800 KPM E-warong Mekar Mandiri Berjubel Antri Sembako BPNT, sebagian KPM pulang dengan Tangan Kosong

800 KPM E-warong Mekar Mandiri Berjubel Antri Sembako BPNT, sebagian KPM pulang dengan Tangan Kosong

BOGOR.radarinformasi.com – Sejumlah permasalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Non Tunai hingga saat ini masih terus terjadi, tentu saja hal tersebut “PR” Dinas Sosial, banyak pelanggaran terutama dalam hal pelanggaran Pedoman Umum dan kurangnya evaluasi terhadap pemasok terkait komitmen 6T (tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi), Jum’at (16/11/21).

Seperti halnya yang terjadi di Kelompok Usaha Bersama Jasa E-warong Mekar Mandiri yang beralamat di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, saat penyaluran terjadi kerumunan dan mengganggu fasilitas umum (Japak) untuk aktivitas masyarakat lainnya, karena dalam E – warung tersebut terdapat 800 KPM sedangkan komoditi terjadi keterlambatan dalam pengiriman, sehingga warga harus berjubel dan mengantri, bahkan ada warga yang sudah mengantri dari pagi hingga sore hari, terpaksa pulang dengan tangan kosong, karena keterbatasan jumlah komoditi.

“Kemarin (Rabu, 17/11) saya antri dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, tetapi saya harus pulang kecewa karena sembakonya habis, suruh balik lagi hari ini, tadi pagi saya kesini tapi belum ada juga dan suruh balik lagi abis dzuhur, tapi ini juga belum datang, padahal kartu saya udah digesek dari kemarin, kalau dulu dibagi dua tempat jadi ga antri dan ga jauh tapi ga tau kenapa sekarang disatuin semua kesini, tuh sekarang jam segini baru datang tapi tetap berasnya belum ada, besok suruh balik lagi ambil beras, jadi boros ongkos”, keluh KPM.

Nouval sendiri selaku Penyalur dari PT.Brader menjelaskan bahwa, “Ini miss komunikasi, karena PO dibuat katanya untuk hari Jum’at ga tau tiba-tiba berubah hari ini, selain itu juga akses jalan yang sulit membuat penyaluran lambat, seharusnya 2 jam bisa selesai ini bisa memakan waktu sampai 5 jam, kita angkut pakai troli ke dalam karena akses jalan yang sempit”.

“Ini pertama saya menyalurkan komoditi ke tempat tersebut, dulu penyalurannya bukan disitu tapi di belakang honda, ternyata baru ketauan bulan kemarin, bahwa di Bantarjati itu ada agen bayangan yang belum terdaftar dan tidak memiliki mesin EDC, agen bayangan ini bisa ada karena adanya rekayasaya dari salah seorang pendamping PKH Kecamatan, sebenarnya kan ada dua penyalur di Bantarjati itu”, jelas Nouval.

Masih menurutnya, “Saya ga tau bagaimana penunjukan E-warongnya, kenapa tempatnya sulit dijangkau, sedangkan masyarakat sekitar juga tidak ada yang mau membantu untuk mengangkut, mungkin kurang koordinasi dari si pemilik E-warong.

Sementara itu, Alek selaku TKSK Bogor Utara saat dikonfirmasi via seluler mengatakan bahwa, “Saya sudah PO dari hari Rabu, tapi ga tau kenapa ada keterlambatan, terkait agen bayangan itu tidak benar, cuma kalau dulu penyalurannya dibagi menjadi dua tempat agar mudah terjangkau”.

“Untuk KPM yang mencapai 800 itu karena kita sudah mengajukan tapi sampai saat ini masih dalam tahap proses, lagian untuk penambahan agen bukan masuk ranah saya”, jelas Alek.

Terkait harga yang diduga lebih mahal dari harga pasaran, pihak E-warong menyangkalnya, perlu diketahui untuk rincian harganya sebagai berikut Beras 10 kg Rp.122.000,00, Telor 15 butir Rp.25.000,00, Ayam 1 ekor (8 ons) Rp.30.000,00, Buah 1 pack Rp.12.000,00 dan Sayur (buncis1/4) Rp. 5.500,00.

Red

Pungut Rp.20.000,00 dan 4 butir Telor serta 2 liter Beras dalam BPNT, Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Pakuan diduga Pungli

Pungut Rp.20.000,00 dan 4 butir Telor serta 2 liter Beras dalam BPNT, Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Pakuan diduga Pungli

BOGOR.radarinformasi.com- Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digadang-gadang mampu meringankan beban Masyarakat ditengah pandemi Covid-19, malah dijadikan ajang untuk meraup keuntungan pribadi di beberapa wilayah, padahal Pemerintah Pusat terus menambahkan kuota baru bagi Warga yang belum tersentuh bantuan, begitu pula yang terjadi di Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor-Jawa Barat, Senin (11/10/21).

Berawal dari adanya tambahan KKS baru untuk KPM baru yang berada di RT.04/06, dimana Ketua RT dengan diketahui dan diamini oleh Ketua RW setempat telah melakukan kebijakan yang merugikan KPM, setiap KPM diminta untuk mengumpulkan KKS (kolektif) kemudian Sembako diantarkan ke masing-masing KPM dengan dikenakan biaya sebesar Rp.20.000/KPM.

Tidak hanya dikenakan biaya antar saja, akan tetapi setiap KPM diminta menyerahkan 4 butir telor dan 2 liter beras dengan alasan untuk dibagikan kepada keluarga yang tidak mendapatkan bantuan, sebanyak 80 KPM diintruksikan untuk memberikan uang dan sembako yang mereka terima.

“Sekitar dua minggu yang lalu, pak RT minta untuk mengumpulkan KKS, kemudian Sembako diantar ke rumah dengan dikenakan biaya sebesar Rp.20.000,00 dan telor diambil 4 biji serta beras 2 liter, tapi bukan berdasarkan keiklhasan soalnya pak RT nyebutin jumlah nominalnya, kalau dulu yang waktu saya dapat bantuan Rp.600.000,00 itu diminta seiklhasnya, karena yang lain ngasih Rp.50.000,00 saya juga ikut ngasih segitu, ga enak kan kalau ga ngasih sementara yang lain ngasih”, ujar salahsatu KPM.

Saat radarinformasi menemui Ketua RT,Ketua RW, mereka mengatakan bahwa semua itu merupakan kesepakatan bersama.

“Saya hanya meminta kepada yang ikhlas memberi, dari 80 KPM tidak semua ngasih, hasilnya kita bagikan, ada 6 keluarga yang menerima bantuan, satu keluarga mendapat 4 butir telor dan 3 liter beras sebanyak 6 keluarga’, ujar Ketua RT.

Sementara itu Ketua RW mengatakan, “Sepanjang hal tersebut bertujuan baik saya rasa tidak masalah koq, saya tahu apa yang dilakukan oleh Ketua RT tapi kan tujuannya baik, soalnya kan kalau tidak diminta di jaman seperti ini mana ada yang mau berbagi”.

Erwin Bastian selaku Lurah Pakuan, mengatakan bahwa, “Saya sudah beberapa kali agar jangan ada biaya apapun dan KKS jangan dikolektifkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan”.

Red

KPM Desa Sukamantri Keluhkan Buah Busuk yang diterima

KPM Desa Sukamantri Keluhkan Buah Busuk yang diterima

BOGOR.radarinformadi.com- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diklaim sebagai salah satu program pemerintah yang berhasil, lantaran berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Segala upaya dikerahkan agar penyaluran bantuan sosial dengan skema tersebut dapat dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, akan tetapi kenyataannya semua tidak berjalan mulus, ada saja segelintir oknum yang memanfaatkan BPNT ini untuk meraup keuntungan pribadi, Rabu (22/09/21).

Seperti halnya yang terjadi di E-warung yang ada di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, penyaluran yang dilaksanakan di Villa Kambing pada tanggal 18-19 September 2021 tersebut mengundang banyak pertanyaan, pasalnya pemilik Agen mengatakan bahwa Ia tidak mengetahui siapa penyalurnya dan berapa jumlah KPM-nya.

“Saya ga tahu siapa penyalurnya, semua diatur oleh pak lurah, saya hanya sekedar menyalurkan sembako saja, saya masih baru jadi belum paham, saya jadi agen juga ditunjuk oleh pak lurah, pokoknya saya cuma di suruh menyalurkan dan didampingi orang-orang yang sudah ditunjuk pak lurah”, ujar ibu pemilik warung.

Masih menurutnya, “Saya menyalurkan dari kemarin dan hari ini, ini juga komoditinya masih kurang, kita masih nunggu, katanya sih sedang dalam perjalanan”.

Sementara itu Hendi Haerudin (Daweng) selaku Kepala Desa Sukamantri saat dikonfirmasi via seluler mengatakan, “Saya hanya mengenalkan suplayer ke agen untuk bisa memilih dan memilah barang yang berkualitas bukan order ya, boleh dicek di nota pengirimannya”.

Saat ditanya terkait keluhan sejumlah KPM yang mengatakan buah ada yang busuk, Kades mengatakan, “Kenapa jadi punya niatan memperkeruh anda, silahkan kalau mau bermain dengan saya. Anda liat komoditi diwilayah lain, bandingkan dengan wilayah saya, ga usah ngancam saya, saya paling seneng kalau diancam orangnya”.

“Barang itu ribuan bos, ketumpuk-tumpuk sedikit hal yang lumrah, apalagi dikomoditi buah yang rentan, bisa dikomplain ke agen untuk KPM, bukan ke wartawan. Saya cek dilokasi untuk agen di Desa Sukamantri saya pastikan kwalitas baik”, pungkasnya.

Red

PT.Aam Prima Artha Sangkal Beras Merk Ikan Lele Super di Agen E-warung Indro bukan Miliknya

PT.Aam Prima Artha Sangkal Beras Merk Ikan Lele Super di Agen E-warung Indro bukan Miliknya

BOGOR – radar.informasi.com – Ada yang janggal dari penyaluran Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT) yang disalurkan di Agen E-warung Indro, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat – Kota Bogor, pasalnya pada saat penyaluran, Sabtu (29/05/21), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya menerima lima (5) komoditi, diantaranya Telur, Buah, Ayam, Kacang Ijo dan Buah Pear, Minggu (30/05/21).

Salahsatu Warga mengatakan bahwa, “Ya kita belum terima berasnya karena beras dikembalikan lagi soalnya kualitasnya kurang bagus, ini bukan yang pertama kalinya ya, ini udah sering terjadi, maknya kita kesal”.

Warga tersebut juga menunjukkan beras yang Ia terima sebelum bulan puasa yang bermerk “Ikan Lele Super”, “Beras ini saya dapat sebelum bulan puasa, sampai sekarang masih ada karena pas masak saya oplos dengan beras yang bagus, soalnya kalau ga dicampur rasanya ga enak, Allhamdulillah pak RT disini cepat tanggap, kemarin juga pak RT yang menolak beras tersebut”.

Berbeda dengan apa yang di ucapkan oleh Indro selaku Agen E-warung, “Betul bu KPM belum mendapatkan beras, soalnya kemarin berasnya jelek dan saya kembalikan lagi, selama 7 bulan saya menjadi Agen saya selalu ambil komoditi dari PT.Aam Prima Artha, baru bulan ini karungnya ganti, tadinya beras merk Ikan Lele Super”.

Saat dikonfirmasi via telpon Ucu selaku Direktur Operasional PT.Aam Prima Artha mengatakan bahwa, “Beras yang gambar lele itu bukan dari kami, kalau masalah beras yang ditolak warga/agen, kita akan ganti dan kita sudah ganti”.

Dengan adanya kejadian ini perlu dipertanyakan fungsi dan tugas TKSK diduga tidak maksimal, terlihat dari beras yang baru bulan ini terdaftar dalam Kementan, karena sebelumnya beras yang digunakan merk Ikan Lele Super yang diduga tidak ada ijin edarnya.

Reporter : DP

E-warung Bambang kembali Salurkan BPNT bagi Warga Terdampak Covid-19

E-warung Bambang kembali Salurkan BPNT bagi Warga Terdampak Covid-19

BOGOR.radar.informasi.com – E-warung Bambang, Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Tanah Sareal – Kota Bogor, kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai bagi Masyarakat terdampak covid-19, untuk menghindari adanya kerumunan, pihak E-warung menjadwalkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tak lupa juga masker wajib di pakai oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Sabtu (29/05/21).

Enam (6) komoditi yang disalurkan meliputi karbohidrat, protein, nabati dan juga hewani dengan rincian, beras 10 kg, telur 15 butir, daging ayam 1/2 kg, buah 4 biji, tahu dan juga sayuran, tentu saja dengan turunnya sembako BPNT yang diberikan dalam waktu dua (2) bulan ini dapat mengurangi beban Masyarakat yang terdampak.

Salahsatu Warga juga mengatakan bantuan ini sangat bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari – hari, mengingat saat ini aktifitas dan kegiatan warga sangat terbatas, secara otomatis banyak berpengaruh dalam hal perekonomian.

Sementara itu Bambang selaku Pemilik E-warung menjelaskan bahwa, “Untuk hari ini kita menyalurkan BPNT sebanyak 309 KPM dan tiap KPM mendapatkan sembako untuk dua (2) bulan, nah untuk besok BPNT Perluasan sebanyak 311 KPM, Allhamdulillah semua berjalan lancar, aman dan tertib, KPM pun mengikuti jadwal yang telah kita tentukan, sehingga kerumunan dapat kita hindari”.

Reporter : Dewi

Penyaluran BPNT di E-warung Janwar Arifin mengutamakan Kepuasan KPM

Penyaluran BPNT di E-warung Janwar Arifin mengutamakan Kepuasan KPM

BOGOR.radar.informasi.com – Masyarakat Kelurahan Semplak, Kecamtan Bogor Barat – Kota Bogor tampak sumringah saat menerima Bantuan Non Tunai Pangan yang disalurkan lewat E-Warung Janwar Arifin, komoditi yang sudah ditetapkan sesuai dengan Pedum tersebut dapat diserap oleh Masyarakat dengan aman, tertib dan lancar pada Rabu (26/05/21).

Tak lupa dimasa pandemi Covid-19, dalam pengambilannya pihak E-warung ataupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap mengikuti protokoler kesehatan, handsanitazer dan air untuk mencuci tangan tampak disiapkan dipintu masuk, KPM pun wajib menggunakan masker dan dilarang berkerumun saat pengambilan.

Selain itu untuk menjaga keamananan, Babhinmas dan Babhinsa juga tampak ikut mengawasi jalannya penyaluran, pihak TKSK juga tak bosan mengingatkan kepada agen E-warung untuk menyediakan komoditi yang meliputi nabati, hewani, protein dan juga karbohidrat sesuai ketentuan Pedum, tentu saja dengan tetap mengutamakan kualitas dari semua komoditi tersebut.

“Untuk wilayah Bogor Barat, komoditi mecakup 6 jenis, mulai dari beras, telur, daging ayam, buah dan tahu/tempe ataupun sayuran, intinya harus sesuai yang telah ditetapkan Pedum ya, jangan sampai KPM kecewa karena kualitas dari komoditi yang tidak sesuai, saya selaku TKSK menghimbau kepada E-warung maupun suplier untuk mengutamakan kualitas dari komoditi yang Masyarakat terima”, ujar Eneng Sutiarsih selaku TKSK Bogor Barat.

Masih menurutnya, “Saya akan pantau setiap agen E-warung untuk memastikan komoditi yang diterima Masyarakat, selain itu juga saya akan bantu apabila ada KPM yang kartunya mengalami masalah, misalnya kartu zonk, rusak ataupun hilang”.

“Semoga dengan adanya BPNT ini dapat meringankan beban Masyarakat dimasa pandemi Covid-19, untuk ke depannya mudah – mudahan KPM dapat yang terbaik dan terus bertambah baik dalam penerimaan komoditi”, pungkasnya.

Reporter : Dewi

Akui mendapat Rekomendasi dari Kepala Desa, Widi bisa menjadi Agen e- Warung

Akui mendapat Rekomendasi dari Kepala Desa, Widi bisa menjadi Agen e- Warung

BOGOR.radarinformasi.com – Bantuan Sosial dimasa Pandemi Covid -19 yang diberikan Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfa’at melalui Agen Penyalur penuh menuai kontroversi, salah – satunya Widi pemilik Agen Bank Mandiri WIWID e-Warong Penyalur Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Program Sembako yang biasa disebut BPNT di Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, mengakui bahwa dirinya menjadi Agen e-Warong Penyalur BSP melalui makanisme Rekomendasi dari Kepala Desa.

“Saya kan baru, saya pengajuan di ACC ama pak lurah, saya pengajuan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) kan minta rekomendasi, saya tetep di survei ama TKSK dan Bank Mandiri, saya menyerahkan berkas saya untuk jadi Agen lewat TKSK Pak Lukman,” tutur Widi, Selasa (18/05/2021).

Selain itu dirinya menjelaskan saat ini pihaknya bekerja sama dengan Pemasok dari PT. Dani Jaya, menurutnya Ia memilih pemasok tersebut karena dianggap lebih baik dari yang lain.

“Saya pake Supplier nya PT. Dani Jaya, Saya kenal PT. Dani Jaya dari Pak Ben. Karena kita kan sortir barang, barang itu kan ada yang kualitasnya premium, ada juga yang kurang bagus. Kan ada 3 Supplier nih, cuman saya pilih yang terbaik,” katanya.

Sementara itu Komoditi yang dijual oleh Agen WIWID adalah Telur 36 Butir, Kacang Hijau 1 Kg, Kacang Kupas 1 Kg, Korma 1,2 Kg, Ikan 1 Kg dan Beras 20 Kg, namun saat penyaluran Ikan masih belum tersedia.

“Ini kan saya baru pertama kali, tapi ada sebagian barang yang saya swadaya sendiri, dari Dani Jaya itu Beras, Kurma dan Kacang Kupas,” tuturnya.

Bule

Miris..!!! Agen E Warung Desa Ciburuy Tempat Penyaluran Yang Digunakan Gudang Penggilingan Padi

Miris..!!! Agen E Warung Desa Ciburuy Tempat Penyaluran Yang Digunakan Gudang Penggilingan Padi

bOGOR.radar.informasi.com – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan dari Pemerintah Klementrian Sosial (kemensos) guna mengantisipasi masyarakat yang terdampak dimasa pandemi, bantuan tersebut ditransfer langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dibelanjakan ke Agent E-Warung yang tentu adalah warung yang menyediakan bahan komoditi yang berkualitas.

Namun sayang agen Muhc. Desa ciburuy, Kecamtan Cigombong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, terkesan memaksakan, karena tempat penyaluran yang digunakan gudang penggilingan padi, bahkan diduga ada keterlibatan Oknum Perangkat Desa dan Kelompok Tani Desa, Bila mengacu pada Pedoman Umum (pedum) program BPNT,
ASN, Kepala Desa atau Lurah, Aparatur Desa dan Kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pendamping Pangan BPNT, pelaksana program PKH, baik perorangan maupun berkelompok tidak diperbolehkan menjadi agen e-Warung, mengelola E-Warung maupun menjadi pemasok E-warung.

Diduga lemahnya pengawasan dari pihak – pihak terkait aturan tersebut diduga diabaikan oleh Oknum Kadus Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat.

Hasil pantauan Awak Media dilapangan, diduga ada Oknum Staf Desa dan Poktan yang ikut membantu agen E-warung. Parahnya lagi diduga agent E-Warung Moch telah memaketkan bahan pangan,sehingga KPM tidak bisa menentukan pilihan.

Saat dikonfirmasi, Iye selaku TKSK terkait harga komoditi yang sudah dipaketkan dan diduga tidak sesuai pasaran mengatakan bahwa, “Tanyakan aja langsung ke Agen yang bersangkutan”, ucap TKSK.

Diwaktu yang berbeda Awak Media mencoba konfirmasi Korda BPNT Kabupaten, Fahru melalui via Whatsaap, ia mengatakan terkait tempat yang digunakan penyalur, “Ok, nanti saya laporkan ke Bank Mandiri, Bank yang punya Agen, kita hanya monitoring”, pungkasnya.

Reporter : Pajar Rahayu

Redaktur : Dewi Pelangi

BPNT masih berpusat di Desa, Kades Berdalih adanya Kecemburuan Sosial saat Menunjuk E-Warong

BPNT masih berpusat di Desa, Kades Berdalih adanya Kecemburuan Sosial saat Menunjuk E-Warong

SUKABUMI.radar.informasi.com – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat, masih belum sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum), BPNT masih dalam bentuk paketan dan penyaluran ternyata masih dilaksanakan di kantor desa, Rabu (17/02/21).

Meskipun dari komoditi sudah memenuhi kriteria, yaitu karbohidrat dalam bentuk beras, protein seperti halnya telur, nabati dan hewani, akan tetapi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ternyata masih belum bisa leluasa mengambil BPNT sesuai kebutuhan di E-Warong atau agen penyalur sesuai dengan ketentuan Permensos nomor 20/2019 tentang Penyaluran BPNT.

Bantuan dalam bentuk paket itu ternyata masih terpusat di balai desa setempat, bahkan KPM tidak bisa menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya. Riki Rachman selaku Kepala Desa saat ditemui di kantornya pada Senin (16/02/21) mengatakan bahwa belum dibentuknya E-Warong karena belum ada warung yang bisa memenuhi kriteria.

Mustahil memang dari sekian banyaknya warung yang ada di desa tersebut tak ada satu warungpun yang memenuhi kriteria menjadi E-warong, namun beberapa saat kemudian Ia mengatakan, “Kita masih menginduk di Kelurahan Cicurug untuk E-warongnya karena kalau kita menunjuk salahsatu warung akan timbul kecemburuan sosial di Masyarakat, maka untuk mencari jalan tengah kita sengaja mendistribusikan BPNT di kantor desa”.

“Nanti kita ngobrol bareng deh sama TKSK biar jelas semuanya, kenapa kita belum mngajukan E-warong”, pungkasnya.

Sementara itu secara terpisah, Danik selaku TKSK saat dikonfirmasi mengatakan bahwa, “Saya sudah berulangkali meminta pihak desa untuk mengajukan E-warong, tapi sampai saat ini belum ada pengajuan ke saya”, ujar Danik.

Saat disinggung terkait fungsi TKSK, Ia mengatakan bahwa dirinya telah berusaha semaksimal mungkin melakukan pendampingan dan kontrolisasi kepada setiap desa/E-warong dalam penyaluran BPNT.

Red