SUKABUMI.radarinformasi.com – Pemerintah pusat memberikan anggaran yang cukup fantastis untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan warga di pelosok-pelosok melalui Dana Desa, dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari serta mempermudah perputaran ekonomi warga, Senin (20/03/23).
Namun sayangnya bantuan tersebut seringkali tidak seluruhnya di gunakan untuk pembangunan yang maksimal. Banyak oknum-oknum Kepala Desa yang justru menggunakan anggaran tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Seperti halnya yang terjadi di Desa Bojong Longok, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, menurut informasi dari salahsatu TPK dan matrial bahwa pembangunan TPT di desa tersebut anggaranya belum sepenuhnya dilunasi oleh Kades, dengan alasan uangnya belum ada.
3x radarinformasi.com berusaha menyambangi kantor desa, namun tidak dapat menemui Mukri selaku Kepala Desa, hingga akhirnya di kunjungan ke-4 baru dapat bertemu, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Mukri mengakui adanya kekurangan pembayaran ke matrial dengan alasan pihak matrial tidak jujur dalam pengiriman barang dan hal tersebut menurutnya karena kurangnya kontrol dari pihak TPK dan juga dirinya.
“Benar adanya kekurangan pembayaran tersebut, namun hal itu terjadi karena saya dan ketua TPK jarang datang ke lokasi pengerjaan. Kadang hal itu terjadi akibat ketidak jujuran pihak matrial, saat transaksi untuk pasir satu truk, namun sayangnya hanya satu mobil bak kecil sehingga matrial kurang dan harus beli lagi, itu sebabnya anggaran belanja jadi membengkak, melebihi anggaran yang seharusnya”, ujar Mukri selaku Kepala Desa Bojong Longok
“Jadi kekurangan pembayaran itu bukan karena saya potong tapi karena matrial yang datang tidak sesuai jumlahnya dengan yang saya bayar. Bahkan seringkali saya harus merogoh kantong pribadi untuk menambahi kekurangan anggaran yang turun dari pemerintah pusat”, pungkasnya
Reporter : Yonk
Redaktur : Dewi
