KARAWANG.radarinformasi.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan arus lalu lintas libur Natal dan tahun baru (Nataru) di KM 57, Karawang, Jawa Barat. Peninjauan itu dilakukan bersama dengan Menhub, Menko PMK, Menkes, Menteri PPPA, dan Panglima TNI. Jumat (27/12)
Menurut Kapolri, pemantauan pergerakan masyarakat selama libur Nataru hingga hari ini menunjukkan adanya penurunan angka kecelakaan.
“Kita juga melihat laporan bahwa terkait jumlah laka lantas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan,” ujar Kapolri, Jumat (27/12/24).
Disebutkan Kapolri, seluruh pihak harus terus berkoordinasi dan menjaga agar tidak semakin banyaknya kecelakaan yang terjadi. Sebab, puncak arus balik masih akan terjadi hingga minggu depan.
Lebih lanjut Kapolri menerangkan, dari hasil laporan, khususnya di wilayah pantauan jalur Tol Jawa Barat, memang sempat terjadi kenaikan jumlah kendaraan saat puncak arus mudik pertama. Namun, arus lalu lintas rata-rata berjalan normal dan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun kemarin.
“Namun demikian sempat dilakukan contraflow dua kali dan juga 58 kali dilakukan one way di jalur arteri,” jelas Kapolri.
KARAWANG.radarinformasi.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa sejumlah pemalakan ditemukan kepada masyarakat yang akan berlibur ke tempat wisata, khususnya di wilayah Jawa Barat. Hal itu terjadi saat libur Natal dan tahun baru (Nataru) yang tengah berlangsung ini. Jumat (27/12)
Jenderal Sigit pun memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli untuk menindak pemalakan tersebut. Dengan begitu, masyarakat yang akan melakukan liburan bisa merasa nyaman dan aman.
“Kecenderungan masyarakat untuk melalui jalur-jalur tikus, oleh karena itu tadi kita minta untuk dilaksanakan sweeping, khususnya di saat terjadi puncak arus. Karena dari laporan yang ada memang sempat terjadi potensi, ada pemalakan. Oleh karena itu saya minta untuk ke depan ini diantisipasi perbanyak kegiatan patroli gabungan TNI-Polri dan seluruh stakeholder terkait dan pastikan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, melaksanakan puncak air tahun,” ujar Kapolri, Jumat (27/12/24).
Ditekankan Kapolri, pergerakan masyarakat ke wilayah wisata sudah semakin terlihat adanya peningkatan. Kendaraan keluar Jakarta dan menuju sejumlah kawasan wisata di Jawa Barat mulai banyak terlihat.
“Terus tingkatkan sinergitas dan soliditas seluruh stakeholder yang terkait yang melaksanakan pengawasan Nataru, baik mulai dari TNI-Polri, perhubungan, kesehatan, jasa marga, dan seluruh rekan-rekan yang lain. Sehingga rangkaian operasi Nataru betul-betul bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik,” ungkap Kapolri.
JAKARTA.radarinformasi.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap capaian dalam pemberantasan narkoba yang telah dilakukan Polri dengan barang bukti senilai Rp31,8 triliun sejak 2020 hingga 2024. Angka tersebut setara dengan menyelamatkan 262 juta jiwa dari ancaman narkoba. Senin (11/11)
“Polri terus berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan mengusut tuntas jaringan narkoba sampai ke akar-akarnya,” ujar Kapolri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/24).
Kapolri menegaskan Polri berkomitmen menindak tegas pelaku kejahatan terkait narkoba. Dia mengatakan ada 264.188 orang tersangka yang ditangkap Polri terkait kasus narkoba dalam kurun 2020-2024. Dia juga memaparkan berbagai barang bukti yang telah disita Polri.
“Kalau ini menyebar di masyarakat tentunya ini akan berdampak kepada kurang lebih 262 juta jiwa yang dapat kita selamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba,” ucap Kapolri.
Kapolri mengatakan ada aset sekitar Rp 1,55 triliun yang disita terkait kasus narkoba. Sigit juga memaparkan grand strategy serta roadmap pemberantasan narkoba.
Terdapat rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana jangka pendek (1-2 tahun) antara lain berupa penjagaan di kawasan perbatasan, transformasi digital, peningkatan kualitas penyidik hingga memperbanyak kampung bebas narkoba.
“Rencana jangka menengah (3-5 tahun) kita mengembangkan Satgassus narkoba di seluruh polda dan 75% polres. Implementasi sistem analisis dan pemetaan peredaran narkoba di dark web, peningkatan kapasitas labfor untuk menganalisis narkoba jenis baru, perwujudan kampung bebas narkoba dan peningkatan kerja sama internasional,” jelas Kapolri.
Untuk jangka panjang (6-10 tahun), Polri akan memanfaatkan teknologi dalam analisis forensik digital dan pemetaan jaringan, pengembangan satgassus di seluruh Polres, pemantapan kampung bebas narkoba serta pembentukan pusat riset dan pengembangan strategi pemberantasan narkoba.
Terakhir, Polri juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk mencegah peredaran gelap narkoba.
JAKARTA.radarinformasi.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan misinformasi atau disinformasi menjadi ancaman tertinggi Pilkada serentak 2024. Jumat (8/11)
Ia menyoroti soal potensi kerawanan di media sosial. “Kemudian juga ada satu tambahan yang mungkin juga harus rekan-rekan ikuti terkait dengan potensi kerawanan yang terjadi di media sosial. Karena saat ini kalau kita ikuti ada 33 miliar interaksi media sosial, 38% isinya positif, 23% netral, dan 29% negatif,” ujar Kapolri, Kamis (7/11/24).
Kapolri juga menyampaikan salah satu ancaman tertinggi Pilkada tahun ini adalah hoax. Menurutnya, tidak semua masyarakat bisa membedakan informasi yang benar dan yang hoax.
“Karena saat ini salah satu ancaman tertinggi adalah adanya misinformasi dan disinformasi terkait dengan penyebaran berita hoax. Dan ini tentunya harus diantisipasi, karena tidak semua masyarakat kemudian bisa membedakan apakah ini hoax apakah ini berita yang benar,” beber Kapolri.
“Namun yang pasti akan menimbulkan reaksi, mulai hanya sekedar dibaca, kemudian dishare ke rekan yang lain, namun juga bisa menimbulkan aksi di lapangan karena masalah hoax ini,” lanjut Kapolri.
Ia pun meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mengatasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di Pilkada 2024. Apalagi, Pilkada kali ini dilakukan secara serentak.
“Tentunya ini membutuhkan kesiapan rekan-rekan dalam hal menghadapi potensi polarisasi yang tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres. Karena ini dilaksanakan serentak tentunya rekan-rekan harus mampu melihat mendalami potensi konflik yang terjadi sehingga kekuatan yang rekan-rekan miliki kita semua siap menghadapi potensi permasalahan apa pun,” jelas Kapolri.
JAKARTA.radarinformasi.com — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi kelompok buruh di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024). Audiensi ini turut dihadiri Irwasum Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim, serta Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. Dari pihak buruh, hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Jumat (1/11)
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyampaikan pentingnya menjaga ketertiban dalam penyampaian pendapat di muka umum. Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi para buruh yang telah memanfaatkan ruang demokrasi dengan tertib dan menjaga kedamaian selama unjuk rasa. “Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan buruh di Indonesia yang telah menggunakan ruang berekspresi secara baik. Kita semua tahu bahwa massa buruh sangat besar,” ucap Kapolri.
Kapolri juga menekankan pentingnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam menjaga keberlangsungan ekonomi. Ia berharap kelompok buruh dapat menjadi contoh bagi elemen masyarakat lain dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. “Kami mengharapkan agar aksi-aksi bisa berlangsung dengan tertib, sehingga stabilitas kamtibmas, politik, hukum, dan keamanan tetap terjaga, karena hal ini penting bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Kapolri.
Jenderal Sigit menambahkan bahwa ke depan akan ada beberapa aksi dan kegiatan di jalan. Oleh karena itu, ia berpesan kepada kelompok buruh untuk lebih mengedepankan musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ia menekankan pentingnya pendekatan konstruktif guna mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak.
Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa perjuangan aspirasi buruh harus berjalan seiring dengan keberlanjutan perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Menurutnya, keberlangsungan perusahaan memiliki peran vital sebagai mesin penggerak ekonomi dan penghasil devisa bagi negara.
Di akhir pertemuan, Jenderal Sigit mengajak semua pihak untuk menjaga suasana kondusif dan menghargai ruang demokrasi yang ada. “Semua ini bisa berjalan dengan baik apabila kita semua menjaga ketertiban dan ketenangan, sehingga stabilitas kamtibmas tetap terjaga,” tutupnya.
JAKARTA.radarinformasi.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mendapat gelar Panglima Gagah Pasukan Polis (PGPP) dari Kerajaan Malaysia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Raja Malaysia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XVII Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar.
“Alhamdulillah saya menerima penganugerahan Panglima Gagah Pasukan Polis (PGPP) dari Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Di Pertuankan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ismail di Istana Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia,” ungkap Jenderal Sigit dalam akun Instagram resminya, Rabu (30/10/24).
Penghargaan PGPP diberikan kepada Kapolri sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen kuat menjaga keamanan di kawasan kerja. Selain itu, guna memperkuat kerja sama berkelanjutan dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM).
“Semoga penghargaan ini dapat memotivasi seluruh personel untuk meningkatkan kinerja demi mewujudkan Polri yang semakin Presisi,” ujar Jenderal Sigit.
Sebagai informasi, sebelumnya terdapat mantan-mantan kapolri yang telah lebih dulu mendapatkan penghargaan serupa. Mereka adalah Jenderal (Purn) Dibyo Widodo, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, dan Jenderal (Purn) Tito Karnavian.
Kemudian, Raja Malaysia juga memberikan penghargaan yang sama kepada Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Polisi Rommel Francisco Dayleg Marbil, selain Jenderal Sigit, hari ini. Sementara itu, 4 pejabat PDRM juga menerima penghargaan ini di antaranya Komisioner Polis Datuk Seri Khaw Kok Chin, Komisioner Polis Datuk Haji Samsudin bin Basir, Komisioner Polis Datuk TS Ahmad Ramdzan Bin Daud, Komisioner Polis Datuk Mohd Roze Bin Haji Shaari.
DEPOK.radarinformasi.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menghadiri apel pasukan Operasi Mantap Brata di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (14/10/2024). Apel ini digelar dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Senin (14/10)
Momen menarik terjadi saat Jokowi dan Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung bersama untuk mengecek kesiapan pasukan. Mereka menyusuri barisan personel dari berbagai satuan menuju podium apel.
Apel dimulai pukul 08.30 WIB, diawali dengan kedatangan Jokowi di gerbang Mako Brimob. Ia disambut dengan penghormatan dari pasukan jajar kehormatan dan diterima oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Prabowo Subianto. Setelah itu, Jokowi dan Prabowo menaiki Maung dan berkeliling untuk memeriksa kesiapan pasukan.
Sejumlah kendaraan taktis ditampilkan di sepanjang jalur menuju lapangan apel, memperlihatkan kekuatan pengamanan yang dikerahkan. Pasukan dari berbagai satuan kerja berbaris rapi menyambut kedatangan Jokowi dan Prabowo.
Apel pengamanan ini diikuti oleh 8.179 personel yang terdiri dari pasukan utama, pasukan cadangan, dan personel pendukung. Acara tersebut juga dihadiri 367 tamu, termasuk pejabat utama Polri beserta keluarga, sembilan menteri, mantan Kapolri, dan perwakilan TNI.
DEPOK.radarinformasi.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja (satker) Polri dalam apel pengamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Apel tersebut digelar di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, Senin (14/10/2024).
Penghargaan Nugraha Sakanti diberikan kepada satker Polri yang dinilai berjasa dan memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam apel tersebut, Jokowi secara langsung menyerahkan tanda kehormatan kepada perwakilan dari masing-masing satuan kerja penerima.
Satker yang menerima Nugraha Sakanti 2024 adalah Korps Brimob Polri, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri, dan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.
Selain memberikan penghargaan kepada Polri, Jokowi juga menerima Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana dari Polri sebagai bentuk penghormatan atas dukungannya dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Presiden Jokowi turut diangkat sebagai warga kehormatan Brimob oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara tersebut.
Apel dan penganugerahan penghargaan ini mencerminkan komitmen TNI-Polri dalam menjaga keamanan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
JAKARTA.radarinformasi.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan larangan dan bahaya perjudian daring. Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertindak sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, sementara Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjabat Wakil Ketua Harian. Rabu (9/10)
Pada 1 Oktober 2024, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat judi online yang dikendalikan oleh warga negara Cina, dengan perputaran uang mencapai Rp 685 miliar. Dalam kasus ini, tujuh orang tersangka ditangkap, masing-masing memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa situs judi online bernama Slot8278 dikelola oleh warga negara Cina berinisial QF, yang bertindak sebagai Direktur Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). “QF bertanggung jawab mengatur aliran dana dari perjudian ke para pelaku dan pengguna, serta menjalin kerja sama dengan PJP lainnya,” ujar Himawan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Selain QF, enam tersangka lainnya merupakan warga negara Indonesia, yakni RA sebagai Direktur Utama PJP, IMM sebagai Komisaris sekaligus Legal PJP, dan AF sebagai Chief Operating Officer (COO) serta Manajemen Bisnis PJP. Selain itu, ada FH yang bertindak sebagai Manajer Keuangan, RAP sebagai Operator Aplikasi, dan HG yang juga berperan sebagai Operator Aplikasi.
Seorang tersangka berinisial IJ, warga negara Indonesia, masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Himawan mengungkapkan bahwa sindikat ini menargetkan pasar Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Situs tersebut menawarkan berbagai jenis permainan judi daring, menarik pemain Indonesia, serta beroperasi di negara Asia lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam.
Untuk menarik minat masyarakat, sindikat ini memanfaatkan layanan penyedia jasa pembayaran dan perbankan sebagai tempat untuk melakukan deposit dan penarikan dana hasil judi. “Mereka juga menciptakan aplikasi untuk menghubungkan deposit dan penarikan dari PJP ke situs perjudian yang berbasis di Cina,” jelas Himawan.
Situs judi ini telah beroperasi sejak September 2022, dengan perputaran uang mencapai Rp 685 miliar. Barang bukti yang disita antara lain 17 unit ponsel, 3 laptop, 1 iPad, 3 token bank, dan uang tunai sebesar Rp 6,05 miliar. Selain itu, penyidik juga telah memblokir lima rekening terkait kasus ini.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 82 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana. Mereka juga dikenakan Pasal 3, 4, dan 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 303 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
JAKARTA.radarinformasi.com- Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho melakukan menyampaikan apresiasi secara langsung kepada Bripka Joko Hadi Aprianto, SH. Bintara Polsek Samarinda Hulu. Apresiasi tersebut mewakili Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. Sabtu (7/9)
Bripka Joko adalah salah satu anggota Polri yang kerap melakukan penggalian kubur secara sukarela. Hal itu sudah dilakukannya selama 23 tahun.
Irjen. Pol. Sandi menyebut, apa yang dilakukan Bripka Joko diharapkan bisa menjadi role mode bagi anggota lainnya. Apa yang dilakukannya pun menunjukkan bahwa sebagai abdi negara selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam bentuk karya.
“Hal ini juga tentunya menjadikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, negara, dan mendapatkan berkah dunia serta akhirat,” jelas Kadiv Humas, Jumat (6/9/24).
Lebih lanjut Kadiv Humas berpesan agar hal-hal baik seperti yang dilakukan Bripka Joko bisa terus dilakukan. Sebab, hal itu sejalan dengan pesan Kapolri agar seluruh jajaran memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat dengan membuka mata, buka telinga, dengarkan keluh kesah masyarakat, dan pahami apa yang diharapkan masyarakat dari kehadiran polisi.
“Ini diharapkan untuk terus melanjutkan pekerjaan yang mulia dan terus melaksanakan tugas melayani masyarakat sehingga mampu menjadi hormon positif bagi polisi-polisi lainnya untuk bekerja lebih baik dan bisa memberikan karyanya yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Bripka Joko Hadi Aprianto (37), yang menjalani tugas lain sebagai penggali kubur sejak dia duduk di bangku kelas 2 SMP. Untuk itu, Bripka Joko diganjar penghargaan orang nomor satu Polri di Polresta Samarinda.
Ia pun mengajak personel Polri lainnya untuk terus berbuat baik, mengabdi, dan jadi contoh dan panutan pelayan masyarakat. Menjadi penggali kubur di Samarinda, ujarnya, bukanlah semata sebagai kebaikan di dunia.
“Jangan pernah merasa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang hina, karena itu pekerjaan yang mulia dan terus melaksanakan tugas melayani masyarakat di luar tugas pokoknya,” jelasnya.
