Peningkatan Infrastruktur Desa Kuta: Fokus TPT dan Peningkatan Jalan Desa untuk Kenyamanan yang Berkelanjutan

BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, memulai proyek strategis pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebelum melanjutkan peningkatan jalan desa. Proyek yang berlangsung pada tahun anggaran 2024 ini bertujuan untuk memastikan stabilitas tanah di Kampung Warudoyong – Kampung Pakancilan sepanjang 720 meter di wilayah RW 001 hingga RW 004, demi menjaga keselamatan dan kelancaran akses warga. Selasa, (08/10).

Proyek ini dibiayai oleh Anggaran Bantuan Keuangan Infastruktur Desa (Bankeu) Kabupaten Bogor dengan alokasi dana sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), yang juga mencakup tahap kedua, yaitu peningkatan jalan desa. Dalam tahap awal, prioritas diberikan pada pembangunan TPT guna mengantisipasi risiko longsor dan kerusakan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Dengan demikian, pekerjaan selanjutnya dalam perbaikan jalan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Budiman, menjelaskan bahwa pembangunan TPT ini merupakan langkah penting untuk memastikan keselamatan warga dan keberlanjutan infrastruktur desa. “Kami memutuskan untuk memulai dengan pembangunan TPT karena kondisi tanah di beberapa bagian jalan ini rawan longsor, terutama saat musim hujan. Pembangunan TPT akan memperkuat struktur tanah sehingga ketika jalan diperbaiki nanti, tidak akan mudah rusak kembali,” ujar Budiman.

“Kami berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proyek ini, karena masukan mereka sangat penting dalam menjaga kualitas dan relevansi hasil yang kami capai. Setelah pembangunan TPT selesai, kami akan langsung melanjutkan ke tahap perbaikan jalan agar aksesibilitas warga bisa semakin meningkat,” tambahnya.

Hingga saat ini, progres pengerjaan TPT telah mencapai 40%, dan direncanakan akan selesai dalam waktu 20 hari kalender. Setelah itu, tahap perbaikan jalan akan segera dimulai.

Warga setempat menyambut baik keputusan pemerintah desa untuk memprioritaskan TPT. Dengan perbaikan yang terencana dan bertahap, diharapkan infrastruktur Desa Kuta tidak hanya dapat mendukung aktivitas perekonomian warga, tetapi juga lebih aman dan tahan lama.

Pemerintah Desa Kuta berharap, melalui sinergi antara pemerintah, TPK, dan masyarakat, hasil pembangunan ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh warga, baik dalam hal aksesibilitas maupun keselamatan.

Reporter : Rizal

DHN P-KPK PEPANRI Minta Inspektorat dan DPUPR Kab.Bogor Periksa Proyek TPT Banjarsari dan Drainase Pandansari

 
BOGOR.radarinformasi.com- Dewan Harian Nasional Lembaga P-KPK PEPANRI melayangkan surat ke Dinas PUPR dan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan terkait dua pekerjaan (TPT-Drainase) di wilayah Kecamatan Ciawi. Selasa (24/10/3023).
 
Dalam surat nya, DHN P-KPK PEPANRI melalui ketua investigasi DPD Bogor Raya melaporkan dugaan dua pekerjaan tersebut tidak sesuai spek dan RAB.
 
Dimana dari hasil investigasi yang dilakukan bersama awak media, didapati dugaan kecurangan pengurangi kubikasi pemakaian material batu pada pondasi TPT dan Drainase oleh pihak pelaksana.
 
Selain itu, dalam laporannya DHN P-KPK PEPANRI juga menjelaskan tidak ada terlihatnya Direksi keet yang dibangun oleh pihak pelaksana TPT di Desa Banjarsari.
 
“Untuk proyek TPT di Desa Banjarsari kita dua kali ke lokasi bersama awak media, banyak sekali dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana, seperti lebar pondasi yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan,” ujar Luky selaku koordinator investigasi Lembaga P-KPK PEPANRI Bogor Raya kepada media, Senin (23/10/23).
 
Berikut temuan DHN P-KPK PEPANRI pada 2 pekerjaan proyek di Dinas PUPR Kab.Bogor tersebut:
1.Pekerjaan TPT di Desa Banjarsari                     

  • Lebar pondasi yang terpasang tidak sesuai dengan ukuran pada gambar perencanaan
  • Bongkahan batu besar yang ada di jalur pasangan TPT tidak dibongkar, bahkan terlihat pekerja memanfaatkan bongkahan batu tersebut sebagai pondasi,
  • Saat DHN P-KPK PEPANRI bersama media ke lokasi, tidak terlihat direksi keet yang berdiri, sementara pekerjaan sudah berjalan kurang lebih satu bulan, sebagaimana keterangan salah satu pekerja.
  1. Pekerjaan Drainase di Desa Pandansari
  • Saat pemasangan batu pondasi kondisi galian penuh air dan tidak terlihat kisdam (karung pasir) yang digunakan disisi galian pondasi,
  • Diduga kedalaman pondasi tidak sesuai spek/gambar perencanaan.
     
    Berdasarkan temuan tersebut, DHN P-KPK PEPANRI melalui surat resmi nya mendesak Kepala Dinas PUPR dan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan fisik konstruksi dan memanggil pihak pelaksana serta konsultan pengawas termasuk PPK.
     
    “ Adanya dugaan kecurangan pada dua pekerjaan proyek tersebut, menandakan lemah nya pengawasan pihak konsultan dan PPK, bahkan timbul asumsi dari kami konsultan dan PPK tutup mata”, tegas koordinator investigasi Lembaga P-KPK PEPANRI DPD Bogor Raya tersebut.
     
    Jangan sampai, sambungnya, timbul asumsi negatif di publik bahwa adanya pembiaran oleh pihak konsultan pengawas dan PPK.
     
    Untuk diketahui, pembangunan TPT 002 Desa Banjarsari Ciawi  dikerjakan oleh CV. Mitra Karya Bersama selaku Penyedia Jasa dan PT. Geodinamik Konsultan sebagai Konsultan Pengawas. Proyek ini bersumber dari APBD Tahun 2023 dengan nilai kontrak Rp.340.268.000,00.
     
    Sementara pekerjaan drainase di Desa Pandansari menelan biaya Ro.190.395.000,00. Bertindak sebagai pihak pelaksana CV. Talenta Karya Endah dengan konsultan pengawas PT. Dua Tunas Sejahtera.
     
    Hingga berita ini diturunkan, team media terus melakukan konfirmasi ke pihak dinas terkait.
     

Bule/Tim

Antisipasi Musim Penghujan, Serda Adi Sanjaya Gotong-royong Membangun TPT

BOGOR.radarinformasi.com- Menjelang musim penghujan dan untuk mengantisipasi adanya bencana longsor dan hal-hal yang tidak diinginkan, Serda Adi Sanjaya melaksanakan gotong-royong membangun Tebing Penahan Tanah di Kp. Cibolang Rt.01/01 Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, Sabtu (21/10/23).

Dalam giat tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jalan yang melintas disekitar wilayah tersebut, sekaligus mengantisipasi datangnya musim penghujan yang sudah mulai sering turun.

“Karena sudah memasuki musim penghujan, maka kita harus antisipasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena seperti yang kita ketahui wilayah kita ini termasuk dalam wilayah yang rawan longsor”, ujar Serda Adi Sanjaya.

Mayor Arm. Mohammad Sutrisno selaku Danramil 0621-11/Ciawi mengatakan, “Babinsa adalah ujung tombak satuan kewilayahan, maka dari itu harus selalu mendukung program pemerintah disegala bidang seperti pertanian, pembangunan, kesehatan dan masih banyak lagi”.

Reporter : Dewi

Samisade Desa Cipelang diduga Gunakan Material Abal-Abal

BOGOR.radarinformasi.com – Samisade merupakan istilah dari program pemerintah Kabupaten Bogor berupa bantuan keuangan infrastruktur desa yang di proyeksikan untuk mendorong peningkatan ekonomi desa, Rabu(20/09/2023).

Namun sangat disayangkan diduga ada oknum yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Seperti halnya yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan betonisasi dan drainase di Kampung Cihideng RT.03 RW.01 dan RT.02 RW.02, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pembangunan dengan anggaran Rp.316.000.000,00 dan volume P. 183 x 2,5 x 0,15 tersebut menggunakan material yang kurang baik dalam kualitas.

Ketika radarinformasi.com menyambangi lokasi pengerjaan, tampak pasir yang di gunakan berwarna merah pekat seperti tanah bahkan tidak hanya itu, batu yang di gunakan di ambil dari batu pembangunan sebelumnya yang dibongkar kemudian dipasang kembali untuk pembangunan drainase baru yang tengah dikerjakan.

Endang Kumis (LPM desa) yang ada di lokasi saat itu membenarkan adanya penggunaan material tersebut dalam pembangunan yang tengah dilaksanakan.

“Benar pekerjaan ini menggunakan pasir merah dan batu bekas bongkaran drainase sebelumnya, karena material tersebut termasuk layak digunakan untuk pembangunan rumah-rumah disini. Saya tau material tersebut memang tidak boleh digunakan untuk pembangunan pemerintahan tapi kan yang penting masih layak digunakan dari pada mubazir, pasir juga kita beli dari warga sekitar bukan dari orang lain”, ucapnya

Iwan selaku TPK ketika ditemui pada waktu dan tempat yang berbeda membenarkan adanya hal tersebut dilokasi

“Kita hanya memanfaatkan apa yang ada di lokasi dari pada dibuang toh masih bisa dan layak digunakan kalo gak di pake lagi juga mau dikemanakan saya juga sudah bicara sama kepala desa dan staff kecamatan dan diperbolehkan, ujar Iwan.

Sementara Kiki Sukiwan Selaku Kepala Desa Cipelang tidak bisa ditemui saat awak media menyambangi kantor desa serta tidak merespon saat dihubungi melalui pesan seluler.

Reporter : Dahlia
Redaktur : Dewi

Kades Bojong Longok Tuding Pihak Matrial tidak Jujur sehingga Sebabkan Pembelanjaan Membengkak dan Sisakan Hutang

SUKABUMI.radarinformasi.com – Pemerintah pusat memberikan anggaran yang cukup fantastis untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan warga di pelosok-pelosok melalui Dana Desa, dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari serta mempermudah perputaran ekonomi warga, Senin (20/03/23).

Namun sayangnya bantuan tersebut seringkali tidak seluruhnya di gunakan untuk pembangunan yang maksimal. Banyak oknum-oknum Kepala Desa yang justru menggunakan anggaran tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Bojong Longok, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat, menurut informasi dari salahsatu TPK dan matrial bahwa pembangunan TPT di desa tersebut anggaranya belum sepenuhnya dilunasi oleh Kades, dengan alasan uangnya belum ada.

3x radarinformasi.com berusaha menyambangi kantor desa, namun tidak dapat menemui Mukri selaku Kepala Desa, hingga akhirnya di kunjungan ke-4 baru dapat bertemu, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Mukri mengakui adanya kekurangan pembayaran ke matrial dengan alasan pihak matrial tidak jujur dalam pengiriman barang dan hal tersebut menurutnya karena kurangnya kontrol dari pihak TPK dan juga dirinya.

“Benar adanya kekurangan pembayaran tersebut, namun hal itu terjadi karena saya dan ketua TPK jarang datang ke lokasi pengerjaan. Kadang hal itu terjadi akibat ketidak jujuran pihak matrial, saat transaksi untuk pasir satu truk, namun sayangnya hanya satu mobil bak kecil sehingga matrial kurang dan harus beli lagi, itu sebabnya anggaran belanja jadi membengkak, melebihi anggaran yang seharusnya”, ujar Mukri selaku Kepala Desa Bojong Longok

“Jadi kekurangan pembayaran itu bukan karena saya potong tapi karena matrial yang datang tidak sesuai jumlahnya dengan yang saya bayar. Bahkan seringkali saya harus merogoh kantong pribadi untuk menambahi kekurangan anggaran yang turun dari pemerintah pusat”, pungkasnya

Reporter : Yonk
Redaktur : Dewi