Pembangunan Lapen Jalan Usaha Tani Desa Siabal-abal I Kec. Sipahutar Terindikasi Asal-asalan, Inspektorat dan APH Diharapkan Peka

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Dana Desa merupakan dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui dan dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan seluruh warga masyarakat desa, yang digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Jadi jelas bahwa dana desa harus direalisasikan dengan baik oleh pemerintah desa. Sabtu (26/7)

Tapi para oknum-oknum kepala desa dan pemerintah desa yang tidak amanah dan korup dalam menjalankan tugas, Dana Desa kerap kali dijadikan ladang korupsi untuk memperkaya diri.

Contohnya seperti yang terjadi di Desa Siabal-abal I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Dimana anggaran Dana Desa untuk pembangunan lapen jalan usaha tani tahun anggaran 2024, sebagian diduga “ditilep” oleh oknum Kepala Desa dan TPKnya.

Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan lapen jalan usaha tani Dusun Torhasundutan, Desa Siabal-abal I, Kecamatan Sipahutar yang terkesan asal-asalan tidak memperhatikan teknis pembuatan jalan yang semestinya.

Demikian yang disampaikan oleh Harris Lumban Toruan selaku pengurus LSM PAKAR kepada awak media, Sabtu (26/07/2025) setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung ke lokasi pembangunan.

Menurutnya, pembangunan jalan usaha tani lapen yang dibangun oleh Pemerintah Desa Siabal-abal I, Kecamatan Sipahutar, disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknik, dan ada dugaan pengurangan pembelian bahan material seperti pengurangan pembelian batu split, 5×7, 3×5 dan 2×3 serta aspal.

Pengurangan pembelian agregat dapat dibuktikan secara kasat mata bahwa lapisan jalan lapen sangat tipis. Pengurangan bahan Aspal dapat dibuktikan dengan melihat beberapa titik jalan sudah mulai mengelupas karena aspal sebagai material pengikat (perekat) sangat kurang. Kemudian dilihat secara teknis, pembangunan lapen jalan usaha tani di Dusun Torhasundutan tersebut diduga tidak benar.

Secara teknis penyiraman aspal yang semestinya tiga lapis atau tiga kali, yaitu di lapisan agregat 3×5, dilapisan agregat 2×3 dan diatas lapisan agregat spilit, tapi dalam pelaksanaan nya penyiraman aspal hanya selapis atau hanya sekali yaitu hanya dilapisan agregat spilit saja.

Oleh sebab itu, menurut Harris Lumban Toruan, pihak Inspektorat dan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan turun ke Desa Siabal-abal I, Kecamatan Sipahutar, untuk melihat langsung dan melakukan pemeriksaan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jalan usaha tani lapen yang dilakukan oleh Kepala desa dan TPK Desa Siabal-abal I, Kecamatan Sipahutar.

Guna menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh Harris Lumban Toruan selaku pengurus LSM PAKAR, ia mencoba menghubungi Krisno Tampubolon, selaku kepala desa Siabal-abal I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara melalui telpon seluler dan WatsApp, Sabtu (26-07/2025), namun yang bersangkutan memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan.

Reporter   : Reno H
Redaktur  : Rizal

APH Diminta Serius Audit Pembangunan Bronjong JUT Desa Pagaran Lambung I Telan Biaya Ratusan Juta Terkesan Asal Jadi

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Proyek pembangunan JUT Bronjong dibangun dengan Dana Desa (DD) di desa  Pagaran Lambung I Kecamatan Adiankoting menggunakan anggaran DD APBN Tahun 2023 Sebesar Rp.  243.840.300 sepanjang 106 Meter dan  penambahan DD P-APBDes Tahun 2023 sebesar 116.368.000 sepanjang 51 Meter diduga pengerjaannya asal jadi tanpa memperhitungkan spesifikasi teknis pengerjaan yang benar. Jumat (18/7)

Sebab, pembangunan Bronjong Jut tersebut  mulai sejak tahun 2023 sepanjang 157 meter sudah mengalami amruk akibat pengikisan air sungai dikarenakan pekerjaan terkesan asal asalan dan diduga tidak sesuai spesifikasi tehnik.

Menurut pengakuan salah seorang warga Desa Pagaran Lambung I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media, Kamis (17/7/2025) membeberkan, pengerjaan proyek Turap (Kawat Bronjong) yang disinyalir pembangunannya asal jadi serta tidak memperhatikan spesifikasi yang sesuai.

“Dari sisi kualitas, semua yang dikerjakan dengan batasan waktu terlihat kasar dan tidak sesuai dengan apa yang diharakan maupun yang ditentukan, baik materil batu yang digunakan terkesan seperti batu kapur bila tertimpa ketanah maka batunya bisa pecah,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya meminta agar pihak APH agar dapat melihat secara langsung pembangunan turap tersebut, serta memanggil pihak terkait termasuk pendamping desa agar dapat dipertanggunng jawabkan.

“Kami masyarakat Desa Pagaran Lambung I Kecamatan Adiankoting menduga kegiatan turap (Kawat Bronjong) yang dibangun Tahun 2023 merupakan kegiatan yang sia-sia dan telah membuang banyak anggaran. Sedangkan pendamping desa tidak menjalankan hak dan tanggung jawabnya secara benar,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Kepala Desa Pagaran Lambung I Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara, Romulus Situmeng tidak pernah menghiraukan Telepon Selulernya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Sebab, berdasarkan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa itu bertugas pertama, untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa

Kedua, Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif

Ketiga, Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor, dan keempat, mengoptimalkan aset lokal Desa 

Tidak puas denga cerita itu, awak media mencoba menelusuri ke lokasi, memang setiap item pekerjaan terindikasi asal jadi yang tidak memenuhi spesifikasi yang benar seperti tidak memiliki tiang penyangga dan bahan material yang digunakan.

Sementara itu Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara, Erikson Siagian melalui Inspektur Pembantu (Irban I) Sahat Silalahi ketika dimintai keterangannya, membenarkan bahwa proyek pembangunan Bronjong JUT melalui Danan Desa (DD) desa Pagaran Lambung I tersebut, namun pihaknya sampai saat ini belum ada menerima laporan kejadian tersebut secara tertulis baru bersifat lisan.

Sahat Silalahi menyebutkan, apabila nanti ditemukan kesalahan dalam mengelola Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa tersebut, pihaknya akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

“Akan tetapi, apabila nantinya yang bersangkutan tidak mengindahkan pemanggilan tersebut, maka mau tidak mau akan ditindaklanjuti. Terimakasih atas informasinya,” tutup Sahat Silalahi.

Reporter   : Reno H
Redaktur  : Rizal

Pemerintahan Lucky Hakim – Syaefudin Terus Audit Dana Desa, Wujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang Tepat Sasaran dan Akuntabel

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupten Indramayu di bawah kepemimpinan pasangan Lucky Hakim – Syaefudin terus berkomitmen melaksanakan tata kelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Salah satu yang terus dilakukan adalah memaksimalkan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dengan melakukan audit dana desa di 309 desa di Kabupaten Indramayu. Kamis (29/5)

Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam berbagai kesempatan mengatakan, audit terhadap pengguaan dana desa merupakan komitmennya ketika memimpin Kabupaten Indramayu untuk mengetahui secara pasti apakah penggunaan uang negara atau rakyat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.

Menurut Lucky Hakim, audit dana desa dilakukan sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang ada di desa terhadap penggunaan dana desa yang sudah dilakukan selama ini. 

Lucky Hakim menambahkan, Inspektorat sebagai lembaga pengawasan juga harus melakukan pembinaan jika ada pengelolaan kuangan yang tidak sesuai. Jika tidak bisa dilakukan pembinaan ataupun penyelesaian terhadap berbagai ketentuan yang dilakukan selanjutnya akan dilakukan tindaklanjut ke proses berikutnya. 

“Audit ini ada yang dilakukan secara regular dan juga khusus. Audit regular terus berjalan hingga saat ini secara maraton ke desa-desa. Begitu juga audit atau pemeriksaan khusus juga terus dilakukan terhadap berbagai aduan yang masuk ke dirinya ataupun Inspektorat,” kata Lucky Hakim.

Sementara itu Inspektur Kabupaten Indramayu, Ari Risdianto menjelaskan, secara bertahap pihakya terus melakukan audit terhadap 309 desa di Kabupaten Indramayu. Pemeriksaan / audit regular sudah dilakukan terhadap 15 desa. Sedangkan pemeriksaan khusus atas permintaan aparat penegak hukum (APH) dan pengaduan masyarakat (dumas) sudah berjalan di 6 desa.

“Dari enam desa tersebut, pengaduannya mencapai 9 item dan sub item lainnya. Inspektorat memberikan atensi terhadap audit dana desa ini harus sesuai penggunannya,” tegas Ari. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bertemu Kuwu Se-Indramayu, Wabup Syaefudin Ingatkan Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan dan Akuntabel

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Indramayu kompak untuk memperkuat sinergitas wujudkan Visi Indramayu Reang (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong). Selasa (6/5)

Namun demikian, pemerintah desa yang dipimpin langsung Kuwu harus se-maksimal mungkin mengelola Dana Desa dengan baik, transparan, dan juga akuntabel sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin ketika memberikan sambutan pada kegiatan halalbihalal DPC APDESI Kabupaten Indramayu, Selasa (6/5/2025) di RM. Sekarwangi Kecamatan Widasari. 

Menurut Syaefudin, kekompakan dan sinergitas para kuwu sangat menentukan keberhasilan visi Indramayu Reang terutama dalam mengelola tata pemerintahan desa termasuk di dalamnya tata kelola keuangan. 

“Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan di tingkat desa. Untuk itu dalam penggunaanya harus baik, transparan, dan akuntabel,” kata Syaefudin. 

Syaefudin juga memastikan perencanaan kegiatan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. 

Pada kesempatan itu Syaefudin mengingatkan agar penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus fokus pada pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, mendukung swasembada pangan, mendukung program dan kegiatan koperasi desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup warga desa. 

“Hindari penyimpangan yang akan berdampak pada masalah hukum,” tegas Syaefudin. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Pemerintah Desa Mekarwaru Pacu Pembangunan, TPT Sepanjang 162 Meter Digarap di Dusun Cikandung

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya percepatan pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Terbaru, pembangunan infrastruktur kembali digiatkan melalui proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 162 meter yang terletak di RW 04, Gang Carta, Dusun Cikandung pada Senin (14/04/25).

Proyek ini memanfaatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tahap pertama dengan nilai anggaran mencapai Rp 37.914.000. Menariknya, pelaksanaan pembangunan TPT dilakukan melalui skema pemberdayaan masyarakat, memberikan kesempatan kerja sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Madu, menuturkan bahwa pelaksanaan proyek diawasi ketat baik oleh pemerintah desa maupun kecamatan untuk memastikan kualitas pekerjaan. “Setiap tahapan konstruksi dikawal secara teliti agar hasilnya kokoh dan sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.

Kepala Desa Mekarwaru, Edi Sukandi, SE, menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Menurutnya, keberadaan TPT akan memperlancar akses sekaligus membuka ruang baru untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Selain memperkuat struktur tanah, pembangunan ini juga menjadi pondasi bagi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman,” ungkapnya.

Antusiasme warga Dusun Cikandung turut mewarnai proses pembangunan ini. Mereka berharap proyek rampung tepat waktu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi desa. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, pembangunan TPT ini diharapkan menjadi langkah maju dalam mewujudkan kemajuan Desa Mekarwaru.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

DPMD Indramayu Gelar Sosialisasi Penggunaan DD dan ADD Tahun 2025, Ini Yang Harus Jadi Prioritas! 

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu menggelar Sosialisasi Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 di Aula DPMD Indramayu pada Selasa (4/2/2025). Rabu (5/2)

Kegiatan yang diikuti oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) seluruh kecamatan di Kabupaten Indramayu tersebut diharapkan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa mengenai tata cara penyaluran serta penggunaan DD dan ADD yang sesuai dengan regulasi yang berlaku baik dari Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu, dan juga Peraturan Bupati. 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, A. Sulaeman, didampingi Analis Kebijakan DPMD Indramayu, Sismy Windayanti, serta Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Indramayu, Ahmad Tulus. 

Dalam sosialisasi ini, disampaikan beberapa poin utama terkait prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025, antara lain :

• Dukungan Program Ketahanan Pangan

Pemerintah Desa harus mengalokasikan program ketahanan pangan dengan minimal 20% dari Dana Desa. 

• Peningkatan peran BUMDes

Pemerintah Desa harus maksimal dalam mengembangkan peran BUMDes sehingga bisa berperan dalam peningkatan PADes. 

• Dana Operasional Pemerintah Desa

Pemerintah Desa pada tahun 2025 ini hanya bisa menganggarkan alokasi operasional pemdes maksimal 3% dari total Dana Desa.

• Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Desa harus komitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yang dialokasikan hingga 15% dari Dana Desa. 

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, A. Sulaeman, menyampaikan, pemerintah desa harus memahami bahwa penggunaan DD dan ADD harus sesuai dengan regulasi yang ada. Fokus utama tahun ini adalah mendukung program ketahanan pangan, meningkatkan peran BUMDes, serta memastikan pemanfaatan Dana Desa yang tepat pada sasaran, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem. 

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, desa-desa di Indramayu dapat lebih efektif dalam merencanakan, penataan usahaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang di desa sesuai prioritas yang telah ditetapkan,” katanya. 

Sulaiman menambahkan, sosialisasi ini diharapkan seluruh desa di Kabupaten Indramayu dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan dapat membuktikan transparansi, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Membangun Jembatan Citapen: Akses Penghubung Antar Desa Lebih Baik Berkat Partisipasi Warga

BOGOR.radarinformasi.com – Pembangunan jembatan desa di Kampung Cigaok RT 03 RW 07, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, kini telah memasuki hari ke-16. Proyek ini didanai oleh Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar Rp.170 juta, dan diperkirakan selesai dalam 28 hari, Selasa (1/10).

Jembatan yang akan menjadi penghubung antara Desa Citapen dan Banjarwangi ini memiliki spesifikasi panjang 14 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan 0,15 meter. Proyek ini dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Citapen, dipimpin oleh Ketua Pelaksana Zulkarnain, dengan memberdayakan masyarakat setempat. Keterlibatan warga tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi mereka.

Kepala Desa Citapen, Hj. Devi Yulianti, menyatakan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. “Kami sangat optimis jembatan ini akan selesai tepat waktu. Melalui kerja sama dengan masyarakat, pembangunan ini diharapkan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, memberdayakan warga setempat serta untuk anak cucu di masa mendatang,” ujar Hj. Devi.

Jembatan ini akan menjadi jalur penting yang memperlancar kegiatan sosial dan ekonomi warga, termasuk akses menuju fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas. Dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengerjaan, proyek ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi desa dan meningkatkan keterampilan para pekerja lokal.

Masyarakat juga dihimbau untuk terus memantau pelaksanaan proyek demi memastikan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian. Dengan estimasi penyelesaian dalam 12 hari ke depan, proyek jembatan ini diharapkan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan warga Desa Citapen dan sekitarnya.

Reporter : Lina
Redaktur : Rizal

1463 Orang Ikuti Pendaftaran Sertifikat Pembinaan K3, Ada Peran Pemerintah Lewat Dana APBD

INDRAMAYU.radarinformasi.com- Ribuan masyarakat antusias mengikuti Sertifikasi Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Indramayu (BLK DISNAKER).Senin (3/6/2024).

Kepala UPTD BLK Disnaker Indramayu, Sukirman mengatakan, total pendaftar Sertifikas Pembinaan K3 seluruhnya berjumlah 1463 orang.

“Ribuan pendaftar itu terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya 542 orang pendaftar Ahli K3 umum, 560 orang safetyman, 155 orang Operator Crane, 94 orang Operator Rigger, dan 102 orang Operator K3 Listrik,” kata Sukirman, dalam kegiatan Pembukaan Sertifikasi Pembinaan K3, beberapa waktu lalu.

Ia juga memaparkan, dari 1463 pendaftar tersebut, diterima 78 orang diantaranya 20 Safetyman, 16 Ahli K3 umum, 16 Operator Rigger, 10 Operator Crane, dan terakhir 16 orang K3 Listrik.

Sementara itu, Bupati Indramayu Nina Agustina melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Indramayu, Nonon Citra Wulandari menyampaikan, bahwa terselenggaranya Pembinaan Sertifikasi K3 ini tidak lepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu.

“Selain dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Ketenagakerjaan, kegiatan Sertifikasi Pembinaan di UPTD BLK Disnaker Indramayu ini juga tidak lepas dari APBD Kabupaten Indramayu,” ucap Nonon.

Diketahui, Kegiatan yang dimulai sejak 13 Mei ini selesai pada 30 Mei 2024.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Diduga untuk Menutup Boroknya, Kades Laladon Coba Suap Awak Media

BOGOR.radarinformasi.com- Apabila dilihat dari segi kontruksi Pengerjaan proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas , Kabupaten Bogor, diduga dikerjakan asal jadi serta dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi, Senin (22/05/23).

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Laladon, Rusmin mengatakan, bahwa dirinya sedang tidak ada di lokasi atau pun di kantor desa, dikarenakan sedang melaksanakan giat di pemerintah Kabupaten Bogor.

“Mohon maaf pak hari ini saya sedang ada giat di pemerintah kabupaten bogor (Pemkab), di pekansari.” Ucap Kepala desa Rusmin

Lebih lanjut dikatan, “Maaf sekali lagi kebetulan giat saya di perpanjang karena adanya pertemuan dengan Bapak Rahmat Yasin di Cisarua Bogor. Bapak ke desa saja temui staf saya ibu Mirah, Sudah saya siapkan untuk bapak”, tandasnya.

“Saya sangat paham pak dengan teman-teman media, temen media itu kan dengan pemerintah desa bermitra,” lanjutnya.

Ketika Awak Media mencoba mendatangi kantor Kepala Desa Laladon untuk bertemu dengan Mirah di kantor kepala desa dirinya menyapa kepada wartawan, “Emang ini siapa? Ya sudah sebentar saya telpon dulu pak lurah yah”, ucap Mirah

Setelah wartawan melihat Mirah berkomunikasi dengan Kepala Desa, Staf Desa itu langsung menyerahkan satu buah amplop berwarnakan putih dengan berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,-.

(Red)

Demi Memperlancar Mobilitas, Pemdes Sukakarya Alokasikan Dana Desa dengan Pembangunan Akses Jalan

BOGOR.radarinformasi.com- Untuk mewujudkan dan menggiring desa berkembang menjadi desa mandiri, Pemerintah telah menggelontorkan milyaran dana untuk mempercepat pembangunan di wilayah desa, salahsatunya melalui program Dana Desa, seperti halnya Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, dimana pihak Pemdes mulai merealisasikan pembangunan sesuai dengan hasil dari Musdes sebelumnya, yaitu dengan mengutamakan skala prioritas dan transparasi, Selasa (09/05/23).

Anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk pengaspalan, drainase dan pemasangan gorong-gorong tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas demi menunjang mobilisasi masyarakat sekitar, sehingga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warganya.

Hasan Sukandi selaku Kepala Desa Sukakarya berharap kepada semua pihak agar ikut memantau jalannya pembangunan, karena pada dasarnya pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat.

“Dana Desa tahun ini kita alokasikan untuk pengaspalan dengan Panjang 1222 meter dan lebar 3 meter, tapi variatif ada juga yang 2 cm (variatif ), selain itu juga untuk pembangunan drainase dengan pemasangan gorong-gorong, sehingga diharapkan air tidak lagi membludak ke jalan dan pengaspalan dapat bertahan lama, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.328.000.000,00”, ujar Hasan Sukandi.

Masih menurutnya, “Untuk pembangunan ini kita melibatkan LPM,TPK dan juga masyarakat setempat, saya juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat menjaga apa yang telah kita realisasikan dalam bidang infrastruktur”.

Sementara itu Doran selaku Ketua LPM, mempertegas keterangan Kades dengan mengatakan bahwa, “Untuk aspal panjang 1222 lebar 3 meter (variatif) dan ketebalan 2 cm, gorong-gorong 150 meter dan TPT 50 meter”.

“Allhamdulillah masyarakat juga menyambut antusias pembangunan ini, untuk tahap berikutnya kita akan laksanakan untuk wilayah lainnya di desa ini, sehingga diharapkan pembangunan bisa merata ke seluruh pelosok, adapun dalam pembangunan ini kita juga melibatkan ketua BPD dan ketua Karang taruna untuk mengawasi jalannya pembangunan”, pungkasnya.

Red