BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Desa Kuta terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas infrastruktur desa melalui program Bantuan Samisade Tahun Anggaran 2025. Tahun ini, anggaran Samisade dialokasikan untuk tiga titik pembangunan, salah satunya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kampung Tari Kolot RT 001 RW 004. Proyek ini merupakan lanjutan dari pembangunan tahap pertama yang sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap akses dan keamanan lingkungan warga.
Pada tahap lanjutan ini, pembangunan TPT dikerjakan dengan volume P. 30 meter x L. 0,30 meter x T. 5 meter, menggunakan anggaran sebesar Rp120.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Demi memperkuat struktur bangunan, pemasangan TPT dilakukan dengan sistem terasering, menyesuaikan dengan kondisi lokasi yang terjal sehingga konstruksi menjadi lebih kokoh, stabil, dan tahan terhadap tekanan tanah. Seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh TPK Desa Kuta bersama masyarakat dengan target penyelesaian 12 hari kalender.
Ketua TPK Desa Kuta, Budi, menyampaikan bahwa metode terasering dipilih agar bangunan benar-benar aman dan efektif. “Kami berupaya menerapkan konstruksi terbaik, termasuk sistem terasering, supaya TPT lebih kuat menahan tekanan tanah di lokasi yang cukup curam. Bersama masyarakat, kami bekerja semaksimal mungkin agar pembangunan ini memberi manfaat jangka panjang,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Jumat (5/12/2025).
Sementara itu, salah satu warga Kampung Tari Kolot, Ervan, turut mengapresiasi pembangunan tersebut. “Terima kasih kepada pemerintah desa dan program Samisade. Pembangunan TPT ini sangat terasa manfaatnya bagi warga, terutama dalam menjaga keamanan lingkungan. Semoga pembangunan lainnya juga terus berjalan lancar,” ungkapnya.
Dengan terlaksananya pembangunan di tiga titik ini, Pemerintah Desa Kuta berharap peningkatan infrastruktur dapat semakin memperkuat keamanan lingkungan, memperlancar mobilitas warga, dan memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat setempat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya pengentasan kemiskinan di Indramayu menuntut sinergi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan perangkat daerah menjadi kunci mewujudkan visi Indramayu REANG—Indramayu yang lebih sejahtera dan berdaya.
Pemerintah daerah terus menggulirkan program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga. Tiga fokus utama yang terus digenjot yakni pengurangan kantong-kantong kemiskinan, menekan beban pengeluaran rumah tangga, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
Komitmen itu kembali ditegaskan dalam Impact Showcase Program Akademi Pengentasan Kemiskinan (Taskin), sebuah ajang yang menampilkan hasil pembelajaran, inovasi, serta aksi nyata masyarakat selama mengikuti program pemberdayaan.
Direktur Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran LAN RI, Elly Fatimah, menyampaikan bahwa program yang berjalan selama tiga bulan ini bertujuan menekan hingga menghapus kemiskinan ekstrem di Indramayu.
“LAN RI bersama Pemkab Indramayu mengidentifikasi persoalan, menyusun solusi, hingga menguji langsung implementasinya di Kelurahan Lemahmekar. Kami mengapresiasi para peserta Taskin yang mampu menerapkan desain pembelajaran secara nyata,” ujarnya saat kegiatan di Aula Bappeda-Litbang Indramayu, Kamis (04/12/25).
Sebelumnya, pada awal November, Bappeda-Litbang bersama LAN RI telah menggelar Matching Program Akademi Taskin 2025 yang fokus pada pemberdayaan warga RW 09 Lemahmekar melalui pengolahan eceng gondok, mangga, hasil perikanan, kebun warga, hingga kerja sama dengan pelaku CSR.
Elly menegaskan bahwa showcase ini bukan penutup program. Pendampingan harus berlanjut dengan inovasi produk, penguatan kemasan, dan strategi pemasaran agar manfaatnya berkesinambungan. Dalam kesempatan itu, LAN RI juga menyerahkan plakat penghargaan kepada Bappeda-Litbang Indramayu sebagai mitra strategis.
Sementara itu, Kepala Bappeda-Litbang Indramayu, Iin Indrayati, menuturkan bahwa Indramayu masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan, mengingat daerah ini termasuk yang tertinggi di Jawa Barat. Beragam inisiatif kini tengah digarap, mulai dari pemanfaatan eceng gondok, pengolahan mangga, pengembangan kebun warga, hingga pengelolaan hasil perikanan.
Menurut Iin, Bupati Indramayu Lucky Hakim memberi apresiasi kepada masyarakat yang mau berproses dan meningkatkan kualitas hidup melalui kegiatan kreatif sesuai potensi masing-masing. “Saya mengajak seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat terlibat aktif. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi,” ujar Iin.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui BKPSDM resmi menyerahkan surat keputusan (SK) perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyerahan SK ini menandai status para PPPK paruh waktu sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Indramayu.
Sekretaris BKPSDM, Sukma Citra Pertiwi, menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat di tengah perubahan dan peningkatan tuntutan pelayanan publik.
“Program ini menunjukkan komitmen Pemkab Indramayu dalam membangun tata kelola kepegawaian yang lebih dinamis dan responsif. BKPSDM akan mendampingi proses penempatan hingga tugas pegawai dapat berjalan optimal,” kata Citra dalam kegiatan yang digelar di Aula Ki Tinggil Setda Indramayu, Kamis (04/12/25).
Citra menambahkan, keberadaan PPPK paruh waktu bukan sekadar mengisi kebutuhan tenaga, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat berkompeten untuk terlibat dalam pelayanan pemerintah dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Ia mengingatkan seluruh pegawai untuk memahami isi perjanjian kerja serta menjaga komitmen dan disiplin selama masa tugas.
“Kami berharap para pegawai memberikan performa terbaik dan menunjukkan profesionalitas dalam setiap tanggung jawab yang diberikan,” ujarnya.
Kepala Bidang PPI BKPSDM, Titin Nurhaeri, turut menekankan pentingnya integritas dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas.
“Setiap pegawai harus memahami perannya dan tetap menjalankan etika serta tanggung jawab selama kontrak berjalan,” tegasnya.
Titin menyampaikan bahwa BKPSDM akan melakukan monitoring dan evaluasi rutin terkait kinerja, kepatuhan administrasi, hingga proses adaptasi pegawai di unit kerja masing-masing. Para peserta juga telah menerima penjelasan teknis mengenai hak dan kewajiban PPPK, mekanisme evaluasi, serta aturan pelaksanaan kerja selama masa kontrak.
Dengan penyerahan kontrak kerja ini, Pemkab Indramayu berharap PPPK Paruh Waktu mampu menjadi energi baru dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat transformasi SDM di lingkungan birokrasi daerah.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali menggelar profiling ASN 2025 gelombang kedua. Agenda pemetaan kompetensi tersebut berlangsung di Gedung BKN Kantor Regional III Jawa Barat, Bandung, Rabu (3/12/25). Sebanyak 200 pejabat eselon setara Kasi dan Kasubbag mengikuti asesmen berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Nurde Christien Juniarsy, menjelaskan bahwa profiling merupakan program nasional dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang selaras dengan amanat Undang-Undang ASN. Langkah ini juga menjadi pondasi awal dalam penyusunan manajemen talenta di tingkat daerah. “Profiling ini bagian dari pemetaan kompetensi sekaligus implementasi manajemen talenta ASN. Pelaksanaannya berlangsung satu hari,” ujarnya.
Dua peserta asesmen, Halim Fajar dan Liska, menuturkan bahwa keikutsertaan mereka tidak sekadar memenuhi agenda kedinasan, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kapasitas diri. “Profiling ini membantu kami mempersiapkan diri agar lebih siap bersaing dan mampu mengemban amanah jabatan sesuai kompetensi,” ungkap keduanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Indramayu, Muhammad Zaenal Mutaqqien, menambahkan bahwa kegiatan profiling dilakukan dalam dua gelombang dengan jumlah peserta berbeda. Hasil pemetaan kelak menjadi rujukan dalam proses pengembangan serta penempatan pejabat di posisi strategis. “Identifikasi potensi ASN ini akan menjadi dasar dalam pengembangan karier dan penentuan jabatan ke depan,” tegasnya.
Zaenal menekankan bahwa profiling ASN merupakan tahap awal yang sangat penting, karena akan menjadi fondasi pembentukan manajemen talenta ASN di Kabupaten Indramayu.
BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, resmi memulai pembangunan infrastruktur jalan lingkungan melalui program Betonisasi Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Desa. Proyek ini dibiayai melalui anggaran Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
Pembangunan berlokasi di Kampung Ciawi Tipar RT 004/004 dengan volume pekerjaan 36,84 m³. Total anggaran Banprov yang dikucurkan untuk kegiatan ini mencapai Rp 98.000.000.
Ketua TPK, H. Deden, menegaskan bahwa pengerjaan infrastruktur dilakukan sesuai ketentuan teknis dan prinsip transparansi. “Kami memastikan kualitas dan pelaksanaan pembangunan berjalan tepat waktu serta sesuai RAB. Ini proyek untuk masyarakat, jadi harus maksimal,” ujarnya.
Kepala Desa Ciawi, H. Nana Sumarna, menyampaikan apresiasi besar atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Alhamdulillah, desa kami kembali menerima Banprov. Bantuan ini sangat berarti untuk pembangunan di tingkat desa, khususnya infrastruktur jalan lingkungan yang menjadi kebutuhan utama warga,” ungkapnya.
H. Nana Sumarna juga memberikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), atas perhatian dan dukungan pemerintah provinsi terhadap desa-desa di Kabupaten Bogor. “Atas nama Pemerintah Desa Ciawi dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Barat, khususnya Bapak Gubernur KDM, yang terus memberikan perhatian nyata kepada desa melalui program Banprov. Semoga bantuan ini membawa manfaat besar bagi warga kami,” tuturnya.
Pemdes Ciawi memastikan pembangunan akan diawasi intensif hingga selesai, agar hasilnya sesuai standar dan dapat langsung dirasakan masyarakat.
Dengan adanya betonisasi ini, warga berharap akses mobilitas semakin lancar dan mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai menyiapkan skema baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan diterapkan pada tahun 2026. Melalui kebijakan tarif yang lebih transparan dan akuntabel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) optimis reformasi ini akan mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Kebijakan tersebut diperkenalkan dalam sosialisasi penyesuaian tarif PBB-P2 dan pemutakhiran data SPPT yang digelar pada Jum’at (28/11/2025). Langkah ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola daerah untuk memastikan penerapan kebijakan berjalan transparan sekaligus melindungi kondisi ekonomi masyarakat.
Sosialisasi dilakukan dalam dua tahap. Sesi pertama digelar pada Rabu, 26 November 2025, di Aula Hotel Prima Indramayu dengan peserta dari 18 kecamatan. Sesi kedua dijadwalkan berlangsung di Aula BKAD pada Jum’at (28/11/2025) untuk 13 kecamatan lainnya.
Kepala Bapenda Indramayu, Amrullah, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Meski demikian, skema baru PBB-P2 di Indramayu dirancang agar tetap melindungi kelompok ekonomi kecil.
Tahun 2025 masih menggunakan sistem multi tarif, dan mulai 2026 akan diterapkan single tarif. Menurut Amrullah, kekhawatiran masyarakat soal lonjakan pajak direspons dengan penurunan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), terutama untuk sektor pertanian.
“Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Indramayu. Walaupun tarif naik, dasar pengenaan kami turunkan sehingga beban pajak petani tetap nol persen,” tegasnya.
Untuk sektor perumahan dengan NJOP dibawah Rp1 miliar, kenaikan pajak diprediksi hanya sekitar 1,9 persen. Bahkan pada sektor industri besar, simulasi menunjukkan beban pajak tidak mengalami peningkatan untuk menjaga stabilitas investasi.
Pada kesempatan tersebut, Kejaksaan Negeri Indramayu juga dilibatkan sebagai narasumber guna memperkuat aspek hukum kebijakan. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Datun, Rafi A. Subagdja, mengingatkan pentingnya akurasi data SPOP dalam proses penetapan pajak.
“Manipulasi luas tanah atau fungsi lahan bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi dapat berimplikasi hukum karena merugikan daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan pajak secara ex officio apabila wajib pajak tidak melaporkan atau menyembunyikan objek pajaknya.
Sebagai tindak lanjut, Bapenda memperketat mekanisme penyampaian SPPT melalui Kertas Kerja yang wajib diisi petugas desa. Langkah ini untuk memastikan validasi data akurat dan mencegah piutang fiktif yang mengendap.
Bapenda juga menekankan larangan pembayaran tunai kepada petugas. Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui kanal resmi seperti QRIS, Bank BJB, Kantor Pos, gerai ritel, marketplace Tokopedia dan Blibli, serta pengecekan mandiri di portal cekpajak.indramayukab.go.id.
Di akhir kegiatan, pemerintah menegaskan bahwa pembaruan PBB-P2 tidak sekadar perubahan angka tarif, tetapi bagian dari komitmen mewujudkan visi Indramayu REANG: Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong.
TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis (13/11/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius T. P. Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, serta Sekretaris Daerah Drs. Henry SitompulBupati, Asisten Administrasi dan Umum bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan urgensi perubahan regulasi ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah. Melalui evaluasi yang telah dilakukan, pemerintah mengusulkan penggabungan beberapa dinas agar struktur organisasi lebih ramping, sinergis, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
Adapun rencana penggabungan mencakup sejumlah dinas, antara lain:
•Bidang Pengendalian Penduduk dan KB digabung dengan Dinas Kesehatan. • Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digabung dengan Dinas Sosial. • Dinas Pemuda dan Olahraga digabung dengan Dinas Pariwisata. •Dinas Perhubungan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. •Dinas Lingkungan Hidup digabung dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Langkah penataan ini diharapkan mampu menciptakan perangkat daerah yang efektif, efisien, fleksibel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. “Perubahan ini bukan sekadar penyederhanaan struktur, tetapi juga upaya memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih responsif terhadap tantangan pembangunan daerah,” ujar Bupati.
TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si membuka secara resmi pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, bertempat di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Senin (10/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si selaku Ketua Panitia Seleksi, serta para anggota panitia seleksi (Pansel) yakni Bapak Sulaiman Harahap, S.H., M.SP., CGCAE (Inspektur Provinsi Sumatera Utara) selaku Sekretaris merangkap anggota , Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si (Rektor Institut Agama Kristen Negeri) selaku anggota , Dr. Rosni Lumbantoruan, M.ISD (Dosen Program Studi Sistem Informasi Fakultas Informatika dan Teknik Elektro Institut Teknologi Del) selaku anggota, serta Dr. Mauliate Simorangkir, M.Si, selaku anggota pansel dari unsur profesional.
Dalam sambutannya, Bupati Jonius Taripar Hutabarat menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan agenda penting yang sudah direncanakan sejak lama. “Ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu dan sebenarnya sudah kita jadwalkan dari jauh hari. Namun karena berbagai kesibukan dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk pelaksanaannya,” ujar Bupati.
Ia juga menegaskan agar proses uji kompetensi berjalan tanpa intervensi dan dengan penuh integritas.
Bupati menjelaskan bahwa uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa mutasi antar Jabatan Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui mekanisme uji kompetensi. “Saya berharap proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pejabat yang benar-benar tepat di posisi yang tepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah. “Saya minta agar seluruh pejabat nantinya mendapat kesempatan mengikuti diklat PIM III. Tadi saya juga sampaikan perlunya ‘assessment’ agar kita mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat yang mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah dan mendukung percepatan visi misi Kabupaten Tapanuli Utara,” terangnya.
“Sesuai harapan kita bersama, uji kompetensi ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya dapat mendukung percepatan pencapaian visi misi Kabupaten Tapanuli Utara yang berintegritas dan inovatif. Saya harap para peserta mengikuti wawancara dengan sungguh-sungguh, menunjukkan kemampuan terbaik dan menyampaikan rencana inovasi yang realistis ke depan,” ujar Bupati.
Di akhir sambutannya, Bupati Jonius Taripar Hutabarat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim Pansel yang telah berkenan melaksanakan tugas dengan baik. “Terima kasih kepada seluruh panitia seleksi yang hadir pada kesempatan ini. Berikanlah nilai yang sebenarnya sesuai fakta, agar hasil uji kompetensi ini benar-benar kredibel dan dapat kita pertanggungjawabkan. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus kita bina dan pertahankan di masa mendatang,” tutup Bupati.
TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si bersama Ketua Dekranasda Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat menghadiri kegiatan Mini Pesparawi Salib Kasih bertema “Harmoni Iman, Budaya dan Pariwisata”, yang diikuti oleh 25 peserta dari empat kabupaten, yaitu Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Tengah bertempat di kawasan wisata rohani Salib Kasih, Kecamatan Siatas Barita, Senin (10/11/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan Barisan Muda Tapanuli Utara yang diinisiasi oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. Lamhot Sinaga, M.M. Hadir juga Anggota Komisi VII DPR RI Samuel J.D. Wattimena, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata Vinsensius Jemadu, Direktur Arsitektur dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Sabar Norma Megawati Panjaitan, S.Pd., M.Pd., jajaran Forkopimda Taput, Wakil Ketua DPRD Taput Ir. Reguel Simanjuntak, Ketua Komisi B DPRD Taput Oki Ohara Sibarani, Staff Ahli TP PKK Ny. Lisa Deni Lumbantoruan, para pimpinan OPD dan seluruh peserta lomba.
Dalam sambutannya, Deputi Vinsensius Jemadu menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pelaksanaan acara ini dan menyampaikan terima kasih atas komitmen kuat Ir. Lamhot Sinaga dalam mendukung kemajuan pariwisata di Tapanuli Utara.
“Kita patut bersyukur atas berlangsungnya kegiatan ini, ini untuk kemuliaan dan memuji nama Tuhan. Kegiatan ini luar biasa karena mampu menggabungkan wisata dengan seni di destinasi rohani ini. Dalam waktu singkat, panitia sanggup melaksanakan pesparawi mini tersebut. Semoga ini menjadi event tahunan dengan melibatkan kawasan yang lebih luas,” ujar Deputi Vinsensius Jemadu.
Sementara itu, Ir. Lamhot Sinaga dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang sarat nilai sejarah dan spiritual ini. “Kita tidak akan bisa hadir di sini tanpa kehadiran missionaris I.L. Nomensen. Kerinduan saya adalah bagaimana kita mengenang Salib Kasih ini sebagai cikal bakal pengembangan agama, pendidikan dan kebudayaan di wilayah Tapanuli Raya. Kita akan perjuangkan agar Salib Kasih ditetapkan sebagai titik nol kekristenan di Tanah Batak. Perlu adanya sarana dan prasarana yang mampu menampung peserta dalam skala besar, ini perlu kita dukung dan perjuangkan bersama,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ir. Lamhot Sinaga juga menyerahkan bantuan hasil CSR Bank BRI yang diterima oleh Bupati secara simbolis. Total CSR tersebut sebesar Rp 2.733.000.000 untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pariwisata di Tapanuli Utara.
Adapun Bantuan tersebut berupa: -Revitalisasi Kios UMKM di Kawasan Salib Kasih sebesar Rp. 500.000,000,- -Revitalisasi kios Sovenir UMKM di Kawasan Salib Kasih sebesar Rp. 500.000,000,- -Revitalisasi Sarana dan Prasarana UMKM di Destinasi Geosite Hutaginjang sebesar Rp. 500.000.000, -Traktor kepada Keltan Siria-ria. Desa Padang Siandong- Kec. Garoga. sebesar Rp. 480.000.000,- -Pemanen Padi kelompok Tani Masipahehean Tani Sejahtera Pahae Julu sebesar Rp. 482.000.000,- -Mesin Gilingan padi kepada Makmur Bersama – Desa Hutanagodang, Kecamatan Muara sebesar Rp.79.000,000,- -Hand Traktor kelompok tani Saroha-Desa Silangkitang Kecamatan Pahae Jae. Rp. 182.000.000,-.
Usai menerima bantuan tersebut, dalam sambutan Bupati Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini.
“Terima kasih kepada Bapak Ir. Lamhot Sinaga, salah satu putra terbaik Tapanuli Raya, atas kepeduliannya terhadap kemajuan Tapanuli Utara. Selamat datang juga kepada seluruh rombongan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta seluruh peserta lomba. Kegiatan ini bukan sekadar ajang bernyanyi, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan antar gereja, sekolah dan kabupaten tetangga,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Barisan Muda Tapanuli Utara sebagai penggagas kegiatan yang mampu menghadirkan semangat iman dan kebersamaan di kawasan wisata rohani. “Saya berharap Mini Pesparawi Salib Kasih ini dapat menjadi agenda tahunan yang memperkuat harmoni antara iman, budaya dan pariwisata di Tapanuli Utara, Inilah bukti bahwa seni dan iman bisa bersatu membangun daerah,” tutup Bupati.
TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 yang diikuti oleh Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, SH, S.I.K dan perwakilan Forkopimda lainnya, Ketua DPRD Tapanuli Utara, Sekretaris Daerah Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si, para Staf Ahli, Asisten, Ketua TP. PKK dan Staff Ahli TP. PKK Tapanuli Utara, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bertempat di Lapangan Tangsi Tarutung, Senin (10/11/2025).
Dalam upacara tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. “Hari ini, di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekadar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini,” terang Bupati mengawali amanat Menteri Sosial.
JTP Hutabarat melanjutkan bahwa dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka (Pahlawan) berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini.
Dalam amanat itu juga disampaikan bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja, tetapi lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan.
Bupati mengatakan bahwa ada tiga hal yang dapat diteladani dari para pahlawan bangsa. “Pertama, kesabaran para pahlawan. Mereka sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan,” ucapnya.
“Kedua, mengutamakan semangat untuk kepentingan bangsa di atas segalanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian,” lanjut Bupati membacakan amanat tersebut.
“Ketiga, pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah,” terangnya.
Dalam amanat itu juga disebutkan bahwa perjuangan masa kini tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati dan pengabdian. “Semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto”, tegas Bupati.
Di akhir amanat, Bupati mengajak seluruh peserta upacara untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara bekerja lebih keras dan tulus.
“Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam dengan bekerja, bergerak, dan berdampak bagi sesama,” tutup Bupati membacakan amanat Menteri Sosial RI.
