Sebanyak 169 KPM Di Desa Kutajaya Menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Sebanyak 169 KPM Di Desa Kutajaya Menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

SUKABUMI.radar.informasi.com – Sebanyak 169 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/Kepala Keluarga (KK) di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) sebesar 300 Ribu, penyerahan BLT Dana Desa tersebut dilaksanakan di aula kantor Desa Kutajaya, Selasa (04/05/21).

Pembagian BLT Dana Desa berlangsung aman, tertib dan lancar. Pembagian dilakukan terpusat di aula kantor Balai Desa Kutajaya. Satu – persatu warga yang termasuk dalam daftar penerima BLT DD mendatangi meja Petugas untuk mengisi daftar hadir dan menunggu giliran menerima BLT DD.

Pembagian BLT DD ini merupakan program pemerintah untuk membantu warga yang terdampak dampak Covid-19, Kepala Desa Kutajaya Ujang Royani, mengatakan agar Warga yang menerima bantuan mempergunakan dana BLT DD dengan bijaksanan dan untuk keperluan yang utama.

“Saya berpesan agar dana BLT DD ini digunakan sebaik – baiknya untuk keperluan sehari – hari dalam menghadapi wabah covid-19)”, ujarnya.

Ujang juga berharap agar Warga bersama – sama dengan Aparatur Desa, Kecamatan serta Aparat Keamanan untuk turut membantu kelancaran penanganan covid-19. “Semoga wabah covid-19 ini segera bisa diatasi,” harapnya.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan,” Gunakan bantuan yang diterima dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan pokok (sembako), bukan untuk yang tidak penting. Kita tidak tahu kapan berakhir pandemi Covid-19 ini. Taati protokol pencegahan yang telah ditentukan pemerintah”.

Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Kutajaya, Tahap I Tahun anggaran 2021 senilai 300.000/orang.
Protokol kesehatan tentu saja harus dijalankan dengan sangat baik, seperti team Media lihat langsung saat pembagian BLT DD di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Pembagian BLT DD sangat memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) seperti disediakannya Hand sanitaiser, Pengecekan Suhu, Kursi dipasang dengan jarak kursi satu dengan yang lain kurang lebih satu meter, dan wajib menggunakan masker.

“Penyaluran BLT DD sebesar Rp: 300.000 rupaiah diberikan kepada 169 (KPM)/(KK) Masyarakat Desa Kutajaya dan mengutamakan Protokol Kesehatan yang ketat,” ujar Kades.

“Dengan disalurkannya BLT DD tahap I ini, Warga Desa Kutajaya yang terdampak Covid-19 semoga terbantu, setidaknya beban yang di tanggung selama pandemi bisa sedikit berkurang,” harap Kades.

Ujang juga menghimbau kepada Masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan selama proses pembagian bantuan dan menghimbau agar selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, tampak pula dalam kegiatan penyerahan BLT DD ini, dihadiri oleh Pendamping Desa, Bhabinkabmtubmas, Babhinsa, BPD, Tokoh Masyarakat beserta Pemerintah Desa Kutajaya.

Reporter : Pajar Rahayu
Redaktur : Dewi Pelangi

Dinas Pertanian Kabupeten Cianjur Mendukung Penuh Kegiatan Rehabilitas Jaringan Irigasi Tersier

Dinas Pertanian Kabupeten Cianjur Mendukung Penuh Kegiatan Rehabilitas Jaringan Irigasi Tersiar

CIANJUR.radar.informasi.com – Kegiatan (RJIT ) Rehabilitas Jaringan Irigasi Tersier yang disalurkan Pemerintah kepada Kelompok Tani merupakan salahsatu upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan memaksimalkan pertanian, khususnya di Kabupaten Cianjur – Jawa Barat, Selasa (04/05/21).

Begitupun Menurut Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, “Kegiatan RJIT dilakukan untuk mendukung kebutuhan air di lahan – lahan pertanian, sehingga bisa mendukung produksi, bahkan kita harapkan bisa meningkatkan produktivitas panen. Dampaknya, ada peningkatan kesejahteraan Petani dan turut mendukung ketahanan pangan”.

Kasi PSP. Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, DanDan.H mengatakan RJIT adalah bagian dari Water Management untuk mendukung aktivitas pertanian.

“RJIT adalah bagian dari Water Management untuk membenahi sekaligus juga memaksimal saluran irigasi yang ada, agar luas areal tanam bisa meningkat, inilah cara kita untuk mendukung peningatan produktivitas pertanian”, katanya.

“Kegiatan RJIT ini dilaksanakan pada tahun 2021, di Kabupaten Cianjur, ada 30 Kelompok Tani yang mendapatkan program RJIT dan pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara Swakelola di wilayah kecamatan masing – masing dengan panjang saluran yang dibangun sepanjang 250 Meter dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000″, terngnya.

Lanjut DanDan H, “Dengan adanya pembangun irigasi ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Petani dan memaksimalkan produktivitas pertanian sebelumnya, yang tadinya para Petani mendapatkan penghasilan 4,5 ton setelah adanya pembangunan irigasi ini bisa mencapai 6 ton, hal ini bisa terjadi jika saluran air irigasinya berjalan lancar”, ungkapnya.

Reporter : Iman
Redaktur : Dewi Pelangi

Diduga Pemdes Sukajaya Tutup Mata, Warga Meradang Air Bersih tak Kunjung Datang

Diduga Pemdes Sukajaya Tutup Mata, Warga Meradang Air Bersih tak Kunjung Datang

BOGOR.radar.informasi.com – Meskipun anggaran Dana Desa cukup fantastis yang dianggarakan untuk pembuatan Sumur Pantek/Bor, akan tetapi Warga Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih, hal tersebut diduga karena Pemerintah Desa tutup mata dan belum ada realisasi kepada Masyarakat, Selasa (04/05/21).

Kesulitan air bersih tersebut, sangat dirasakan khususnya oleh Warga Kp. Sukahati 2 Rt.01 Rw.01, tentu saja Warga sangat geram geram kepada Pemerintah Desa, karena air merupakan kebutuhan pokok dalam Masyarakat dan hingga saat ini air bersih tersebut masih belum ada masuk ke wilayahnya.

Salah seorang warga yang enggan di sebutkan namanya mengatakan kepada radar.informasi.com, “Sampai saat ini belum ada tindakan dari Pemerintah Desa terkait air bersihm, waktu tahun kemarin sempat ada sumur pantek dari pemerintah mengunakan Dana Desa, nominalnya cukup besar sekitar Rp.27.532.782.00, akan tetapi masih aja air tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan Warga”.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, “Padahal kita juga dipungut biaya perawatan sebesar Rp. 15.000.00/rumah, namun air yang seharusnya lancar masih sering kali mati, sehingga Warga harus mengambil air melalui jerigen ke pusat sumber air yang lumayan jaraknya, karena buat kami air nomor satu”.

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Sipayung, Ia pun meminta untuk bisa tatap muka bersama Awak Media, “Untuk penjelasannya tidak bisa melalui pesan Whatsapp, biar lebih puas atau bisa dimengerti kita langsung secara tatap muka aja”, singkatnya.

Reporter : TBW
Redaktur : Dewi Pelangi

Selain Jarang Ngantor, Kades Sukaresmi Abaikan Permasalahan Sampah di TPS-nya

Selain Jarang Ngantor, Kades Sukaresmi Abaikan Permasalahan Sampah di TPS-nya

BOGOR.radar.informasi.com – Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjdi momok yang sangat menakutkan, meskipun berbagai cara telah dilakukan, akan tetapi hingga saat ini masih menjadi “PR” bersama dalam mencari solusinya, begitu pula dengan permasalahan sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang berada di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, meski telah disediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), namun, penanganan dinilai belum serius, sampah masih menumpuk begitu saja, Senin (03/05/21).

Sejak hadirnya TPS, Warga sebenarnya mengapresiasi langkah Pemerintah Desa dalam menangani sampah di wilayahnya, hanya saja, pengangkutannya kerap kali terlambat, hal tersebut tentu saja menyebabkan bau tak sedap bagi Warga sekitar, bahkan sampah sampai membludak keluar dari TPS, apalagi lokasi TPS tersebut tepat dijalan menuju Kantor Desa.

“Saya sebagai Warga terdekat merasa terganggu dengan adanya tumpukan sampah tersebut, selain bau juga menyebabkan banyaknya nyamuk dan lalat dimana – mana”, ujar Warga sebrang desa.

“Meskipun saya bukan Warga Desa Sukaresmi akan tetapi lokasi saya dekat dengan TPS jadi ya sangat terganggu sekali”, keluhnya.

Sementara itu, Uj salahsatu Warga Desa Sukaresmi mengatakan, “Bulan – bulan sebelumnya sih pengangkutan lancar, akan tetapi sudah dua bulan terakhir tidak ada pengangkutan, padahal iuran bulanan kita rutin bayar”.

Saat dikonfirmasi melalui seluler, Sekdes Sukaresmi membantah hal tersebut, Ia mengatakan sampah rutin diangkut dan dilakukan sehari dua kali, bahkan iuran dari Warga digunakan untuk mengangkut sampah apabila pihak DLH keteter, karena dengan uang sebesar Rp.3.000.000.00 hanya mampu mengangkut dua kali dalam seminggu.

Berbeda pula dengan jawaban dari Petugas sampah yang ada di Desa Sukaresmi, Toble mengatakan bahwa tidak semua Masyarakat yang membuang sampah kesitu ikut membayar iuran bulanan, “Banyak juga koq Warga yang ga bayar, kita gunakan uang dari Warga itu untuk operasional, apalagi dimasa covid ini kan anggaran sering telat turunnya, jadi uang dari Warga buat nalangin bayar ke DLH, kalau kurang ditambahin pakai uang pak Kades”.

Namun sangat disayangkan, Iib Ibrahim selaku Kepala Desa sangat sulit untuk dikonfirmasi, baik melalui seluler ataupun di kantornya, setiap kali Awak Media ke kantor desa, Kades selalu tidak ada ditempat.

Red

Diduga Korupsi, Kepala UPTD Kelas A Wilayah X Jarang Ngantor

Diduga Korupsi, Kepala UPTD Kelas A Wilayah X Jarang Ngantor

Diduga Korupsi, Kepala UPTD Kelas A Wilayah X Jarang Ngantor

BOGOR.radar.informsi.com – Demi kenyamanan Warga dalam mobilitas serta kelancaran akses transportasi menjelang musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PUPR menggelontorkan anggaran milyaran rupiah yang bersumber dari APBD/APBN ditengah pandemi Covid-19 dan diharapkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya tersebut bisa memberikan rasa aman dan juga menambah daya pesona Kabupaten Bogor dari aspek transportasi sekaligus meminimalisir waktu perjalanan dari jarak tempuh bagi pemakai jalan, Jum’at (30/04/21).

Namun sangat disayangkan, UPT.Infrastruktur Jalan dan Jembatan kelas A wilayah X tidak sungguh – sungguh dalam pekerjaan pemeliharaan jalan, salahsatunya pekerjaan pemeliharaan yang tengah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sukamakmur, disini besar dugaan antara dana yang digelontorkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Ada dugaan pula, pemeliharaan berkala tahun 2020 yang dikerjakan secara swakelola tersebut ada permainan dan kongkolingkong antara pihak ke-3 dengan Kepala UPTD, sehingga ekspektasi serta harapan dari Pemerintah dan Warga terhadap pemeliharaan jalan tersebut hanya sebatas khayalan belaka dan fatamorgana di awang – awang yang miris atas fakta yang ada, karena pekerjaan yang dilakukan dengan asal – asalan sehingga ada spekulasi yang muncul, pelaksana pemeliharaan jalan tidak mempunyai kepekaan terhadap kenyamanan dan keselamatan warga dalam rangka pemanfaatan hasil dari proyek tersebut.

Lebih miris lagi, saat team radar.informasi.com berusaha mendatangi kantor UPTD, yang bersangkutan tidak ada ditempat, bahkan hingga 3x berkunjungpun tak dapat mendapatkan informasi apapun. Salahsatu Staff UPTD yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Bapak jarang masuk kantor”.

Disini jelas terlihat, semua pihak terkait tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam hal monitoring dan evaluasi setiap tahapan/progres pelaksanaan proyek, sekalipun mereka mendapatkan tunjangan honor untuk tugas – tugas tersebut.

Dengan adanya permasalahan ini, Edwar Sirait selaku Ketua LSM FBAK, angkat bicara, Ia mengatakan bahwa, “Diduga karena banyaknya kesalahan sehingga Kepala UPTD jarang dikantor, dengan maksud sengaja untuk menghindar dari Media/LSM sebagai kontrol sosial, selain itu juga ada dugaan Kepala UPTD melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standar operasional dengan tujuan untuk meraup keuntungan pribadi”.

“Kami sebagai kontrol sosial berharap agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan teguran, karena yang bersangkutan jarang masuk, meminta kepada Aparat Penegak Hukum baik itu Tipikor atau Kejaksaan untuk melakukan audit, sehingga anggaran yang telah Pemerintah gelontorkan dapat digunakan secara maksimal”, pungkasnya.

Red

Pemdes Cisaat Salurkan BLT DD Tahap 1 Bulan Januari Kepada 178 KPM

Pemdes Cisaat Salurkan BLT DD Tahap 1 Bulan Januari Kepada 178 KPM

SUKABUMi.radar.informasi.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap 1 Tahun 2021 untuk bulan Januari. BLT DD ini disalurkan Kepada 178 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun ke 178 (KPM) Tersebut adalah para Kepala Keluarga yang telah diverifikasi lewat musdes penentuan penerima manfaaf BLT Dana Desa tahun 2021.

Penyerahan BLT DD ini sebesar Rp.300.000 , per KPM dan diserahkan secara langsung oleh Pemerintah Desa Cisaat di aula kantor Desa Cisaat, Didampingi Oleh Pendamping Desa pada Jumat (30/04/21).

Kepala Desa (Kades) Nanak Sukron mengatakan, “Adapun penentuan penerima BLT DD didasarkan pada keluarga yang belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah baik melalui PKH, BPNT, KKS, BST maupun program bansos lain. Kriteria tersebut ditetapkan agar memudahkan pendataan calon KPM agar tidak menerima bantuan ganda yang bersumber dari anggaran Pemerintah, sehingga dapat terjadi pemerataan penyaluran bantuan,” ujarnya.

Masih kata Nanak, “Penyaluran BLT dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti mempersiapkan tempat duduk berjarak agar tidak terjadi kerumunan, melakukan pengecekan suhu sebelum memasuki aula balai kantor Desa, mencuci tangan serta mengenakan masker,” kata Nanak.

Nanak mengharapkan untuk menggunakan uang bantuan ini secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok dan semoga benar – benar bermanfaat dan mampu meringankan beban hidup,” harapanya.

Reporter : Pajar Rahayu
Redaktur : Dewi Pelangi

Jalan Amblas, Mobilitas Masyarakat Desa Tajur Halang Tersendat

Jalan Amblas, Mobilitas Masyarakat Desa Tajur Halang Tersendat

BOGOR.radar.informasi.com – Untuk memperlancar mobilitas, akses jalan merupakan modal utama, namun sangat disayangkan, jalan yang berlokasi di Desa Tajurhalang RT.001/002 Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, amblas, peristiwa tersebut diduga karena kendaraan yang melebihi kapasitas melintas, Selasa (27/04/2021).

Tentu saja dengan amblasnya jalan tersebut mengakibatkan lumpuhnya mobilitas Masyarakat dan roda perekonomianpun tersendat, Menurut Aris selaku Sekretaris Desa Tajur Halang mengatakan, “Upaya sementara Pemerintah Desa yaitu memasang peringatan dan memblok jalan agar Masyarakat atau Pengguna Jalan lebih berhati – hati saat melintasi jalan yang amblas tersebut”.

Selain itu pihak Pemerintah Desa Tajur Halang beserta BPD dan Tokoh Masyarakat akan segera memperbaiki jalan yang amblas tersebut melalui musyawarah dan besok akan segera di laksanakan perbaikan jalan tersebut di karenakan jalan ini sangat di butuhkan oleh Masyarakat untuk akses bagi masyarakat yang menghubung kan antara desa tajur halang dan desa Tanjung sari.

“Setelah kita lakukan musyawarah, mudah – mudahan bsok bisa langsung kita perbaiki”, pungkas Aris.

Redaktur : Dewi Pelangi

Menjelang Idul Fitri, Program PTSL Desa Sukaharja diduga dijadikan Ajang untuk Meraup Keuntungan Aparatur Desa

Menjelang Idul Fitri, Program PTSL Desa Sukaharja diduga dijadikan Ajang untuk Meraup Keuntungan Aparatur Desa

BOGOR.radar.informasi.com – Negara hadir dan tidak absen merupakan komitmen dan kewajiban Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada Masyarakat, salahsatu pelayanan publik yang menjadi sorotan yakni pelaksanaan Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) atau dengan sebutan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ketentuan besar biaya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (Tiga) Menteri yang meliputi Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, nomor: 25/SKB/V/2017, nomor: 590-3167A, nomor: 34 tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dimana untuk wilayah Jawa dan Bali biaya yang ditanggung Masyarakat sebesar Rp.150.000.00.

Namun berbagai permasalahan muncul di lapangan, tidak hanya persoalan Sertifikat Tanah tak kunjung selesai, namun banyak Oknum Aparatur Desa/Kelurahan yang diduga mencari keuntungan dengan adanya program PTSL ini, banyak terjadi Pungutan Liar yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Perangkat, dengan berbagai alasan dan dalih yang tidak masuk akal.

Salahsatunya yang terjadi di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, hal ini terkuak setelah adanya laporan dari beberapa Warga yang yang diminta uang lebih dari Rp.150.000.00 dengan berbagai alasan, RT/Rw diduga dimanfaatkan untuk kepanjangtanganan dari Kepala Desa.

“Untuk pembuatan sertifikat, kita dipungut Rp.150.000.00, tapi nanti setelah jadi kata pak RT minta ditambahin lagi jadi Rp.500.000.00 – 600.000.00, kata pak RT, segini sih murah coba kalau urus sendiri pasti habis jutaan”, ujar salahsatu Warga yang enggan disebut namanya.

Hasil konfirmasi tim media saat menghubungi Rahmat Hidayat, selaku Kepala Desa via seluler mengatakan bahwa, “Saya tidak tahu terkait adanya pungutan PTSL karena saat itu saya belum menjabat sebagai Kepala Desa, karena saat dilantik pun saya sudah menghimbau kepada Rt/Rw untuk tidak melakukan pungutan biaya apapun, baik yang bersumber dari bantuan pusat, daerah bahkan provinsi, saya sebagai Kades baru, mengikuti aturan PTSL sesuai dengan aturan desa lain”.

Saat disinggung terkait aturan yang seharusnya mengikuti aturan PTSL bukan ikut dengan desa lain, Ia menjelaskan, “Iya maksud saya, saya punya dapur sendiri, saya ikuti aturan PTSL, untuk biaya pembuatan sertifikat saya himbau agar dipungut Rp.150.000.00 saja, kita juga tidak membentuk Pokja atau Pokmas, hanya berdasarkan kerjasama dengan Rt/Rw”.

Sementara Toto selaku PJS yang dihubungi Media melalui sambungan seluler, menepis hal tersebut dan mengatakan, ” Saat saya menjabat menjadi PJS, PTSL itu baru dilakukan sosialisasi, belum ada pengukuran bahkan saya juga tidak mengetahui jika adanya pungutan, mungkin kalau ada pungutan pun mungkin dilakukan pihak lain, disini saya tidak tahu karena baru awal dan saya juga tidak mengikuti program tersebut. Terkait masalah Pokja pun saya sama sekali tidak mengetahui”.

Red

Di Bulan Suci Ramadhan 1442 H, Kopi Daong Sepakat Buka Sesuai Aturan yang ditetapkan

Di Bulan Suci Ranadhan 1442 H, Kopi Daong Sepakat Buka Sesuai Aturan yang ditetapkan

BOGOR.radar.informasi.com – Dengan beredarnya video viral tentang Kopi Daong yang buka pada siang hari pada pukul 14.00 WIB, pihak Muspika Caringin bersama Masyarakat Desa Pancawati yang diwakilkan oleh BPD dan Tokoh Masyarakat juga Ketua MUI desa, akhirnya terdapat kesepakatan, Kopi Daong akan buka mulai pukul 16.00 WIB untuk persiapan buka puasa, untuk sementara akan membuat stand di depan agar bisa take a way, karena disini pihak perusahaan memikirkan nasib Karyawan apabila diliburkan, apalagi menjelang Idul Fitri, Minggu (25/04/21).

Eko selaku General Affair juga meminta maaf kepada seluruh Umat Islam khususnya Masyarakat Caringin, Kabupaten Bogor Jawa Barat, atas kelalaiannya selama ini, Ia tidak bermaksud untuk tidak menghargai Umat Muslim yang sedang menjalankan Ibadah Puasa, semata – mata hanya agar Karyawan yang mayoritas Warga setempat tetap bisa bekerja.

“Sebenarnya pada hari Sabtu itu pihak Management sedang tidak ada ditempat, kita sedang ada tugas di Magelang, kebetulan ada beberapa pengunjung yang non-Muslim, makanya kita buka dan untuk menghargai yang sedang berpuasa kita sengaja tutup pembatasnya”, ujar Eko.

Masih menurutnya, “Sebenarnya kita buka juga untuk kepentingan Pegawai saja, kalau kita liat dari segi bisnis sebenarnya tidak berniat mencari kesempatan dalam kesempitan, ini adalah langkah bijak agar tidak terjadi pengurangan karyawan, agar mereka tetap bisa bekerja, karena seperti yang kita tahu Idul Fitri beban akan menjadi dua kali lipat dan tamu juga kita batasi hanya 20%”.

Sementara itu H. Iqbal Jayadi selaku Kepala Desa juga mengatakan bahwa, “Saya tidak bisa meminta Kopi Daong untuk tutup, karena bagaimana juga banyak Warga saya yang kerja, saya hanya minta pihak Kopi Daong mematuhi edaran dari Bupati”.

Prasetyo selaku Direktur Operasional Kopi Daong menegskan, “Kita akan ikuti semua aturan yang berlaku, mohon maaf atas kelalaian kami selama bulan Ramdhan ini, mulai hari ini kita akan taati semua peraturan yang berlaku, terimakasih kepada semua pihak yang sudah mengingatkan kami”.

Reporter : Dewi Pelangi

Kompensasi masih Tanda tanya, Butuh Hasil Lab untuk Buktikan Ceceran Limbah Pertamina

Kompensasi masih Tanda tanya, Butuh Hasil Lab untuk Buktikan Ceceran Limbah Pertamina

INDRAMAYU.radar.informasi.com – Pertamina EP dan Masyarakat Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, bertemu membahas tangung Jawab dan Edukasi Sosial ke Masyarakat atas kejadian ceceran limbah yang terjadi di desa tersebut, yang mana terjadi pada tanggal 13 Januari 2020, pertemuan tersebut diadakan di salahsatu Aula Hotel di Indramayu, Selasa (20/04/2021).

Adapun yang hadir pada acara tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Indramayu, Pertamina RU VI Balongan, EP dan Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), Camat Cantigi dan Perwakilan masyarakat Desa Lamaran Tarung.

DLH yang diwakili Suhartati mengatakan, “Kami selama setahun lebih belum memberikan penjelasan dan hasil yang mana menunjukan pihak mana yang bertanggungjawab, untuk lebih jelasnya, limbah perlu dilakukan uji laboratorium agar diketahui limbah siapa yang tercecer di empang dan sawah masyarakat supaya bisa memberikan kesimpulan dari pencemaran tersebut”.

Suhartati menambahkan, “Kami memang sudah mengambil sampel limbah tersebut, berhubung terkendala Lab, di Indramayu Lab. Pemda dan individu tidak memadai untuk tes tersebut jadi kami belum bisa memberikan penjelasan limbahnya siapa”.

Camat Cantigi Nurdin mengatakan, “Harus ada kejelasan sumber limbah itu muncul, karena menurut kami waktunya sudah cukup lama, jadi kami harap hari ini bisa memberikan keputusan yang memuaskan”.

Di lain pihak Syafei dari SKK Migas menegaskan, “Kami belum bisa mengambil keputusan terkait limbah itu sendiri, menurut prosedur kompensasi itu belum bisa diberikan selagi belum keluarnya hasil tes limbah itu, sebab bisa kemungkinan dari tumpahan kapal juga perahu – perahu nelayan yang lewat karena sampai sekarang titik pengeboran tidak mengalami kebocoran”.

H.Juhaedi salahsatu Warga Lamaran Tarung berharap agar pertemuan ini bisa ada titik temu dan menghasilkan keputusan yang memuaskan yaitu kompensasi dari pihak Pertamina”.

Sampai rapat selesai belum menemui hasil dan membuat masyarakat Lamaran Tarung kecewa kepada DLH karena lambatnya dalam penanganan masalah tersebut.

Reporter : Selamet Hidayat
Redaktur : Dewi Pelangi