Indramayu Jadi Lokasi Prioritas, Kemensos Dorong Penyelesaian Kampung Nelayan Sejahtera 

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu dalam rangka percepatan program Kampung Nelayan Sejahtera, Selasa (15/4/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu dan disambut langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, beserta Kepala SKPD terkait dan Camat Kandanghaur. 

Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI, Mira Riyati Kurniasih, dalam sambutannya menyatakan, program ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pembangunan 3 juta rumah di Indonesia. Dia menegaskan, Indramayu dipilih langsung oleh Menteri Sosial sebagai lokasi prioritas. 

“Program ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memberi pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi. Kami bekerjasama dengan IPB dan BAZNAS untuk pelatihan dan kurasi produk. Kolaborasi antara Kemensos, Pemda, dan BAZNAS menjadi kunci sukses program ini,” katanya. 

Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 95 persen. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp9,3 miliar. 

Dirjen Mira juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi anggaran. Kemensos, bersama Inspektorat, terus melakukan pendampingan agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan. 

“Kami mohon dukungan semua pihak untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya. 

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan banjir rob yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Indramayu. 

“Kami bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Ibu Dirjen dan jajaran. Permasalahan ini telah berlangsung bertahun-tahun dan bahkan menjadi isu nasional karena berada di jalur mudik. Kami siap mengikuti arahan pemerintah pusat dan menyambut baik segala bentuk bantuan dengan semangat gotong royong,” ujarnya. 

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi dan kesadaran bersama dalam menangani kebersihan, serta komitmen Pemda untuk mendukung program dan rencana pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan produk dan potensi ekonomi lokal. 

Sementara itu, Camat Kandanghaur, Hatta Direja menyampaikan, masyarakat sangat mengapresiasi bantuan relokasi yang diberikan Kementerian Sosial untuk masyarakat Desa Eretan Kulon. 

“Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan ini dan menyukseskan program Kampung Nelayan Sejahtera yang ditargetkan selesai maksimal pada April 2025,” ujarnya. 

Dukungan juga datang dari BAZNAS RI yang terlibat dalam pembangunan 93 unit rumah dan sebuah masjid dua lantai. Telah memilih warga yang memiliki minat dan potensi untuk dilatih dan mengelola Z-Corner, yang juga akan menampilkan produk-produk UMKM unggulan Indramayu. 

“Harapan kami, program ini tidak hanya menyediakan rumah fisik, tetapi juga membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan spiritual warga,” ungkap perwakilan BAZNAS RI. 

Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kehidupan masyarakat pesisir yang lebih baik, mandiri, dan sejahtera melalui program Kampung Nelayan Sejahtera.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Permasalahan Air Kotor di Indramayu, Bupati Lucky Hakim dan PDAM Sampaikan Komitmen Perbaikan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Krisis air bersih kembali menjadi sorotan warga Indramayu, khususnya di wilayah Junti dan sekitarnya. Air kotor sempat mengalir ke rumah-rumah warga, menimbulkan keresahan dan kerugian, baik secara fisik maupun psikologis. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Bupati Lucky Hakim serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu menyampaikan permohonan maaf dan memaparkan langkah perbaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Pendopo, Jalan Mayjen Sutoyo No. 1/E, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, pada Senin (14/4/2025).

Permasalahan air kotor disebabkan oleh kegiatan flushing atau pembersihan pipa yang tidak berjalan maksimal, diperburuk oleh kondisi pipa tua yang menjadi warisan lama. Tekanan air yang meningkat drastis akibat pasokan tambahan dari Kuningan menyebabkan lebih dari 10 titik pipa pecah di jalur Junti. Akibatnya, air kotor sempat mengalir ke rumah warga, dan mereka harus menunggu hingga lima ember pertama terbuang sebelum air kembali jernih.

Direktur Teknik Perumdam Tirta Darma Ayu, Jojo Sutarjo, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengantisipasi tekanan air tinggi melalui perhitungan teknis dan simulasi, namun kerusakan tetap terjadi. “Kami mohon maaf kepada seluruh pelanggan, kejadian ini bukan unsur kesengajaan,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Perumdam memberikan kompensasi berupa diskon 3 kubik air bagi pelanggan terdampak dan mendistribusikan air bersih melalui lima unit armada tangki, meskipun keterbatasan armada menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, debit pengolahan air ditingkatkan dari 43 liter per detik menjadi 115 liter per detik, dan jumlah pompa ditambah dari dua menjadi empat unit.

Sementara itu, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Ia mengakui bahwa kualitas air di Indramayu jauh di bawah standar wilayah lain seperti Kuningan atau Garut karena lokasi yang berada di hilir dekat pantai. “Saya sendiri terkejut. Saya mandi dan berkumur dengan air sekotor itu,” ucapnya.

Bupati juga mengumumkan bahwa PDAM tengah menjalani proses reformasi, regenerasi, dan transformasi. Salah satu langkah yang telah diambil adalah mengganti Direktur Utama PDAM. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru untuk meningkatkan pelayanan.

Sebagai bentuk komitmen dan akuntabilitas, pemerintah akan memberlakukan pakta integritas bagi Direktur PDAM yang baru. “Jika dalam satu tahun tidak ada peningkatan pelayanan, maka harus mundur secara sukarela berdasarkan komitmen tertulis, bukan hanya janji lisan,” tegas Lucky.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi kepada masyarakat, terutama sebelum mengambil langkah besar yang mungkin dianggap sebagai kemunduran sementara. “Kadang kita harus mundur satu langkah untuk bisa melompat lebih jauh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mengajak masyarakat dan media untuk aktif mengawasi serta melaporkan segala bentuk ketidakberesan dalam pelayanan PDAM. “Kita semua harus bekerja bersama demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bapemperda DPRD Indramayu Sampaikan Empat Raperda

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu yang digelar dalam rangka penyampaian hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas tahun 2025, Senin (14/4/2025). 

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Amroni. Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam, menyampaikan hasil kajian terhadap empat Raperda. Ketiga Raperda dinyatakan siap untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di panitia khusus, sedangkan satu Raperda perlu pendalaman lebih lanjut. 

“Kami telah melakukan pembahasan dan kajian mendalam bersama tim asistensi, OPD, dan pihak terkait lainnya. Tiga Raperda telah memenuhi kelengkapan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis,” ujarnya.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dan Bapemperda dalam proses pembentukan regulasi ini. Dia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung upaya penguatan regulasi demi pelayanan publik yang lebih baik. 

“Kami sangat menghargai sinergi antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti hal-hal yang belum lengkap, termasuk penyampaian penjelasan dan naskah akademik terkait perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2020,” ujarnya.

Salah satu Raperda yang menjadi fokus adalah Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi dari Kemendagri dan Kemenkeu mendorong dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. 

Sementara itu, Raperda tentang Pemerintahan Desa dinilai penting untuk menyederhanakan regulasi dan menciptakan pedoman yang komprehensif. Sehingga desa-desa memiliki aturan yang jelas dan tidak tumpang tindih, agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif. 

Dalam hal pengelolaan sampah, Raperda yang diajukan mengusung pendekatan ramah lingkungan dan berbasis sumber daya. Menjadikan sampah sebagai potensi, bukan sekadar masalah. Ini bagian dari komitmen pemerintah kabupaten terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. 

Mengenai Raperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2020, Ketua Bapemperda menyatakan belum bisa dilanjutkan ke pembahasan pansus karena dokumen pendukung belum lengkap. 

“Kami meminta agar Bupati atau OPD pengusul hadir langsung menjelaskan maksud, tujuan, dan arah perubahan yang diinginkan,” ujar H. Dalam.

Pada akhir rapat, DPRD Kabupaten Indramayu juga menetapkan perubahan pimpinan dan anggota Bapemperda yang berlaku sejak 14 April 2025. H. Dalam ditetapkan sebagai Ketua Bapemperda dan Ali Fikri sebagai Sekretaris. Keputusan ini dibacakan oleh Sekretaris DPRD, Ali Fikri.

Pemerintah Kabupaten Indramayu menyambut baik hasil rapat tersebut dan akan menindaklanjuti hasil kajian dengan melengkapi dokumen serta mempercepat koordinasi lintas OPD agar pembahasan Raperda berjalan lancar di tingkat selanjutnya. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bupati dan DPRD Kabupaten Indramayu Tandatangani Persetujuan Bersama Perubahan Propemperda 2025

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif  dalam penyusunan regulasi di Kabupaten Indramayu terus dilakukan. Hal tersebut terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu yang membahas Penyampaian Hasil Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

Berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (14/4/2025), rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Sirojudin serta turut dihadiri Bupati Indramayu Lucky Hakim.

Pada hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah  (Bapemperda) DPRD Kabupaten Indramayu terhadap perubahan Program Pembentukan Peraturan  Daerah (Propemperda) Kabupaten Indramayu Tahun 2025 yang disampaikan Ketua Bapemperda Kabupaten Indramayu, Dalam, diketahui sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 170/27/KEP/DPRD/2024 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) KABUPATEN INDRAMAYU tahun 2024, tanggal 30 Oktober 2025 ditetapkan sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Indramayu yang terdiri atas 13 Raperda Kabupaten Indramayu usulan dari Bupati Indramayu dan 5 Raperda Kabupaten Indramayu usulan dari DPRD Kabupaten Indramayu.

Kemudian, Dalam melanjutkan, Bapemperda sesuai tugas dan kewenangannya bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dikoordinir oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu  melakukan proses pembahasan kembali dan sinkronisasi daftar rancangan peraturan daerah usulan eksekutif dan usulan DPRD.

Dari hasil pembahasan dan sinkronisasi tersebut, ditetapkan Perubahan PROPEMPERDA Kabupaten Indramayu Tahun 2025,  yang semula 18 Raperda sebagaimana hasil rapat BAPEMPERDA,  berubah menjadi 20 Raperda Kabupaten Indramayu dalam PROPEMPERDA Kabupten Indramayu TAHUN 2024.

“Semoga laporan badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Indramayu ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua,” ungkap Ketua Bapemperda. 

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Indramayu terkait Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

PKS Minta Kemendagri Bersikap Arif dalam Menyikapi Polemik Lucky Hakim

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Di tengah sorotan publik terhadap Bupati Indramayu, Lucky Hakim, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indramayu memilih untuk menyampaikan sikap yang sejuk dan konstruktif. Sabtu (12/4)

Ketua DPD PKS Indramayu, H. Ruswa, M.Pd.I., menyatakan bahwa pihaknya tetap menghargai dedikasi dan niat baik Lucky Hakim dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, sosok Lucky merupakan pemimpin hasil pilihan rakyat yang membawa harapan besar akan perubahan di Kabupaten Indramayu.

“Beliau terpilih lewat dukungan mayoritas warga. Itu menunjukkan betapa besar kepercayaan masyarakat padanya,” ujar Ruswa. Ia menambahkan, selama ini dirinya melihat langsung kesungguhan Lucky Hakim dalam mengemban amanah sebagai kepala daerah.

Namun, di tengah apresiasi tersebut, gelombang kritik tak bisa dihindari. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) melayangkan protes keras atas ketidakhadiran Lucky saat momen Idul Fitri. Mereka menuding sang bupati melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin resmi, dan mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan menjatuhkan sanksi.

Menanggapi hal itu, PKS berharap Kemendagri dapat mengambil langkah dengan bijak dan mempertimbangkan segala aspek secara adil.

“Kami ingin Kemendagri bersikap objektif dan menyeluruh dalam menilai situasi ini. Kalau pun ada pelanggaran, semoga sanksi yang diberikan tidak memberatkan,” pungkas Ruswa.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

PKB Soroti Kepergian Bupati ke Jepang Saat Lebaran, Evaluasi Diserahkan ke Kemendagri

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepergian Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang saat momen Hari Raya Idul Fitri mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Masyarakat Peduli Dermayu (AMPD) dan Fraksi PKB di DPRD Indramayu. Sabtu (12/4)

Dalam audiensi yang digelar Kamis (10/4/2025) di Gedung DPRD, AMPD menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan sang bupati. Mereka menilai perjalanan tersebut tidak hanya tidak patut dilakukan di tengah perayaan hari besar keagamaan, tetapi juga diduga tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dari seorang kepala daerah yang seharusnya menjadi panutan,” ungkap perwakilan AMPD di hadapan anggota dewan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Indramayu dari Fraksi PKB, Kiki Arindi, menyatakan pihaknya sejak awal sudah mempertanyakan legalitas dan etika dari keberangkatan tersebut.

“Pejabat publik tentu terikat aturan. Kami menyayangkan jika benar Bupati bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan dari Mendagri,” ujarnya.

Meski demikian, Kiki menegaskan bahwa Fraksi PKB tidak dalam posisi menjatuhkan sanksi. Ia menyebut, penilaian atas dugaan pelanggaran tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kemendagri.

“Soal sanksi, itu ranah Kemendagri. Mereka yang berwenang menilai apakah ada pelanggaran serius atau tidak,” tegasnya.

Ia berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi Bupati Lucky Hakim dalam menjalankan tugas-tugas ke depan.

“Semoga ini jadi pelajaran, agar ke depan lebih berhati-hati dan bijak dalam bersikap sebagai pemimpin daerah,” tutup Kiki.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bupati Indramayu Lucky Hakim Pantau Progres Pemulihan Korban Puting Beliung

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, kembali menyambangi Desa Bugis di Kecamatan Anjatan pada Rabu (9/4/2025) untuk meninjau secara langsung progres pemulihan pascabencana angin puting beliung yang melanda wilayah tersebut pada Minggu (16/3/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memastikan bantuan dan proses rehabilitasi berjalan efektif dan sesuai dengan rencana. Jumat (11/4)

Bencana tersebut diketahui menyebabkan kerusakan parah pada ratusan rumah warga, sehingga membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi. Dalam agenda kunjungannya, Bupati Lucky tidak hanya meninjau sejumlah rumah yang terdampak, tetapi juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada para korban, sembari menyampaikan bahwa penanganan pascabencana dilakukan secara kolaboratif bersama BPBD, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya.

“Kami bergerak cepat dan terintegrasi bersama seluruh stakeholder untuk mempercepat pemulihan dan membantu warga kembali bangkit,” tutur Lucky Hakim.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkab Indramayu telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penanganan bencana dan akan terus meningkatkan kesiapsiagaan mengingat tingginya potensi bencana di wilayah tersebut, mulai dari banjir rob, luapan sungai, hingga angin puting beliung.

Dalam momen tersebut, Bupati juga menyempatkan diri berdialog dengan warga, memberikan dukungan moral, serta menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendampingi para korban hingga masa pemulihan selesai secara menyeluruh.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bupati Lucky Hakim Sidak MPP, Pastikan Layanan Publik Berjalan Normal

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pasca memimpin apel pagi di Alun-Alun Indramayu, Bupati Lucky Hakim langsung melaksanakan sidak di Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk melihat langsung aktivitas layanan kepada masyarakat pasca libur lebaran, Selasa (8/4/2025). Rabu (9/4)

Begitu sampai di MPP, Lucky Hakim langsung meninjau layanan mulai dari tiket antrian yang menanyakan jenis layanan yang diberikan, selanjutnya Lucky Hakim meninjau tenan BPJS Kesehatan yang dipenuhi oleh masyarakat yang tengah mengurus jaminan kesehatan dan lainnya. 

Setelah dari BPJS, selanjutnya menuju ke tenan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil untuk mengecek petugas yang memberikan layanan adminduk. Di tenan ini semua petugas sudah melayani masyarakat sejak pagi hari. Lucky Hakim juga menyapa masyarakat yang tengah mengantre untuk mendapatkan giliran layanan adminduk. 

“Hasil peninjuan hari ini di MPP sudah memberikan layanan langsung dan masyarakat juga sudah membludak karena habis libur panjang. Masih ada yang harus ditingkatkan agar layanan di MPP ini semakin baik,” kata Bupati Lucky Hakim didampingi Kepala DPMPTSP, Dadang Oce Iskandar. 

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian ekstra di MPP ini adalah keamanan server yang tidak mudah ditembus dan jaringan internet yang tidak boleh lambat karena harus super cepat untuk mendukung proses perijinan dan layanan lainnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

DPC PKB Indramayu Gelar Buka Puasa Bersama yang Dihadiri Bupati Lucky Hakim 

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indramayu menggelar acara buka puasa bersama sebagai ajang silaturahmi dan penguatan solidaritas di antara kader serta pengurus partai. Acara yang berlangsung pada Selasa, 25 Maret 2025 ini turut dihadiri oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, Ketua DPC PKB Indramayu, Amroni, serta anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Dedi Wahidi. Rabu (26/3)

Dalam sambutannya, Ketua DPC PKB Indramayu, Amroni, menyampaikan apresiasi kepada seluruh undangan yang hadir. Ia menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan amanah politik demi kepentingan masyarakat Indramayu.

“Semoga kepercayaan yang diberikan kepada kita bisa dijalankan dengan baik. Dengan semangat kebersamaan, kita harus terus berjuang demi masyarakat,” ujar Amroni.

Lebih lanjut, Amroni berharap acara ini dapat menjadi momentum memperkuat soliditas partai serta meningkatkan kesiapan menghadapi dinamika politik ke depan. Ia optimis bahwa PKB Indramayu dapat terus berkontribusi bagi kemajuan daerah dan menjaga nilai-nilai demokrasi yang sehat.

Refleksi Politik dan Pentingnya Kebersamaan 

Sementara itu, H. Dedi Wahidi menyoroti tantangan dalam Pemilu 2024, di mana politik biaya tinggi kerap menggeser fokus utama dari kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa demokrasi harus tetap dijaga dari praktik politik transaksional yang dapat merusak kualitas pemerintahan.

“Kita harus tetap berjuang agar demokrasi tidak tercemar oleh kepentingan pribadi. Politik harus mengedepankan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar ambisi kekuasaan,” tegas Dedi Wahidi.

Senada dengan itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menekankan pentingnya menjaga hubungan baik di tengah perbedaan politik. Menurutnya, dinamika politik adalah hal yang wajar, namun tidak boleh mengorbankan persaudaraan dan kerja sama dalam membangun daerah.

“Hari ini kita mungkin berbeda pandangan, tetapi besok bisa kembali bekerja sama. Yang utama adalah tetap menjaga kebersamaan demi kepentingan masyarakat Indramayu,” ujar Lucky Hakim.

Dalam kesempatan tersebut, Lucky Hakim juga menyampaikan permohonan maaf jika ada ketegangan politik di masa lalu, terutama selama Pilkada. Ia menegaskan bahwa persatuan harus tetap diutamakan demi kemajuan bersama.

Acara buka puasa bersama pun berlangsung dalam suasana penuh kehangatan. Para kader, pengurus, dan tokoh politik yang hadir larut dalam kebersamaan, menegaskan bahwa silaturahmi tetap menjadi kekuatan utama dalam membangun Indramayu.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bupati Indramayu Wajibkan SKPD dan Desa Gunakan Srikandi untuk Transparansi Pemerintahan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya. Selasa (25/3)

Melalui penerapan aplikasi Srikandi sebagai media yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik diharapkan dapat memangkas biaya dan waktu, membasmi korupsi pelayanan, serta mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif.

Hal tersebut disampaikan Bupati Indramayu Lucky Hakim saat membuka kegiatan Rapat Optimalisasi Implementasi Aplikasi Srikandi dan Open Data yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip (DPA) Kabupaten Indramayu di Ruang Ki Tinggil Setda Kabupaten Indramayu, Selasa (25/3/2025). 

“Aplikasi Srikandi merupakan bentuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, hasil kolaborasi empat kementerian, di antaranya KEMENPAN-RB, ANRI, KOMINFO serta Badan Siber dan Sandi Negara, sebagai pengamanan aplikasi dan sertifikasi elektronik,” ujarnya. 

Melalui kegiatan tersebut, Lucky berharap agar implementasi aplikasi Srikandi dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berjenjang oleh perangkat daerah bahkan sampai ke tingkat desa. 

Dia juga menyebut, implementasi tersebut dapat menjadi lompatan besar ke depan bagi Pemkab Indramayu dalam mewujudkan e-government berbasis teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, yang semuanya itu bermuara pada pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya.

“Kepada semua perangkat daerah/badan/dinas/ kecamatan mulai saat ini agar dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar menggunakan aplikasi srikandi. Kemudian terkait perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) di selesaikan segera sampai dengan tingkat desa/kelurahan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip menyosialisasikan aplikasi srikandi sampai dengan desa/kelurahan,” tambahnya. 

Di samping itu Lucky juga berharap seluruh perangkat daerah agar dapat lebih memperhatikan terhadap pendataan yang dilakukan secara tepat serta data tersebut akan dipublikasikan (open data) sehingga dapat membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan/kebijakan serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Diketahui rapat tersebut turut dihadiri Sekda Kabupaten Indramayu, Aep Surahman, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jajang Sudrajat, Kepala DPA Kabupaten Indramayu, Aan Hendrajana, serta kepala perangkat daerah, kepala bagian dan camat di Lingkungan Pemkab Indramayu. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal