD tersebut, untuk tahun 2025 ini, mereka yang jumlahnya hanya belasan orang saja, belum menerima sosialisasi apakah pihak PLN Icon Plus Regional Sumbagut akan menerapkan aturan penggajian tahun 2025 atau tetap sistem lama.
“Kalau mengacu pada UMK Medan tahun 2025, harusnya gaji kami 4 jutaan. Tapi kita lihatlah nanti pas pembayaran gaji bulan Januari di akhir bulan,” sebutnya.
Namun sangat disayangkan, Ari Rahmat Indra Cahyadi sebagai seorang pejabat publik, sepertinya sosok yang alergi terhadap wartawan. Hal itu terbukti ketika ia memilih memblokir WhatsApp awak media ketika dikonfirmasi terkait kasus gaji TAD di PLN Icon Plus Regional Sumbagut yang notabene menjadi tanggungjawabnya.
Sementara, merespon tentang hal ini, Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online Teuku Yudhistira sangat menyayangkan jika RUPS Kementerian BUMN nanti memutuskan Ari Rahmat Indra Cahyadi duduk sebagai Direktur Retail & Niaga PLN.
“Aneh juga kalau pejabat gagal dalam memimpin justru dinaikkan dan bisa duduk sebagai Direksi PLN Holding. Jika itu memang terbukti, jelas karena ada nepotisme yang tak terbantahkan,” tegas Yudhistira dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Harusnya, lanjut Yudhis, pihak Kementerian BUMN dalam gelaran RUPS yang kabarnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat, bisa melakukan investigasi dan profiling terkait sosok yang akan dipromosikan naik sebagai Direksi PLN.
“Jangan hanya karena rekomendasi Dirut PLN karena faktor kedekatan mereka, lalu RUPS bisa menerima begitu saja. Pertaruhannya marwah BUMN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini. Karena itu RUPS harus berkaca pada program Asta Cita Presiden, jangan karena faktor tertentu lalu seenaknya diangkat sebagai direksi. Karena itu kami meminta Manteri BUMN jangan memilih pejabat yang memiliki rekam jejak negatif,” tegasnya.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN) ini juga mengatakan, apalagi apa yang terjadi di PLN Icon Plus Regional Sumbagut itu terbukti mengangkangi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengatur soal upah minimum.
“Karena itu sekali lagi kami minta, Menteri BUMN tegas soal ini. Bantu Presiden Prabowo untuk meletakkan orang-orang yang punya integritas dan memiliki rekam jejak positif, bukan pejabat yang dipilih karena produk KKN,” pungkasnya.
JAKARTA.radarinformasi.com – Indikasi praktik arogansi dengan tertuduh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro hingga memicu terjadinya unjuk rasa ASN di lingkungan kementerian tersebut pada Senin (20/1/2025) kemarin, diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Dan menjelang 100 hari masa kepemimpinan Prabowo – Gibran sebagai Presiden – Wakil Presiden pada 28 Januari 2025 mendatang, diharapkan bisa menjadi momen ‘bersih-bersih’ lembaga negara dari pejabat arogan dan pejabat yang terjangkit ‘Syndrome Kekuasaan’.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira, menyikapi fenomena pejabat di Indonesia yang dinilai arogan hingga dikhawatirkan mengganggu aktivitas di lembaga pemerintahan.
“Peristiwa di Kemendikti Saintek ini seolah membelalakkan mata bahwa ada lembaga pemerintahan yang selama ini dianggap baik, ternyata tidak baik-baik saja dan itu fakta,” tegas Yudhistira di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Artinya, lanjut Yudhis, hal ini tentu akan menambah pekerjaan rumah bagi Presiden Prabowo untuk terus memperbaiki jajaran kabinetnya yang akan bertugas selama 5 tahun.
“Karena kami yakini, bukan hanya di Kemendikti Saintek, isu yang beredar juga hal serupa juga terjadi di Kementerian lainnya dan juga di lembaga-lembaga di bawah Kementerian misalnya di Kementerian BUMN,” tandasnya.
Kata Yudhis, alah satu rumor terkait model kepemimpinan arogansi yang kini sangat merebak di lingkungan BUMN, terkait oknum pejabat tinggi di PT PLN (Persero).
Bukan sekadar isapan jempol, lanjutnya dugaan praktik arogansi itu turut diakui secara blak-blakan oleh sejumlah pejabat yang sempat berkomunikasi dengannya.
“Sebelum kasus di Kemendikti Saintek ini terungkap, isu soal arogansi oknum pejabat tinggi PLN ini sudah lama terdengar dan beredar di tengah masyarakat. Dan banyak petinggi PLN Pusat yang ada di lingkungan BUMN itu khususnya di level Direksi atau EVP mengungkapkan bagaimana perlakukan oknum tersebut terhadap mereka. Mulai dari memaki, gebrak meja, memerintahkan pejabat yang dianggapnya salah untuk push-up, sampai pencopotan dengan alasan tak jelas. Cara-cara militer kebablasan. Tidak perlu saya sebutkan orangnya, sudah rahasia umum itu. Intinya ada api dalam sekam di PLN itu,” bebernya.
Dikatakan Yudhis, penerapan disiplin dengan berbagai metode, sebenarnya sah-sah saja dilakukan selama masih dalam koridor mendidik dengan tetap mengedepankan etika dan attitude.
“Bukan sebaliknya, malah memperlakukan anak buah sendiri layaknya musuh yang tak termaafkan. Apalagi perlakukan itu informasinya diberlakukan ke semua pejabat yang buat dia emosi, termasuk kepada orang yang lebih tua usianya dari dia. Kalau itu perusahaan milik sendiri silahkan, tapi kalau masih bernaung di bawah pemerintah, jangan merasa seperti penguasa yang tak bisa digantikanlah,” cetus Yudhis.
Anehnya lagi, sambungnya, oknum pejabat tinggi di PLN itu justru memanjakan para pejabat pro hire yang diajak masuk ke PLN dan diberi jabatan bergengsi, sekalipun kapasitas dan kualitasnya diragukan.
Lebih jauh Yudhis juga melontarkan bahwa pendidikan tinggi tak menjamin baiknya attitude seseorang ketika diberi kesempatan untuk menjadi seorang leader.
“Lho, samakan, Mendikti Saintek itu lulus Amerika juga, sama dengan pejabat PLN itu, lulusan dari kampus di Negeri Paman Sam juga. Tapi gimana attitudenya. Presiden atau orang-orangnya bisa cek sendiri gimana resahnya pegawai PLN selama oknum itu bercokol 3 tahun di PLN. Tampilannya yang santun, tapi aslinya gimana. Itu kami kami berharap Presiden bisa membersihkan instansi pemerintahan dari orang-orang seperti ini, biar ke depan kinerja Presiden tidak terganggu akibat ulah aparaturnya. Tolong dipecat saja semua pejabat-pejabat arogan itu, termasuk oknum pimpinan di PLN itu,” pungkasnya.
BINJAI.radarinformasi.com – Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Mungkin itulah nasib yang menggambarkan pasangan ibu dan anak balita, Huzzatunnisa dan Zennia Ghalia Syach. Jumat (17/1)
Diduga akibat Kelalaian PLN UP3 Binjai yang tak peduli dengan asetnya, keduanya tewas mengenaskan tertimpa tiang listrik yang tiba-tiba patah ketika korban bersama suaminya melintas dengan sepeda motor di kawasan di Jalan Pacul, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Rabu (15/1/2025).
Kedua korban tewas seketika dengan kondisi mengenaskan. Beruntung sang suami dengan anaknya yang lain bisa lolos dari maut yang tak pernah diharapkan itu.
“Infonya mereka satu keluarga berempat mau menuju ke Ooran naik sepeda motor. Tepat di Jalan Pusara tiba-tiba tiang listrik tumbang dan menimpah mereka,” ujar Ani warga sekitar, Kamis (16/1/2025).
“Istri dan anak paling kecil meninggal dunia di tempat. Suami dan anak yang besar selamat,” sambungnya.
Peristiwa itu pun sontak membuat warga sekitar heboh. Tak hanya berupaya membantu korban, warga secara bergotong royong berupaya mengamankan lokasi agar tidak ada korban lain akibat arus listrik dari tiang yang sudah rebah melintang di jalanan padat penduduk itu.
“Kabarnya korban dibawa atau disemayamkan di Kelurahan Rambung, Kecamatan Binjai Selatan,” ujar Ani.
Menanggapi kejadian ini, praktisi hukum Kota Binjai, Ferdinan Sembiring, jika dilihat dari patahan tiang listrik tersebut diduga sudah tidak layak digunakan dan seharusnya pihak PLN melakukan pengecekan serta perawatan sejumlah jaringan yang ada di Kota Binjai.
“Berdasarakan Permen ESDM RI no.13 Tahun 2021, dalam ketentuan umum Bab 1, pasal 1 No.1 disebutkan keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan mahluk hidup lainnya dari bahaya serta ramah lingkungan”, ujarnya.
Sementara, dari keterangan warga sekitar, bahwa terkait tiang listrik lapuk ini sebelumnya pernah dilaporkan kepada pihak PLN UP3 Binjai. Sayangnya laporan tersebut seolah tak digubris.
“Masyarakat pernah melaporkan tentang keretakan, tapi tidak digubris karena tidak bisa menunjukkan eviden atau bukti lapornya, itu kata orang PLN bang,” ucap sejumlah warga di TKP.
JAKARTA.radarinformasi.com – Sepak terjang PT Sahitya Amartya Konsultama (SAK) yang terindikasi sebagai vendor ‘anak emas’ PT PLN (Persero) semakin terkuak. Diduga kuat, perusahaan itu semakin eksis mengelola proyek di PLN setelah mendapat dukungan penuh dari Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan Alois Wisnuhardana yang kini menjabat Sekper PLN. Senin (6/1)
Pertanyaannya, bagaimana alurnya sehingga PT SAK sangat diprioritaskan PLN dalam mengelola sejumlah proyek khususnya berkaitan dengan Divisi Komunikasi?
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) Teuku Yudhistira yang sejak awal menyoroti berbagai dugaan penyimpangan di PLN mengungkapkan, berdasarkan investigasi yang dilakukan tim IWO, serta hasil informasi dari internal PLN, PT SAK diketahui mulai muncul di perusahaan setrum itu sejak 6 tahun lalu.
Perusahaan yang berkantor di sebuah kafe di kawasan Red Diamond VI, No.2 Residence One, RT/RW 001/014, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten itu semakin berkembang di perusahaan BUMN itu mulai 2019 saat Darmo duduk sebagai Dewan Komisaris dan semakin eksis setelah Darmo ditunjuk sebagai Wadirut PLN pada tahun 2020.
“Kita kupas dulu satu persatu gimana alur ceritanya sehingga PT Sahitya ini bisa begitu mendapat prioritas di PLN,” ungkap Yudhis di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Sesuai data Ditjen AHU Kemenkumham yang diperoleh, perusahaan itu lahir pada 24 Februari 2016 dengan bantuan Notaris Djoko Karyoso di Kabupaten Tangerang. Perusahaan itu awalnya dipegang oleh Dwi Susanto (64) selaku Direktur dengan kepemilikan saham Rp9.350.000.000 dan Muhammad Syihabuddin (44), selaku Komisaris dengan kepemilikan saham Rp1.650.000.000. sedangkan modal dasar perusahaan Rp44.000.000.000 dan modal disetor Rp11.000.000.
“Siapakah sosok Dwi Susanto dan Mohammad Syihabuddin bagi Darmawan Prasodjo?. Bagaimana hubungan kedua orang ini dengan Darmawan Prasodjo? Yang pasti hanya Dirut PLN yang bisa menjawab pertanyaan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Yudhis, PT SAK semakin mencengkramkan kukunya di PLN setelah terindikasi adanya peran besar Alois Wisnuhardana. Kala itu is dikenal sebagai perpanjangan tangan vendor tersebut yang sengaja ditempatkan secara khusus dalam urusan proyek di PLN.
Kemudian, persis ketika Darmo ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Dirut PLN menggantikan Zulkifli Zaini, persisnya pada 17 Maret 2021, PT SAK diketahui melakukan AHU perubahan pada 17 Maret 2021. Untuk perubahan ini, mereka menggunakan jasa notaris Maya Sari Dewi di Kabupaten Tangerang.
Dan persis sekitar tiga bulan lalu tepatnya pada 06 September 2024 atau tak lama setelah Ganjar Pranowo kalah dalam kontestasi Pilpres, PT SAK kembali mengajukan perubahan AHU. Kali ini dengan menggunakan jasa Notaris Putu Asti Nurtjahjanti, perusahaan ini menetapkan dua orang perempuan sebagai pimpinan.
Jajaran pengurus pun dirombak total. Posisi Direktur diserahkan kepada Vitra Tiara Permana (29) dengan jumlah saham dominan Rp10.890.000.000 dan Ismia Fitri Hirmayati (36) yang mendapat posisi Komisaris dengan jumlah saham Rp110.000.
Pergantian pimpinan itu pun semakin menguatkan indikasi bahwa PT SAK mulai ‘cuci dosa’. Disinyalir, hal itu dilakukan untuk menyelamatkan diri jika kasus ini bergulir ke ranah hukum. Kedua perempuan yang ditunjuk menjadi Direktur dan Komisarin itu pun diduga sengaja dijadikan kambing hitam.
“Kejanggalan ini yang kami harap bukan hanya menjadi masukan dan pertimbangan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk membongkar habis dugaan korupsi, kolusi dan Nepotisme untuk bahan mengevaluasi posisi Darmawan Prasodjo dan kroninya di PLN, akan tetapi sudah sepatutnya juga didalami oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan bancakan korupsi secara korporasi di PLN, termasuk terkait dugaan aliran dana dari PLN untuk Pencapresan Ganjar melalui PT Sahitya Amartya Konsultama yang sudah viral di Tiktok. Harus dibuktikan semua itu. Apalagi menurut informasi di lingkungan PLN, selama ini kedua perempuan itu hanya dikenal sebagai admin perusahaan. Tapi kok mendadak dijadikan Direktur dan Komisaris,” sebut Yudhis.
PT SAK ‘Anak Emas’ PLN
Tak berlebihan jika PT Sahitya Amartya Konsultama disebut sebagai vendor ‘anak emas’ PLN, karena eksistensinya memang semakin tak terbendung dan terus menggurita di PLN sejak Darmo menjadi Dirut di tahun 2021 silam. Apalagi, karena faktor kedekatan, Alois Wisnuhardana yang kabarnya punya hubungan dekat dengan PT SAK, sengaja diangkat oleh Darmo sebagai sekretaris perusahaan (Sekper/Corsec).
Tak ayal, duet pejabat utama ini, ditambah lagi dukungan Direktur SDM Yusuf Didi Setiarto yang terindikasi sebagai pejabat yang suka mengutak-atik aturan, membuat semua proyek-proyek komunikasi yang sudah dikerjakan secara mandiri oleh Divisi Komunikasi, maupun yang terindikasi dimunculkan lewat kolusi, mulai dimonopoli, meski acap kali terjadi tumpang tindih pekerjaan. Terlebih setelah pengaturan paket proyek untuk PT SAK isunya dikendalikan langsung oleh Alois sang Sekper.
“Selain pemborosan karena ada tumpang tindih pekerjaan, kami rasa kongkalikong ini menjadi modus lain dugaan tindak pidana korupsi antara PLN dengan Sahitya. Toh pekerjaan di Divisi Komunikasi memang sudah ada perangkatnya, tapi kenapa PT SAK ikut mengerjakannya juga. Artinya tentu ada cost lain yang tidak tau dari pos anggaran mana di komunikasi, yang harus dikeluarkan,” ujarnya.
Berdasarkan data umum yang bisa di-searching di Google, beberapa tugas PT SAK selaku vendor di PLN antara lain:
1. Menulis artikel dengan bahasa yang jelas dan menarik dengan mengikuti standar komunikasi perusahaan. Hal ini berhasil meningkatkan pemberitaan positif tentang PT PLN (Persero) sebagai klien dengan strategi komunikasi yang terarah dan pengelolaan media yang efektif.
2. Melakukan analisis mendalam terhadap berita dan data terkait PT PLN (Persero) untuk memberikan wawasan dan perspektif tambahan dalam pemberitaan. Hal ini mendukung PLN dalam meraih berbagai penghargaan selama 3 tahun terakhir.
3. Menjalin hubungan profesional dengan kontak di PT PLN (Persero) untuk memastikan akses informasi yang baik dan memperkuat kerja sama.
Seperti pemberitaan sebelumnya, selama Darmawan Prasodjo menjabat sebagai Direktur Utama, salah satu proyek yang dimonopoli PT SAK adalah pembuatan video untuk kebutuhan PLN. Lantas bagaimana sepak terjangnya selama lebih kurang 5 tahun beraktivitas di PLN.
Sumber yang layak dipercaya di lingkungan Kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan menyebutkan, sejak PT SAK mengerjakan proyek berita dan video, semua vendor, termasuk yang sudah lama bekerjasama dengan PLN, langsung disingkirkan sekalipun tarif satu paket video yang dipatok perusahaan itu jauh dari harga normal.
“Semua atas arahan Dirut, Sekper dan didukung penuh oleh EVP Komunikasi & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto. Sekalipun hasil video produksi dari vendor lain kualitasnya lebih baik, tapi Dirut maunya PT SAK yang memproduksinya,” ungkap sejumlah sumber di PLN Pusat yang minta identitasnya dirahasiakan.
Yang mencurigakan lagi, lanjut sumber, harga selangit yang ditawarkan PT SAK tidak pernah dipermasalahkan PLN. Artinya, setiap tarif pekerjaan video yang diajukan PT SAK, langsung di-ACC tanpa penawaran atau negosiasi.
“Misalnya vendor lain mengajukan tawaran Rp60 juta pervideo, tapi tidak dipakai juga, sedangkan PT SAK meski harganya antara 90 hingga 100 juta pervideo, tapi pekerjaan diberikan kepada perusahaan ini, anehkan. Dan tarif itu belum include dengan biaya dubbing (mengisi suara video) ya. Itu harganya biasanya dipatok vendor itu sama sampai Rp90 juta,” sebut mereka.
Pokoknya, kata sumber, Dirut telah menetapkan, setiap video yang dibuat oleh PLN, harus hasil produksi dari PT SAK.
“Yang lebih mencurigakan, padahal PT SAK ini sudah punya kontrak payung yang nilainya di atas Rp700 juta perbulan untuk kebutuhan komunikasi seperti rilis berita dan video. Tapi ternyata kontrak itu diluar pembuatan video dan dubbing. Bahkan dalam sebulan diluar kontrak payung, PT SAK ini bisa diberi proyek antara 8 hingga 10 video setiap bulannya. Semua proyek itu didapat PT SAK tanpa tender. Bayangkan berapa miliar yang harus dikucurkan PLN hanya untuk PT SAK tiap bulannya. Jelas sangat tidak wajar,” terang sumber.
Benarkan Dirut PLN Dukung Ganjar Lewat PT SAK?
Seperti diketahui, dalam beberapa terakhir, PLN menuai sorotan negatif masyarakat dan netizen, menyusui viralnya sejumlah video di TikTok terkait dugaan penyelewengan dana CSR yang diisukan untuk mendukung pencapresan Ganjar.
Salah satunya terlihat dari postingan akun ‘nalarpolitik’. Meski pemilik akun sudah memostingnya pada 22 November 2024, namun kabar ini baru merebak dalam beberapa hari terakhir.
Dari amatan di postingan tersebut pada Jumat, 3 Januari 2025, terlihat jelas ada 3 flyer yang dibagikan pemilik aku dengan menggambarkan bermacam ilustrasi, termasuk pejabat berkepala tikus dan wajah Dirut PLN Darmawan Prasodjo.
Pada flyer slide pertama tertulis kalimat ‘Waduh Dirut PLN Pakai Dana CSR Buat Dukung Capres Ganjar??’. Menjelang akhir masa jabatan, Darmawan Prasodjo alias Darmo dikabarkan mati-matian pertahankan kursinya. Tapi kok malah isu nggak enak soal dana CSR?’
Kemudian di flyer slide kedua tertulis kalimat ‘CSR PLN Buat Kampanye Capres?. Kabarnya dana CSR buat program tanam mangrove di Rembang, malah dipakai buat pemenangan Capres 03. Ditambah lagi proyek video kampanye yang dibanderol harga fantastis Rp90 juta per menit! Monopoli vendor PT SAK,” katanya.
Di flyer slide terakhir, dengan ilustrasi wajah wajah tikus berdasi dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo tertulis kalimat ‘Dukung Capres Pakai Duit Pribadi Dong. Dukung capres sih boleh-boleh aja, tapi pakai duit pribadi, bukan duit negara, bro! BUMN itu bukan celengan pribadi buat urusan politik’.
Tertulis pula caption berjudul ‘PDI-P Pake Dana CSR untuk Pilpres kemarin. Dirut PLN Darmo salah satu penyokong dana kampanye ganjar ternyata pake dana CSR PLN untuk kampanye ganjar!. #pln #pilpres #kampanye #korupsi. Ribuan akun pun diketahui terlihat memberi like atas postingan itu. Begitu juga dengan komentar netizen, terlihat begitu banyak.
JAKARTA.radarinformasi.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memperketat izin seluruh Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) pejabat negara, seolah menjadi sinyal terkait kasus dugaan plesiran Dirut PLN bersama keluarga berkedok perjalanan dinas ke Australia pada 17 Desember 2024 lalu yang tengah menjadi sorotan Ikatan Wartawan Online (IWO). Jumat (27/12)
Merespons kebijakan Presiden Prabowo tersebut, Ketua Umum PP IWO Teuku Yudhistira berharap, harus ada ketegasan yang konkrit atas keputusan itu, agar menjadi efek jera bagi para pejabat pemerintah yang coba-coba mengabaikan Instruksi tersebut.
“Karena itu, sudah sepantasnya Dirut PLN Darmawan Prasodjo menjadi orang pertama yang harus dicopot Presiden,” tegas Yudhistira di Jakarta, Kamis malam (26/12/2024).
Tidak sebatas mencopot, pria yang akrab disapa Yudhis ini juga meminta agar Presiden Prabowo juga mengerahkan instrumen penegak hukum untuk memeriksa Darmawan Prasodjo, apalagi ada indikasi plesirannya bersama anak istrinya itu, dibiayai oleh dinas.
“Perjalanan Darmo (sapaan Darmawan Prasodjo) ke Australia yang dikatakan pihak PLN sebagai perjalanan dinas harus dibuktikan secara fakta. Karena masyarakat Indonesia mau tahu, perjalanan dinas keluar negeri seperti apa yang dilakukan pejabat ini dengan memboyong keluarganya semua. Apalagi perjalanan dinas itu tidak membawa satu pun pejabat BOD atau EVP yang mengetahui teknis jika memang benar ada perusahaan di Australia yang mau diajak kerjasama oleh PLN,” tandasnya.
Terkait hal itu pula, lanjut Yudhis, pencopotan dan pemeriksaan seorang pejabat yang melanggar aturan itu, jelas tertuang dalam poin keempat yang menyebutkan ‘PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan sejumlah prosedur.
“Lantas, jika melihat apa yang dilakukan Darmo, apakah keberangkatannya ke Australia sudah mendapat izin presiden?. Jika hal itu tidak bisa dibuktikannya, sesuai poin kelima, Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan. Artinya jelas, Darmo harus dicopot dan diperiksa. Apalagi jika dia sengaja memanfaatkan posisinya menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi,” pungkas Yudis.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024.
“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN),” tulis surat edaran itu dari akun Instagram Kemensesneg @kemensesneg.ri, Kamis (26/12/2024).
Sedikitnya ada 5 poin aturan yang wajib dipatuhi setiap pejabat dalam melakukan PDLN, diantaranya:
1. PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI yang hasil kongkritnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.
2. PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.
3. Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral: sesuai permohonan.
B. Kurir Diplomatik/Tenaga Ahli Indonesia Penelitian/Pengumandahan/Detasering: sesuai permohonan.
C. Misi Olahraga: sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping.
D. Kunjungan Presiden/Wakil Presiden: sesuai arahan Presiden Rl melalui Menteri Luar Negeri.
E. Kunjungan Menteri/Pimpinan Lembaga: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.
F. Misi Kemanusiaan: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.
G. Forum lnternasional Lintas Kementerian/Lembaga: Sesuai rekomendasi instansi penjuru.
H. Pembinaan/Pengawasan/inspeksil/Factory Acceptance Test: 3 orang.
I. Perbantuan Teknis/Misi Khusus Bidang Pengamanan: 4 orang.
J. Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi lnvestasi: 5 orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitas.
K. Pelatihan/Training/Studi Tiru: 10 orang.
L. Studi Banding/Benchmarking/Seminar/Simposium/Workshop/Konferensi: 3 orang.
M. Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, lnternasional/Penjajakan kerja sama: 5 orang, dalam hal bentuk kegiatannya terdapat working group, maka dapat ditugaskan 2 orang per working group yang merupakan bagian dari delegasi. utama berasal dari lintas organisasi.
N. Seremonial/Penganugerahan/Penghargaan/Penandatanganan: 3 orang.
4. PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan prosedur:
A. Permohonan PDLN diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 tujuh hari sebelum rencana tanggal keberangkatan.
B. Pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen: -Kerangka Acuan Kerja yang memuat informasi mengenai urgensi kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya dan manfaat, serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan. -Konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal/agenda kegiatan/rundown yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri. -korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah Republik lndonesia pada negara yang dituju. -Keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PDLN yang dibiayai: Sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi, dan Sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor. -Rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, untuk PDLN ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan lndonesia, dan -Perjanjian tugas belajar bagi kegiatan PDLN dalam rangka mengikuti pendidikan gelar.
C. Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para Menteri/Wakil Menteri/Pimpinan Lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan dengan: -Permohonan persetujuan Tim pendamping substansi maupun non-substansi. -Permohonan persetujuan Menteri Ad lnterim, khusus bagi penugasan PDLN Menteri.
D. Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kepulangan.
5. Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan.
