Belum Miliki IPAL dan Cemari Lingkungan, Operasional SPPG Cigombong Jadi Sorotan

BOGOR.radarinformasi.com – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cigombong, yang beralamat di Jalan Kilenjong, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menuai sorotan warga lantaran disebut telah berjalan hampir satu bulan tanpa memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Warga mengeluhkan munculnya bau limbah dari aktivitas dapur skala besar tersebut. “Baunya mulai terasa saat aktivitas dapur ramai. Warga khawatir limbah dibuang tanpa pengolahan yang benar,” ujar salah satu warga.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal kelayakan operasional SPPG, mengingat dapur produksi makanan skala besar menghasilkan limbah cair, minyak, lemak, dan sisa organik yang seharusnya diolah sebelum dibuang ke lingkungan.

Dari informasi yang dihimpun, pengelola baru memasang filter sederhana sebagai penanganan sementara. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup menggantikan fungsi IPAL secara menyeluruh.

Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Cigombong, Try Putra mengakui pembangunan IPAL masih dalam tahap pengajuan kepada pihak yayasan. “Untuk IPAL memang sedang diajukan ke pihak yayasan dan kemungkinan akan mulai diproses minggu ini,” ujarnya.

Ia juga menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan warga sebelum pembangunan gedung dilakukan. “Sebelum gedung ini dibangun, kami sudah koordinasi dan musyawarah dengan warga sekitar, termasuk RT dan RW,” tambahnya.

Namun di tengah polemik tersebut, diketahui Ketua RT setempat juga bekerja di lingkungan SPPG sebagai asisten lapangan. Hal ini memunculkan perhatian terkait independensi pengawasan lingkungan di sekitar lokasi operasional.

Tak hanya itu, saat awak media melakukan konfirmasi terkait belum adanya IPAL, pihak SPPG juga menghadirkan Babinsa desa setempat dalam proses wawancara dan klarifikasi. Namun tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan kehadiran Babinsa tersebut dalam agenda konfirmasi media.

Padahal, Badan Gizi Nasional⁠ sebelumnya menegaskan bahwa operasional SPPG wajib memenuhi standar higiene sanitasi, termasuk pengelolaan limbah dan ketersediaan IPAL.

Pengelolaan limbah tanpa sistem yang layak juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana maupun administratif terhadap pencemaran lingkungan.

Warga berharap instansi terkait segera turun tangan untuk memeriksa kelayakan operasional SPPG tersebut agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Red

Pemkab Indramayu Ikuti Rakor Pengawasan SPPG, Perkuat Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Laska Hotel Subang, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, bersama Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, serta jajaran pemerintah daerah dari Indramayu dan Subang, unsur Forkopimda, dan berbagai instansi terkait lainnya.

Rakor ini bertujuan mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan SPPG sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah Indramayu dan Subang.

Kegiatan dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha. Dalam arahannya, Dadang menegaskan bahwa program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor.

Ia mengungkapkan masih terdapat satuan tugas percepatan yang belum memahami peran dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, melalui forum ini dilakukan pemaparan mendalam terkait tugas, strategi, serta mekanisme pelaksanaan program di daerah.

“Program ini untuk masyarakat, sehingga perlu dukungan penuh serta komunikasi yang baik agar dapat dipahami dan berjalan optimal,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut juga dibahas berbagai materi strategis, mulai dari regulasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025, strategi implementasi MBG, standar teknis dan higienitas SPPG, hingga mekanisme distribusi makanan bergizi. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk yang mengalami penangguhan operasional di Indramayu dan Subang.

Sementara itu, Syaefudin menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menyebut SPPG memiliki peran penting dalam menjamin kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkelanjutan.

“Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, sistem pelaporan yang akurat, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Pemkab Indramayu, lanjutnya, berkomitmen mengoptimalkan peran SPPG melalui pengawasan ketat, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas layanan agar makanan yang disalurkan layak, bergizi, dan higienis.

Di sisi lain, Agus Masykur Rosyadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sekaligus kebanggaan Kabupaten Subang sebagai tuan rumah. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi merupakan isu strategis dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas.

Meski SPPG di Subang dinilai telah memberikan dampak positif, Agus mengakui masih ada beberapa unit yang belum memenuhi standar, sehingga memerlukan pengawasan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah harus terlibat sejak awal dalam pembentukan dan pengelolaan SPPG, bukan hanya hadir saat muncul persoalan,” ujarnya.

Melalui rakor ini, Pemkab Indramayu berharap lahir langkah-langkah konkret dan solusi implementatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPPG, sekaligus memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat serta mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.

Sumber: Diskominfo Indramayu

Andika

Dukung Program Presiden, Polri Targetkan 61 SPPG Beroperasi di Jabar Pada 2026

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, S.I.K., M.Hum., bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, S.E., meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Indramayu di Kecamatan Lohbener, Jumat (13/2/2026).

Kunjungan kerja ini bertepatan dengan peresmian SPPG Polri secara nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui sambungan konferensi video (zoom meeting). 

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan bantuan sosial (bansos) secara simbolis kepada relawan SPPG, ibu hamil, hingga anak sekolah.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menegaskan keberadaan  SPPG ini merupakan komitmen Polri dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Tahun ini terdapat 14 SPPG baru yang mulai beroperasi dan 16 lainnya dalam tahap penyelesaian. Target kami, total 61 SPPG akan beroperasi di wilayah hukum Polda Jabar pada tahun 2026 ini,” ujar Kombes Pol Hendra kepada awak media.

Kombes Pol Hendra  menyebut SPPG di bawah naungan Polda Jabar telah menyalurkan sebanyak 85.575 porsi makanan bergizi kepada masyarakat. 

Selain fokus pada kesehatan, program ini juga menjadi mesin penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja.

“Saat ini sudah tercatat 1.333 tenaga kerja yang terserap di fasilitas SPPG Jabar. Jika target 61 titik tercapai, diperkirakan akan ada sekitar 2.666 lapangan kerja baru bagi warga lokal,” paparnya.

Kabid Humas menambahkan, sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu menyentuh hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indramayu. Langkah ini diambil guna memastikan pemerataan gizi bagi generasi masa depan sesuai visi Presiden.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memberikan apresiasi tinggi terhadap fasilitas dapur gizi yang dibangun Polres Indramayu. Menurutnya, standar kualitas yang diterapkan sangat terjaga.

“Setelah meninjau langsung, saya melihat fasilitas ini sangat layak dan memenuhi syarat teknis. Semua sertifikasi sudah terpenuhi, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat wajib bagi pengelolaan pangan,” tegas Erwan.

Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Kabupaten Indramayu serta pejabat utama Polres Indramayu.

Sumber Humas Polres Indramayu

Andika

Kronologi Tragis di SDN 01 Kalibaru Cilincing: Mobil MBG Tabrak Barisan Literasi, Belasan Siswa dan Guru Terluka

JAKARTA.radarinformasi.com – Suasana pagi di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, berubah mencekam setelah sebuah mobil dengan nomor polisi MBG tiba-tiba menerobos masuk ke area sekolah dan menabrak barisan siswa serta guru yang sedang melakukan kegiatan pembiasaan literasi, Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 06.48 WIB.

Menurut keterangan di lokasi, guru-guru tengah menyiapkan barisan membaca pagi ketika mobil tersebut melaju dari arah luar sekolah. Pagar sekolah dalam kondisi tertutup, namun kendaraan itu tetap menerobos hingga pagar roboh. Diduga sopir kehilangan kendali, sehingga mobil terus melaju dan menabrak sejumlah siswa serta guru yang berada di depan halaman sekolah. Beberapa korban bahkan dilaporkan sempat terlindas.

Pihak sekolah bersama warga langsung melakukan evakuasi darurat. Pada pukul 07.10 WIB, para korban dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Dua siswa mendapat perawatan di Puskesmas Cilincing II, yaitu:

• Aditya Pradipta (Kelas 3C)
• Maulana Aufar (Kelas 5B)

Sementara itu, korban lain ditangani di RSUD Cilincing, dengan daftar sebagai berikut:

• Salsabila (3C)
• Ahmad Faizan (2C)
• Bagus (1B)
• Khanza (3D)
• Dian (3B)
• Anisa (3D)
• Surya (3D)
• Dita (3C)
• Hafiiz (3B)
• Weren (3B)
• Nabil (3D)
• Alvaro (3D)
• Lilo (4B)
• Rey (3C)
• Hafiz (1A)
• Yuda (3C)
• Ray Firmansyah (3C)

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir mobil MBG serta mengamankan lokasi kejadian. Kondisi para korban masih dalam penanganan intensif tenaga medis.

Peristiwa ini menimbulkan duka dan keprihatinan mendalam bagi keluarga, guru, dan masyarakat sekitar, mengingat kegiatan literasi pagi yang biasanya menjadi rutinitas positif justru berubah menjadi insiden yang tak terduga. Pemerintah daerah dan aparat terkait diharapkan segera memberikan pendampingan serta memastikan evaluasi keamanan lingkungan sekolah.

Rizal

Polri Resmikan 8 SPPG dan Groundbreaking 205 Unit Serentak di Seluruh Indonesia untuk Akselerasi Program Makanan Bergizi Gratis

MALANG.radarinformasi.com – Polri melakukan langkah strategis dalam mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan delapan Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) operasional sekaligus memulai pembangunan (groundbreaking) 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia.

Acara dipusatkan di Desa Rembun, Kabupaten Malang, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Irwasum Polri, jajaran Forkopimda, serta masyarakat. Momentum ini juga ditandai dengan panen jagung nasional yang disaksikan oleh 34 Polda dan penyerahan bantuan alat dan sarana pertanian (alsintan) berupa traktor, benih, pupuk, dan pestisida untuk mendukung pasokan bahan pangan lokal bagi dapur SPPG yang beroperasi.

Hingga Agustus 2025, progres pembangunan SPPG menunjukkan akselerasi signifikan. Sebanyak 27 unit telah beroperasi melayani 86.777 penerima manfaat per hari dan menyerap 1.344 tenaga kerja. Selain itu, 34 unit sedang dalam tahap persiapan akhir operasional, 155 unit dalam tahap konstruksi, dan 205 unit memulai pembangunan hari ini. Total 421 SPPG tersebut akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang per hari ketika seluruhnya beroperasi. Polri menargetkan 500 SPPG selesai pada akhir 2025 dan 1.000 unit pada 2026.

Kapolri melalui Irwasum Polri, selaku Ketua Gugus Tugas MBG Polri, menegaskan komitmen terhadap mutu melalui mekanisme Security Food Test yang wajib dijalankan oleh tim medis Polri (Pusdokkes, Bidokkes Polda, Urkes Polres).

“Inilah pembeda SPPG Polri: setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis, mencegah keracunan, dan memastikan gizi aman bagi penerima manfaat,” ujar Irwasum Polri Komjen Pol Dr. Dedi Prasetyo.

Keberhasilan program ini mengandalkan strategi kolaborasi Penta Helix yang melibatkan:

1. Pemerintah (TNI, Pemda, Kementerian/Lembaga),

2. Akademisi (ahli gizi, pangan, dan kesehatan),

3. Pelaku Usaha (UMKM, koperasi, kelompok tani),

4. Masyarakat (relawan, pengelola YKB), dan

5. Media dalam diseminasi informasi.

Pendekatan holistik ini tidak hanya memutus rantai stunting melalui intervensi gizi tepat sasaran, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan UMKM.

Irwasum Polri mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung program ini.

“SPPG adalah bukti Polri hadir membangun masa depan bangsa. Mari sukseskan program ini bersama demi melahirkan generasi sehat yang akan memimpin Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Polres Bogor Bangun 6 Dapur SPPG, Dukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo

BOGOR.radarinformasi.com — Polres Bogor secara serentak mencanangkan pembangunan enam titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Bogor. Pembangunan ini merupakan bagian dari peresmian 205 dapur SPPG se-Indonesia yang dipimpin oleh Irwasum Polri melalui video conference.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Enam dapur SPPG tersebut didirikan di lokasi-lokasi strategis milik pemerintah daerah yang dialihfungsikan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami sepenuhnya memahami bahwa kehadiran SPPG sangat penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Ketahanan gizi adalah fondasi dari ketahanan nasional,” ujar AKBP Wikha.

Adapun lokasi pembangunan enam SPPG tersebut tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Citeureup (1 lokasi), Kecamatan Gunung Putri (1 lokasi), Kecamatan Cibinong (3 lokasi) dan Kecamatan Sukaraja (1 lokasi).

Melalui dapur-dapur SPPG ini, Polres Bogor menargetkan dapat memberikan manfaat langsung bagi lebih dari 20 ribu anak dari 46 sekolah. Program ini juga diperkirakan menyerap sekitar 300 tenaga kerja lokal yang turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar.

“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri atas inisiatif luar biasa ini, kepada Bapak Kapolda Jawa Barat atas arahannya, serta kepada Bupati Bogor, Badan Gizi Nasional, dan seluruh pihak yang telah mendukung kolaborasi ini,” tutur Kapolres.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mendoakan agar proses pembangunan dapur SPPG di Kabupaten Bogor dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga segera bisa memberi manfaat nyata bagi para penerima.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Bupati Humbahas Terpilih Dr. Oloan P Nababan Ikuti Pembekalan di Sekolah Partai PDIP

HUMBANGHAS.radarinformasi.com – DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar agenda pembekalan kepada 142 Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2024 secara daring, di Sekolah Partai PDIP, Rabu (12/2/2025). Dari 142 Kepala Daerah terpilih, salah satu diantaranya yang ikut pembekalan yaitu Ketua DPC PDIP Kabupaten Humbahas Provinsi Sumut Dr Oloan P Nababan, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Humbahas. Kamis (13/2)

Selain Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, hadir di Sekolah Partai PDIP antara lain Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat termasuk Deddy Sitorus.  Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, pembekalan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan para Kepala Daerah sebelum dilantik serta mengikuti retreat oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam pembekalan itu, Hasto Kristiyanto memastikan bagi seluruh Kepala Daerah terpilih yang diusung PDIP akan selaras untuk menjalankan program kerjanya seperti yang dicanangkan Presiden RI. Kemudian nantinya, bahwa visi dan misi Presiden dapat dijabarkan dalam Undang-Undang tentang rencana pembangunan jangka menengah. Bagi Kepala Daerah dari PDIP harus punya berkomitmen dan konsisten bersama dalam menjalankan program tersebut.

Terkait dengan efesiensi anggaran yang telah diterapkan Presiden, menjadi masukan juga khusus bagi Kepala Daerah yang diusung PDIP. Kebijakan ini harus tetap memprioritaskan peningkatan ekonomi rakyat. Sektor-sektor produktif untuk berbagai komponen rakyat harus dikedepankan.

Kemudian mengenai MBG (Makan Bergizi Gratis), ini salah satu program Asta Cita Presiden RI. Program ini juga harus didukung,  namun demikian, pelaksanaan program MBG harus tetap melibatkan kepentingan rakyat, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  di daerah agar para pelaku usaha bisa turut memiliki kontribusi. UMKM untuk warung-warung rakyat misalnya dapat berkontribusi, itu suatu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDIP.

Dalam pembekalan itu, ada suatu hal yang menarik. Dimana pimpinan rapat bertanya kepada Bupati Humbahas terpilih Dr. Oloan P Nababan. “Pak Oloan P Nababan, saudara pensiunan dari TNI atau Polri ?” tanya pimpinan rapat. Oloan P Nababan menjawab dari TNI. “Siap, saya dari TNI pak” tegas Oloan P Nababan.
“Saya tak perlu menyebut pangkatnya, biasanya Kepala Daerah itu setara dengan pangkat kolonel. Ini luar biasa prestasinya, tidak Kolonel tapi bisa menjadi Bupati. Hatinya baik dan lapang, hebat dan selalu berprestasi dalam Akademik serta disiplin, Mari kita tepuk tangan untuk Oloan P Nababan” ucap pimpinan rapat.

Dr. Oloan P Nababan mengatakan agenda pembekalan yang dilaksanakan di Sekolah Partai PDIP menjadi masukan yang positif bagi Kepala Daerah terpilih termasuk untuk Kabupaten Humbang Hasundutan. Program yang disampaikan akan dijalankan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.  Pembangunan berkelanjutan harus ada kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan daerah harus sejalan dengan visi-misi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Jabatan kepala daerah bukanlah tujuan utama, melainkan alat atau sarana untuk mewujudkan cita-cita Indonesia terkhusus untuk Humbang Hasundutan. Saya nanti akan turun secara langsung mengatasi berbagai persoalan rakyat, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan sektor pertanian dan program lainnya yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat” tambah Oloan P Nababan.

Reporter   : Reno H
Redaktur  : Rizal