Profiling ASN 2025 Jadi Instrumen Kunci Pemetaan Kompetensi Pejabat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui BKPSDM kembali melaksanakan Profiling ASN 2025 sebagai upaya memperkuat pemetaan kompetensi aparatur. Kegiatan ini digelar dalam dua gelombang dan melibatkan ratusan ASN dari berbagai perangkat daerah.

Pada gelombang pertama, tercatat 180 ASN mengikuti proses penilaian. Sementara gelombang kedua diikuti 200 ASN dengan metode Computer Assisted Test (CAT) yang dipusatkan di Kantor Regional III BKN Jawa Barat, Bandung.

Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu, Muhammad Zaenal Mutaqin, menegaskan bahwa profiling menjadi langkah strategis dalam pendataan sekaligus pengembangan kapasitas aparatur. Hasilnya kelak digunakan untuk menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan keahlian masing-masing.

“Profiling ini dimaksudkan untuk memetakan potensi ASN secara menyeluruh. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam pengembangan serta penempatan pejabat pada jabatan yang paling tepat,” ujar Zaenal, Rabu (3/12/25).

Zaenal menambahkan, profiling bukan hanya formalitas penilaian, tetapi program efektif dalam menggali kemampuan aparatur. Temuan dari proses ini akan menjadi fondasi penting penerapan manajemen talenta ASN di Kabupaten Indramayu.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Nurde Christien Juniarsy, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program nasional yang diinisiasi BKN. Selain menjadi amanat Undang-undang ASN, profiling juga mendukung pelaksanaan manajemen talenta di daerah.

“Kegiatan profiling ini bagian dari program BKN yang bertujuan memetakan kompetensi ASN sekaligus memperkuat implementasi manajemen talenta,” jelasnya.

Profiling ASN, sebagaimana diketahui, diharapkan mempercepat penyediaan data potensi ASN berbasis digital. Data tersebut menjadi pijakan penting dalam pembangunan sistem manajemen talenta baik di pusat maupun daerah. Upaya ini juga sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden Republik Indonesia: memperkuat reformasi birokrasi melalui pengelolaan talenta berbasis potensi, bukan senioritas.

Lebih dari sekadar uji kompetensi, profiling menjadi instrumen untuk mengidentifikasi ASN yang adaptif dan agile melalui integrasi data potensi, kemampuan manajerial, serta aspek sosio-kultural.

Dalam pelaksanaannya, penilaian berbasis Profiling ASN menggunakan berbagai alat ukur modern, mulai dari tes potensi kompetensi, tes manajerial dan sosio-kultural (Mansoskul), literasi digital, hingga Tripatha Karier. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap menghasilkan peta kompetensi ASN yang akurat, menyeluruh, dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis meritokrasi.

(Andika/S/Diskom)

Impact Showcase Taskin: Dorong Kemandirian Warga Menuju Indramayu REANG

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya pengentasan kemiskinan di Indramayu menuntut sinergi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan perangkat daerah menjadi kunci mewujudkan visi Indramayu REANG—Indramayu yang lebih sejahtera dan berdaya.

Pemerintah daerah terus menggulirkan program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga. Tiga fokus utama yang terus digenjot yakni pengurangan kantong-kantong kemiskinan, menekan beban pengeluaran rumah tangga, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Komitmen itu kembali ditegaskan dalam Impact Showcase Program Akademi Pengentasan Kemiskinan (Taskin), sebuah ajang yang menampilkan hasil pembelajaran, inovasi, serta aksi nyata masyarakat selama mengikuti program pemberdayaan.

Direktur Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran LAN RI, Elly Fatimah, menyampaikan bahwa program yang berjalan selama tiga bulan ini bertujuan menekan hingga menghapus kemiskinan ekstrem di Indramayu.

“LAN RI bersama Pemkab Indramayu mengidentifikasi persoalan, menyusun solusi, hingga menguji langsung implementasinya di Kelurahan Lemahmekar. Kami mengapresiasi para peserta Taskin yang mampu menerapkan desain pembelajaran secara nyata,” ujarnya saat kegiatan di Aula Bappeda-Litbang Indramayu, Kamis (04/12/25).

Sebelumnya, pada awal November, Bappeda-Litbang bersama LAN RI telah menggelar Matching Program Akademi Taskin 2025 yang fokus pada pemberdayaan warga RW 09 Lemahmekar melalui pengolahan eceng gondok, mangga, hasil perikanan, kebun warga, hingga kerja sama dengan pelaku CSR.

Elly menegaskan bahwa showcase ini bukan penutup program. Pendampingan harus berlanjut dengan inovasi produk, penguatan kemasan, dan strategi pemasaran agar manfaatnya berkesinambungan. Dalam kesempatan itu, LAN RI juga menyerahkan plakat penghargaan kepada Bappeda-Litbang Indramayu sebagai mitra strategis.

Sementara itu, Kepala Bappeda-Litbang Indramayu, Iin Indrayati, menuturkan bahwa Indramayu masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan, mengingat daerah ini termasuk yang tertinggi di Jawa Barat. Beragam inisiatif kini tengah digarap, mulai dari pemanfaatan eceng gondok, pengolahan mangga, pengembangan kebun warga, hingga pengelolaan hasil perikanan.

Menurut Iin, Bupati Indramayu Lucky Hakim memberi apresiasi kepada masyarakat yang mau berproses dan meningkatkan kualitas hidup melalui kegiatan kreatif sesuai potensi masing-masing. “Saya mengajak seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat terlibat aktif. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi,” ujar Iin.

(Andika/S/Diskom).

Pemkab Indramayu Serahkan Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu, Dorong Profesionalitas ASN

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui BKPSDM resmi menyerahkan surat keputusan (SK) perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyerahan SK ini menandai status para PPPK paruh waktu sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Indramayu.

Sekretaris BKPSDM, Sukma Citra Pertiwi, menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat di tengah perubahan dan peningkatan tuntutan pelayanan publik.

“Program ini menunjukkan komitmen Pemkab Indramayu dalam membangun tata kelola kepegawaian yang lebih dinamis dan responsif. BKPSDM akan mendampingi proses penempatan hingga tugas pegawai dapat berjalan optimal,” kata Citra dalam kegiatan yang digelar di Aula Ki Tinggil Setda Indramayu, Kamis (04/12/25).

Citra menambahkan, keberadaan PPPK paruh waktu bukan sekadar mengisi kebutuhan tenaga, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat berkompeten untuk terlibat dalam pelayanan pemerintah dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Ia mengingatkan seluruh pegawai untuk memahami isi perjanjian kerja serta menjaga komitmen dan disiplin selama masa tugas.

“Kami berharap para pegawai memberikan performa terbaik dan menunjukkan profesionalitas dalam setiap tanggung jawab yang diberikan,” ujarnya.

Kepala Bidang PPI BKPSDM, Titin Nurhaeri, turut menekankan pentingnya integritas dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas.

“Setiap pegawai harus memahami perannya dan tetap menjalankan etika serta tanggung jawab selama kontrak berjalan,” tegasnya.

Titin menyampaikan bahwa BKPSDM akan melakukan monitoring dan evaluasi rutin terkait kinerja, kepatuhan administrasi, hingga proses adaptasi pegawai di unit kerja masing-masing. Para peserta juga telah menerima penjelasan teknis mengenai hak dan kewajiban PPPK, mekanisme evaluasi, serta aturan pelaksanaan kerja selama masa kontrak.

Dengan penyerahan kontrak kerja ini, Pemkab Indramayu berharap PPPK Paruh Waktu mampu menjadi energi baru dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat transformasi SDM di lingkungan birokrasi daerah.

(Andika/S/Diskom)

Ratusan Pejabat Indramayu Jalani Profiling ASN 2025 dengan Sistem CAT

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali menggelar profiling ASN 2025 gelombang kedua. Agenda pemetaan kompetensi tersebut berlangsung di Gedung BKN Kantor Regional III Jawa Barat, Bandung, Rabu (3/12/25). Sebanyak 200 pejabat eselon setara Kasi dan Kasubbag mengikuti asesmen berbasis Computer Assisted Test (CAT).

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Nurde Christien Juniarsy, menjelaskan bahwa profiling merupakan program nasional dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang selaras dengan amanat Undang-Undang ASN. Langkah ini juga menjadi pondasi awal dalam penyusunan manajemen talenta di tingkat daerah. “Profiling ini bagian dari pemetaan kompetensi sekaligus implementasi manajemen talenta ASN. Pelaksanaannya berlangsung satu hari,” ujarnya.

Dua peserta asesmen, Halim Fajar dan Liska, menuturkan bahwa keikutsertaan mereka tidak sekadar memenuhi agenda kedinasan, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kapasitas diri. “Profiling ini membantu kami mempersiapkan diri agar lebih siap bersaing dan mampu mengemban amanah jabatan sesuai kompetensi,” ungkap keduanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Indramayu, Muhammad Zaenal Mutaqqien, menambahkan bahwa kegiatan profiling dilakukan dalam dua gelombang dengan jumlah peserta berbeda. Hasil pemetaan kelak menjadi rujukan dalam proses pengembangan serta penempatan pejabat di posisi strategis. “Identifikasi potensi ASN ini akan menjadi dasar dalam pengembangan karier dan penentuan jabatan ke depan,” tegasnya.

Zaenal menekankan bahwa profiling ASN merupakan tahap awal yang sangat penting, karena akan menjadi fondasi pembentukan manajemen talenta ASN di Kabupaten Indramayu.

(Andika/S/Diskom)

Target 1,7 Juta Ton Padi, Pemkab Indramayu Percepat Musim Tanam

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai mempercepat pelaksanaan Musim Tanam I tahun 2025/2026 dengan menetapkan target produksi padi sebesar 1,7 juta ton. Sasaran tersebut dinilai realistis seiring meningkatnya luas lahan tanam di wilayah setempat.

Data menunjukkan, peningkatan lahan mencapai 21 ribu hektare, dari sebelumnya 233 ribu hektare pada 2024 menjadi 252 ribu hektare pada 2025.

Hal itu disampaikan Bupati Lucky Hakim saat memimpin kegiatan Pencanangan Percepatan Musim Tanam I 2025/2026 di Balai Pembenihan Tanaman Pangan, Kecamatan Cikedung, Selasa (02/11/25).

Menurut Lucky, percepatan musim tanam merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat petani. Program ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap Astacita yang berfokus pada penguatan kemandirian pangan nasional.

“Langkah ini diharapkan mampu menjadi energi baru bagi petani Indramayu,” ujar Lucky.

Ia menilai keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada dedikasi para petani di lapangan.

“Menanam padi bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi bagian dari agenda besar pemerintah. Harga gabah saat ini cukup baik, dan ketersediaan pupuk terus kami perjuangkan,” lanjutnya.

Lucky menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menyediakan sarana produksi pertanian, pendampingan lapangan, hingga memastikan akses pasar hasil panen agar tetap stabil.

“Untuk mewujudkan Indramayu yang sejahtera dan mendukung visi Indramayu REANG, sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci. Kesejahteraan petani harus menjadi fondasi pembangunan daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala DKPP Indramayu, Sugeng Heriyanto, menyampaikan bahwa percepatan tanam di wilayah irigasi BBWS Citarum sudah dimulai sejak 1 Oktober, sedangkan daerah irigasi BBWS Cimancis dijadwalkan mulai tanam pada 1 Desember.

Sugeng menjelaskan penambahan luas tanam tahun ini mencapai 21 ribu hektare, termasuk lahan tadah hujan yang kini telah dialiri irigasi teknis. Hingga akhir November, produksi padi sudah menyentuh angka 1,63 juta ton.

“Kami optimistis target 1,7 juta ton dapat direalisasikan,” katanya.

Beberapa kecamatan seperti Gantar, Kroya, dan Terisi telah memulai musim tanam dengan total luas 2.624 hektare. Untuk menopang produksi, pemerintah juga telah mengajukan alokasi pupuk subsidi sebanyak 70 ribu ton urea dan 69 ribu ton NPK.

(Andika/S/Diskom)

Pemkab Indramayu Susun Skema Baru PBB 2026: Transparan, Adil, dan Berorientasi Publik

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai menyiapkan skema baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan diterapkan pada tahun 2026. Melalui kebijakan tarif yang lebih transparan dan akuntabel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) optimis reformasi ini akan mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Kebijakan tersebut diperkenalkan dalam sosialisasi penyesuaian tarif PBB-P2 dan pemutakhiran data SPPT yang digelar pada Jum’at (28/11/2025). Langkah ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola daerah untuk memastikan penerapan kebijakan berjalan transparan sekaligus melindungi kondisi ekonomi masyarakat.

Sosialisasi dilakukan dalam dua tahap. Sesi pertama digelar pada Rabu, 26 November 2025, di Aula Hotel Prima Indramayu dengan peserta dari 18 kecamatan. Sesi kedua dijadwalkan berlangsung di Aula BKAD pada Jum’at (28/11/2025) untuk 13 kecamatan lainnya.

Kepala Bapenda Indramayu, Amrullah, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Meski demikian, skema baru PBB-P2 di Indramayu dirancang agar tetap melindungi kelompok ekonomi kecil.

Tahun 2025 masih menggunakan sistem multi tarif, dan mulai 2026 akan diterapkan single tarif. Menurut Amrullah, kekhawatiran masyarakat soal lonjakan pajak direspons dengan penurunan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), terutama untuk sektor pertanian.

“Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Indramayu. Walaupun tarif naik, dasar pengenaan kami turunkan sehingga beban pajak petani tetap nol persen,” tegasnya.

Untuk sektor perumahan dengan NJOP dibawah Rp1 miliar, kenaikan pajak diprediksi hanya sekitar 1,9 persen. Bahkan pada sektor industri besar, simulasi menunjukkan beban pajak tidak mengalami peningkatan untuk menjaga stabilitas investasi.

Pada kesempatan tersebut, Kejaksaan Negeri Indramayu juga dilibatkan sebagai narasumber guna memperkuat aspek hukum kebijakan. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Datun, Rafi A. Subagdja, mengingatkan pentingnya akurasi data SPOP dalam proses penetapan pajak.

“Manipulasi luas tanah atau fungsi lahan bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi dapat berimplikasi hukum karena merugikan daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan pajak secara ex officio apabila wajib pajak tidak melaporkan atau menyembunyikan objek pajaknya.

Sebagai tindak lanjut, Bapenda memperketat mekanisme penyampaian SPPT melalui Kertas Kerja yang wajib diisi petugas desa. Langkah ini untuk memastikan validasi data akurat dan mencegah piutang fiktif yang mengendap.

Bapenda juga menekankan larangan pembayaran tunai kepada petugas. Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui kanal resmi seperti QRIS, Bank BJB, Kantor Pos, gerai ritel, marketplace Tokopedia dan Blibli, serta pengecekan mandiri di portal cekpajak.indramayukab.go.id.

Di akhir kegiatan, pemerintah menegaskan bahwa pembaruan PBB-P2 tidak sekadar perubahan angka tarif, tetapi bagian dari komitmen mewujudkan visi Indramayu REANG: Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong.

(Andika/S/Diskom).

Hari AIDS Sedunia, Pemkab Indramayu Perluas Akses ARV di 16 Puskesmas

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Indramayu terus diperkuat. Pemerintah daerah secara resmi memperluas layanan terapi antiretroviral (ARV) ke 16 Puskesmas sebagai langkah mempermudah akses pengobatan bagi penderita HIV.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 yang digelar di halaman Gedung Landraad Indramayu, Senin (1/12/2025). Acara itu turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, LSM, serta komunitas peduli HIV/AIDS.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, melalui Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan, Deden Boni Koswara, menyatakan bahwa penambahan layanan ARV di fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.

Sebelumnya, layanan ARV hanya tersedia di RSUD Indramayu dan RS Bhayangkara Losarang. Kini dengan adanya layanan di Puskesmas, pasien dan keluarga dapat lebih mudah mendapatkan akses pemeriksaan, pendampingan, serta pengobatan berkelanjutan.

Deden menegaskan, Pemkab Indramayu terus mendorong penerapan strategi SULUH, yakni memperluas edukasi kepada masyarakat, meningkatkan deteksi dini, serta memastikan keberlanjutan terapi bagi orang dengan HIV (ODHIV). Dengan langkah tersebut diharapkan penularan dapat ditekan dan kualitas hidup ODHIV semakin meningkat.

Ia juga mengingatkan bahwa HIV/AIDS bukan hanya persoalan medis, tetapi bersinggungan dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya hingga politik. Karena itu, kerja sama lintas sektor menjadi kunci guna mencapai target Three Zero pada 2030: tanpa kasus baru HIV, tanpa kematian akibat AIDS, serta tanpa stigma dan diskriminasi terhadap penderita.

Peringatan Hari AIDS Sedunia tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas dan komitmen bersama dalam menjaga layanan HIV tetap inklusif, mudah dijangkau, dan berkelanjutan.

Pada kegiatan tersebut, turut diberikan bantuan bagi anak-anak yang terinfeksi HIV serta penyaluran bantuan melalui Baznas Kabupaten Indramayu.

(Andika/S/Diskom).

Indramayu Gerakkan Tanam Cabai Serentak untuk Tekan Inflasi

INDRAMAYU.radarinformasi.com- Pemerintah Kabupaten Indramayu mendorong gerakan penanaman cabai secara serentak sebagai strategi mengurangi fluktuasi harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Program ini diluncurkan melalui kegiatan Launching Gerakan Tanam Cabai Serentak di UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan Hortikultura, Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kamis (27/11/2025).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu, Sugeng Heriyanto, menjelaskan bahwa instruksi Bupati ditujukan agar seluruh perangkat daerah terlibat aktif dalam membantu masyarakat menghadapi dinamika harga komoditas strategis seperti cabai, beras, telur, dan ayam broiler.

“Bimbingan teknis ini digelar untuk meningkatkan produksi cabai di Indramayu. Gerakan ini merupakan kolaborasi DKPP dengan TP PKK Kabupaten Indramayu serta Bank Indonesia,” ujarnya.

Sugeng berharap program yang dimulai dari skala kecil ini dapat memberi dampak yang luas. Ia juga mendorong para ibu Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di lingkungan masing-masing.

Ketua TP PKK Indramayu, Idah Nuryani, menilai kegiatan ini menjadi momentum pemberdayaan ibu rumah tangga agar lebih produktif dalam memanfaatkan lahan pekarangan.

“Lebih baik menanam cabai daripada hanya menanam bunga. Selain bermanfaat, hasilnya dapat membantu ekonomi keluarga,” tuturnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Hortikultura, Perkebunan, dan Penyuluhan DKPP, Mohammad Ikhwan Farkhani, juga mengumumkan bahwa bantuan bibit cabai bagi 317 KWT akan mulai disalurkan bulan depan. Ia menegaskan bahwa budidaya cabai memerlukan penanganan khusus karena termasuk komoditas yang sensitif.

Bimbingan teknis diisi sejumlah narasumber, di antaranya penyuluh pertanian Hari Pangestuadi yang memaparkan teknik budidaya cabai di pekarangan, disusul pemaparan Pipin Ridianto dari Dinas TPH Provinsi Jawa Barat terkait pengendalian organisme pengganggu tanaman. Sebagai penutup, motivator Darwinah memberikan materi tentang pemanfaatan cabai sebagai nilai tambah ekonomi keluarga.

Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan. Salah satunya, Rosi (38) dari KWT Kecamatan Gantar yang mengaku termotivasi mengikuti program ini.

“Semoga ilmu yang didapat bisa diterapkan dan bermanfaat bagi kelompok kami,” ucapnya.

(Andika/S/Diskom).

Kolaborasi Berbuah Hasil, Pemkab Indramayu Borong Dua Penghargaan RB Jawa Barat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali mendapat pengakuan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Menjelang akhir tahun 2025, Indramayu sukses meraih dua penghargaan dalam bidang Reformasi Birokrasi (RB). Penghargaan diserahkan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, Yulia Dewita, S.T., M.P.P.M., Ph.D., pada ajang Penganugerahan RB yang digelar di Gedung Bale Dewa Niskala, Garut, Jum’at (21/11/2025).

Salah satu penghargaan yang diraih yakni predikat sebagai kabupaten/kota dengan percepatan reformasi birokrasi terbaik kelima di Jawa Barat. Penilaian tersebut didasarkan pada peningkatan indeks RB Kabupaten Indramayu yang melonjak signifikan. Pada 2023, nilai indeks RB berada di angka 68,73 dengan predikat B. Dua tahun berselang, skor meningkat menjadi 81,23 dan masuk kategori A-, mencerminkan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Selain itu, Indramayu juga dinobatkan sebagai kabupaten dengan capaian indeks RB terbaik untuk kategori perangkat daerah tingkat kecamatan se-Jawa Barat. Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi aparatur kecamatan dalam menjalankan implementasi reformasi birokrasi hingga level pelayanan terendah.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, raihan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Penghargaan ini bukan sekadar capaian, tetapi cermin dedikasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap prestasi ini menjadi energi baru untuk terus meningkatkan integritas, kualitas tata kelola, dan pelayanan publik,” ujar Lucky.

Lucky menegaskan, Pemkab Indramayu berkomitmen menjaga capaian ini dan mendorong implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan agar pelayanan pemerintahan semakin transparan, responsif, dan profesional.

(Andika/Sbr/Diskom)

Kerja Kolektif Berbuah Prestasi, Indramayu Sabet Peringkat II Penanganan Stunting Jawa Barat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menekan kasus stunting kembali mendapat pengakuan. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat, Indramayu berhasil meraih predikat Terbaik II Penanganan Stunting tingkat Jawa Barat.

Penghargaan tersebut diberikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, setelah Indramayu mencatat penurunan signifikan angka stunting dari 18,4 persen pada 2023 menjadi 9,8 persen pada 2024. Capaian itu berada jauh di bawah standar nasional 14 persen dan menempatkan Indramayu sebagai daerah dengan kinerja akseleratif progresif dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting periode 2019–2024.

Piagam penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim yang diwakili Wakil Bupati, H. Syaefudin, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting se-Jawa Barat di Pusdai, Bandung, Kamis (20/11/2025).

Syaefudin menegaskan penurunan stunting di Indramayu berjalan sesuai rencana strategis dalam RPJMD. Ia mengungkapkan, sekitar 80 persen kasus stunting disebabkan malnutrisi kronis pasca kelahiran serta belum maksimalnya sistem rujukan pelayanan kesehatan.

Untuk itu, Pemkab Indramayu terus menggenjot berbagai langkah percepatan, di antaranya pemeriksaan seluruh balita stunting oleh dokter spesialis anak melalui kerja sama dengan tiga RSUD, penguatan pendampingan keluarga berisiko, perbaikan sistem rujukan berjenjang, hingga penyediaan makanan tambahan bagi balita gizi kurang lewat program Orang Tua Anak Asuh Stunting (OTAAS).

“Kami menargetkan angka stunting turun menjadi 7 persen pada 2026. Target ini hanya mungkin dicapai jika seluruh elemen bergerak bersama, termasuk sektor swasta dan masyarakat,” ujar Syaefudin.

Pada 2025, Pemkab Indramayu juga menetapkan 15 desa sebagai lokus prioritas percepatan penanganan stunting, di antaranya Cipancuh, Drunten Kulon, Loyang, Tempel, Lelea, Purwajaya, Segeran, Malangsemirang, Sukaurip, Krimun, Anjatan Baru, Anjatan Utara, Ujunggebang, Bantarwaru, dan Kendayakan.

(Andika/Sbr/Diskom).