Di Bulan Suci Ramadhan 1442 H, Kopi Daong Sepakat Buka Sesuai Aturan yang ditetapkan

Di Bulan Suci Ranadhan 1442 H, Kopi Daong Sepakat Buka Sesuai Aturan yang ditetapkan

BOGOR.radar.informasi.com – Dengan beredarnya video viral tentang Kopi Daong yang buka pada siang hari pada pukul 14.00 WIB, pihak Muspika Caringin bersama Masyarakat Desa Pancawati yang diwakilkan oleh BPD dan Tokoh Masyarakat juga Ketua MUI desa, akhirnya terdapat kesepakatan, Kopi Daong akan buka mulai pukul 16.00 WIB untuk persiapan buka puasa, untuk sementara akan membuat stand di depan agar bisa take a way, karena disini pihak perusahaan memikirkan nasib Karyawan apabila diliburkan, apalagi menjelang Idul Fitri, Minggu (25/04/21).

Eko selaku General Affair juga meminta maaf kepada seluruh Umat Islam khususnya Masyarakat Caringin, Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas kelalaiannya selama ini, Ia tidak bermaksud untuk tidak menghargai Umat Muslim yang sedang menjalankan Ibadah Puasa, semata – mata hanya agar Karyawan yang mayoritas Warga setempat tetap bisa bekerja.

“Sebenarnya pada hari Sabtu itu pihak Management sedang tidak ada ditempat, kita sedang ada tugas di Magelang, kebetulan ada beberapa pengunjung yang non-Muslim, makanya kita buka dan untuk menghargai yang sedang berpuasa kita sengaja tutup pembatasnya”, ujar Eko.

Masih menurutnya, “Sebenarnya kita buka juga untuk kepentingan Pegawai saja, kalau kita liat dari segi bisnis sebenarnya tidak berniat mencari kesempatan dalam kesempitan, ini adalah langkah bijak agar tidak terjadi pengurangan karyawan, agar mereka tetap bisa bekerja, karena seperti yang kita tahu Idul Fitri beban akan menjadi dua kali lipat dan tamu juga kita batasi hanya 20%”.

Sementara itu H. Iqbal Jayadi selaku Kepala Desa juga mengatakan bahwa, “Saya tidak bisa meminta Kopi Daong untuk tutup, karena bagaimana juga banyak Warga saya yang kerja, saya hanya minta pihak Kopi Daong mematuhi edaran dari Bupati”.

Prasetyo selaku Direktur Operasional Kopi Daong menegskan, “Kita akan ikuti semua aturan yang berlaku, mohon maaf atas kelalaian kami selama bulan Ramdhan ini, mulai hari ini kita akan taati semua peraturan yang berlaku, terimakasih kepada semua pihak yang sudah mengingatkan kami”.

Reporter : Dewi Pelangi

Diduga Program PTSL Desa Situ Hilir dimanfaatkan untuk Meraup Keuntungan Pribadi

Diduga Program PTSL Desa Situ Hilir dimanfaatkan untuk Meraup Keuntungan Pribadi

BOGOR.radar.informasi.com – Dugaan adanya Pungutan Liar (pungli) terkuak dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Situ Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Warga sebagai pemohon harus membayar sebesar Rp. 500.000.00 tanpa proses musyawarah sesuai dengan aturan program PTSL, Sabtu (24/04/21).

Dengan adanya keluhan dari Warga ini, sangat jelas pengurusan Sertifikasi Tanah melalui program PTSL dengan biaya yang terjangkau atau murah sesuai dengan aturan ternyata masih dalam angan-angan, bahkan Ketua PTSL sendiri mengamini adanya pungutan tersebut. Sangat disayangkan, Subhan selaku Kepala Desa Situ Hilir saat dikonfirmasi via seluler tidak memberikan jawaban apapun.

“Kita dimintai Rp.500.000.00/Sertifikat”, ujar salahsatu Warga dengan singkat.

Dugaan Pungli sulit untuk diberantas, padahal pemangku kebijakan secara tegas mengajak masyarakat perangi Pungli.

Seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat melapor kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) jika dipaksa membayar administrasi dalam pembuatan Sertifikat tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Red

Jelang Buka Puasa, Team Rescue Indonesia Bersama TNI Dan Relawan AERI Berbagi Takjil

Jelang Buka Puasa, Team Rescue Indonesia Bersama TNI Dan Relawan AERI Berbagi Takjil

SUKABUMI.radar.informasi.com – Bulan Suci Ramadhan adalah bulan dengan seribu berkah, maka tak heran banyak pihak berlomba – lomba untuk menanam kebaikan, bersedekah ataupun berbagi dengan sesama, semua itu tentu saja dengan tujuan untuk mendapat ridho-Nya, begitu pula yang dilakukan oleh Team Rescue Indonesia, bersama dengan TNI dan Relawan AERI, mereka membagikan takjil kepada para Pengendara yang melintas di sepanjang Jalan siliwangi, tepatnya depan Alun – alun Kaum Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jumat (23/04/21).

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para Pengendara yang masih beraktifitas di jalan disaat menjelang berbuka puasa, 1000 paket Takjil habis dibagikan dalam waktu singkat, Ketua Umum Rescue Indonesia, Ilham Adriansyah memaparkan bahwa aksi berbagi takjil kepada Masyarakat merupakan kegiatan rutin setiap hari Jum’at dan wujud aksi sosial yang kerap dilakukan selama Ramadhan.

“Ini merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap hari Jum’at di Bulan Suci Ramadhan sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama, Alhamdullilah Masyarakat merasa terbantu, khususnya Pengendara yang menjelang Magrib masih di jalan, 1000 Takjil habis dalam waktu sekejap”, ujar Ilham Adriansyah.

Reporter : Pajar Rahayu
Redaktur : Dewi Pelangi

Lengahnya Dinas Pertanian Sukabumi, Besar dugaan Pendistribusian Benih Padi jadi Bancakan

Lengahnya Dinas Pertanian Sukabumi, Besar dugaan Pendistribusian Benih Padi jadi Bancakan

SUKABUMI.radar.informasi.com – Sejumlah Kelompok Petani mengeluhkan bantuan benih padi dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pertanian yang dibagikan oleh Dinas Pertanian Sukabumi melalui UPTD Pertanian wilayah dan BPP Kecamatan, pasalnya bantuan benih padi yang diberikan kepada Kelompok Tani tidak sesuai, yang seharusnya didapatkan Kelompok Tani, misalya Kelompok Tani yang seharusnya mendapatkan benih 725 kg yang berisi 5 kg per kantong untuk para Petani, ternyata yang didapatkan Kelompok Tani hanya 425 kg, padahal seharusnya bantuan tersebut harus tersalurkan semua kepada para Petani dan tidak dipungut biaya alias gratis, Rabu (21/04/21).

Bantuan benih padi kepada para Petani melalui Kelompok Tani merupakan program Kementrian Pertanian guna mendukung kedaulatan pangan, dimana bantuan benih padi ini untuk mendorong produktifitas Petani menjadi lebih baik. Namun sayang, bantuan subsidi benih padi yang disalurkan oleh pihak Pemerintah Pusat ke daerah diduga sering dijadikan bahan bancakan oleh para Oknum – oknum yang tidak bertangungjawab.

Bantuan subsidi benih padi pada tahun anggaran 2021 untuk Kabupaten Sukabumi sudah sebulan lebih berjalan, proses penyalurannya kepada para Petani melalui kelompok tani. Namun kenyataan subsidi benih padi itu ketika sampai kepada pihak kelompok tidak dikasih semua oleh Oknum penyalur dengan alasan untuk administrasi di kantor BPP Pertanian.

Seperti yang dijelaskan oleh salahsatu Kelompok Tani yang bernama H.Karim, Ia menerima bantuan benih padi yang ada di wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabum, Ia menjelaskan Kepada media radar.informasi.com, “Saya mendapatkan benih 375 Kg tapi yang diterima 300 kg, yang 75 Kg di ambil oleh oknum BPP Kecamatan Jampangkulon”, jelasnya.

Di UPTD Pertanian wilayah Kecamatan Jampang Tengah hasil investigasi media radar.informasi.com dilapangan, ada salah satu kelompak yang menerangkan bernama Edih, Ia menjelaskan bahwa, “Saya seharusya mendapatkan benih padi 750 kg, tetapi saya mendapatkan cuma 600 kg yang sebagian di ambil oleh oknum BPP Jampang Tengah”.

Sementara itu di UPTD Pertanian Wilayah Desa Hegarmanah, Kecamatan Sagaranten, salahsatu kelompok memaparkan hanya menerima 100 kg.

“Untuk bantuan benih padi saya menerima 100 Kg, seharusnya kan 500 kg, ujar Ali Sayah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sukabumi , Sudrajat ketika dikonfirmasi oleh Media radar.informasi.com bahwa, “Bantuan subsidi benih padi dari pihak Pemerintah memang ada dan harus disampaikan kepada kelompok, semuanya tidak ada pengurangan sedikitpun jika memang ada yang seperti itu di wilayah BPP Kecamatan akan saya pangil karena perbuatan tersebut tidak boleh dan itu sudah jelas melakukan kesalahan”.

Disinggung tentang pengawasan dari Dinas pertanian untuk pendistribusian benih padi yang diduga jadi bancakan, Ia pun berkomentar, “Memang saya tidak pernah turun ke lapangan untuk mengawasi tetapi ada bagian yang mengawasi dari pihak UPTD wilayah dan BPP Kecamatan jadi kami haya bisa menerima laporan saja”, ungkapnya.

Analisa kami selaku Media untuk pendistribusian benih di Kabupaten Sukabumi, kurangya pengawan dari Dinas Pertanian haya mengandalkan dari wilayah , sehingga bisa terjadi penyaluran benih padi ini diduga tidak sesuai dan dijadikan ajang bancakan.

Dan melihat kondisi penditribusian benih padi seperti ini ,sudah jelas ini sangat merugikan negara dan menyalahi aturan dan kepada Aparat Penegak Hukum untuk segera turun dan memerikasa penyaluran benih di wilayah – wilayah kecamatan Kabupaten Sukabumi.

Reporter : Iman
Redaktur : Dewi Pelangi

Tidak Adanya Transfaransi, Proyek Irigasi di Desa Situ Hilir diduga dimanfaatkan Oknum Ketua P3A

Tidak Adanya Transfaransi, Proyek Irigasi di Desa Situ Hilir diduga dimanfaatkan Oknum Ketua P3A

BOGOR.radar.informasi.com – Guna meningkatkan kualitas panen para Petani, Gabungan Perkumpulan Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) telah menerima gelontoran anggaran dari Pemerintah, akan tetapi sangat disayangkan pekerjaan Irigasi di wilayah Kabupaten Bogor banyak yang tidak mengedepankan kualitas bahkan papan proyekpun nampak tidak terpasang, Kamis (22/04/21).

Dengan tidak sesuainya prosedur dalam pembangunan Irigasi tersebut tentu saja akan merugikan Masyarakat penerima manfaat ataupun keuangan negara, apalagi pekerjaan Irigasi yang berada di Desa Situ Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor Barat ini dilokasi tidak terpampang papan proyek sehingga Masyarakat tidak bisa ikut mengawasi dalam pelaksanaannya, padahal dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Proyek tanpa plang nama proyek), melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang”.

Selain itu juga, para Pekerja yang dilakukan secara swadaya dan Padat Karya ini, diduga upah tidak sesuai dengan standar, mereka hanya menerima upah dibawah rata.-rata. Muhamad Fikri selaku Ketua P3A saat dikonfirmasi melalui seluler membantah hal tersebut, Ia mengatakan bahwa, “Semua sudah sesuai dengan speak dan prosedur yang berlaku”.

Bahkan besar dugaan dalam pekerjaan Irigasi ini, pihak Kepala Desa tidak mengetahui karena tidak adanya koordinasi.
Sangat disayangkan lemahnya pengawasan dari Instansi terkait menyebabkan pembangunan dikerjakan secara asal – asalan dan tidak ada transfarasi kepada publik.

Reporter : Cahya

Redaktur : Dewi Pelangi

Kompensasi masih Tanda tanya, Butuh Hasil Lab untuk Buktikan Ceceran Limbah Pertamina

Kompensasi masih Tanda tanya, Butuh Hasil Lab untuk Buktikan Ceceran Limbah Pertamina

INDRAMAYU.radar.informasi.com – Pertamina EP dan Masyarakat Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, bertemu membahas tangung Jawab dan Edukasi Sosial ke Masyarakat atas kejadian ceceran limbah yang terjadi di desa tersebut, yang mana terjadi pada tanggal 13 Januari 2020, pertemuan tersebut diadakan di salahsatu Aula Hotel di Indramayu, Selasa (20/04/2021).

Adapun yang hadir pada acara tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Indramayu, Pertamina RU VI Balongan, EP dan Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), Camat Cantigi dan Perwakilan masyarakat Desa Lamaran Tarung.

DLH yang diwakili Suhartati mengatakan, “Kami selama setahun lebih belum memberikan penjelasan dan hasil yang mana menunjukan pihak mana yang bertanggungjawab, untuk lebih jelasnya, limbah perlu dilakukan uji laboratorium agar diketahui limbah siapa yang tercecer di empang dan sawah masyarakat supaya bisa memberikan kesimpulan dari pencemaran tersebut”.

Suhartati menambahkan, “Kami memang sudah mengambil sampel limbah tersebut, berhubung terkendala Lab, di Indramayu Lab. Pemda dan individu tidak memadai untuk tes tersebut jadi kami belum bisa memberikan penjelasan limbahnya siapa”.

Camat Cantigi Nurdin mengatakan, “Harus ada kejelasan sumber limbah itu muncul, karena menurut kami waktunya sudah cukup lama, jadi kami harap hari ini bisa memberikan keputusan yang memuaskan”.

Di lain pihak Syafei dari SKK Migas menegaskan, “Kami belum bisa mengambil keputusan terkait limbah itu sendiri, menurut prosedur kompensasi itu belum bisa diberikan selagi belum keluarnya hasil tes limbah itu, sebab bisa kemungkinan dari tumpahan kapal juga perahu – perahu nelayan yang lewat karena sampai sekarang titik pengeboran tidak mengalami kebocoran”.

H.Juhaedi salahsatu Warga Lamaran Tarung berharap agar pertemuan ini bisa ada titik temu dan menghasilkan keputusan yang memuaskan yaitu kompensasi dari pihak Pertamina”.

Sampai rapat selesai belum menemui hasil dan membuat masyarakat Lamaran Tarung kecewa kepada DLH karena lambatnya dalam penanganan masalah tersebut.

Reporter : Selamet Hidayat
Redaktur : Dewi Pelangi

P3A Desa Sukakarya Realisasikan P3-TGAI untuk Dongkrak Perekonomian Petani

P3A Desa Sukakarya Realisasikan P3-TGAI untuk Dongkrak Perekonomian Petani

BOGOR.radar.informasi.com – Dengan menggunakan sumber dana APBN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, menggelontorkan anggaran sebesar Rp.195.000.000.00 untuk kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) untuk wilayah Kp.Sukabirus I, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, Senin (19/04/21).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh P3A Karya Sejahtera dengan diketuai oleh Dadang tersebut, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, terutama masyarakat Petani selaku penerima manfaat. Dadang juga berharap agar kegiatan yang Ia lakukan bersama Kelompok Tani dengan cara swadaya tersebut dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Para Petanipun merasa terbantu dengan adanya program ini, sawah dapat teraliri sehingga diharapkan hasil panenpun bisa sesuai harapan. Dengan program ini tentunya perekonomian masyarakat juga secara tidak langsung akan meningkat.

“Saya sangat berterimkasih dengan adanya program ini, mudah – mudahan untuk ke depannya kita bisa mendapatkan lagi sehingga semua sawah yang ada di Desa Sukakarya tidak kekeringan saat musim kemarau”, ungkap Dadang.

Masih menurutnya, “Untuk Pekerja kita libatkan Masyarakat, karena program ini merupakan program Padat Karya yang dikerjakan secara swadaya”.

Reporter : Dewi Pelangi

Kepala Desa Barangka tak Kunjung datang dalam Rapat Penyelesaian Sengketa Lahan

Kepala Desa Barangka tak Kunjung datang dalam Rapat Penyelesaian Sengketa Lahan

MUNA BARAT.radar.informasi.com –
Dengan adanya gonjang – ganjing sengketa lahan yang terjadi di Desa Barangka, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Laode Andi Muna selaku Kesbangpol memimpin rapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan dihadiri oleh Koramil dan Kapolsek Lawa, namun sangat disayangkan Kepala Desa dan Camat tidak tampak hadir, Senin (19/04/21).

Permasalahan bermula ketika pihak Pemdes Barangka hendak membangun sebuah Masjid diatas lahan kosong milik Pemdes, namun tiba – tiba Laode Oke mengklaim bahwa tanah tersebut milik Orangtuanya. Di waktu yang sama Warga juga melaksanakan rapat yang bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Muna Barat, diakhir rapat, DPRD Muna Barat (Mubar) menyampaikan, akan menyurati Laode Andi Muna Selaku Kesbangpol Muna Barat.

AR salahsatu Warga mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemdes, Ia juga berharap agar permasalahan dapat diselesaikan secara bijaksana.
“Saya mewakili Warga, mudah – mudahan permasalahan ini dapat secepatnya diselesaikan dengan aman dan tertib juga bijaksana, tidak merugikan semua pihak”, ungkap AR kepada radar.informasi.com.

Reporter : Laode Abu Bakar
Redaktur : Dewi Pelangi

Pembangunan Irigasi Desa Pandansari dihentikan, Pemberi Aspirasi mengaku Salah Sasaran

Pembangunan Irigasi Desa Pandansari dihentikan, Pemberi Aspirasi mengaku Salah Sasaran

BOGOR.radar.informasi.com – Dengan adanya anggaran dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian PUPR untuk para Petani diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil panen dan juga taraf kehidupan terutama dalam bidang perekonomian, bantuan yang keluar secara serentak di Kabupaten Bogor dan menyebar di berbagai wilayah dengan besaran nominal Rp.195.000.000.00 tersebut seharusnya dapat direalisasikan sesuai prosedur yang telah ditentukan, Senin (19/04/21).

Begitu pula Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, desa tersebut merupakan salahsatu desa penerima manfaat Program P3-TGAI dan dikelola oleh kelompok tani setempat dengan titik pengalokasian di Rw.06, dengan diketuai oleh Ketua Rw sekaligus Ketua Kelompok Tani, namun sangat disayangkan ketika pembangunan tengah berjalan dan belum rampung, terjadi miss komunikasi dengan Kelompok Tani yang baru dibentuk yang berada di wilayah Rw.05.

Pembangunan yang baru berjalan sekitar 25% tersebut terpaksa dihentikan, Kelompok Tani yang berada di wilayah Rw.05 mengklaim bahwa itu anggaran P3A dari Aspirasi Dewan untuk kelompoknya. Ia meminta agar sisa uang diberikan kepadanya untuk pembangunan Irigasi di wilayahnya.

“Memang benar, uang belum terpakai semua dan pembangunan terpaksa dihentikan, karena Ketua Rw.05 mengklaim itu Aspirasi dari Dewan untuk kelompoknya, jadi saat ini uang saya kembalikan lagi ke Rekening Kelompok Tani, saya masih menunggu keputusan dari pusat, apakah akan dilanjutkan atau dipindahkan ke lokasi lain”,keluh Adang.

Adang juga menjelaskan bahwa Ia telah mengikuti Bimtek saat akan menerima anggaran tersebut, namun entah kenapa ada pihak yang mengklaim anggaran tersebut bukan untuk kelompoknya.

Sementara itu, Gugun selaku pendamping TPM, saat dikonfirmasi melalui seluler mengatakan bahwa, “Pekerjaan akan dilaksanakan lagi setelah ada surat dari Kementerian, Kemarin ada miss komunikasi dengan Pemberi Aspirasi dan akhirnya yang Aspirasi diganti ditahap selanjutnya, Insya Allah minggu ini akan dimulai setelah suratnya turun, yang Pandansari awalnya Aspirasi, tapi karena salah sasaran dan Pemberi Aspirasi ga terima, akhirnya jatah Aspirasi dipindah ke tahap berikutnya, dari Pemberi Aspirasi tidak ada nama kelompok yang ditunjuk, beda dengan Dewan yang lain, setiap memberi Aspirasi ada nama kelompok yang ditunjuk”.

“Tidak salah, sebenrnya yang terpenting dari Aspirasi adalah pembangunan, lokasinya masih di Irigasi yang sama, hanya saja penerimanya bukan yang disiapkan Pemberi Aspirasi ga terima kalau penerimanya pak Adang, sementara Pemberi Aspirasi minta dananya diserahkan ke P3A yang Ia tunjuk, yang kemarin baru dibentuk”.

Masih menurutnya, “Anggaran tidak bisa dipindah tangankan bgitu saja, karena sudah kontrak dan berkekuatan hukum, demi kemanan dana yang belum terpakai sudah dimasukkan kembali ke rekening kelompok”.

Red

Kurangnya Monitoring P3- TGAI di Desa Pasir Jaya, Irigasi dikerjakan tanpa Pondasi

Kurangnya Monitoring P3- TGAI di Desa Pasir Jaya, Irigasi dikerjakan tanpa Pondasi

BOGOR.radar.informasi.com – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian PUPR telah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan Irigasi, dimana Petani sebagai penerima manfaat, akan tetapi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3- TGAI) yang sudah mulai direalisasikan tersebut, mendapat sorotan dari berbagai pihak, pasalnya dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan aturan dan spesifikasi, proyek yang menelan biaya senilai Rp.195.000.000.00 dan bersumber dari APBN inj, diduga tidak mengedepankan kualitas, Minggu (18/04/21).

Seperti halnya pekerjaan yang terjadi di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, saat Tim Radar.informasi.com menyambangi lokasi sangat terlihat jelas, para Pekerja melakukan pemasangan badan tembok tanpa terlebih dahulu menggali/tanpa pondasi, hal ini tentu saja akan mengurangi kualitas dan pembangunan hasilnya tidak akan maksimal, selain itu juga besar dugaan akan merugikan keuangan negara juga merugikan Petani penerima manfaat.

Heri Boy selaku Ketua P3A tidak tampak ada dilokasi, saat radar.informasi.com mencoba menghubungi via seluler tidak ada respon sama sekali, di lokasi hanya ada RW selaku mandor harian.


“Tugas saya hanya rekruitmen Pekerja, karena ini kan dikerjakan secara swakelola, untuk tekhnis pekerjaannya silahkan hubungi pak Heri, Ia yang lebih paham semua”, pungkasnya.

Saat disinggung terkait pasir yang dinilai tidak sesuai dengan speak, RW juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa – apa. Hingga berita ini ditayangkan pihak terkait belum memberikan respon sama sekali.

Red