Bupati Tapanuli Utara Tinjau Pembangunan Jembatan Pascabencana di Purbatua

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Dandim 0210/Tapanuli Utara Letkol Kav Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka meninjau langsung progres pembangunan jembatan yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada 24 Desember 2025 lalu di Kecamatan Purbatua, Sabtu (10/01/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Dandim didampingi unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Forkopimca Kecamatan Purbatua serta Kepala Desa Janjinauli bersama tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan diawali dengan pengecekan progres pembangunan jembatan di Aek Sipurik-purik yang merupakan akses vital bagi masyarakat Desa Janjinauli dan wilayah sekitarnya. Jembatan tersebut mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor yang terjadi saat bencana hidrometeorologi pada akhir Desember 2025.

Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana menjadi prioritas pemerintah daerah demi memulihkan aktivitas dan perekonomian masyarakat. “Kami ingin memastikan pembangunan jembatan ini berjalan sesuai rencana, aman dan dapat segera dimanfaatkan kembali oleh masyarakat,” ujar Bupati.

Selain meninjau jembatan, rombongan juga melakukan pengecekan jalur Sungai Aek Sipurik-purik yang direncanakan akan dinormalisasi. Dalam perbincangan langsung dengan masyarakat, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melaksanakan normalisasi sungai guna mencegah terulangnya bencana serupa di kemudian hari.

Bupati juga mengajak masyarakat setempat, khususnya para petani, untuk bergotong royong setelah proses normalisasi sungai selesai.

“Setelah sungai dinormalisasi, kami berharap masyarakat bersama para petani dapat bergotong royong membenahi langkah-langkah lanjutan. Pemerintah kecamatan dan desa akan membantu melalui dukungan fasilitas yang dibutuhkan,” tutur Bupati JTP Hutabarat.

Dandim 0210/Tapanuli Utara Letkol Kav Ronald Tampubolon menyampaikan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam upaya pemulihan pascabencana.

“TNI siap mendukung pemerintah daerah dalam setiap tahapan, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi, agar keamanan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Super Apps Wong Reang, Gerbang Digital Layanan Terpadu Pemkab Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mengakselerasi transformasi digital sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fondasi utama dalam upaya tersebut.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Atang Suwandi, saat menjadi narasumber dialog khusus di TVRI Bandung, Jawa Barat, yang diikuti secara daring melalui Indramayu Command Centre (ICC), Jum’at (9/1/2026).

Dalam pemaparannya, Atang menjelaskan bahwa Pemkab Indramayu terus menghadirkan berbagai inovasi digital, mulai dari integrasi layanan publik melalui Super Apps hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Menurutnya, transformasi digital yang dilakukan tidak semata mengikuti perkembangan zaman, melainkan langkah strategis yang didukung oleh regulasi yang jelas. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Satu Data Indramayu serta pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengakhiri pola kerja aplikasi pemerintahan yang terpisah-pisah, sehingga seluruh layanan dapat terintegrasi dalam satu sistem yang efisien dan andal.

Salah satu inovasi unggulan yang menjadi sorotan adalah Super Apps Wong Reang, aplikasi layanan satu pintu yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan. Di dalamnya tersedia beragam fitur, seperti Sehat Yu untuk layanan kesehatan, Pasar Yu untuk informasi harga kebutuhan pokok, hingga layanan administrasi kependudukan dan perizinan.

Selain itu, Pemkab Indramayu juga menghadirkan Nyai, asisten digital berbasis agentic AI yang dirancang untuk membantu masyarakat secara aktif. Berbeda dari chatbot konvensional, Nyai mampu mengecek status perizinan, memberikan panduan layanan, hingga membantu proses pembayaran pajak daerah secara real-time.

Dalam kesempatan tersebut, Atang Suwandi menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia.

“Transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan manusia sebagai pengelola dan pengguna layanan. Karena itu, peningkatan literasi digital bagi ASN dan masyarakat terus kami dorong agar layanan berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024, Kabupaten Indramayu masuk kategori tinggi dengan capaian skor 47,32 poin.

Ke depan, Pemkab Indramayu menargetkan seluruh layanan publik terintegrasi dalam satu ekosistem digital. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi duplikasi sistem, mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, serta mendukung terwujudnya visi Indramayu REANG (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong) demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

(S/Diskom/Andika)

Pemkab Taput Gelar Syukuran 2026, Bupati Tekankan Evaluasi dan Perbaikan Kinerja

‎TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Syukuran Tahun Baru 2026 bersama Forkopimda, ASN dan Non ASN, DPRD, lurah, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD, bertempat di Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara, Jumat (9/1/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Siap Melayani Masyarakat Menuju Taput Maju dan Sejahtera”.
‎
‎Syukuran diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pdt. Toho Sinaga, S.Th., M.I.Kom., dengan renungan firman Tuhan dari Yeremia 29:11, yang mengajak seluruh hadirin untuk mensyukuri penyertaan Tuhan serta meneguhkan harapan dan semangat pelayanan di tahun 2026.
‎
‎Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, ST., M.Eng., Wakil Ketua DPRD Reguel Simanjuntak, Dandim 0210/TU Letkol Kav. Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan ASN dan Non ASN se-Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dalam bimbingan dan arahannya mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan refleksi dan resolusi di awal tahun 2026. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang solid dengan TNI, Polri, Forkopimda, DPRD, serta seluruh pihak dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanggulangan bencana di tahun 2025.

‎“Tahun baru ini merupakan momentum untuk melakukan refleksi dan resolusi, yakni mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya serta merumuskan langkah perbaikan dan peningkatan ke depan,” ujar Bupati JTP.
‎
‎Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk terus beradaptasi, berkreasi, bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta siap menerima kritik demi perbaikan berkelanjutan.
‎
‎Menutup arahannya, Bupati menyatakan optimismenya bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang damai dan sejahtera bagi Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Menambah bimbingan Bupati, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa kinerja pelayanan pemerintah tidak semata-mata diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, keandalan layanan, serta keberlanjutan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
‎
‎Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Bahal Simanjuntak menyampaikan bahwa kegiatan syukuran Tahun Baru 2026 ini dilaksanakan selama dua hari. Pada Jumat (9/1/2026), kegiatan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah bersama Forkopimda, ASN, DPRD, dan instansi vertikal. Selanjutnya, pada Sabtu (10/1/2026), syukuran akan dilaksanakan bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, kepala desa, serta seluruh elemen masyarakat Tapanuli Utara.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Raup Penghasilan dari Minyak Jelantah, Warga Indramayu Diajak Ubah Limbah Jadi Rupiah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Minyak jelantah yang selama ini kerap dipandang sebagai limbah tak berguna, ternyata menyimpan potensi ekonomi jika dikelola secara tepat. Selain mampu menambah pemasukan rumah tangga, pengelolaan minyak bekas pakai juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Limbah minyak jelantah diketahui dapat merusak struktur tanah dan mengganggu ekosistem mikroorganisme apabila dibuang sembarangan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengajak masyarakat lebih bijak dalam mengelola limbah rumah tangga, khususnya minyak jelantah.

Pemkab Indramayu mendorong warga agar tidak lagi membuang minyak jelantah ke saluran air atau tanah, melainkan menyetorkannya ke bank sampah. Minyak bekas pakai tersebut kemudian diolah kembali sehingga memiliki nilai guna sekaligus nilai jual.

Melalui program pengumpulan minyak jelantah, masyarakat tidak hanya berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi. 

Limbah yang terkumpul akan diproses ulang sehingga mengurangi risiko pencemaran sekaligus menciptakan peluang pendapatan tambahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu melalui stafnya, Intan, menyampaikan bahwa pengelolaan minyak jelantah merupakan langkah konkret dalam upaya pelestarian lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

“Kami berharap kesadaran masyarakat terus meningkat bahwa limbah rumah tangga, termasuk minyak jelantah, dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat ekonomi,” ujar Intan, Rabu (7/1/2026).

Salah satu bank sampah yang aktif mengelola minyak jelantah adalah Bank Sampah Rumah Hijau di Kecamatan Sindang. Bank sampah ini mencatat rata-rata penerimaan sekitar 63 kilogram minyak jelantah setiap bulan, dengan harga jual Rp4.000 per kilogram. 

Warga yang menjadi nasabah dapat menyetorkan minyak jelantah dengan sistem tabungan yang bisa dicairkan setelah enam bulan atau saat saldo mencapai Rp50.000.

Selain dari rumah tangga, Bank Sampah Rumah Hijau juga menjalin kemitraan dengan pedagang kaki lima dan pelaku usaha kuliner. Penjemputan dari mitra usaha umumnya dilakukan dalam jumlah lebih besar, rata-rata di atas 20 kilogram per pengambilan. 

Untuk nasabah rumah tangga, penyetoran biasanya dilakukan sebulan sekali pada pekan terakhir setiap bulan.

Hal serupa juga dilakukan Bank Sampah Jembangan Jaya di Kecamatan Lemahabang. Bank sampah ini menerima setoran minyak jelantah dari masyarakat dengan rata-rata 10 hingga 15 liter per bulan. Harga yang ditetapkan sebesar Rp3.000 per 600 mililiter atau setara satu botol air mineral.

Proses pengumpulan dilakukan dengan sistem setoran langsung oleh nasabah ke lokasi bank sampah, yang umumnya dilaksanakan satu kali dalam sebulan pada akhir bulan.

Melalui pengelolaan minyak jelantah ini, Pemkab Indramayu berharap kesadaran lingkungan masyarakat semakin meningkat sekaligus membuka peluang ekonomi baru dari limbah rumah tangga.

(S/Diskom/Andika).

Bupati Lucky Hakim Lepas Ribuan Mahasiswa Unpad KKN di Kota Mangga

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim secara resmi melepas ribuan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Indramayu. Prosesi pelepasan digelar di Pelataran Rektorat Kampus Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (9/1/2026).

Program KKN ini diikuti mahasiswa semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan akan berlangsung selama Januari hingga Februari 2026. Para mahasiswa dijadwalkan terjun langsung ke desa-desa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi lintas entitas dalam pelaksanaan KKN tersebut. 

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan, khususnya upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu.

“Terima kasih atas kerja sama lintas entitas ini. Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak bisa bekerja sendiri. Menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat salah satunya dimulai dari Indramayu, karena kami bagian dari provinsi ini,” ujar Lucky Hakim.

Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mendukung penuh pelaksanaan KKN, termasuk penyediaan data serta keterlibatan seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.

“Kami siap secara data dan akan mengerahkan seluruh camat serta kepala desa untuk berkolaborasi. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga dan belum tentu kembali kita dapatkan di antara kabupaten/kota lain di Jawa Barat,” tegasnya.

Lucky Hakim juga berharap program KKN tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi dapat berkelanjutan melalui berbagai inovasi yang mampu mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di Indramayu.

Sebagai informasi, sebanyak 3.382 mahasiswa Universitas Padjadjaran akan diterjunkan ke 203 desa yang tersebar di dua wilayah, yakni Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang, dalam program KKN periode Januari–Februari 2026.

(S/Diskom/Andika)

‎Bupati Tapanuli Utara Tinjau Lokasi Bencana Puting Beliung di Tarutung dan Sipoholon

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis serta Camat Tarutung dan Camat Sipoholon, meninjau langsung lokasi terdampak bencana angin puting beliung di wilayah Kecamatan Tarutung dan Sipoholon, Jumat, 9 Januari 2026.
‎
‎Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam puting beliung pada hari Kamis lalu (8 Januari 2026).
‎
‎Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan bahan bangunan kepada para korban guna membantu memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung proses pemulihan pascabencana.
‎
‎Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan empati dan penguatan kepada para korban.
‎
‎“Semoga setelah bencana ini berlalu, Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah kepada Bapak dan Ibu,” ujar Bupati.
‎
‎Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan pendampingan kepada masyarakat terdampak hingga kondisi kembali pulih.
‎
‎Ia juga menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk memastikan penanganan bencana berjalan secara cepat, tepat dan terkoordinasi.
‎
‎Hingga saat ini, perangkat daerah teknis masih melakukan pendataan dan verifikasi jumlah korban serta tingkat kerusakan akibat bencana angin puting beliung yang melanda wilayah Kecamatan Tarutung dan Sipoholon. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar langkah penanganan berikutnya.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

‎Pemkab dan DPRD Taput Sepakati Alih Fungsi Lahan TPA untuk Hunian Tetap Pascabencana

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara secara resmi menyetujui pengalihan pemanfaatan fungsi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (8/1/2026).
‎
‎Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2026 tentang Persetujuan Pengalihan Pemanfaatan Fungsi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari Fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Hunian Tetap kepada Masyarakat Terdampak Bencana Alam.
‎
‎Dalam keputusan tersebut, DPRD menyetujui pengalihan pemanfaatan fungsi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari fungsi TPA menjadi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam. Adapun objek tanah yang dialihfungsikan merupakan lahan lapangan penimbunan pembuangan sampah (TPA) yang terletak di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan luas 2 hektare dari total luas 48.900 meter persegi sebagaimana tercatat dalam buku inventaris Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Keputusan tersebut dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Henry Sitompul, M.M., M.Si, para pimpinan perangkat daerah teknis serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan persetujuan yang diberikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan pascabencana serta menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana alam.
‎
‎“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengapresiasi dukungan dan persetujuan DPRD. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan pascabencana serta menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung upaya pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak bencana.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Gerakan Tanam Cabai di Indramayu, Upaya Konkret Kendalikan Inflasi dan Ketahanan Pangan

INDRAMAYU.radarinformasi.com-
Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil langkah nyata dalam menekan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peluncuran Gerakan Tanam Cabai. Program ini digagas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Indramayu.

Gerakan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan pertanian, pekarangan rumah warga, hingga halaman kantor dan sekolah. Inisiatif ini bertujuan mengantisipasi lonjakan harga cabai yang sebelumnya sempat menembus Rp100 ribu per kilogram, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Indramayu, Jajang Sudrajat, saat memberikan pelatihan menanam cabai kepada siswa SDN Margadadi 5, Kecamatan Indramayu, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan dilakukan secara bergilir di seluruh kecamatan,” Senin (5/1/2026),

“Peserta pelatihan nantinya akan dilibatkan dalam penanaman cabai serentak di berbagai lokasi, mulai dari area perkantoran, halaman sekolah, hingga pekarangan rumah warga,” ujar Jajang.

Ia berharap gerakan tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan cabai secara mandiri, tetapi juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Menurutnya, penanaman cabai secara masif dapat membantu menstabilkan harga di pasaran.

“Gerakan tanam serentak diharapkan mampu menekan harga cabai agar kembali pada kisaran normal,” katanya.
Jajang juga menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Di tengah keterbatasan lahan pertanian dan kepadatan penduduk, pemanfaatan pekarangan rumah, halaman kantor, dan lembaga pendidikan dinilai sebagai solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan cabai di Indramayu.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Indramayu Nomor 500.1.1/2190/Eko tentang sosialisasi gerakan menanam cabai sebagai salah satu strategi menstabilkan dan menurunkan inflasi daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Abdimas Gana LH) Kwarcab Pramuka Indramayu, Kak Baman, menuturkan bahwa keberhasilan gerakan ini juga membutuhkan inovasi pertanian serta kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan peserta didik di semua jenjang pendidikan.

“Pola tanam yang tepat dan inovatif sangat diperlukan untuk menyiasati keterbatasan lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala UPTD SDN Margadadi 5 Indramayu, Ida Faridah, menyambut positif pelaksanaan pelatihan menanam cabai di sekolahnya. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan nilai edukatif sekaligus membentuk kepedulian siswa terhadap ketahanan pangan.

“Kegiatan ini sangat positif bagi peserta didik dan diharapkan bisa berkelanjutan serta diterapkan di sekolah-sekolah lain,” ungkapnya.

(S/Diskom/Andika).

Mantapkan Perdes Perlindungan PMI, Camat Sukra Jalin Sinergi dengan LPK Japanesia

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kecamatan Sukra terus memperkuat implementasi Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari desa-desa di wilayahnya. Sebagai langkah konkret, Kecamatan Sukra menggandeng Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Japanesia untuk memantau perkembangan PMI yang bekerja di luar negeri.

Komitmen tersebut ditegaskan Camat Sukra, Sigit Widiyanto, yang akrab disapa Bang Joey, saat melakukan kunjungan ke LPK Japanesia di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Selasa (6/1/2026).

Menurut Sigit, keberadaan Perdes Perlindungan PMI merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menciptakan tata kelola perlindungan pekerja migran yang lebih baik. Regulasi tersebut menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan dan pelatihan kerja.

“Perdes ini harus didukung semua pihak. LPK memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan proses pendidikan dan penempatan pekerja migran ke luar negeri,” tegas Sigit.
Ia menambahkan, LPK diharapkan dapat memberikan laporan secara berkala kepada pemerintah, mulai dari Dinas Tenaga Kerja, kecamatan, hingga pemerintah desa, setiap kali memberangkatkan PMI. 

Pelaporan tersebut dinilai penting untuk memastikan keberadaan dan kondisi PMI tetap terpantau serta mencegah terjadinya loss contact.

“Data yang akurat dan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar pemerintah bisa melakukan pengawasan dan pendampingan secara maksimal terhadap PMI di luar negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer LPK Japanesia Sukra, Imam, menyambut positif keberadaan Perdes Perlindungan PMI tersebut. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan laporan periodik terkait PMI yang diberangkatkan melalui lembaganya.

“Alhamdulillah, kami mendukung penuh Perdes ini. Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, pemerintah dan LPK bisa saling bertukar informasi sehingga keberadaan PMI dapat terus termonitor,” kata Imam.

Dengan kolaborasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Sukra berharap perlindungan terhadap PMI dapat berjalan lebih optimal serta memberikan rasa aman bagi pekerja migran dan keluarganya di daerah asal.

(S/Diskom/Andika)

Dinilai Berjasa, PMI Asal Indramayu Raih Penghargaan dari Presiden Korea Selatan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sugianto (31), menerima penghargaan kehormatan dari Presiden Korea Selatan, Lee Jae-Myung. Penghargaan tersebut diberikan atas aksi kemanusiaan yang dilakukannya saat peristiwa kebakaran hutan di wilayah Yeongdeok, Provinsi Gyeongsang Utara, pada Maret 2025.

Sugianto dinilai berjasa karena 
menunjukkan keberanian dan kepedulian tinggi dengan menyelamatkan warga lanjut usia yang terjebak di permukiman terdampak kebakaran. Aksi heroik tersebut membuatnya terpilih sebagai salah satu dari 11 penerima penghargaan nasional Korea Selatan yang diberikan kepada individu berprestasi di bidang olahraga, budaya, pelayanan publik, dan kemanusiaan.

Dalam situasi darurat itu, Sugianto yang sehari-hari bekerja sebagai awak kapal perikanan, secara spontan mengambil inisiatif membangunkan warga, mengetuk pintu rumah satu per satu, serta menuntun bahkan menggendong para lansia menjauhi lokasi berbahaya. Proses evakuasi dilakukan di tengah kondisi sulit, medan perbukitan, serta minim penerangan akibat terputusnya listrik dan komunikasi.

Atas dedikasi dan keberaniannya, Presiden Korea Selatan secara langsung menganugerahkan medali dan piagam penghargaan kepada Sugianto, pemuda asal Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga tengah mempertimbangkan pemberian visa jangka panjang jenis F-2 sebagai bentuk apresiasi lanjutan.

Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi Sugianto, tetapi juga membawa nama baik Indonesia, khususnya Kabupaten Indramayu, di kancah internasional. Capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi positif dan peran kemanusiaan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

(S/Diskom/Andika)