
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat transformasi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang membuka kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi, di antaranya melalui gerakan pasar murah, Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI), serta mendorong masyarakat menanam cabai guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok.
Selain itu, Pemkab Indramayu juga terus mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Sinergitas dan kolaborasi harus dilaksanakan lintas sektor, baik perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, pelaku usaha maupun seluruh pihak terkait,” tegas Lucky Hakim.
Ia menambahkan, Pemkab Indramayu telah menerbitkan sejumlah kebijakan pendukung, termasuk peta jalan implementasi transaksi pemerintah daerah dan penggunaan layanan digital perbankan dalam transaksi keuangan di lingkungan perangkat daerah serta mitra kerja pemerintah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi daerah merupakan dua agenda strategis yang sangat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama di tengah meningkatnya tekanan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang, cabai, dan beras.
“Target inflasi tahun 2026 ditetapkan pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen atau 2,5 persen plus minus 1 persen. Karena itu diperlukan langkah bersama untuk menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi pangan,” ujarnya.
Wihujeng juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi fenomena El Nino yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Barat, Indramayu dinilai perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan daerah.
Di bidang digitalisasi, Bank Indonesia terus mendorong percepatan ETPD guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah di tengah berbagai tantangan fiskal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kabupaten Indramayu, Dudi Barmana, memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Indramayu selama semester pertama tahun 2026.
Ia menjelaskan, IPH digunakan sebagai indikator untuk memantau perkembangan harga bahan pangan dan melihat pergerakan inflasi daerah. Berdasarkan hasil pemantauan, cabai merah menjadi salah satu komoditas yang paling memengaruhi perubahan IPH bersama beras, daging, dan telur.
“Sepanjang semester pertama tahun 2026 terjadi fluktuasi harga pangan yang cukup tinggi. Karena itu diperlukan upaya pengendalian harga secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” katanya.
Melalui pelaksanaan HLM TPID dan TP2DD Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan visi Indramayu REANG yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Sumber Diskominfo Indramayu
Andika











