Indramayu Jadi Lokasi Prioritas, Kemensos Dorong Penyelesaian Kampung Nelayan Sejahtera 

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu dalam rangka percepatan program Kampung Nelayan Sejahtera, Selasa (15/4/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu dan disambut langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, beserta Kepala SKPD terkait dan Camat Kandanghaur. 

Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI, Mira Riyati Kurniasih, dalam sambutannya menyatakan, program ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pembangunan 3 juta rumah di Indonesia. Dia menegaskan, Indramayu dipilih langsung oleh Menteri Sosial sebagai lokasi prioritas. 

“Program ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memberi pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi. Kami bekerjasama dengan IPB dan BAZNAS untuk pelatihan dan kurasi produk. Kolaborasi antara Kemensos, Pemda, dan BAZNAS menjadi kunci sukses program ini,” katanya. 

Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 95 persen. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp9,3 miliar. 

Dirjen Mira juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi anggaran. Kemensos, bersama Inspektorat, terus melakukan pendampingan agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan. 

“Kami mohon dukungan semua pihak untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya. 

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan banjir rob yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Indramayu. 

“Kami bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Ibu Dirjen dan jajaran. Permasalahan ini telah berlangsung bertahun-tahun dan bahkan menjadi isu nasional karena berada di jalur mudik. Kami siap mengikuti arahan pemerintah pusat dan menyambut baik segala bentuk bantuan dengan semangat gotong royong,” ujarnya. 

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi dan kesadaran bersama dalam menangani kebersihan, serta komitmen Pemda untuk mendukung program dan rencana pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan produk dan potensi ekonomi lokal. 

Sementara itu, Camat Kandanghaur, Hatta Direja menyampaikan, masyarakat sangat mengapresiasi bantuan relokasi yang diberikan Kementerian Sosial untuk masyarakat Desa Eretan Kulon. 

“Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan ini dan menyukseskan program Kampung Nelayan Sejahtera yang ditargetkan selesai maksimal pada April 2025,” ujarnya. 

Dukungan juga datang dari BAZNAS RI yang terlibat dalam pembangunan 93 unit rumah dan sebuah masjid dua lantai. Telah memilih warga yang memiliki minat dan potensi untuk dilatih dan mengelola Z-Corner, yang juga akan menampilkan produk-produk UMKM unggulan Indramayu. 

“Harapan kami, program ini tidak hanya menyediakan rumah fisik, tetapi juga membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan spiritual warga,” ungkap perwakilan BAZNAS RI. 

Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kehidupan masyarakat pesisir yang lebih baik, mandiri, dan sejahtera melalui program Kampung Nelayan Sejahtera.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Pemerintah Desa Mekarwaru Pacu Pembangunan, TPT Sepanjang 162 Meter Digarap di Dusun Cikandung

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya percepatan pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Terbaru, pembangunan infrastruktur kembali digiatkan melalui proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 162 meter yang terletak di RW 04, Gang Carta, Dusun Cikandung pada Senin (14/04/25).

Proyek ini memanfaatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tahap pertama dengan nilai anggaran mencapai Rp 37.914.000. Menariknya, pelaksanaan pembangunan TPT dilakukan melalui skema pemberdayaan masyarakat, memberikan kesempatan kerja sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Madu, menuturkan bahwa pelaksanaan proyek diawasi ketat baik oleh pemerintah desa maupun kecamatan untuk memastikan kualitas pekerjaan. “Setiap tahapan konstruksi dikawal secara teliti agar hasilnya kokoh dan sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.

Kepala Desa Mekarwaru, Edi Sukandi, SE, menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Menurutnya, keberadaan TPT akan memperlancar akses sekaligus membuka ruang baru untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Selain memperkuat struktur tanah, pembangunan ini juga menjadi pondasi bagi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman,” ungkapnya.

Antusiasme warga Dusun Cikandung turut mewarnai proses pembangunan ini. Mereka berharap proyek rampung tepat waktu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi desa. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, pembangunan TPT ini diharapkan menjadi langkah maju dalam mewujudkan kemajuan Desa Mekarwaru.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bapemperda DPRD Indramayu Sampaikan Empat Raperda

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu yang digelar dalam rangka penyampaian hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas tahun 2025, Senin (14/4/2025). 

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Amroni. Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam, menyampaikan hasil kajian terhadap empat Raperda. Ketiga Raperda dinyatakan siap untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di panitia khusus, sedangkan satu Raperda perlu pendalaman lebih lanjut. 

“Kami telah melakukan pembahasan dan kajian mendalam bersama tim asistensi, OPD, dan pihak terkait lainnya. Tiga Raperda telah memenuhi kelengkapan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis,” ujarnya.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dan Bapemperda dalam proses pembentukan regulasi ini. Dia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung upaya penguatan regulasi demi pelayanan publik yang lebih baik. 

“Kami sangat menghargai sinergi antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti hal-hal yang belum lengkap, termasuk penyampaian penjelasan dan naskah akademik terkait perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2020,” ujarnya.

Salah satu Raperda yang menjadi fokus adalah Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi dari Kemendagri dan Kemenkeu mendorong dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. 

Sementara itu, Raperda tentang Pemerintahan Desa dinilai penting untuk menyederhanakan regulasi dan menciptakan pedoman yang komprehensif. Sehingga desa-desa memiliki aturan yang jelas dan tidak tumpang tindih, agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif. 

Dalam hal pengelolaan sampah, Raperda yang diajukan mengusung pendekatan ramah lingkungan dan berbasis sumber daya. Menjadikan sampah sebagai potensi, bukan sekadar masalah. Ini bagian dari komitmen pemerintah kabupaten terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. 

Mengenai Raperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2020, Ketua Bapemperda menyatakan belum bisa dilanjutkan ke pembahasan pansus karena dokumen pendukung belum lengkap. 

“Kami meminta agar Bupati atau OPD pengusul hadir langsung menjelaskan maksud, tujuan, dan arah perubahan yang diinginkan,” ujar H. Dalam.

Pada akhir rapat, DPRD Kabupaten Indramayu juga menetapkan perubahan pimpinan dan anggota Bapemperda yang berlaku sejak 14 April 2025. H. Dalam ditetapkan sebagai Ketua Bapemperda dan Ali Fikri sebagai Sekretaris. Keputusan ini dibacakan oleh Sekretaris DPRD, Ali Fikri.

Pemerintah Kabupaten Indramayu menyambut baik hasil rapat tersebut dan akan menindaklanjuti hasil kajian dengan melengkapi dokumen serta mempercepat koordinasi lintas OPD agar pembahasan Raperda berjalan lancar di tingkat selanjutnya. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bupati dan DPRD Kabupaten Indramayu Tandatangani Persetujuan Bersama Perubahan Propemperda 2025

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif  dalam penyusunan regulasi di Kabupaten Indramayu terus dilakukan. Hal tersebut terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu yang membahas Penyampaian Hasil Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

Berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (14/4/2025), rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Sirojudin serta turut dihadiri Bupati Indramayu Lucky Hakim.

Pada hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah  (Bapemperda) DPRD Kabupaten Indramayu terhadap perubahan Program Pembentukan Peraturan  Daerah (Propemperda) Kabupaten Indramayu Tahun 2025 yang disampaikan Ketua Bapemperda Kabupaten Indramayu, Dalam, diketahui sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 170/27/KEP/DPRD/2024 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) KABUPATEN INDRAMAYU tahun 2024, tanggal 30 Oktober 2025 ditetapkan sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Indramayu yang terdiri atas 13 Raperda Kabupaten Indramayu usulan dari Bupati Indramayu dan 5 Raperda Kabupaten Indramayu usulan dari DPRD Kabupaten Indramayu.

Kemudian, Dalam melanjutkan, Bapemperda sesuai tugas dan kewenangannya bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dikoordinir oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu  melakukan proses pembahasan kembali dan sinkronisasi daftar rancangan peraturan daerah usulan eksekutif dan usulan DPRD.

Dari hasil pembahasan dan sinkronisasi tersebut, ditetapkan Perubahan PROPEMPERDA Kabupaten Indramayu Tahun 2025,  yang semula 18 Raperda sebagaimana hasil rapat BAPEMPERDA,  berubah menjadi 20 Raperda Kabupaten Indramayu dalam PROPEMPERDA Kabupten Indramayu TAHUN 2024.

“Semoga laporan badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Indramayu ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua,” ungkap Ketua Bapemperda. 

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Indramayu terkait Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

PKS Minta Kemendagri Bersikap Arif dalam Menyikapi Polemik Lucky Hakim

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Di tengah sorotan publik terhadap Bupati Indramayu, Lucky Hakim, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indramayu memilih untuk menyampaikan sikap yang sejuk dan konstruktif. Sabtu (12/4)

Ketua DPD PKS Indramayu, H. Ruswa, M.Pd.I., menyatakan bahwa pihaknya tetap menghargai dedikasi dan niat baik Lucky Hakim dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, sosok Lucky merupakan pemimpin hasil pilihan rakyat yang membawa harapan besar akan perubahan di Kabupaten Indramayu.

“Beliau terpilih lewat dukungan mayoritas warga. Itu menunjukkan betapa besar kepercayaan masyarakat padanya,” ujar Ruswa. Ia menambahkan, selama ini dirinya melihat langsung kesungguhan Lucky Hakim dalam mengemban amanah sebagai kepala daerah.

Namun, di tengah apresiasi tersebut, gelombang kritik tak bisa dihindari. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) melayangkan protes keras atas ketidakhadiran Lucky saat momen Idul Fitri. Mereka menuding sang bupati melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin resmi, dan mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan menjatuhkan sanksi.

Menanggapi hal itu, PKS berharap Kemendagri dapat mengambil langkah dengan bijak dan mempertimbangkan segala aspek secara adil.

“Kami ingin Kemendagri bersikap objektif dan menyeluruh dalam menilai situasi ini. Kalau pun ada pelanggaran, semoga sanksi yang diberikan tidak memberatkan,” pungkas Ruswa.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

PKB Soroti Kepergian Bupati ke Jepang Saat Lebaran, Evaluasi Diserahkan ke Kemendagri

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepergian Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang saat momen Hari Raya Idul Fitri mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Masyarakat Peduli Dermayu (AMPD) dan Fraksi PKB di DPRD Indramayu. Sabtu (12/4)

Dalam audiensi yang digelar Kamis (10/4/2025) di Gedung DPRD, AMPD menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan sang bupati. Mereka menilai perjalanan tersebut tidak hanya tidak patut dilakukan di tengah perayaan hari besar keagamaan, tetapi juga diduga tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dari seorang kepala daerah yang seharusnya menjadi panutan,” ungkap perwakilan AMPD di hadapan anggota dewan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Indramayu dari Fraksi PKB, Kiki Arindi, menyatakan pihaknya sejak awal sudah mempertanyakan legalitas dan etika dari keberangkatan tersebut.

“Pejabat publik tentu terikat aturan. Kami menyayangkan jika benar Bupati bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan dari Mendagri,” ujarnya.

Meski demikian, Kiki menegaskan bahwa Fraksi PKB tidak dalam posisi menjatuhkan sanksi. Ia menyebut, penilaian atas dugaan pelanggaran tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kemendagri.

“Soal sanksi, itu ranah Kemendagri. Mereka yang berwenang menilai apakah ada pelanggaran serius atau tidak,” tegasnya.

Ia berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi Bupati Lucky Hakim dalam menjalankan tugas-tugas ke depan.

“Semoga ini jadi pelajaran, agar ke depan lebih berhati-hati dan bijak dalam bersikap sebagai pemimpin daerah,” tutup Kiki.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Sinergi Penyerapan Gabah di Indramayu: Target Hingga 500 Ton Per Hari

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dalam rangka mendukung panen raya di wilayah Indramayu, berbagai pihak bersinergi untuk menyerap hasil panen gabah petani. Kegiatan ini berlangsung, bertempat di Hotel Terisula, Jl. D.I. Panjaitan No. 77, Indramayu, pada Kamis, April 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati, Danding, serta perwakilan dari Diset. Peserta lainnya terdiri dari mitra petani asal Indramayu, perwakilan dari dinas terkait, hingga pihak Kepolisian Resor (Polres) Indramayu.

Narasumber dalam acara tersebut, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa Indramayu saat ini berada dalam masa panen dan menjadi salah satu wilayah penghasil gabah terbesar. Oleh karena itu, pihaknya ingin menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan para mitra yang berada di lapangan.

“Dengan kerja sama yang telah terjalin, kami mampu menyerap sekitar 500 ton gabah kering panen (GKP) per hari. Bahkan, jika kondisi cuaca mendukung, penyerapan bisa mencapai 1000 hingga 1500 ton per hari,” ujar Sri Wahyuni saat diwawancarai awak media.

Sri juga menjelaskan bahwa harga pembelian gabah telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram dan akan tetap dibeli dengan harga tersebut meskipun harga pasar turun di bawahnya. “Kami tetap membeli di harga Rp6.500, sesuai standar yang telah disepakati,” tegasnya.

Saat ini, pihaknya telah menjalin kemitraan dengan 138 mitra di wilayah Indramayu dan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemerintah desa yang sedang memasuki masa panen. Harapannya, seluruh stakeholder dapat bekerja sama untuk menyukseskan musim panen tahun ini.

“Kami ingin memastikan seluruh hasil panen terserap dengan baik, sehingga petani mendapatkan harga yang layak dan tidak mengalami kerugian,” tambah Sri.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga gabah dan mendukung kesejahteraan petani, terutama di tengah tantangan cuaca dan fluktuasi harga pasar.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bupati Indramayu Tinjau Pembangunan Kampung Nelayan 

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus memastikan proses pembangunan kampung nelayan sejahtera yang berlokasi di Kecamatan Kandanghaur berjalan optimal serta tepat sasaran bagi penerima manfaat. Rabu (9/4)

Hal tersebut disampaikan Bupati Indramayu Lucky Hakim saat meninjau lokasi pembangunan kampung nelayan sejahtera yang merupakan tempat relokasi bagi masyarakat yang terdampak banjir rob. 

“Kunjungan saat ini untuk memastikan semua progres pembangunan baik dari bangunan rumah maupun sarana dan prasarana pendukung berjalan secara optimal. Selain itu kami juga bersama dengan instansi terkait akan melakukan pengecekan data sehingga penerima bantuan relokasi ini dapat tepat sasaran,” ungkapnya, Rabu (9/4/2025). 

Diketahui Kampung Nelayan Sejahtera tersebut dibangun di atas lahan seluas 9.977.15 M² yang pengadaan tanahnya disediakan Pemkab Indramayu dengan anggaran mencapai 4,6 Miliar. Sedangkan untuk bangunan rumah sebanyak 93 unit dari anggaran Kementerian Sosial RI dan fasilitas lainnya berupa masjid dan zakat center serta UMKM dibangun oleh Baznas RI. 

Namun demikian, Lucky berharap pembangunan rumah bagi warga terdampak banjir rob ini bisa ditambah dan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai hal tersebut. 

Dalam kunjungan itu Bupati Indramayu juga mengecek kondisi rumah yang dibangun serta bangunan yang akan digunakan sebagai pusat kuliner dan sentra kerajinan UMKM yang merupakan tempat pemasaran hasil produk pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup para keluarga nelayan tersebut. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Satgas Saber Pungli Indramayu Siap Berantas Pungli dan Premanisme 

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Satuan Tugas Saber Pungli Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Indramayu menyatakan kesiapannya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme. Jumat (28/2)

Hal tersebut diungkapkan Kepala Posko Unit Pelaksana Percepatan (UPP) Saber Pungli Indramayu, AKP Nandang usai mengikuti Apel Siaga Satgas Pemberantasan Premanisme yang digelar di Alun Alun Indramayu, Kamis (27/3/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, AKP Nandang menegaskan komitmen Satgas Saber Pungli untuk bersinergi dengan seluruh pihak guna menindak tegas pelaku pungli dan premanisme. 

“Kami siap bergerak cepat merespons keluhan masyarakat. Tujuan utama kami adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung salah satu visi Indramayu REANG, yakni aman dan nyaman, ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati H. Syaefudin yang memimpin Apel Siaga Satgas Pemberantasan Premanisme menyampaikan, aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab merupakan sebuah yang merugikan serta meresahkan masyarakat. Dengan demikian diperlukan langkah proaktif serta sinergi seluruh pihak guna menjaga kondusifitas serta memberikan rasa aman ditengah-tengan masyarakat. 

Wakil Bupati Syaefudin juga menekankan bahwa pemberantasan premanisme dan pungli merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong iklim investasi dan pembangunan di Indramayu. 

“Pemberantasan premanisme ini melibatkan seluruh elemen. Kami berharap hadirnya satgas pemberantasan premanisme ini dapat menjadi motor penggerak pemberantasan premanisme di Kabupaten Indramayu. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban,” ajaknya. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Lebih Baik Obral Pajak Kendaraan Daripada Tidak Laku, DPRD Indramayu Dorong Kebijakan Baru

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si, mendorong kebijakan pemangkasan pajak kendaraan sebagai langkah strategis untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, lebih baik menerapkan tarif pajak yang lebih terjangkau daripada membiarkan kendaraan menumpuk akibat pajak tinggi yang sulit dijangkau masyarakat. Jumat (28/3)

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung DPRD Indramayu, Jl. Sudirman No. 159, Kamis (27/03/2025), Sirojudin mengungkapkan, dalam wawancara kepada awak media, bahwa banyak kendaraan terbengkalai karena pemiliknya tidak mampu membayar pajak yang terus menumpuk. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel agar pajak tetap terserap dan masyarakat tidak terbebani.

“Lebih baik pajak kendaraan dijual murah agar laku daripada dibiarkan mahal tetapi masyarakat tidak mampu membayar. Dengan begitu, pendapatan daerah tetap masuk, dan masyarakat pun terbantu,” ujar Sirojudin.

Ia juga menilai bahwa kebijakan ini layak menjadi contoh bagi daerah lain, mengingat hampir 100% pajak kendaraan di Kabupaten Indramayu kini langsung dikelola daerah, bukan lagi melalui pemerintah provinsi, sehingga lebih efektif dan efisien.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, turut menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan pajak kendaraan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait pembebasan pajak kendaraan lama agar tidak membebani pemiliknya.

Usulan ini mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak warga berharap kebijakan tersebut segera diterapkan agar mereka bisa melunasi pajak kendaraan yang tertunggak tanpa beban berat.

Selain itu, diskusi juga membahas peran teknisi dalam memastikan kelayakan kendaraan di jalan raya serta mekanisme pengecekan fisik yang lebih efisien. Pemerintah daerah diharapkan segera merancang kebijakan pajak yang lebih adaptif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengurangi jumlah kendaraan yang tidak layak jalan.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal