P3-TGAI D.I. Cinagara Disorot, Pondasi Terendam Air

BOGOR.radarinformasi.com – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Daerah Irigasi (D.I.) Cinagara, Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, menuai sorotan. Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp195 juta itu didapati memasang pondasi pada galian yang masih dipenuhi genangan air.

Berdasarkan papan informasi kegiatan, proyek tersebut merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane yang dilaksanakan oleh P3A Bumi Tani Cinagara Asri dengan nilai bantuan Rp195.000.000 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.02.01/PKS/Bbws4.9.4/VI/2026/417.3.

Hasil pantauan awak media di lokasi menunjukkan dasar galian pondasi masih dipenuhi air berlumpur. Meski demikian, batu-batu pondasi telah terlihat dipasang di dalam genangan tersebut. Hingga saat pemantauan dilakukan, tidak tampak adanya upaya pengeringan lokasi pekerjaan.

Dalam pekerjaan konstruksi saluran irigasi, area pemasangan pondasi pada umumnya diupayakan berada dalam kondisi kering agar dasar galian dapat diperiksa, dibersihkan dari lumpur, serta memastikan pondasi bertumpu pada tanah yang memiliki daya dukung memadai. Pada kondisi saluran yang masih dialiri air, lazim diterapkan kisdam (cofferdam) atau metode pengalihan aliran sementara agar lokasi pemasangan pondasi terbebas dari genangan selama proses pekerjaan berlangsung.

Namun, pada pekerjaan di D.I. Cinagara, awak media tidak menemukan adanya kisdam maupun metode pengendalian air lainnya pada titik pemasangan pondasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode pelaksanaan yang diterapkan oleh pelaksana pekerjaan.

Selain persoalan teknis, sejumlah warga juga mengaku tidak mengetahui secara pasti lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah seorang warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi mengatakan bahwa masyarakat di wilayah proyek tersebut tidak dilibatkan selama proses pekerjaan berlangsung.

“Enggak tahu, Pak. Kalau dari rencananya di RT saya, pas pelaksanaannya ternyata berbeda,” ujarnya.

Warga tersebut juga mengaku tidak melihat adanya pelibatan masyarakat sekitar dalam proses pengerjaan, padahal program P3-TGAI pada prinsipnya mengedepankan pola swakelola dan pemberdayaan masyarakat.

Apabila pemasangan pondasi dilakukan tanpa dasar galian yang memadai dan tanpa pengendalian air, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan dari pihak pelaksana maupun pendamping teknis mengenai metode pekerjaan yang digunakan di lapangan, termasuk terkait mekanisme pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jaka selaku mandor pelaksana telah dimintai penjelasan terkait pemasangan pondasi di tengah genangan air, tidak terlihatnya kisdam di lokasi pekerjaan, serta adanya keluhan warga mengenai minimnya informasi dan pelibatan masyarakat. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Redaksi membuka ruang hak jawab kepada P3A Bumi Tani Cinagara Asri, pendamping teknis, maupun BBWS Ciliwung Cisadane untuk memberikan klarifikasi. Apabila terdapat penjelasan resmi dari pihak terkait, berita ini akan diperbarui sesuai prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

Swakelola Tinggal Nama? Proyek P3A Rp195 Juta di Banjarwangi Diduga Diborongkan, Kualitas Pekerjaan Turap Ikut Disorot

BOGOR.radarinformasi.com – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dirancang pemerintah dengan sistem swakelola agar pembangunan irigasi dilaksanakan langsung oleh kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Namun, pelaksanaan proyek P3A senilai Rp195 juta di Desa Banjarwangi, Kabupaten Bogor, justru memunculkan sejumlah dugaan yang bertolak belakang dengan tujuan program tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, proyek tersebut diduga tidak dikerjakan secara swakelola oleh P3A, melainkan dialihkan kepada seorang pemborong. Apabila dugaan tersebut benar, pelaksanaan proyek patut dipertanyakan karena tidak sejalan dengan Pedoman Pelaksanaan Program P3-TGAI yang diterbitkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai.

Di lapangan, pekerjaan diketahui dikoordinasikan oleh seorang mandor bernama Pepen (Fendi). Sementara itu, baik pelaksana maupun mandor proyek disebut jarang berada di lokasi sehingga sulit ditemui awak media. Saat dikonfirmasi mengenai dugaan proyek diborongkan, pelaksanaan pekerjaan, maupun kualitas konstruksi, baik mandor Pepen maupun pelaksana proyek memilih tidak memberikan keterangan.

Selain dugaan mekanisme pelaksanaan yang tidak sesuai konsep swakelola, awak media juga menemukan sejumlah kondisi yang menjadi sorotan pada pekerjaan fisik. Di antaranya terdapat dugaan penggunaan batu bekas pada pasangan turap. Batu-batu tersebut tampak seperti batu lama yang digunakan kembali.

Temuan lainnya adalah adanya rongga atau lubang yang cukup dalam di bagian belakang salah satu turap irigasi. Secara teknis, apabila kondisi tersebut merupakan hasil akhir pekerjaan, keberadaan rongga dapat mengurangi dukungan tanah terhadap turap. Rongga yang dibiarkan berpotensi menjadi jalur masuk air yang dapat menggerus tanah, memicu penurunan tanah, hingga meningkatkan risiko pergeseran maupun kerusakan turap dalam jangka panjang.

Awak media juga menemukan banyak genangan air di sepanjang area pekerjaan. Meski pekerjaan pasangan batu masih berlangsung, tidak terlihat adanya pemasangan kisdam (cofferdam) atau penahan aliran sementara yang lazim digunakan untuk mengurangi masuknya air ke area kerja sehingga proses pemasangan pasangan batu dan adukan dapat dilakukan dalam kondisi yang lebih terkendali.

Kondisi area kerja yang terus tergenang air berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan apabila tidak ditangani dengan metode konstruksi yang memadai, terutama terkait daya lekat adukan, kepadatan pasangan batu, dan hasil akhir konstruksi. Oleh karena itu, penggunaan metode pengendalian aliran air menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga mutu pekerjaan, khususnya pada pembangunan turap irigasi.

Ironisnya, Kepala Desa Banjarwangi mengaku hingga saat ini belum pernah menerima koordinasi terkait pelaksanaan proyek tersebut.

“Sejauh ini belum ada koordinasi dengan pemerintah desa mengenai pelaksanaan proyek tersebut, tanyakan langsung saja ke pelaksananya,” ujar Kepala Desa Banjarwangi.

Pernyataan tersebut semakin menambah tanda tanya mengenai tata kelola proyek yang menggunakan anggaran negara. Pasalnya, koordinasi dengan pemerintah desa dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara transparan dan diketahui oleh pemerintah setempat.

Jika pekerjaan benar diduga diborongkan, lalu di mana letak konsep swakelola yang menjadi ruh Program P3-TGAI. Di sisi lain, dugaan penggunaan material bekas serta temuan kondisi turap di lapangan juga menjadi perhatian karena menyangkut kualitas bangunan irigasi yang nantinya dimanfaatkan masyarakat.

Apabila ditemukan adanya penyimpangan, baik dari sisi tata kelola, penggunaan material, maupun mutu pekerjaan, masyarakat meminta agar dilakukan evaluasi dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, pengurus P3A dan pelaksana proyek belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan awak media. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Proyek Rehabilitasi Irigasi di Megamendung Ditargetkan Rampung Sebelum Pergantian Tahun

BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah melaksanakan proyek rehabilitasi fungsi jaringan irigasi D.I Coblong di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan papan proyek di lokasi, kegiatan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp307.500.000 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender. Proyek dikerjakan oleh CV Pandawa Panca Perkasa sebagai penyedia jasa, sementara PT Arenco Binatama bertugas sebagai konsultan pengawas. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tercatat dengan nomor 600.1.4.2/C-035.R/RHB-FJI/SPMK/DPUPR, tertanggal 17 Oktober 2025.

Saat dikonfirmasi di lokasi, Dul selaku mandor proyek mengatakan bahwa pekerjaan sudah mulai berjalan sejak 2 minggu lalu.

“Pengerjaan masih berjalan, fokus pada pembersihan dan penggalian saluran, lalu pemasangan turab. Targetnya selesai tepat waktu sesuai kontrak, sebelum pergantian tahun,” ujar Dul kepada awak media di lapangan.

Dul juga memastikan bahwa pihaknya berupaya menjaga kualitas pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis. “Kita kerjakan sesuai gambar dan arahan konsultan. Kalau cuaca mendukung, InsyaAllah bisa cepat selesai,” tambahnya.

Proyek ini diharapkan dapat memperbaiki aliran irigasi di wilayah Megamendung untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat setempat.

Meski demikian, pengawasan dan transparansi pelaksanaan tetap menjadi sorotan publik agar proyek bernilai ratusan juta rupiah ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.

Reporter : Rizal

Proyek Jalan Babakan Madang – Simpang Cijayanti Dikerjakan PT Hutama Prima, Klaim Sudah Sesuai Standar

BOGOR.radarinformasi.com — Pekerjaan peningkatan jalan yang menghubungkan Babakan Madang dengan Simpang Cijayanti, Kabupaten Bogor, saat ini sedang berlangsung. Berdasarkan informasi dari papan proyek yang terpasang, kegiatan ini merupakan bagian dari program preservasi jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, dengan total anggaran mencapai Rp9,6 miliar. PT Hutama Prima dipercaya sebagai kontraktor pelaksana dengan masa kerja selama 210 hari. Jumat (27/6)

Abdul Aziz, perwakilan dari PT Hutama Prima, saat ditemui pada Jumat, 27 Juni 2025, memaparkan beberapa aspek teknis terkait proyek tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kondisi tanah di area tersebut tergolong tanah litosol yang umumnya dijumpai di daerah pegunungan.

“Jenis tanah di sini dominan berkerikil dan berpasir, sehingga memerlukan perhatian ekstra dalam proses stabilisasi jalan,” jelasnya.

Terkait material konstruksi, Aziz memastikan penggunaan beton precast berkualitas tinggi. “Kami memakai beton dengan mutu K-350 yang memang biasa digunakan untuk struktur jalan dengan beban berat,” terangnya. Ia juga menegaskan bahwa seluruh produk precast telah memenuhi standar nasional.

“Seluruh elemen sudah dilengkapi tulangan dan mengikuti standar SNI. Sebelum dipasang di lapangan, tim kami bersama pihak PU dan konsultan melakukan pengecekan ke workshop produsen precast serta menguji kualitas materialnya,” imbuhnya.

Adapun jenis precast yang digunakan dalam proyek ini adalah saluran u-ditch berukuran 40x60x120 cm. Aziz menjelaskan bahwa dasar pemasangan menggunakan pasir, sesuai dengan gambar kerja yang telah disetujui pihak PU.

Diketahui, proyek ini berada di wilayah Jawa Barat dan diawasi oleh konsultan gabungan dari PT Indec Internusa, PT Jasa Mitra Manunggal, serta PT Nusa Dinamika Solusindo (KSO).

Pernyataan tersebut disampaikan guna menanggapi keresahan sejumlah warga yang mempertanyakan metode pelaksanaan dan kualitas material proyek, yang menurut mereka berjalan lamban dan minim pengawasan.

“Jika penjelasan saya kurang memuaskan, kami mohon maaf,” pungkas Aziz.

Red

Lapas Indramayu Bersama PUPR Kolaborasi Program Ketahanan Pangan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Indramayu, Fery Berthoni, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jumat (20/6)

Berthoni yang pada kesempatan ini didampingi oleh Kasi Binadik dan Kasubsi Kegiatan Kerja, menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan sebagai upaya mengkorelasikan program astacita Presiden antara Lapas dengan Dinas PUPR dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Lebih lanjut ia mengatakan terdapat potensi manfaat atas lahan yang berada tepat disamping Lapas Indramayu jika dikelola secara cermat dengan dikolaborasikan pada program pembinaan warga binaan yang dijalankan Lapas Indramayu.

“Kami lakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PUPR terkait normalisasi sungai dan pemanfaatan lahan yang tepat berada di samping Lapas. Terdapat potensi manfaat yang baik untuk mendukung program ketahanan pangan yang dikolaborasikan dengan program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas Indramayu,” kata Berthoni, Jumat (20/6/2025)

Kegiatan ini nantinya akan diselenggarakan bersama dengan kolaborasi antara Lapas, Dinas PUPR, TNI dan Polri dalam menjalankan program bupati “REANG” yang bisa di terapkan di Lapas Indramayu dengan memadukan dengan pembinaan yang ada di dalam Lapas.

Selain itu, kunjungan kerja ini juga merupakan implementasi atas perintah harian Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan yang baik.

Reporter : Selamet
Redaktur : Rizal

Jalan Desa Pondoh Juntinyuat Dimulai, Warga  Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mulai melakukan perbaikan jalan rusak di sepanjang ruas jalan Desa Pondoh, Kecamatan Juntinyuat, Kamis (10/4/2025) malam. Langkah ini merupakan respon cepat atas laporan dan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Jumat (11/4)

Dari pantauan di lapangan, sejumlah truk dikerahkan untuk mengangkut material batu yang digunakan dalam proses penambalan jalan. Ruas jalan ini sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah dan menjadi perhatian utama Pemkab Indramayu. Proses perbaikan ditargetkan selesai dalam beberapa hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan situasi teknis di lapangan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Asep Abdul Mukti, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pemeliharaan infrastruktur jalan yang rutin dilakukan pemerintah daerah.

“Perbaikan jalan di Desa Pondoh menjadi salah satu prioritas karena kondisinya sangat memprihatinkan dan sering dikeluhkan masyarakat. Kami berharap setelah ini, aktivitas warga menjadi lebih lancar dan aman,” jelas Asep Abdul Mukti, Jumat (11/4/2025).

Ia berjanji, untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan secara bertahap, mengingat saat ini ada efesiensi anggaran yang mengacu pada Inpres 1 tahun 2025. 

Dikatakanya, rencana PUPR terhadap pembangunan rehabilitasi jalan Pondoh, pihaknya sudah menganggarkan sebesar Rp2,4 miliar masuk dalam usulan DAU tahun 2025. Namun usulan tersebur terpangkas oleh adanya inpres dimaksud. 

“Kami sudah mengupayakan kepada pimpinan, agar DAU yang sudah dipangkas bisa dicarikan solusi dan insyaallah jalan Pondoh atas kebijakan pimpinan bisa direalisasikan tahun ini dari sumber lain,” tambahnya. 

Warga Desa Pondoh menyambut positif inisiatif Pemkab Indramayu ini. Mereka berharap perbaikan jalan bisa dilanjutkan ke titik-titik lain yang juga mengalami kerusakan.

“Alhamdulillah jalan sudah mulai diperbaiki. Semoga cepat selesai dan bermanfaat bagi seluruh warga, terutama untuk aktivitas pertanian dan perdagangan,” ujar Roni, warga setempat.

Perbaikan infrastruktur jalan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran transportasi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Juntinyuat dan sekitarnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal