Dukung Pendidikan Keagamaan, Bupati Lucky Hakim Hibahkan 1,2 Hektare Lahan untuk MAN 1 Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com-
Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pendidikan berbasis keagamaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan hibah tanah seluas 1,2 hektare untuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Indramayu, yang ditandai dengan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penandatanganan prasasti hibah tanah, Rabu (14/1/2026).

Lahan seluas 12.000 meter persegi tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Caridin, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan bahwa hibah tanah tersebut merupakan bentuk amanah pemerintah daerah kepada dunia pendidikan. Ia menegaskan, perannya sebatas sebagai penghubung dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Alhamdulillah, ini bukan dari pribadi saya, melainkan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu. Saya hanya menjadi perantara. Insyaallah, Pemda akan terus berkomitmen mendukung pendidikan,” ujar Lucky.

Lebih jauh, Lucky Hakim menekankan pentingnya peran madrasah dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia di tengah kemajuan zaman.

“Percuma memiliki kecerdasan tinggi jika tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Madrasah memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang cerdas sekaligus berintegritas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Dr. H. Aghuts Muhaimin, menilai hibah tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata kepala daerah terhadap pendidikan keagamaan.

“Ini bukan sekadar administrasi atau simbolis semata, melainkan wujud kepedulian Bupati terhadap pendidikan berbasis agama di Indramayu. Ini adalah kebijakan jariyah yang manfaat dan pahalanya akan terus mengalir,” ungkap Aghuts.

Ia juga mengungkapkan rencana strategis ke depan, di mana Pemkab Indramayu direncanakan kembali menghibahkan lahan seluas 13.000 meter persegi untuk pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman. Menurutnya, lahan hibah tersebut akan segera dimanfaatkan melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan bekal di kemudian hari. Tanah hibah ini akan segera dibangun untuk meningkatkan fasilitas pendidikan melalui SBSN,” katanya.

Prosesi penandatanganan prasasti menutup rangkaian kegiatan, sekaligus menjadi penanda dimulainya babak baru pengembangan sarana dan prasarana MAN 1 Indramayu menuju madrasah berstandar internasional.

(S/Diskom/Andika).

Hadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan BI Cirebon, Wabup Syaefudin Tegaskan Sinergi Ekonomi Daerah

INDRAMAYU.radarinformasi.com-
Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin, menghadiri acara pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon yang digelar. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, para kepala dan wakil kepala daerah se-wilayah Ciayumajakuning, serta pimpinan perbankan dan sejumlah pemangku kepentingan terkait,” pada Rabu (14/1/2026).

Kehadiran Wabup Syaefudin yang mewakili Bupati Indramayu Lucky Hakim menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memperkuat kerja sama strategis dengan Bank Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Ciayumajakuning yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Acara yang berlangsung di Kantor BI Cirebon tersebut menandai proses estafet kepemimpinan di lingkungan Bank Indonesia wilayah Cirebon.

Usai prosesi pengukuhan, Syaefudin menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan capaian positif yang telah diraih, terutama dalam pengendalian inflasi daerah serta penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk di Kabupaten Indramayu.

“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Bank Indonesia memiliki peran strategis, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional dan sektor pariwisata,” ujar Syaefudin.

Selain pengendalian inflasi, Wabup juga menekankan pentingnya peran Bank Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebagai salah satu lumbung padi nasional, Indramayu membutuhkan pendampingan berkelanjutan bagi petani dan pelaku industri pengolahan pangan.

Syaefudin berharap BI Cirebon terus konsisten memberikan dukungan, baik dari sisi akses pembiayaan maupun pemanfaatan teknologi, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pangan di daerah.

(S/Diskom/Andika).

Dongkrak Retribusi Parkir, Komisi III DPRD Indramayu Sidak Pasar Jatibarang

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Daerah Jatibarang dan kawasan Wisata Kuliner yang berada di sekitarnya. Kedua lokasi tersebut dikunjungi sekaligus mengingat jaraknya yang saling berdekatan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung aktivitas perdagangan di pasar, sekaligus menilai kualitas pelayanan kepada konsumen dalam proses transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. 

Selain itu, Komisi III juga menyoroti pengelolaan retribusi parkir yang mulai tahun 2026 dialihkan pengelolaannya kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu.

Ketua Komisi III DPRD Indramayu, Suhendri, mengatakan sidak ini bertujuan melihat secara langsung dinamika perdagangan di Pasar Daerah Jatibarang yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami penataan ulang lokasi akibat meningkatnya jumlah pedagang.

“Kami ingin memastikan tata kelola pedagang berjalan dengan baik, termasuk mekanisme pengelolaan sampah di area pasar. 

Selain itu, kami juga memantau pengelolaan parkir yang kini tidak lagi dikelola pihak ketiga, melainkan langsung oleh Diskopdagin setelah Perda Perubahan Retribusi Parkir disahkan,” ujar Suhendri.

Dalam kunjungan tersebut, Suhendri bersama anggota Komisi III lainnya berkeliling pasar untuk menyaksikan secara langsung aktivitas pedagang dan pengunjung, serta melihat kondisi fasilitas pendukung yang tersedia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Diskopdagin Kabupaten Indramayu, Mardono, menyampaikan bahwa kunjungan Komisi III memberikan banyak masukan konstruktif, khususnya terkait pembenahan sarana prasarana pasar dan kejelasan sistem pengelolaan retribusi parkir.

“Kami mengapresiasi kedatangan Komisi III DPRD Indramayu yang memberikan arahan dan masukan. Harapannya, Pasar Daerah Jatibarang dapat semakin nyaman bagi pengunjung dan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir yang kini dikelola langsung oleh Diskopdagin,” ungkapnya.

Diketahui, Pasar Daerah Jatibarang merupakan salah satu pusat distribusi kebutuhan pokok (sembako) bagi sejumlah pasar lainnya di Kabupaten Indramayu. Setiap harinya, pasar ini ramai dikunjungi pembeli dari berbagai wilayah, seperti Kecamatan Jatibarang, Widasari, Bangodua, Tukdana, Kertasmaya, Sukagumiwang, hingga Kecamatan Sliyeg.

(S/Diskom/Andika).

Kasi PDPK Disdik Kabupaten Bogor Cepat Tanggap, Tegaskan Tak Ada Instruksi “Deposit” Beasiswa SPP

BOGOR.radarinformasi.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akhirnya angkat bicara menyusul mencuatnya dugaan pemotongan beasiswa SPP sebesar Rp600.000 per siswa di SMP Bhakti Candra Caringin.

Sebelumnya, awak media telah melakukan konfirmasi langsung ke Kadisdik Kabupaten Bogor, Dr. Rusliandy, S.STP., M.Si., M.E., terkait permasalahan ini. “Silahkan langsung hubungi ke Kasi PDPK bu,” ucapnya dari pesan singkat sembari mengirim nomor Kasi PDPK.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (Kasi PDPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Muchlis, menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi dinas yang membenarkan skema “deposit” ataupun pemindahbukuan dana bantuan pendidikan dari rekening siswa ke rekening sekolah.

“Kami tegaskan bahwa dinas tidak pernah mengeluarkan kebijakan atau instruksi terkait pemotongan bantuan dengan alasan deposit. Dana beasiswa adalah hak siswa dan wajib diterima utuh oleh penerima,” tegas Kasi PDPK saat dikonfirmasi awak media lewat sambungan telepon.

Ia menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis penyaluran bantuan pendidikan, dana beasiswa diberikan langsung kepada peserta didik penerima. Penggunaan dana untuk pembayaran SPP hanya dimungkinkan setelah dana diterima siswa, dengan persetujuan tertulis orang tua serta didukung bukti administrasi resmi dan transparan.

“Tidak ada ruang bagi pemotongan di awal, pengondisian, atau pemaksaan pembuatan surat kuasa. Jika itu terjadi, maka jelas bertentangan dengan prinsip penyaluran bantuan pendidikan,” ujarnya.

Pernyataan operator sekolah yang menyebut adanya “instruksi dinas” dalam pembuatan surat kuasa pemindahbukuan turut menjadi perhatian serius. Kasi PDPK menegaskan bahwa setiap pihak yang mengatasnamakan dinas tanpa dasar hukum dapat dikenai sanksi.

Ia juga menegaskan bahwa Disdik Kabupaten Bogor tidak mentolerir praktik pungutan liar, maladministrasi, maupun penyalahgunaan kewenangan, terlebih jika menyasar siswa dari keluarga kurang mampu.

Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pemotongan dana, pengondisian orang tua, atau penguasaan dana bantuan tanpa dasar hukum, Disdik Kabupaten Bogor siap menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, perintah pengembalian dana kepada orang tua siswa, hingga penghentian sementara atau pencabutan bantuan pendidikan.

Lebih lanjut, Muchlis, selaku Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (PDPK), menyatakan pihaknya akan turun langsung melakukan konfirmasi ke SMP Bhakti Candra Caringin guna memastikan fakta di lapangan.

“Kami akan melakukan klarifikasi langsung ke sekolah, memeriksa surat kuasa, alur pencairan, serta penggunaan dana bantuan. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Muchlis.

Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak siswa penerima beasiswa benar-benar terlindungi serta menjaga integritas penyaluran bantuan pendidikan di Kabupaten Bogor.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SMP Bhakti Candra Caringin belum memberikan pernyataan resmi. Para orang tua siswa pun menunggu hasil konfirmasi dari Kasi PDPK Kabupaten Bogor.

Red

Operator Akui Form Deposit Resmi dari Dinas, Beasiswa SPP Rp600 Ribu per Siswa Bhakti Candra di Caringin Disunat

BOGOR.radarinformasi.com – Dugaan penyalahgunaan bantuan beasiswa SPP kembali mencuat di dunia pendidikan Kabupaten Bogor. Di SMP Bhakti Candra Caringin, bantuan pendidikan yang seharusnya meringankan beban siswa kurang mampu diduga dipotong hingga Rp600.000 per siswa, dengan dalih sebagai “deposit” pembayaran sekolah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemotongan tersebut dilakukan melalui mekanisme surat kuasa pemindahbukuan saat pencairan bantuan di bank. Orang tua siswa didampingi pihak sekolah dan diarahkan menandatangani surat kuasa, sehingga dana bantuan tidak sepenuhnya diterima oleh penerima, melainkan langsung dialihkan ke pihak sekolah.

Awak media telah mendatangi langsung pihak sekolah untuk melakukan konfirmasi atas dugaan tersebut. Namun saat itu, kepala sekolah tidak berada di tempat, sehingga konfirmasi hanya dilakukan kepada operator sekolah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kepala sekolah terkait dugaan pemotongan dana bantuan tersebut.

Menariknya, Ridwan, selaku operator sekolah, mengakui adanya pengarahan dalam pembuatan surat kuasa tersebut. Ia menyebut bahwa langkah itu dilakukan sesuai instruksi dari dinas. “Surat kuasa dan draft pemindahbukuan (deposit) memang resmi dapat dari dinas, kami hanya mengikuti instruksi,” ujar Ridwan kepada awak media.

Pernyataan operator yang menyebut adanya “instruksi dinas” memunculkan pertanyaan serius, mengingat dalam ketentuan bantuan pendidikan tidak dikenal skema “deposit”, terlebih pengondisian orang tua untuk mengalihkan dana bantuan ke rekening sekolah. Bantuan beasiswa pada prinsipnya merupakan hak siswa, yang hanya boleh digunakan untuk pembayaran SPP dengan persetujuan tertulis orang tua dan bukti administrasi resmi.

Sejumlah orang tua siswa mengaku tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai penggunaan dana Rp600.000 yang dipotong tersebut. Mereka juga menyebut tidak diberi pilihan, karena khawatir pencairan bantuan akan terhambat apabila tidak mengikuti arahan pihak sekolah. “Saya hanya diminta untuk tandatangani surat pernyataan (kuasa) saja yang bukan kemauan saya,” ujar salah satu orang tua siswa.

Jika benar surat kuasa dibuat melalui pengarahan dan bukan atas kehendak bebas orang tua, maka dokumen tersebut berpotensi cacat hukum. Praktik pemotongan dana bantuan dengan dalih “deposit” juga dinilai dapat mengarah pada maladministrasi dan dugaan pungutan liar (pungli).

Pasal yang Diduga Dilanggar

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Pasal 12 huruf b: sekolah dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan. Sekolah dilarang menarik pungutan wajib yang membebani peserta didik tanpa dasar hukum yang sah.

Prinsip Penyaluran Bantuan Pendidikan Pemerintah : Dana bantuan harus diterima utuh oleh penerima, kecuali untuk pembayaran SPP atas persetujuan tertulis orang tua dan disertai bukti resmi. Skema “deposit” tidak diatur dalam juknis.

Pasal 421 KUHP (jika terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan atau pemaksaan), Pejabat atau pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu dapat dipidana.

Sanksi yang Dapat Dikenakan

• Sanksi administratif: teguran tertulis, perintah pengembalian dana, penghentian sementara atau pencabutan bantuan.

• Sanksi kelembagaan dari yayasan/penyelenggara sekolah.

• Sanksi pidana, apabila terbukti terdapat unsur pemaksaan, penguasaan dana, atau pungutan liar.

Hingga kini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor belum memberikan klarifikasi resmi terkait klaim adanya “instruksi dinas” sebagaimana disampaikan operator sekolah. Publik mendesak agar dinas segera melakukan klarifikasi dan audit, guna memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan dan hak siswa dikembalikan sepenuhnya.

Red

Tinjau KKN Tematik Unpad di Indramayu, Sekda Jabar Tekankan Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, turun langsung meninjau pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) di Desa Linggajati, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Senin (12/1/2026).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan program pengabdian mahasiswa berjalan seiring dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa. 

Dalam kesempatan itu, Herman menegaskan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Menurut Herman Suryatman, keterlibatan ribuan mahasiswa Unpad di lapangan membawa misi strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, khususnya di wilayah Jawa Barat.

“Terdapat tiga fokus utama dalam KKN Tematik ini, yaitu pengentasan kemiskinan, pendampingan pencegahan stunting, dan pengelolaan sampah. Selain itu, ada program pendukung berupa penanaman cabai dan sayuran di pekarangan rumah warga,” jelas Herman.

Program pemanfaatan pekarangan tersebut dirancang untuk membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sekitar 100 ribu bibit tanaman yang akan disalurkan selama pelaksanaan KKN.

Herman berharap masyarakat Indramayu dapat memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal dan berkelanjutan.

“Kami mendorong warga agar pekarangan rumah bisa menjadi sumber pangan mandiri, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi keluarga melalui hasil panen,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Herman didampingi Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Indramayu Jafar Abdullah, Kepala Bapperida Kabupaten Indramayu Iin Indrayati, serta Camat Arahan Rohaenah.

Sementara itu, Jafar Abdullah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu mendukung penuh pelaksanaan KKN Tematik Unpad yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Ia berharap kegiatan ini memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi desa-desa lokasi KKN.

Hal senada disampaikan Kepala Bapperida Kabupaten Indramayu, Iin Indrayati. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Unpad, merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Iin merinci, pada pelaksanaan KKN tahun ini sebanyak 2.635 mahasiswa Unpad diterjunkan ke 158 desa yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu, dengan fokus utama pada program pengentasan kemiskinan.

Melalui KKN Tematik tersebut, diharapkan terjalin sinergi antara gagasan inovatif mahasiswa dan kebijakan pemerintah provinsi serta daerah, sehingga mampu menghadirkan perubahan nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat pedesaan.

(S/Diskom/Andika)

Kendalikan Inflasi Daerah, Pemkab Indramayu Prioritaskan Stabilitas Harga Pangan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Pemkab Indramayu dari Ruang Indramayu Command Center (ICC), Senin (12/1/26).

Pemkab Indramayu diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asep Abdul Mukti, serta Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H. Suwenda, bersama perangkat daerah terkait. Kehadiran mereka bertujuan menyerap arahan strategis dalam upaya menekan laju inflasi, khususnya pada awal tahun 2026.

Dalam rapat disampaikan bahwa inflasi nasional saat ini masih berada dalam kisaran target sebesar 2,5 persen dengan toleransi ±1 persen. Kendati demikian, seluruh pemerintah daerah diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga pada komoditas pangan bergejolak (volatile foods), seperti beras, cabai, dan bawang, yang rentan terdampak faktor cuaca serta distribusi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi daerah dalam menjalankan enam langkah konkret pengendalian inflasi. Upaya tersebut antara lain pelaksanaan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor, penguatan kerja sama antar daerah (KAD), serta pemanfaatan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mendukung subsidi transportasi logistik pangan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Indramayu terus mengintensifkan pemantauan harga harian di pasar tradisional melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Langkah ini dilakukan guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman dan harga dapat dijangkau masyarakat.

Melalui sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam forum koordinasi rutin, diharapkan daya beli masyarakat dapat terjaga serta tercipta kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif di Kabupaten Indramayu sepanjang tahun 2026.

(S/Diskom/Andika)

Hasil Ujian Dinas dan UPKP Diumumkan, Lima ASN Dijadwalkan Ikuti Remedial

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu resmi mengumumkan hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang digelar pada 22–23 Desember 2025 di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Barat. Pengumuman tersebut mencakup seluruh peserta yang mengikuti kedua jenis ujian tersebut.

Penetapan hasil ujian tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 800.1.4/1541/BKPSDM tentang Hasil Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun Anggaran 2025. Dalam keputusan tersebut tercantum nama-nama ASN yang dinyatakan lulus atau memenuhi Passing Grade (PG), yakni nilai ambang batas minimal yang harus dicapai melalui metode Computer Assisted Test (CAT).

Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu, Muhammad Zaenal Muttaqin, ST., MM., pada Senin (12/1/26) menyampaikan bahwa hasil ujian sudah dapat diakses oleh peserta dari seluruh instansi. Peserta dapat mengunduh nilai nominatif beserta sertifikat ujian melalui tautan resmi yang disediakan BKPSDM.

“Bagi lima ASN yang belum dinyatakan lulus, BKPSDM memberikan kesempatan untuk mengikuti remedial atau mengulang ujian pada periode berikutnya. Adapun keputusan hasil ujian ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” jelas Zaenal.
Ia menambahkan, guna memastikan informasi hasil ujian tersampaikan secara menyeluruh, BKPSDM meminta setiap SKPD untuk membantu menyampaikan hasil ujian kepada ASN peserta di lingkungan kerjanya masing-masing.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Atang Suwandi, S.STP., M.Si., secara terpisah mengimbau seluruh ASN peserta ujian, khususnya yang bertugas di Diskominfo, agar segera mengecek hasil ujian dan mempersiapkan tahapan selanjutnya. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui portal resmi Diskominfo atau langsung menghubungi BKPSDM.

“Atas nama Diskominfo, kami bersyukur dua ASN peserta ujian dinas, yakni Ridwan dan Jubaedah, dinyatakan lulus dan memenuhi Passing Grade metode CAT. Keduanya telah siap melangkah ke proses berikutnya,” ujar Atang.

Keberhasilan serupa juga diraih ASN dari Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu, Esah Mulyaningsih. 

Ia mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari persiapan yang matang. “Kunci utama menghadapi ujian dinas adalah belajar secara konsisten agar Passing Grade dapat terpenuhi,” pungkasnya.

(S/Diskom/Andika)

Pemkab Tapanuli Utara Harapkan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara Terintegrasi Pemulihan Pascabencana

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni P. Lumbantoruan, M. Eng mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pascabencana di Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, digelar di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan  (Senin, 12/1/2026).
‎
‎Rakor tersebut juga dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan Veronica Tan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
‎
‎Dalam paparannya, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat keterbatasan akses di empat desa pada dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara akibat dampak bencana. Proses pendataan rumah rusak juga masih terus diperbarui untuk memastikan seluruh warga terdampak dapat terakomodasi dalam program penanganan.
‎
‎Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyesuaian APBD Tahun 2026 dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp430 miliar guna mendukung penanganan bencana, yang mencakup sektor infrastruktur, komunikasi dan informatika, pendidikan, kesehatan, serta belanja tidak terduga. Selain itu, target penyelesaian dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan pada 26 Januari 2026.
‎
‎Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani dampak bencana yang melanda wilayah pegunungan dan kawasan hilir, baik berupa longsor maupun banjir bandang. Ia menekankan pentingnya pemulihan layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, akses jalan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.

Sementara itu, Kepala BNPB menyampaikan bahwa sebanyak 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat akan menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatur pembagian tugas antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan masing-masing. BNPB juga menegaskan bahwa masyarakat yang telah melakukan perbaikan rumah secara mandiri tetap dapat mengusulkan bantuan kepada pemerintah.
‎
‎Dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan sejumlah masukan strategis, antara lain perlunya menjadikan data kerusakan lahan pertanian dan dampak ekonomi sebagai dasar pemberian bantuan rumah, bantuan ekonomi, serta Program Keluarga Harapan (PKH). Wakil Bupati juga meminta kejelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) relokasi warga yang berada di zona rawan bencana, meskipun rumahnya tidak mengalami kerusakan, serta mekanisme penyaluran bantuan stimulan rumah rusak apakah berupa uang tunai atau material bangunan.
‎
‎”Kami sangat setuju para korban bencana yang terdampak pada sumber perekonomiannya akan dimasukkan pada PKH tetap, semoga ini terwujud. Kami juga harapkan adanya SOP yang jelas bagi rumah yang direlokasi walaupun rumah sebelumnya tidak rusak namun beresiko terhadap bencana,” ucap Wabup Tapanuli Utara.
‎
‎Rakor tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, di antaranya percepatan penyusunan dokumen R3P dengan batas waktu 26 Januari 2026, pelaksanaan intervensi Huntara, Dana Tunggu Hunian (DTH), dan Hunian Tetap (Huntap) untuk mengatasi kondisi pengungsian, serta penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada zona rawan bencana yang tidak lagi diperkenankan menjadi kawasan permukiman.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan dokumen R3P dan mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara terintegrasi, guna memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali hidup aman, layak, dan produktif.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Bupati dan Masyarakat Tapanuli Utara Sambut Penuh Sukacita dan Apresiasi Kunjungan dan Bantuan Kemanusiaan KDM

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., mewakili masyarakat Tapanuli Utara menyambut penuh sukacita dan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) atas kunjungan kemanusiaan dan penyaluran bantuan miliaran rupiah bagi korban bencana alam di enam kecamatan, yang meliputi relokasi dan pembangunan 58 unit rumah dengan nilai Rp75 juta per unit, rumah ibadah, fasilitas desa, serta dukungan bagi masyarakat dan pelaku UMKM terdampak, Tarutung (Senin 12 Januari 2026).
‎
Bupati JTP Hutabarat menyambut rombongan KDM di Bandara Sisingamaraja XII Silangit. ‎Kunjungan tersebut dilakukan bersama Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.OG, dan Wali Kota Depok Dr. H. Supian Suri, M.M., serta pimpinan Bank Jawa Barat dengan meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Di Desa Pagaran Lambung I, Kecamatan Adian Koting, KDM menyerahkan bantuan Rp1,5 miliar untuk pembangunan dan relokasi 20 unit rumah ditambah bantuan pembangunan kantor desa 250 juta, pengadaan fasilitas desa 15 juta dan santunan bagi keluarga korban meniggal dunia 25 juta.
‎
‎Bantuan juga disalurkan ke beberapa wilayah lain, yakni Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban sebesar Rp400 juta, Desa Robean Kecamatan Purbatua sebesar Rp300 juta, dan Desa Sukamaju (Kecamatan Pahae Jae) sebesar Rp625 juta, untuk pembangunan rumah dan rehabilitasi rumah ibadah, disertai bantuan sosial bagi masyarakat yang diterima langsung para warga, Tokoh Agama dan Pemerintah Desa.

Di Kantor Dekranasda Tapanuli Utara, KDM kembali menyalurkan bantuan pembangunan rumah di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, dan Parmonangan dengan total 25 unit. KDM juga membeli berbagai produk tenun perajin lokal serta memberikan bantuan kepada penenun lansia penyandang disabilitas.
‎
‎Kang Dedi Mulyadi menyampaikan harapannya agar bencana yang melanda Tapanuli Utara segera berlalu dan masyarakat segera bangkit.
‎
‎”Saya berharap musibah ini segera berlalu. Semoga masyarakat Tapanuli Utara memasuki masa baru yang lebih cerah, bangkit dengan semangat, dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Kang Dedi Mulyadi.
‎
Setiap kunjungan rombongan disambut para warga dengan hangat dan penuh suka cita terlebih dengan khas KDM yang penuh dengan candaan menyapa seluruh masyarakat.

‎Bupati Tapanuli Utara dan masyarakat menyampaikan terima kasih atas kepedulian tersebut.
‎
”Terimakasih Bapak Gubernur bersama Bapak Bupati Cianjur dan Wali Kota Depok, Bapak pimpinan Bank Jawa Barat, para ASN Kota Depok, para anggota Pramuka atas perhatian dan bantuan materi yang diberikan.‎“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami dan akan mempercepat pemulihan pascabencana. Atas nama Pemerintah dan masyarakat Tapanuli Utara, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kang Dedi Mulyadi dan seluruh rombongan,” kata Bupati.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen mengawal seluruh bantuan agar tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata bagi pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal