Petani Tuntut Implementasi UU Perlintan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Ratusan petani dari berbagai desa di Kecamatan Kroya dan Gantar menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Jalan Pasar Baru No. 445, Kelurahan Karangmalang, Indramayu. Aksi ini bertujuan mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang Perlintan yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selasa (21/1)

Dalam aksi tersebut, tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan petani, termasuk menyediakan sarana dan prasarana tanpa diskriminasi terhadap kelompok tani, seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Selasa (21/01/2025).

Udi, perwakilan dari jaringan organisasi petani, menyampaikan dalam wawancara dengan radarnformasi.com bahwa petani masih kurang diperhatikan. “Kami hanya ingin pemerintah menjalankan undang-undang yang sudah ada. Selama ini, petani masih kekurangan perhatian, baik dari Dinas Pertanian maupun pemerintah pusat,” ucapnya.

Masalah Utama yang Dihadapi Petani

Petani menghadapi berbagai kendala serius yang memengaruhi hasil pertanian:

• Kurangnya Dukungan Pemerintah
Petani mengeluhkan minimnya bantuan fasilitas dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha tani.
• Kesulitan dalam Bercocok Tanam
Kekurangan air, serangan hama tikus, serta akses yang sulit terhadap sarana produksi mengakibatkan kegagalan panen secara berulang.
• Dampak Ekonomi
Kegagalan panen menyebabkan kerugian besar. Banyak petani terjebak utang karena tidak adanya pemasukan, sementara pedagang lokal kehilangan pembeli.
• Kesejahteraan Petani yang Rendah
Mayoritas petani tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk melanjutkan siklus tanam. Bantuan yang ada dinilai tidak merata dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Harapan Petani
Damuri, Ketua Organisasi Petani di Desa Mekar, menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang Perlintan adalah langkah awal untuk memperbaiki kondisi petani. “Kami ingin pemerintah tidak hanya hadir saat panen berhasil, tetapi juga melindungi dan memberdayakan petani saat menghadapi kegagalan,” ujarnya.

Petani juga berharap adanya perbaikan sistem bantuan yang lebih adil serta peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Menurut mereka, sektor pertanian adalah fondasi perekonomian nasional yang perlu menjadi prioritas.

Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan pihak keamanan setempat. Para petani menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan mereka hingga pemerintah menunjukkan langkah konkret dalam mendukung sektor pertanian.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Petani Indramayu Demo Kantor BPN, Tuntut Reforma Agraria yang Mangkrak

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Indramayu, Jalan Golf No. 1, Jawa Barat. Kamis (16/1)

Aksi ini menuntut BPN untuk segera merealisasikan reforma agraria yang dinilai mangkrak sejak lama, Kamis (16/01/20250).

Damuri, Ketua Serikat Tani Indramayu, menegaskan bahwa pemerintah, khususnya BPN, telah gagal menjalankan program reforma agraria di wilayah Indramayu. “Pemerintah sudah memiliki program reforma agraria sejak dulu, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi atau implementasi sama sekali di Indramayu. 

Bahkan untuk pendataan konflik agraria saja tidak dilakukan,” ujarnya dalam wawancara dengan media radarinformasi.com.

Aksi ini diikuti oleh sekitar 350 orang yang membawa berbagai spanduk tuntutan. Mereka mendesak BPN untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria di Indramayu. 

Menurut Damuri, wilayah lain seperti Cilacap sudah mendapat tindak lanjut dari BPN, sementara di Indramayu program tersebut terhenti.

Henderson, Koordinator Lapangan aksi, menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, massa akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar. “Kami akan terus melakukan aksi, bahkan siap jalan kaki ke Jakarta untuk menemui Menteri Agraria jika tidak ada tanggapan dari BPN. 

Kami juga menuntut agar perangkat BPN di Indramayu diganti karena tidak menjalankan tugasnya,” tegas Henderson.

Selain itu, para demonstran mengkritik Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dinilai hanya diam dan tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). “Harapan kami, BPN bekerja untuk rakyat, bukan hanya berdiam diri. Jika mereka tetap tidak peduli, kami siap melanjutkan aksi dengan massa yang lebih besar,” tambah Damuri.

Aksi yang berlangsung damai ini menjadi bentuk peringatan serius bagi BPN agar segera menjalankan reforma agraria di Indramayu, sesuai amanat pemerintah.

Demonstrasi diakhiri dengan penegasan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga tuntutan dipenuhi.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bupati Nina Agustina Komitmen Turunkan Kemiskinan, Gus Ipul: “Pendamping Sosial Harus Graduasi 2.660 KPM Per Tahun” 

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu harus didukung dengan peran serta pendamping sosial dengan melakukan graduasi bagi 2.660 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahun di Kabupaten Indramayu. Selasa (14/1)

Apabila graduasi tersebut terpenuhi, maka angka kemiskinan di Indramayu dan nasional bisa dikurangi sesuai dengan amanat Presiden RI Prabowo Subianto. 

Hal tersebut ditegaskan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf ketika menggelar Dialog bersama Pilar-Pilar Sosial yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Selasa (14/1/2025). 

Menurutnya, saat ini terdapat 266 pendamping PKH di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu jika setiap pendamping PKH mampu melakukan graduasi minimal 10 KPM maka dalam satu tahun sebanyak 2.660 KPM bisa melakukan graduasi atau keluar dari status kemiskinan. 

“Kita kerja harus berdasarkan target, maka pendamping harus bisa melakukan graduasi bagi para KPM. Ini akan menurunkan angka kemiskinan di Indramayu secara signifikan yang tentunya berdampak bagi penurunan secara nasional,” kata Gus Ipul. 

Gus Ipul menambahkan, kegiatan tersebut merupakan upaya bersama untuk terus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah agar masalahmasalah sosial ini segera teratasi. 

“Saya melihat komitmen Bupati Indramayu Nina Agustina yang hadir secara langsung pada kesempatan ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam penurunan kemiskinan di Indramayu,” katanya. 

Sementara itu, Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina menyambut baik langkah strategis dalam penurunan kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI dengan melakukan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. 

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan terus melakukan update dan verifikasi di lapangan. 

“Sinergi dan kolaborasi ini sangat penting agar kemiskinan terus menurun. Berbagai bantuan yang telah disalurkan diharapkan bisa memberdayakan masyarakat 
dan mereka bisa graduasi dan meningkat kehidupannya,” pungkas Nina Agustina.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Mensos dan Bupati Nina Agustina Resmikan Lumbung Sosial Kandanghaur

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Sebagai daerah rawan bencana banjir dan rob, Kecamatan Kandanghaur mendapatkan perhatian dari Kementerian Sosial dan Bupati Indramayu dengan hadirnya lumbung sosial. 

Kehadiran lumbung sosial di Kecamatan Kandanghaur diresmikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina, Selasa (14/1/2025) di halaman Kantor Kecamatan Kandanghaur. 

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa lumbung sosial berguna untuk memudahkan warga menjangkau bantuan dengan cepat sehingga kebutuhan pokok tercukupi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. 

Selain itu, lumbung sosial berfungsi untuk menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan, air minum, alat kebersihan, dan selimut. Memudahkan warga menjangkau bantuan dengan cepat. Membantu masyarakat terdampak bencana tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok, dan membantu memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana. 

“Di lumbung sosial ini masyarakat yang terkena bencana akan cepat menerima bantuan seperti beras, familly Kit, dan lainnya. Terima kasih banyak atas support Bupati Indramayu ibu Nina Agustina sehingga masyarakat cepat terlayani,” katanya. 

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina mengatakan, penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak menjadi komitmennya. Dengan menggerakkan kekuatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah hadir untuk masyarakat. 

Nina menambahkan, keberadaan lumbung sosial ini sebelumnya juga telah berdiri di Kantor Desa Eretan Kulon, Kantor Kecamatan Terisi, Kantor Desa Jatimulya, dan Kantor Kecamatan Jatibarang. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Konflik Rumah di Atas Tanah Desa, Kuwu: Terusan Enggan Memberikan Tanggapan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Perselisihan mengenai rumah di Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, tengah menjadi perhatian warga. Senin (13/1)

Konflik ini melibatkan Eni, pemilik rumah, dan Lisna, penyewa yang mengklaim telah mencicil rumah tersebut sebesar Rp 20 juta. Klaim tersebut dibantah oleh Eni dengan alasan tidak ada bukti seperti kuitansi atau dokumen lainnya, Senin (13/01/2025).

Rumah yang berdiri di atas tanah desa ini dibangun oleh Eni bersama almarhum suaminya, Karnadi, pada tahun 2002. Setelah perceraian, Eni dan almarhum sepakat untuk menyewakan rumah tersebut kepada Lisna. 

Namun, Lisna mengaku bahwa dirinya telah mencicil rumah itu dengan nominal yang disebutkan.

Eni dengan tegas menolak klaim tersebut.  “Kalau memang benar sudah membayar Rp 20 juta, saya minta kuitansi atau bukti lainnya. Namun, saat saya minta bukti, Lisna tidak dapat menunjukkan apa pun,” ujar Eni kepada awak media di kediamannya.

Kuwu Desa Terusan, H. Karyono, turut memberikan tanggapan terkait sengketa ini. “Tanah desa tidak pernah dijualbelikan kepada siapa pun. Jika membangun di atas tanah desa tanpa izin dari kami atau perangkat desa, itu di luar kewenangan kami. Urusan gono-gini antara Eni dan pihak lain bukan tanggung jawab desa,” tegas H. Karyono saat ditemui di halaman Kantor Kecamatan Sindang.

Ketika media mengunjungi rumah yang beralamat di RT 022 RW 008 Dusun 2 Sukadedel, Desa Terusan, untuk klarifikasi, penyewa rumah tersebut tidak ditemukan, dan rumah dalam kondisi terkunci.

Masyarakat Desa Terusan berharap konflik ini dapat diselesaikan secara damai agar kerukunan dan ketertiban tetap terjaga. 

Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya dokumentasi hukum yang jelas dalam transaksi properti untuk mencegah sengketa serupa di masa depan.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

KNPI Indramayu Adakan Rakorda: Perkuat Kolaborasi Pemuda untuk Kemajuan Daerah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Indramayu sukses melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bertema “Sinergi Pemuda, Bergerak Bersama dan Seirama” pada Sabtu (11/01/2025). Minggu (12/1)

Bertempat di aula kantor KNPI Indramayu, acara ini dihadiri pengurus KNPI dari berbagai kecamatan dengan suasana lesehan yang penuh keakraban. Rakorda menjadi forum strategis untuk mempererat sinergi dan kerja sama pemuda dalam mendukung pembangunan daerah.

Wakil Bupati Indramayu terpilih, H. Syaefudin, hadir memberikan apresiasi terhadap inisiatif KNPI. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan. “Pemuda adalah kekuatan bangsa. Dengan kolaborasi yang erat, kita bisa menghadapi tantangan bersama dan mewujudkan pembangunan yang inklusif,” kata H. Syaefudin.

Ia juga memperkenalkan program pemerintah baru bernama DUMASYU (Aduan Masyarakat Indramayu) yang dirancang untuk menampung dan menindaklanjuti aduan masyarakat secara langsung.

Ketua DPD KNPI Indramayu, Khamzah Fansuri, dalam pidatonya mengajak pemuda untuk bersatu dan menjadi motor penggerak perubahan di Kabupaten Indramayu. “Dengan bersatu dan bergerak seirama, kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Indramayu,” tegas Khamzah.

Rakorda ini juga membahas isu-isu strategis, seperti penguatan organisasi, peningkatan partisipasi pemuda, serta penyusunan rencana strategis untuk masa depan.

KNPI Indramayu optimistis bahwa melalui Rakorda ini, mereka dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Warga Lemah Mekar Indramayu Mengeluh Tak Terima Bantuan, Lurah Soroti DTKS yang Bermasalah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Tasdik (72), warga Gang Dongol, RT 01/08, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Minggu (12/1)

Hal ini terungkap saat tim media mengunjungi rumahnya yang dalam kondisi memprihatinkan pada Kamis (02/01/2025).

Menanggapi hal ini, Lurah Lemahmekar, Umar Dani, menyampaikan berbagai kendala terkait pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam wawancara dengan tim media, Senin (06/01/2025).

Salah satu permasalahan utama adalah overload data pada program Digital Transformasi Sosial (DTS). “Pengajuan ke DTS sangat tinggi, mencapai lebih dari 4.000 dalam sebulan, sementara kapasitas hanya sekitar 2.000 lebih,” ungkap Umar Dani.

Selain itu, ketidaksesuaian data menjadi kendala lain. Banyak warga yang tidak memenuhi syarat, seperti perubahan domisili, status sosial, hingga data warga yang telah meninggal namun masih tercatat.

Umar Dani menilai bahwa perbaikan data ini adalah proses yang rumit dan memakan waktu. Proses pengajuan ke DTKS juga dihadapkan pada antrean panjang.

Meski dokumen seperti KTP, KK, dan foto kondisi rumah telah dilengkapi, banyak warga tetap harus menunggu lama karena keterbatasan sistem administrasi.

Program bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), juga memiliki jadwal distribusi yang terbatas, yakni setiap tiga bulan sekali.

Umar Dani berharap pemerintah dapat meningkatkan keandalan data DTKS melalui pengawasan dan evaluasi. “Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangat penting agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran,” tegasnya.

Dengan banyaknya masalah ini, Umar Dani mengajak semua pihak untuk mendukung transparansi dan perbaikan sistem data agar warga seperti Tasdik yang layak mendapatkan bantuan tidak lagi terlewatkan.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

STIDKI NU Indramayu Gelar Seminar Kode Etik Jurnalistik dan Jalin Kerjasama dengan Radar Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – STIDKI NU Indramayu mengadakan seminar bertajuk “Kode Etik Jurnalistik bagi Wartawan Muda di Era Gen Milenial dan Gen Z” pada Jumat, 10 Januari 2025. Sabtu (11/1)

Seminar yang berlangsung di Ruang Kaca Lantai 2 STIDKI NU Indramayu ini dimulai pukul 13:00 WIB dan menghadirkan H. Adun Sastra S.H., M.H., General Manager Radar Indramayu, sebagai pembicara utama.

Selain seminar, acara ini juga diwarnai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara STIDKI NU Indramayu dan Radar Indramayu. 

MoU tersebut bertujuan memperkuat kerjasama dalam pengembangan jurnalisme dan pendidikan media di wilayah Indramayu.

“Semoga Radar Indramayu bisa tetap eksis dan lebih baik,” ujar H Adun.

Ketua STIDKI NU Indramayu, H Supendi Samian S.E., M.M., dalam sambutannya menekankan pentingnya peran jurnalistik sebagai kekuatan besar Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). 

Ia mengingatkan mahasiswa agar memahami etika jurnalistik yang berbasis empirisme, rasionalitas, dan intuisi.

“Mahasiswa wajib mampu menulis dan menghasilkan karya tulis, serta memahami kode etik jurnalistik. Target kita adalah menguasai satu skill dalam satu semester,” ujar H. Supendi.

H. Adun Sastra S.H., M.H., menyampaikan pentingnya menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman bagi wartawan dalam menjalankan profesi.  “Seminar ini merupakan ajang belajar bersama, diskusi bersama, untuk memahami lebih dalam mengenai etika jurnalistik,” ungkapnya.

Seminar ini dihadiri oleh mahasiswa, dosen, wartawan, dan masyarakat umum.  Acara tersebut bertujuan memperluas wawasan peserta mengenai kode etik jurnalistik, khususnya dalam menghadapi tantangan di era generasi milenial dan Gen Z.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Anggota DPR RI Fraksi PKS Reses di Indramayu, Dihadiri Bupati Terpilih Lucky Hakim

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Robani, ST, melaksanakan kunjungan kerja reses di Kabupaten Indramayu. Sabtu (11/1)

Bertempat di Hotel Prima, kegiatan ini dihadiri Bupati Indramayu terpilih, Lucky Hakim, bersama sejumlah tokoh penting, seperti Ketua PKS H. Ruswa, M.Pd.I, Sekretaris PKS Subki, S.Pd.I, dan Dewan Etik Daerah dr. Neti Prasittaeni, Jum’at (10/01/2025).

Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program pemerintah di daerah. 

Dalam sambutannya, H. Robani menegaskan komitmen PKS untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui legislasi, penganggaran, dan pengawasan. “Kami berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya

Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan baik, terutama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar dr. Neti.

Ketua PKS H. Ruswa menambahkan, kunjungan ini merupakan bukti konkret komitmen PKS dalam mendukung pembangunan daerah berbasis aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Indramayu terpilih, Lucky Hakim, memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menyatakan harapannya agar kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat mempercepat realisasi program-program yang pro-rakyat. “Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” kata Lucky.

Diharapkan, hasil reses ini akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indramayu.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Lapas Indramayu Ikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimti Madya Kemenimipas

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi (Pimti) madya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), secara virtual, di Ruang Rapat Sekretariat Lapas Indramayu, Kamis (09/01/2025).

Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono, dan jajaran petugas Lapas, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan secara langsung dan virtual ini. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipusatkan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pejabat pimpinan tinggi madya yang dilantik diantaranya adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Inspektur Jenderal Pemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan RB, serta Staf Ahli Bidang Penguatan RB.

Menteri Imipas RI, Agus Andrianto dalam sambutannya, berharap berharap para pejabat yang baru dilantik bisa benar-benar melakukan pengawasan dan evaluasi dalam menindaklanjuti asta cita presiden dan pelaksanaan program akselerasi serta perintah harian yang telah ditetapkan.

Agus juga berpesan untuk tidak ragu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat.

Reporter : Slamet H
Redaktur : Rizal