TAPANULIUTARA.radarinformasi.com- Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung Kanwil Kemenkumham Sumut, Ismet Sitorus menerima kunjungan kerja Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pria Wibawa, Selasa (19/3/2024).
Mengawali kunjungannya, Inspektur Wilayah V langsung berkeliling area Rutan Kelas IIB Tarutung seperti ruangan kerja, ruang kunjungan, area blok hunian, dapur higienis serta meninjau sarana prasarana dan inovasi-inovasi yang ada.
Selain itu, Inspektur Wilayah V juga memberikan arahan dan masukan kepada seluruh Pegawai Rutan Kelas IIB Tarutung terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Dalam arahannya, Pria Wibawa menyampaikan penguatan pembangunan zona integritas yang diharapkan dapat membangun integritas dan budaya kerja bebas dari korupsi bagi seluruh jajaran.
“Perubahan tidak dapat dilakukan oleh satu atau segelintir orang. Semua jajaran dan pihak terkait harus berkomitmen pada satu tujuan, yakni membangun reformasi birokrasi yang efektif dan zona integritas di Rutan Tarutung,” ujar Pria Wibawa.
“pelayanan yang berkualitas dihasilkan dari bapak-ibu yang memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan antara satu dengan yang lain kecuali kepada tamu disabilitas dan prioritas (bayi, ibu hamil, lansia)”, tambah Pria Wibawa.
Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Ismet Sitorus juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Bapak Pria Wibawa yang telah memberikan sosialisasi di Rutan Kelas IIB Tarutung, semoga melalui penguatan ini seluruh jajaran Rutan Kelas IIB Tarutung bertekad untuk meningkatkan Integritas Pegawai dan bersandar pada kode etik ASN, ujar Ismet.
INDRAMAYU.radarinformasi.com- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto kini resmi menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebelumnya, Andap merupakan anggota aktif Kepolisian RI yang melaksanakan tugas di luar struktur Polri yaitu sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkumham yang ke-13.
Pelantikan Andap sebagai ASN dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Senin, (04/09/2023) di Gedung Graha Pengayoman.
“Saya baru saja melantik dan mengambil sumpah saudara Andap Budhi Revianto menjadi ASN dalam jabatan tetap yaitu Sekretaris Jenderal di Kemenkumham,” ucap Yasonna.
Andap telah memimpin jajaran Kemenkumham sebagai Sekretaris Jenderal selama 2 tahun dan 6 bulan sejak 1 Maret 2021 lalu. Yasonna berharap Andap tetap fokus untuk menyelesaikan target-target kinerja yang telah ditetapkan.
“Tetap fokus melaksanakan dan menyelesaikan target kinerja Kemenkumham secara cepat khususnya yang menjadi perhatian dan prioritas,” imbuhnya.
Selain dilantik sebagai ASN, Andap juga telah ditunjuk oleh Presiden RI menjadi Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara hingga terpilihnya Gubernur definitif dalam Pemilu nantinya. Dengan penunjukkan sebagai Pj. Gubernur ini, Andap mengemban dua amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Yasonna mengingatkan Andap dan segenap jajaran berstatus ASN agar tetap netral secara politik, khususnya dalam masa Pemilu dan Pilkada saat ini. Dengan demikian, pelayanan Kemenkumham dan Pemprov Sultra kepada masyarakat tetap berjalan dengan kondusif.
“Baik di lingkungan Kemenkumham maupun di Sultra, Saudara (Andap) harus mampu menjamin netralitas birokrasi dan dinamika politik di daerah agar tetap kondusif sehingga roda pemerintahan tidak terganggu,” pinta Yasonna.
Sementara itu, Andap mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baginya, kepercayaan ini merupakan amanah dan kesempatan untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
“Pelantikan ASN dan penunjukkan sebagai Pj. Gubernur merupakan amanah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepercayaan dari Bapak Presiden, serta Menteri Hukum dan HAM. In Syaa Allah akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutur Andap usai upacara pelantikan.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil meraih penghargaan atas kinerja anggaran terbaik tahun 2022, Rabu (17/05/2023). Kemenkumham menempati posisi kedua setelah Kemenkeu pada kategori Kementerian/Lembaga (K/L) pagu besar.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 di Ballroom Dhanapala, Kemenkeu Jl. Senen Raya No. 1, Jakarta Pusat.
Yasonna mengatakan Kemenkumham selalu meningkatkan kinerja dan kualitas belanja negara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Penghargaan kinerja anggaran terbaik menunjukkan tata kelola anggaran Kemenkumham yang semakin baik dari waktu kewaktu, serta terfokus untuk pelayanan kepada masyarakat dan juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yasonna, didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
Untuk menunjang pengelolaan anggaran yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan, Kemenkumham telah melakukan sejumlah langkah.
“Aspek pertama yang Kemenkumham *perkuat adalah integritas dan kompetensi SDM pengelola keuangan* agar kualitas pelaksanaan anggarannya bagus,” katanya.
Kemenkumham terus berkoordinasi dengan Kemenkeu guna meningkatkan aspek-aspek kinerja anggaran.
Menkumham berharap pemberian penghargaan kinerja anggaran terbaik dapat mendorong semua K/L untuk mengelola APBN sesuai peruntukkanya demi Indonesia yang lebih maju dan makmur.
Adapun penilaian terhadap kinerja anggaran K/L merupakan gabungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari *3 aspek* (Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) dan *8 indikator*. Kemenkumham mendapatkan penghargaan pada kategori pagu besar bersama Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI.
Diwaktu yang sama Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya menyatakan bahwa seluruh Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Jabar terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, yang dibuktikan dengan penghargaan “Peringkat Pertama dengan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Aggaran Terbaik” dalam acara Treasury Award 2023 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Anatolievich Chuychenko untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang hukum.
Penandatanganan MoU dilakukan pada Kamis (11/05/2023) dalam rangkaian acara 11st. Saint. Petersbug International Legal Forum 2023.
Yasonna menjelaskan MoU Indonesia dan Rusia akan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara, dalam isu-isu yang mewakili kepentingan bersama berdasarkan prinsip dan kaidah hukum internasional.
“Lingkup kerja sama mencakup banyak hal, di antaranya Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan, Imigrasi, Kekayaan Intelektual, Hak Asasi Manusia dan Strategi Kebijakan. Selain itu kerja sama juga dapat dilakukan dengan kantor wilayah di setiap provinsi yang menyediakan layanan publik dan hukum,” jelasnya.
Kegiatan kerja sama dapat berupa pertukaran pengalaman dan kunjungan antara para ahli dan pejabat, seminar gabungan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia seperti pendidikan dan pelatihan, kuliah, studi kasus, dan pemberian bantuan hukum guna menjamin akses keadilan bagi semua.
Yasonna selanjutnya menegaskan bahwa implementasi dari MoU ini akan membantu tugas kita masing-masing dalam menjawab tantangan global dan meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum.
“Kerja sama bidang hukum antara Indonesia dan Rusia telah dimulai sejak lima tahun terakhir. Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Bantuan Hukum Timbal Balik di Moskow pada tahun 2019. Selanjutnya, di bulan Maret tahun 2023 lalu kedua negara melakukan perjanjian Ekstradisi di Bali,” terangnya.
Partisipasi delegasi Kementerian Hukum dan HAM dalam 11st Saint Petersbug International Legal Forum 2023 dipimpin oleh Menteri Yasonna H. Laoly, didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahardian Muzhar serta Staf khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Ibu Linggawati Hakim serta delegasi lainnya.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu ikuti Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 yang dirangkai dengan Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1444 H Keluarga Besar Kementerian Hukum Dan HAM RI (Kemenkumham) secara virtual, Selasa (02/05/2023), di Aula Lapas Kelas IIB Indramayu.
Kegiatan yang berpusat di Graha Pengayoman Kantor Kemenkumham RI tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly. Adapun jajaran pada Lapas Indramayu yang turut serta dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah Pejabat Struktural, Staf JFU dan JFT serta Regu Jaga.
Pada kesempatan tersebut, Yasonna menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H, kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan.
Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa hal lainnya, seperti tentang dengan disahkannya UU Pemasyarakatan Nomor 22 tahun 2022, Pemerintah Indonesia berkomitmen menempatkan Pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem peradilan Pidana Indonesia.
“Saya ingatkan juga agar Petugas Pemasyarakatan dapat meluaskan peran untuk berpartisipasi penuh dalam menyukseskan keadilan restoratif,” katanya.
“Lalu, hendaknya seluruh petugas pemasyarakatan dapat menciptakan ekosistem social reintegration guna mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan,” lanjutnya.
Yasonna juga memberikan apresiasi kepada stakeholder yang telah mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan baik ditingkat pusat, daerah, sektor swasta, dan civil society organization.
“Kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk segera fokus bekerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H, perkuat sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak guna mendukung suksesnya tujuan sistem pemasyarakatan, dan tingkatkan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelayanan sehingga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dapat terjaga,” tutur Yasonna.
Kegiatan dilanjutkan dengan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1444 H dan Pemotongan Tumpeng Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 dan diakhiri dengan sesi foto bersama.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Indramayu ikuti Kick Off Pemasyarakatan Belajar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (21/3/2023).
Dalam kegiatan ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Indramayu, Beni Hidayat beserta pejabat struktural terkait mengikuti secara virtual melalui aplikasi zoom. Kegiatan yang berousat di Auditorium BPSDM ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59.
Pemasyarakatan Belajar merupakan program pengembangan SDM ASN Kemenkumham menggunakan metode pembelajaran mandiri melalui aplikasi Massive Open Online Course (MOOC).
Kalapas mendukung program pemasyarakatan belajar yang digagas oleh BPSDM Hukum dan HAM ini. Dengan harapan petugas pemasyarakatan khususnya di Unit Pelaksana Teknis dapat menjadi petugas yang semakin profesional dalam menjalankan tugas sehari-harinya.
“Program pemasyatakatan belajar ini bagus. Mendorong petugas pemasyarakatan untuk lebih meningkatkan kapabilitasnya sehingga tercapainya petugas pemasyarakatan yang profesional,” ungkap Beni.
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, M. Hilal menuturkan bahwa tujuan pembelajaran dengan MOOC ini agar pelaksanaannya lebih efisien dengan kemudahan-kemudahan lainnya karena tidak terbatas oleh waktu dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari.
Sejalan dengan Hilal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono menyampaikan sebagaimana dalam pidato Presiden Jokowi pada Juli 2019 menyatakan bahwa pembangunan SDM merupakan prioritas utama dalam menyongsong Indonesia Generasi Emas Tahun 2045 sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi di tingkat internasional.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat R. Andika Dwi Prasetya mengambil sumpah 1 orang pemohon kewarganegaraan atas nama Sdr. Felicia Liana Adema.
Pengambilan Janji setia kali ini merupakan pengangkatan pertama berdasarkan pasal 3A Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia.
Hadir dalam acara tersebut Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriyana, Rabu (08/03/2023).
Ikhwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2006.
Yang terkini, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Dimana ketentuannya memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tidak tercatat atau terlambat memilih kewarganegaraannya dan anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda untuk dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme permohonan.
Pewarganegaraan kepada Presiden, yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambatnya 2 (dua) tahun sejak PP ini diundangkan.
Dalam sambutannya Kakanwil berpesan agar menjadi penting untuk diperhatikan oleh Warga Negara yang baru diambil sumpahnya sebagai Warga Negara Indonesia, untuk segera melaporkan diri pada Kantor Imigrasi pada wilayah kediaman Saudara dan menyerahkan kembali dokumen-dokumen keimigrasian Saudara.
Lebih lanjut, Saudara juga wajib melaporkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah kediaman Saudara dan Kedutaan Besar Negara yang menjadi kewarganegaraan anda sebelumnya dengan melampirkan Salinan Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Saudara sebagai Warga Negara Indonesia dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Sebagai Warga Negara Indonesia.
” Selain mengambil sumpah pemohon kewarganegaraan, Kemenkumham Jabar juga melantik 2 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur serta 2 orang Notaris Baru, 3 orang Notaris Pengganti di Wilayah Jawa Barat,” pungkasnya.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Petugas Humas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu ikuti penguatan tugas dan fungsi (Tusi) kehumasan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di Lapas Kelas I Cirebon, Selasa (28/02/2023).
Kegiatan yang diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) ini dilakukan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) humas pemerintah yang profesional.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya menegaskan, humas adalah ujung tombak dalam peningkatan citra positif instansi.
Sementara itu, Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Apriyanti mengatakan, optimalisasi kinerja kehumasan ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo.
“Presiden Joko Widodo berpesan, humas kementerian atau lembaga nonkementerian harus menyampaikan kepada publik kegiatan apa yang telah kita kerjakan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jangan sampai kinerja yang sudah susah payah dilakukan didiamkan begotu saja,” ucap Rika.
Pada kegiatan ini, para peserta menerima penguatan dan pelatihan penulisan siaran pers, public speaking, hingga manajemen komunikasi dalam situasi krisis.
Ikuti Sosialisasi Pelaksanaan & Pemantauan ZI menuju WBK/WBBM, Lapas Indramayu Komitmen Tingkatkan Kinerja
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu mengikuti Sosialisasi & Internalisasi Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi serta Pemantauan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBB) pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), secara virtual, di Aula setempat, pada Senin (20/02/2023).
Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Beni Hidayat berharap, dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan Kinerja dan Pelayanan pada Satuan kerja.
“Semoga dengan diikutinya sosialisasi & internalisasi ini, dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan pada satuan kerja, khususnya di Lapas Indramayu. Sehingga, dapat meraih predikan WBK/WBBM,” tutur Beni.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham RI dan Inspektur wilayah 6 ini, diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kantor Wilayah se-Indonesia. Sedangkan di Lapas Kelas IIB Indramayu sendiri, diikuti Kalapas, serta Pejabat Struktural.
Upacara HBI Ke-73, Kemenkumham Sebut Golden Visa Bisa Tarik Investor
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) yang ke-73 tahun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat melaksanakan Upacara di Lapangan Hitam Kantor Kemenkumham Jabar, Kamis (26/01/2023).
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly yang menyampaikan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Ekonomi Nasional menjadi salah satu prioritas Imigrasi dalam agenda Pembangunan Nasional.
“Sebagai pendorong kemajuan ekonomi bangsa, Imigrasi dituntut mampu berinovasi dan berdaya saing, serta melibatkan seluruh elemen Masyarakat,” kata R. Andika, membacakan sambutan Menkumham RI.
Dalam sambutannya, Menkumham RI juga memaparkan terkait Golden Visa yang dapat memudahkan menarik investor-investor asing.
“Imigrasi dapat memberikan berbagai kemudahan untuk menarik investor-investor asing melalui program Golden Visa, dan memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan melalui sistem yang sudah terkoneksi dan terintegrasi secara luas,” paparnya.
Masih melanjutkan sambutan dari Yasonna, R. Andika kembali menjelaskan bahwa ungsi Imigrasi di bidang penegakan hukum akan beriringan dengan fungsi pelayanan dan tidak akan saling bertentangan. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat merupakan bentuk tertinggi dalam pelayanan, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tidak merasakan diskriminasi.
“Jika penegakan hukum sudah baik, pelayanan pun akan menjadi baik pula, sehingga keamanan negara menjadi terjamin dan investasi akan berdatangan ke Indonesia. Meningkatnya investasi yang masuk akan berimbas kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menkumham RI dalam sambutannya yang masih dibacakan oleh Kakanwil Kemenkumham Jabar juga berpesan kepada seluruh Insan Imigrasi di Jawa Barat untuk tetap patuh dan teguh dalam menjalankan fungsi yang diemban.
“Jadikanlah pekerjaan sebagai ibadah yang dipertanggungjawabkan tidak hanya di depan pimpinan ataupun keluarga melainkan juga di hadapan Tuhan yang maha kuasa,” pesan Yasonna.
“Semoga bhakti yang menjadu ibadah akan tetap selalu terwujud dan sejalan dengan sasanti di Bhumi Wira Wibawa yang selalu digaungkan oleh Insan Imigrasi. Pemanfaatan data dan informasi yang tersimpan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) oleh para analis dan penulis karya ilmiah dapat memberikan output dan outcome positif bagi institusi untuk merumuskan berbagai kebijakan sekaligus melakukan evaluasi,” demikian sambutan Yasonna yang dibacakan oleh R. Andika.
Upacara peringatan ini dilanjutkan dengan syukuran HBI Ke-73 yang dipusatkan di Aula Soepomo Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar dan dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriyana, Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Andi Taletting Langi, Pejabat Struktural Kanwil Kemenkumham Jabar, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Bandung Raya, Perwakilan Kabinda Provinsi Jabar, Kepala BNNP Jabar, Kodam III Siliwangi, Polda Jabar, Kejati Jabar, Disnakertrans Provinsi Jabar, Kepala AP II Husein Sastranegara, Kesbangpol Jabar, Disdukcapil Provinsi Jabar serta JFT dan JFU Kanwil Kemenkumham Jabar.
Pada upacara peringatan HBI ke-73 tersebut juga dilakukan pemberian 9 penghargaan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang mampu mencapai capaian terbaik menyelesaikan tugas dan fungsi keimigrasian.
“Ini adalah momentum yang baik dalam mewujudkan Imigrasi menjadi lebih baik dimasa mendatang serta menjadi motivasi untuk lebih maju,” kata R. Andika.
Menurutnya, Imigrasi patut berbangga menjadi elemen penting dalam menjaga kedaulatan negara. Ia juga ingin seluruh jajaran keimigrasian agar mencatat untuk dimengerti dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar melaksanakan program Ditjen Imigras, jadikan Divisi Imigrasi menjadi yang terdepan dari Divisi Imigrasi yang lain, mampu menggerakan potensi SDM dengan membuat Karya Tulis sehingga membawa dampak positif kepada masyarakat.
“Jemput bola informasi yang diperlukan masyarakat. Langkah bersama mewujudkan cita-cita para pendahulu Imigrasi, buktikan bahwa kita bisa diandalkan menuju indonesia semakin maju,” pungkasnya.
