Habis Minum tak Mau Bayar, Oknum Anggota Polsek Kalideres Tembak 1 TNI dan 2 Warga Sipil, Bagaikan Koboi ….!!!

Habis Minum tak Mau Bayar, Oknum Anggota Polsek Kalideres Tembak 1 TNI dan 2 Warga Sipil, Bagaikan Koboi ….!!!

JAKARTA.radar.informasi.com – Seorang Oknum Polisi dari Polsek Kalideres, Polres Jakarta Barat, diduga kuat telah melakukan pembunuhan terhadap 1 orang anggota TNI dan 2 Warga Sipil, peristiwa mengenaskan itu terjadi di Cafe RM Jl. Outer Ring Road RT. 04/06 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ketiga korban meninggal di tempat akibat tembakan dari Senjata Api yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial CS berpangkat Brigadir Polisi, pada Kamis (25/02/2021), pukul 05.10 WIB.

“Penembakan dilakukan oleh Anggota Polsek Kalideres terhadap 3 orang, satu diantaranya anggota TNI,” ungkap Kapten Inf. Lukman Hakim, Dansat Intel kodim Jakarta Barat.

Ketiga korban meninggal adalah Martinus Rizky Kardo Sinurat ( anggota TNI berpangkat Pratu ), Feri Saut Simanjuntak ( Waiter Cafe RM ) dan Manik ( Kasir Cafe RM ), selain korban meninggal, Warga Sipil lainnya yang jadi sasaran kebrutalan Polisi Kalideres itu adalah Manajer Cafe RM. bernama Hutapea yang mengalami luka serius.

Informasi yang berhasil dihimpun di TKP, kejadian bermula saat Pelaku, Oknum Polisi Cardo Siahaan dari Polsek Kalideres, datang ke lokasi sekira pukul 02.00 WIB bersama temannya bernama Pegi dan langsung memesan minuman. Menjelang subuh, saat Cafe hendak tutup dan pelanggan lain sudah membubarkan diri, staf cafe RM.Feri dan Manik melakukan penagihan bill pembayaran minuman kepada Cardo Siahaan sebesar Rp.3.335.000,- namun Pelaku tidak mau membayar.

Sejurus kemudian, Martinus Rizky Kardo Sinurat ( Korban ) selaku keamanan menegur Pelaku dan terjadi cekcok mulut. Tiba-tiba Pelaku mengeluarkan Senjata Api dan ditembakkan kepada ketiga Korban secara bergantian.

Selanjutnya, Pelaku bergegas keluar Cafe sambil menenteng Senjata Api di tangan kanannya, dia kemudian dijemput temannya dan pergi menggunakan mobil.

Kini pelaku sudah diamankan di Propam Polda Metro Jaya. Publik mengharapkan agar Oknum Polisi Cardo Siahaan yang bermental brutal dan cenderung psikopat itu dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan minimal sanksi hukuman mati.

“Oknum Polisi ini sangat berbahaya, bunuh 3 orang sekaligus seperti bunuh ayam saja, terlihat tanpa ekspresi sama sekali. Itu indikasi dia mengidap kelainan jiwa alias psikopat, Rakyat selama ini menggaji Oknum polisi psikopat? Gila benar. Harus dihukum seberat-beratnya, hukuman mati cocok untuk Oknum brutal seperti ini yaa,” kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke.

RED

7.730 Vaksin Gelombang Kedua telah diterima Dinas Kabupaten Bogor (DINKES)

7.730 Vaksin Gelombang Kedua telah diterima Dinas Kabupaten Bogor (DINKES)

BOGOR.radar.informasi.com – Sebanyak 7.730 Vaksin untuk tahap kedua sudah diamankan di ruangan khusus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor. Vaksin tahap dua yang diantar PT. Pos Logistik diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdinkes) Kabupaten Bogor, Achmad Zainudin, Kamis (25/02/21).

“Vaksin tahap dua sudah datang, sebanyak 7.730 Vaksin sudah diamankan di Dinkes, nantinya penggunaannya untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) yang belum, ditambah petugas pelayan publik yang diprioritaskan seperti TNI, POLRI kemudian SATPOL PP, karena mereka adalah orang – orang yang langsung bersentuhan dengan Masyarakat, terang dokter Zen sapaan akrabnya itu.

Dokter Zen menambahkan, pelaksanaan Vaksinasi tahap dua rencananya akan dimulai besok, Kamis (25/2/21) di masing – masing Instansi, misalnya untuk Polri di Polres Bogor, kemudian TNI di Kodim 0621 dan di Lanud Atang Sanjaya begitu pula yang lainnya.

“Vaksin akan diberikan kepada sekitar 34 ribuan orang yang sudah kami data sebelumnya,” jelasnya.

Lebih rinci, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor, Dedi Syarif menjelaskan, pada tahap kedua Vaksinasi di Kabupaten Bogor sasarannya adalah kurang lebih 5.000 orang Nakes yang masih tersisa dari total 12.800 Nakes se-Kabupaten Bogor.

“Mereka akan kita langsung berikan Vaksin secara serentak selama dua hari kedepan, mudah – mudahan minggu ini selesai, setelah itu kita agendakan untuk para Pelayan Publik”, jelas Dedi.

Lebih lanjut Dedi memaparkan, “Vaksin yang datang hari ini berbeda dengan Vaksin yang pertama kali datang, kalau yang pertama datang dalam kemasan single dus tapi kalau yang sekarang ini multi dus. Satu dus nya bisa digunakan oleh sembilan orang, jadi Vaskinasi tahap dua ini untuk sekitar 34 ribu orang, semuanya sudah kita buatkan jadwal”.

“Kemudian, kita juga akan menjadwalkan vaksinasi untuk Lansia yang berada di zona merah. Berdasarkan data yang ada, sekitar 240 ribu orang Lansia akan kita prioritaskan juga untuk diberikan Vaksin tahap kedua ini,” terangnya.

Reporter : Maulana
Redaktur : Dewi Pelangi

Kades Benjot Optimalkan Pembangunan, Pelayanan Dan Pengabdian

Kades Benjot Optimalkan Pembangunan, Pelayanan Dan Pengabdian

CIANJUR.radar.informasi.com – Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, maka dari itu, Kepala Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Sopyan Saori,S.Pd menyatakan bahwa pihaknya semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan pengabdian terhadap Masyarakat, Rabu (24/02/21).

Bahkan, Sopyan pihaknya memiliki grafik target pembangunan di Desa Benjot, seperti yang Ia paparkan kepada radar.informasi.com, “Program Dana Desa (DD) sudah terealisasi termasuk program BLT dan upaya pencegahan covid, bahkan semenjak 10 bulan pengabdian, kami mampu menambah aset desa berupa tanah seluas 3500 meter, berupa jalan”.

“Antara lain,untuk program jaringan jalan antar kampung Padaruum, Dap Jajar, Awilarangan sepanjang 3000 meter dengan lebar 3 meter dan jaringan jalan Kampung Benjot – Awilarangan sepanjang 500 meter dengan lebar 1 meter”, tukas Sopyan.

Selain itu, pihaknya telah merealisasikan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) berupa BSPS melalui aspirasi anggota DPR RI, Eem Marju sebanyak 20 unit rumah juga 2 unit traktor dan mesin pompa air dari aspirasi anggota DPR RI Budi Setiawan.

“Selain hal tersebut diatas, untuk meningkatkan IPM Ahlakul Karimah, kami menyelenggarakan program Benjot Mengaji dan rutin mengadakan santunan terhadap Yatim Piatu, dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan saat ini kami sedang melakukan program penerangan jalan umum (PJU) di 45 titik, serta masih banyak rencana kedepan, diantaranya pembuatan sarana olahraga Futsal, Kampung Wisata dikampung Gelebug untuk tempat baling-baling (kolecer)”, tuturnya.

“Dengah hal itu,PAD Desa Benjot bisa meningkat, karena lapang Futsal bisa buat sarana parkir dan gedung bisa disewakan dengan harga murah, kami berharap delapan program unggulan dapat terlaksana dengan baik dan Masyarakat merasa puas dengan pelayanan Desa Benjot karena serba gratis”, pungkasnya.

Reporter : Iman
Redaktur. : Dewi Pelangi

Mesakh Mirin Minta Mahfud MD Tak Alihkan Revisi Otsus Papua

Mesakh Mirin Minta Mahfud MD Tak Alihkan Revisi Otsus Papua

SUKABUMI.radar.informasi.com – Anggota DPR RI Komisi lX Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Papua Mesakh Mirin, meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak mengalihkan isu terkait revisi Otonomi Khusus (Otsus) dengan memanggil sejumlah Penegak Hukum  dugaan penyelewengan dana Otsus oleh Pejabat Daerah, Rabu (24/02/21).

Mesakh meminta pihak Pemerintah fokus membahas revisi Otsus sehingga aturan tersebut benar – benar berpihak pada Masyarakat Papua, Ia tak ingin kepentingan Masyarakat tak diakomodir secara baik dalam revisi Otsus Jilid II.

“Saya minta Pak Mafud MD menjelaskan tentang posisi orang Papua dalam revisi Otsus jilid II dulu jangan alihkan isu tentang korupsi dana Otsus,” ujar Mesakh kepada wartawan radar.informasi.com.

Seperti diwartakan, Mahfud telah mengumpulkan pihak Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sebagai upaya penegakan hukum di Papua. Mahfud ingin kasus dana Otsus Papua dibongkar.

Bagi Mesakh revisi Otsus lebih penting dari penegakan hukum di Papua. Meski demikian, Mesakh tak menapik penegakan hukum di Papua juga perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk mengungkap transfaransi di tanah Papua.

“Itu juga penting, tapi kita sekarang dihadapkan pada bagaimana menyempurnakan revisi Otsus Papua sehingga rakyat Papua hidup lebih baik dengan payung hukum yang pasti,” dikatakan Mesakh.

Mesakh mengaku dalam draf revisi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua itu banyak persoalan yang harus dibahas bersama. Mesakh mencontohkan, dalam draf Otsus itu pemerintah pusat berpotensi menghilangkan sebagian kewenangan khusus yang dimiliki DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua.

Di mana dalam UU sebelumnya, pemekaran bisa dilakukan jika ada persetujuan Majelis Rakyat Papua dan DPRD Papua, dengan draf baru ini, pemerintah pusat bisa langsung membuat daerah otonom baru tanpa melibatkan masyarakat Papua.

“Coba kita lihat perubahan UU Nomor 21 tahun 2001, sesungguhnya Pemerintah ingin melemahkan bahkan menghilangkan kewenangan khusus terkait pemekaran dan perubahan UU Otsus,” terang Mesakh. 

Reporter : Pajar Rahayu
Redaktur : Dewi Pelangi

Mesakh Mirin: Lebih Mengutamakan Masyarakat untuk Di Vaksin

Mesakh Mirin: Lebih Mengutamakan Masyarakat untuk Di Vaksin

SUKABUMi.radar.informasi.com – Anggota DPR RI Komisi lX Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Papua Mesakh Mirin, menilai vaksinasi sejatinya mengutamakan masyarakat daripada DPR, mengingat Masyarakat lebih membutuhkan vaksinasi tersebut daripada mereka yang berkerja di lingkungan DPR RI.

“Info dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kalau saya tidak salah vaksinasi untuk DPR dilakukan per fraksi antara 24 Febuari – 28 Febuari”, ujar Mesakh menanggapi rencana tersebut, kepada radar.informasi.com, Selasa (23/02/21).

Mesakh mengusulkan, rencana tersebut ditunda saja untuk menghindari kegaduhan baru yang disebabkan dari vaksinasi tersebut. Ia menyampaikan, DPR mengalah saja dan merelakan vaksinasi itu diberikan kepada Masyarakat.

“ Ini ada yang kritik ngapain DPR vaksinasi padahal masyarakat lebih butuh”, dikatakan Mesakh asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua ini.

Untuk informasi, Mesakh melanjutkan pesan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, tengah malam tadi, ada 4.7 juta dosis vaksin produksi Biofarma sudah mulai didistribusikan ke seluruh Provinsi di Indonesia.

“ Sisa 2.3 juta dosis (total 7 juta vaksin untuk Februari 2021) akan menyusul minggu depan. 1 minggu lebih cepat dari rencana awal,” terang Mesakh masih mengutip informasi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Coronavac adalah merk vaksin covid-19 produk jadi Sinovac. Vaksin Covid-19 adalah merk/brand vaksin covid-19 Sinovac produksi Bio Farma yang untuk vaksin Pemerintah.

Cov2Bio (bukan Vac2Bio) adalah brand/merk yang dulu pernah disiapkan untuk vaksin Sinovac produksi bio Farma untuk program Mandiri, tetapi ini tidak dilanjutkan karena Sinovac tidak dibolehkan untuk vaksin pemerintah.

Reporter : Pajar Rahayu

Redaktur : Dewi Pelangi

Warga Cikaret Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Perbaiki Jalan Secara Swadaya

Warga Cikaret Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Perbaiki Jalan Secara Swadaya

CIANJUR.radar.informasi.com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap jalan yang rusak, Warga Cikaret Rt.03/03, Desa Sukaraharja, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, memperbaiki jalan di lingkungan tersebut dengan cara swadaya, dengan dipimpin oleh Tokoh Masyarat dan Ketua Pemuda setempat, Jum’at (19/02/21).

Hendri mengatakan, “Perbaikan akses jalan yang berada di wilayah Kampung Cikaret itu merupakan inisiatif warga, sementara biaya dan tenaga untuk segala kebutuhan perbaikan jalan, dilakukan secara swadaya dan gotong royong, Alhamdulilah, berkat peran serta dan partisipasi masyarakat, perbaikan jalan bisa terselesaikan”.

Menurutnya, meski jalan tersebut berada di penghujung desa atau perbatasan dengan desa lain, namun akses jalan tersebut sangat produktif, sehingga, melihat akses jalan mengalami kerusakan dan sulit dilewati kendaraan, maka Warga Kampung Cikaret langsung bermusyawarah untuk memperbaikinya.

“Menyadari akan pentingnya akses jalan yang memadai, warga masyarakat rela mengorbankan harta dan tenaganya”, keluhnya.

Pasalnya, lanjut Hendri, “Jika jalan tersebut rusak maka akan sulit dilalui oleh kendaraan bermotor dan akan menjadi tersendat, namun tentu juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat”.

Maka dengan kondisi jalan yang sudah baik, bukan hanya urusan Pemerintahan saja yang akan menjadi lancar, akan tetapi dapat mendongkrak laju roda perekonomian Masyarakat, terutama Masyarakat Kampung Cikaret, akan memudahkan Masyarakat membawa hasil pertanian ke pasar atau para Pedagang Keliling.

“Jadi, baik buruknya akses jalan, akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Masyarakat,” pungkasnya.

Reporter : Iman
Redaktur : Dewi Pelangi

Camat Cicurug Tutup Mata dan Bungkam dengan Permasalahan yang ada di Wilayahnya

Camat Cicurug Tutup Mata dan Bungkam dengan Permaalahan yang ada di Wilayahnya

SUKABUMI.radar.informasi.com – Adanya permasalahan – permasalahan yang sering mencuat di suatu wilayah, tentu saja menjadi persoalan yang harus diselesaikan, namun sangat disayangkan, Keterbukaan Informasi Publik masih menjadi tantangan yang harus dibenahi oleh para pemangku kepentingan, khususnya di Instansi Pemerintahan.

Hingga saat ini, masih dijumpai kesulitan yang dialami oleh para Awak Media dalam upaya mendapatkan informasi terkait isu – isu berkembang melalui konfirmasi ke narasumber atau orang yang berkompeten untuk menjawab, bahkan, tidak jarang Pejabat berwenang saat dimintai keterangan memilih bungkam atau penolakan, padahal hal ini merupakan bagian dari proses jurnalistik sebelum informasi itu dikemas dalam bentuk berita bagi kepentingan masyarakat luas.

Bungkamnya Pejabat Publik tersebut juga dilakukan oleh Wawan Godawan selaku Camat Cicurug, beberapa kali radar.informasi.com meminta tanggapan tentang pemberitaan yang mencuat di Masyarakat melalui seluler, Camat tidak sedikitpun memberikan respon, bahkan saat akan konfirmasi, Ia tidak berada di ruangannya.

“Pak Camat sedang keluar, mungkin lagi meninjau ke desa, cuma mobilnya memang ada, mungkin beliau menggunakan motor”, ungkap salahsatu Staf Kecamatan.

Sangat disayangkan memang, informasi yang harusnya bisa tersampaikan kepada Masyarakat tidak mendapat respon sama sekali, padahal, hal itu bisa jadi sentilan agar badan publik bersifat transparan terhadap informasi urgen menyangkut hajat hidup orang banyak, sampai berita ini diturunkan pihak terkait belum memberikan keterangan apapun.

Red

BPNT masih berpusat di Desa, Kades Berdalih adanya Kecemburuan Sosial saat Menunjuk E-Warong

BPNT masih berpusat di Desa, Kades Berdalih adanya Kecemburuan Sosial saat Menunjuk E-Warong

SUKABUMI.radar.informasi.com – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat, masih belum sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum), BPNT masih dalam bentuk paketan dan penyaluran ternyata masih dilaksanakan di kantor desa, Rabu (17/02/21).

Meskipun dari komoditi sudah memenuhi kriteria, yaitu karbohidrat dalam bentuk beras, protein seperti halnya telur, nabati dan hewani, akan tetapi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ternyata masih belum bisa leluasa mengambil BPNT sesuai kebutuhan di E-Warong atau agen penyalur sesuai dengan ketentuan Permensos nomor 20/2019 tentang Penyaluran BPNT.

Bantuan dalam bentuk paket itu ternyata masih terpusat di balai desa setempat, bahkan KPM tidak bisa menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya. Riki Rachman selaku Kepala Desa saat ditemui di kantornya pada Senin (16/02/21) mengatakan bahwa belum dibentuknya E-Warong karena belum ada warung yang bisa memenuhi kriteria.

Mustahil memang dari sekian banyaknya warung yang ada di desa tersebut tak ada satu warungpun yang memenuhi kriteria menjadi E-warong, namun beberapa saat kemudian Ia mengatakan, “Kita masih menginduk di Kelurahan Cicurug untuk E-warongnya karena kalau kita menunjuk salahsatu warung akan timbul kecemburuan sosial di Masyarakat, maka untuk mencari jalan tengah kita sengaja mendistribusikan BPNT di kantor desa”.

“Nanti kita ngobrol bareng deh sama TKSK biar jelas semuanya, kenapa kita belum mngajukan E-warong”, pungkasnya.

Sementara itu secara terpisah, Danik selaku TKSK saat dikonfirmasi mengatakan bahwa, “Saya sudah berulangkali meminta pihak desa untuk mengajukan E-warong, tapi sampai saat ini belum ada pengajuan ke saya”, ujar Danik.

Saat disinggung terkait fungsi TKSK, Ia mengatakan bahwa dirinya telah berusaha semaksimal mungkin melakukan pendampingan dan kontrolisasi kepada setiap desa/E-warong dalam penyaluran BPNT.

Red

Babhinsa, Babhimmas serta Satgas Covid-19 Kecamatan Cisarua ikuti pelatihan Tracking Kasus Covid-19

Babhinsa, Babhimmas serta Satgas Covid-19 Kecamatan Cisarua ikuti pelatihan Tracking Kasus Covid-19

BOGOR.radar.informasi.com – Babhinsa, Babhinmas dan Satgaa Covid 19 Desa di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, menerima pembekalan Tracing Kasus Covid -19 di Puskesmas Cisarua pada Rabu (17/02/2021).

Kegiatan pelatihan Tracing Kasus Covid -19 tersebut diikuti oleh Kanit Binmas Polsek Cisarua AKP. Uba S, Anggota Polsek 5 orang, Anggota Koramil 5 orang, Anggota Pol. PP. Kecamatan 2 orang dan Perwakilan Satgas dari tiap – tiap desa 5 orang.

Kegiatan pelatihan dimulai dengan Pembukaan, Pengarahan dari Kanit Bhinmas Cisarua dan disambung Pemberian materi tentang Tracing Covid – 19 oleh Siti, S.km selaku Moderator, kegiatan berjalan aman, tertib dan tetap menjalankan protokoler kesehatan serta berakhir pukul 11.15 WIB dilanjut dengan doa penutup.

“Babhinmas, babhinsa dan Satgas Covid Cisarua ikut pelatihan ini untuk pembekalan Tracking Kasus Covid-19 di Puskesmas Cisarua, diharapkan ke depannya penyebaran Virus mematikan ini bisa dihilangkan atau diminimalisirkan, sehingga aktifitas Warga dapat normal kembali seperti sediakala, peran serta dari semua pihak akan sangat berpengaruh dalam pencegahan Covid-19”, ujar Mayor.Inf.Haris Nazarudin Latief selaku Danramil 2124/Cisarua.

Reporter : Red
Redaktur : Dewi Pelangi

E-Warong Basmallah milik Sulastri diduga tidak Amanah

E-Warong Basmallah milik Sulastri diduga tidak Amanah

SUKABUMI.radar.informasi.com – Masyarakat sudah semakin pintar, mereka bisa menghitung dan mengkalkulasikan paket Sembako yang diterima dari penyaluran Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT) melalui E-warong yang sudah ditunjuk oleh pihak Bank, akan tetapi sangat disayangkan pendistribusian BPNT di E-warong Basmallah milik Sulastri yang berlokasi di Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, diduga menyalahi aturan dari Pemerintah karena komiditi yang disediakan diperkirakan tidak mencapai nominal Rp.200.000.00.-

Komponen sembako yang terdiri dari, beras 10 kg, telor 12 butir, kacang ijo 4 ons, daging ayam 1 kg dan Apel 4 buah tersebut memang sudah memenuhi unsur protein, karbohidrat, nabati dan hewani, akan tetapi sembako yang disalurkan dalam bentuk paket tersebut tidak sesuai dengan Pedum, karena KPM tidak bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya.

Sudah bukan menjadi rahasia umum rata – rata E-warong yang menyalurkan BPNT dengan cara pemaketan, dengan alasan klasik agar mudah dalam menjalankan pendistribusian, sebab E-warong akan kesulitan menyediakan komiditi jika setiap KPM kebutuhan sembakonya berbeda – beda. Akan tetapi dengan cara pemaketan memberikan peluang kepada E- warong untuk melakukan tindakan pemotongan atau harga sembako tidak mencapai Rp. 200.000.00.

Padahal seperti yang kita tahu dimasa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah sengaja mengucurkan bantuan sosial dari berbagai sumber untuk mengurangi beban Masyarakat, akan tetapi masih saja banyak Oknum – oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi, seperti halnya yang terjadi di E-warong Basmallah milik Sulastri.

Wahid selaku Kepala Desa Sundawenang saat dikonfirmasi melalui Seluler mengatakan bahwa, “Sebaiknya konfirmasi dulu ke pihak penyedia barang dan juga Pendamping Kecamatan juga kepada semua pihak terkait”.

Akan tetapi TKSK saat dikonfirmasi, menyuruh Tim Media untuk menghitung nominal komoditi dan mengirimkan kepadanya, karena menurut dia jumlah komoditi sudah mencapai Rp.200.000.00, begitu pula dengan Sulastri pemilik E-warong, Ia mengelak hal tersebut dan langsung memblokir pihak Media.

Dengan adanya permasalahan ini, seharusnya para Suplayer dan E-warong dalam program sembako BPNT tersebut perlu dievaluasi, karena penyaluran sembako BPNT itu dianggap tidak serius dalam menjalankan program tersebut.

Red