Program Samisade diharapkan Mampu Dongkrak Perekonomian Masyarakat
BOGOR.radar.informasi.com – Untuk melancarkan mobilitas dan mendongkrak perekonomian di wilayah, perlu ditunjang fasilitas infrastuktur yang memadai, begitupula yang dilakukan oleh Pemdes Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, saat ini tengah mengalokasikan dana bantuan dari Kabupate Bogor melalui program Samisade, Program Bupati tersebut dialokasikan ke jalan desa dengan betonisasi, untuk pengawasan dalam pengaolokasian tampak hadir Kepala Desa didampingi Sekdes dàn TPK, Kamis (17/06/21).
Saat tim radar.informasi.com kelapangan untuk melakukan kontrol sosial, Yudi S.P selaku Kades Cimade Hilir menuturkan, “Alhamdulillah Desa Cimande Hilir mendapat bantuan dari Kabupaten Bogor melalui program Samisade. Kunjungan saya kesini, ingin mengetahui dan mengontrol langsung ke lapangan seperti apa pelaksanaannya nanti, hal ini saya selaku penanggungjawab di pemerintahan sebatas memonitoring dan mengontrol agar menciptakan kenyamanan disaat pembangunan itu berjalan. Untuk mengetahui volumenya silahkan ke bagian TPK”.
Ditempat yang sama Burhan selaku penanggungjawab dipekerjaan memaparkan, “Untuk pembangunan betonisasi ini kami gunakan membangun jalan desa kampung Cimenteng sejauh 1300 m x 2,5 m dengan ketebalan 15 cm, untuk pemasangan turapnya bervariasi ketebalannya, ada yang 2 m dan 3 m ketinggiaanya dengan panjang 50 m, Insyaallah kedepannya selain melancarkan arus transportasi juga akan mendongkrak perekonomian warga”.
“Kita kerjaian secara Padat Karya, kami libatkan warga sekitar untuk pekerjaan agar bisa merasakan dan membantu meringankan beban ekonimi di Masyarakat dimasa pandemi ini”, tutur TPK.
Ditempat terpisah Parman (53) selaku warga Kp. Cimenteng menuturkan. ” Alhamdulillah jalan itu sekarang dibangun, itu menyambungkan ķe kampung yang lain, jelas sangat membantu, aktifitas jadi lancar serta-merta saat hujan jadi tidak licin, ” jelasnya.
Ketua PC.SEMMI Kabupaten Bogor Apresiasi Program Samisade Bupati Bogor
BOGOR.radar.informasi.com – Setiap daerah di Indonesia umumnya mempunyai tujuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pada daerahnya tersebut, seperti halnya Kabupaten Bogor yang memiliki kurang lebih 40 kecamatan yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan, dengan luas wilayah mencapai 2.986 km2, ditambah dengan jumlah penduduk sekitar 2.236 jiwa/km2, Jum’at (11/06/21).
Oleh karena itu, sangat rasional jika ada visi dan misi untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor guna mendukung Kabupaten Bogor yang berkemajuan. Rencana Bupati Bogor untuk menata daerah kabupaten di wilayah Cibinong Raya dengan konsep City Beautification Project (CBP) atau program mempercantik kota merupakan ide yang sangat brilian dari seorang Pemimpin Daerah, karena Cibinong merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor sekaligus wilayah sentral untuk berbagai sektornya.
Dalam Pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Konsep City Beautification Projeckt (CBP), merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang berlandaskan keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materil dan spiritual, jiwa dan raga serta individu dan masyarakat.
Cibinong sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana konstribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warga Kabupaten Bogor melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, lingkungan ini sangatlah menakutkan, apalagi ada banyak kejadian terutama di negara berkembang, kota – kota tersebut berkembang tanpa pengendalian. Jumlah penduduk terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu – lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya.
Mengantisipasi terjadinya kondisi pusat Kabupaten Bogor dalam keadaan terpuruk dimana gejala ekonomi meningkat, jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah yang akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal, jumlah penduduk dengan kualitas tinggi menurun, jumlah orang sakit terus bertambah, pada akhirnya kota/pusat Kabupaten Bogor yang katanya mengalami kemajuan, padahal mengalami kemunduran dengan sendirinya, maka diperlukannya penataan ruang kota yang baik dan matang.
Namun melihat kondisi tersebut, pembangunan penataan di wilayah Cibinong wajib memiliki suatu konsep perencanaan tata ruang, yang disebut dengan Master Plan, dimana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah – masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan diminimalisir. Ditambah lagi dengan adanya penataan pendesaan yang dilakukan Pemkab.Bogor yang menggolontorkan dana sebesar Rp318,5 miliar kepada 356 desa untuk menstimulus pembangunan infrastruktur desa yang bernama Satu Miliar Satu Desa ( SAMISADE), tentu mempunyai dampak besar, khususnya bagi desa tertinggal sebagai dorongan desa yang berstatus desa berkembang menjadi desa maju.
“Menurut saya langkah yang diambil Bupati Bogor untuk penataan wajah ibukota kabupaten dan pedesaan itu memberikan semangat baru bagi masyarakat Kabupaten Bogor juga dapat menjadikan sumber kekuatan baru bagi Kabupaten Bogor itu sendiri, yang dimana sekarang ini Kabupaten Bogor membutuhkan peng-upgrade-an kembali agar memberikan energi baru untuk kemajuannya”, tutur Moh.Miftahuzzaman selaku Ketua PC.SEMMI Kabupaten Bogor.
Masih menurutnya, “Jika kita tinjau dari segi perekonomian, tentu dengan adanya penataan baru di wilayah Kabupten Bogor ini dapat menjadikan nilai lebih yang memiliki daya jual tinggi bagi Masyarakat Bogor sendiri maupun luar daerah Bogor, karena Cibinong merupakan lintas daerah yang juga merupakan daerah yang dekat dengan Ibukota Negara ini, melihat kondisi sekarang yang sedang dilanda pandemi Covid-19, mengharuskan semua aktifitas untuk melakukan adaptasi guna penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang lebih konkrit, seperti halnya, peningkatan perekonomian dibidang UKM,UMKM, pariwisata dan lain – lain”.
“Bila dilaksanakan secara komprehenshif dan konsekwen, maka penataan konsep City Beautification Projeckt (CBP) dan Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE), dapat menjadi alat yang efektif untuk bangkit dari permasalahan akibat Covid-19 maupun mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi wilayah berkemajuan, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mengindahkan kondisi lingkungan dapat menghindari permasalahan lingkungan di masa mendatang”, paparnya.
Miftahuzzan juga berharap agar penataan wilayah ini bisa dilakukan dengan bijaksana, karena kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik, sebaliknya bila dilakukan dengan kurang bijaksana maka tentunya kualitas lingkungan juga akan terganggu. Pemerintah juga harus memperhatikan penataan ruang dan akan lebih baik jika turut berperan dalam menyediakan ruang terbuka hijau di area perkotaan ini.
Pemerintah juga diharapkan dapat mewujudkan penataan ruang yang adil dan tepat guna mewujudkan kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat dan kami menilai berdasarkan kajian internal, yang sudah pasti melalui proses penelitian yang mendalam dan kredibel, kabupaten bogor dibawah pimpinan Bupati Ade Munawaroh Yasin dan Saepudin Muhtar (Gus udin) selaku bagian dari tim percepatan pembangunan strategis Kabupaten Bogor telah berhasil merealisasikan City Beautification Project (CBP) dengan mengedepankan kondisi lingkungan dan alam di kawasan Kabupaten Bogor yang sampai saat ini masih terbilang asri, nyaman dan aman bagi masyarakat kab. Bogor.
Dengan adanya pembangunan yang terstruktur, terencana dan tersistematis dalam pembangunan City Beautification Project (CBP) dan pedesaan yang bernama Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) ini memberikan dampak positif seperti mengurangi kemacetan mempercantik wajah kota, efisiensi mobilitas kota berpotensi menjadi stimulus kebangkitan ekonomi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pra Adaptasi Kebiasaam Baru (AKB) dan lain – lain.
“Kami mendukung secara penuh program ini karena berdampak pada masyarakat proses percepatan pembangunan daerah, kami juga berharap pemerintah selalu membuat program – program yang berdampak signifikan terhadap masyarakat secara umum dan kami juga berharap ada keterlibatan dari berbagai element masyarakat salahsatunya Mahasiswa dalam setiap program – program yang ada di Kabupaten Bogor”, pungkasnya.
Serah Terima Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Dermayu berlangsung Kondusif
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Serah terima surat suara pemilihan Kepala Desa Dermayu oleh Panitia tingkat Kecamatan kepada ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dermayu ( Usman ) berlangsung di balai Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Rabu (26/05/2021).
Dengan pengawalan oleh Petugas dari Polsek dan Koramil Sindang, Proses serah terima surat suara berlangsung dengan tertib dan aman.
Menurut Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dermayu Usman, “Kertas suara yang kami terima sebanyak 2850 lembar, sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada saat ini 2851, kurang 1 ( Satu ) lembar lagi dan kami akan minta tambahan”.
Selain surat suara Panitia juga mendapatkan enam lembar kertas tabulasi penghitungan suara, 1 (Satu) lembar Rekapitulasi, 35 (Tiga puluh lima) Amplop sampul dan 35 (Tiga Puluh Lima) Stiker Hologram.
Persiapan kami sudah 80 persen tinggal menunggu Pendistribusian kotak suara dan bilik suara saja yang masih dalam Proses. Desa Dermayu sendiri terbagi dalam 6 TPS yang tersebar dibeberapa titik yang yang ada di Desa Dermayu.
“Kami harus siaga 24 jam demi keamanan surat suara, kami akan melakukan pelipatan kertas suara dan akan disaksikan oleh para saksi Calon dan yang terakhir akan melakukan Bimtek persiapan Panitia TPS yang diwakili 2 (Dua) orang per TPS”, pungkasnya.
Diduga Ketua Apdesi Kecamatan Cibungbulang Giring 3 Kepala Desa untuk Pungli dalam Program PTSL
Bogor.radar.informasi.com – Dengan adanya program PTSL dari Pemerintah Pusat seharusnya memberikan kemudahan bagi Masyarakat dalam pengurusan dan pembuatannya, akan tetapi sangat disayangkan ada saja Oknum Ketua Apdesi yang manfaatkan program ini untuk meraup keuntungan, bahkan dengan sengaja mengajak tiga (tiga) desa lainnya untuk melakukan pungutan liar (pungli) dengan adanya program PTSL tersebut, Senin (24/05/21).
Dengan alasan ketetapan SKB 3 Menteri tidak akan cukup untuk biaya pembuatan sertifikat, karena banyak pihak yang dilibatkan dalam proses pembuatannya, seperti halnya RT/RW yang harus datang ke Warga untuk pengumpulan berkas, biaya orang BPN saat pengukuran bahkan biaya sewa untuk orang BPN selama pengukuran.
“Kita kan butuh buat biaya sewa tempat bagi orang BPN yang ngukur selama dua bulan lamanya, belum makan dan minumnya, ditambah lagi mana ada yang mau kerja RT/RW apabila tidak ada biaya operasionalnya”, ungkap Subhan Kepala Desa Situ Hilir yang merangkap Ketua Apdesi tersebut.
Masih menurutnya, “Logika saja mana cukup uang Rp.150.000.00 untuk biaya ini itu, makanya kita adakan tambahan biaya agar program PTSL ini berjalan lancar”.
Sangat disayangkan program pemerintah yang seharusnya tidak membebankan Masyarakat, malah dijadikan ajang bancakan atau korupsi berjamaah oleh para Oknum Aparatur Desa.
Halal Bihalal UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan sekaligus Evaluasi Kinerja
BOGOR.radarinformasi.com – Tradisi Halal bihalal dikalangan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) disejumlah instansi pemeritah pasca libur hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah masih tetap dilakukan dengan beragam cara, apalagi dalam situasi wabah pandemi Covid-19, akan tetapi harus tetap mengikuti Protokol Kesehatan ( Prokes ) yang diterapkan oleh pemeritah.
Pada dasarnya Halal bihalal maupun Silaturohmi itu tidak boleh dihilangkan, karena umat manusia adalah makhluk sosial. Seperti halnya Unit Pelaksana Tehknis ( UPT ) Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah II, melakukan silaturahmi dengan sejumlah pegawai yang ada dikantornya sekaligus untuk mengevaluasi terhadap kinerjanya, dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan ( ProKes ), seperti, mengatur jarak dan memakai masker, Senin (17/05/2021).
Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah II, Rizky Akbar menyampaikan, Hari ini kita pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri dan hanya mengadakan silaturahmi diawal bulan Syawal, sekaligus evaluasi terhadap kinerja selama ini.
“Sesuai harapan Pimpinan kita yaitu Kepala dinas, agar tetap bersinergis serta harus slalu jaga kekompakan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat terhadap insfrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas”.
“Apa yang kita lakukan harus ada keseimbangan antara nilai – nilai Spiritualitas dengan nilai sosial, kita sebagai insan beragama sekaligus harus bisa memadukan dalam segala aspek kehidupan kita, baik di tempat kerja maupun di masyarakat dan harus tetap tegar menghadapi Pandemi Covid-19 ini dengan sikap maksimal dalam bekerja, agar mengoptimalkan pelayanan masyarakat terhadap Insfrastruktur Jalan dan Jembatan. Melalui silaturahmi ini saya mengucapkan Minal Aidin Walfaidzin, mohon maaf lahir dan bathin”, tutupnya.
Peringati Hari Kesadaran Nasional, Bupati Muna Barat gelar Apel Gabungan
MUNABARAT.radar.informasi.com- Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, diawal hari kerja pasca hari Raya Idul Fitri,1442/Hijriah, melaksanakan kegiatan upacara Apel gabungan Hari kesadaran Nasional, dilapangan Sekertariat Daerah Muna Barat, yang dipimpin langsung oleh Drs. Achmad Lamani,M.Pd. selaku Bupati Muna Barat, Senin (17/05/21).
Dalam sambutannya Drs. Achmad Lamani,M.Pd. menyampaikan, “Pada momentum Hari Raya Idul Fitri kali ini saya mengajak kepada semua untuk saling bermaaf – maafan satu sama lain, karena kita sebagai manusia tak luput dari salah juga hilaf”.
Masih lanjutnya, “Saya sebagai Kepala Daerah, tentunya tak luput salah juga khilaf, untuk itu dengan segala kerendahan hati saya mewakili keluarga, mengucapkan Minal Aidin Walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin, upacara Hari Kesadaran Nasional merupakan upaya untuk terus mengunggah kesadaran kita akan pentingnya menata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dalam mengemban tugas sehari – hari, serta sebagai wahana membina dan memperkokoh kebersamaan, kekompakan serta persatuan dan kesatuan”.
“Di hari pertama masuk kerja setelah Lebaran ini, sesuai himbauan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, agar dilakukan pemantauan, untuk memastikan bahwa ASN telah mematuhi anjuran untuk tidak mudik pada saat Idul Fitri, guna mencegah wabah Covid 19, yang sampai hari ini terus mewabah, juga saya tegaskan kepada semua Kepala OPD untuk segera memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekda tentang kehadiran ASN pada lingkup kerja masing – masing”, tuturnya.
“Terkhusus kehadiran ASN sebelum dan setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri,1442.Hijriah/2021Masehi ini di laporkan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, kepada Pemerintah Provinsi lalu kepada Pemerintah Pusat, saya berharap laporan yang akan disampaikan oleh masing – masing Kepala OPD menunjukan bahwa para ASN yang ada di Kabupaten Muna Barat, tidak ada yang mudik pada saat lebaran idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, terkecuali ASN yang diberikan tugas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, pungkasnya.
Sekda Indramayu Lakukan Sidak ke setiap Perkantoran Pasca Libur dan Cuti Lebaran
INDRAMAYU.radar.informasi.com – Pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idul fitri 1442 hijriah, aktivitas perkantoran kembali normal. Untuk memastikan kehadiran para pegawai dan berjalannya pelayanan kepada masyarakat, Sekretaris Daerah Indramayu Rinto Waluyo langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) keberbagai kantor perangkat daerah di lingkungan Pemkab Indramayu, Senin (17/05/2021).
Sidak diawali dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang beralamat di Jalan R.A. Kartini. Di tempat ini, Sekda langsung mengecek kehadiran dan kesiapan petugas pelayanan yang ada di bagian front office. Di DPMPTSP semua pegawainya hadir dan siap bekerja untuk melayani masyarakat. Namun ketika pelayanan sudah dibuka belum ada masyarakat yang datang di tempat tersebut.
Sidak dilanjutkan di Kantor Kecamatan Indramayu yang berada di Jalan Yos Sudarso, di tempat ini ditemukan masyarakat yang tengah mengurus berbagai keperluan namun petugas yang melayani tengah berada di ruang lain. Sekda juga menemukan berbagai ruangan yang terkunci, namun setelah ditelusuri para pegawai tengah melakukan briefing dengan camat.
Berikutnya, sidak dilakukan di Kantor Disdukcapil, di tempat ini puluhan orang tengah mengantri untuk mendapatkan pelayanan adminduk dari para petugas. Kepada Kadisdukcapil, Sekda juga memerintahkan untuk segera mengoperasikan Alat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mencetak berbagai dokumen kependudukan secara mandiri.
Dinas Kesehatan menjadi perangkat daerah berikutnya yang disidak, di tempat ini Sekda langsung memonitoring ruangan pelayanan rujukan Si Irma Ayu yaitu rujukan untuk ibu yang akan melahirkan di rumah sakit.
Kemudian Sidak diakhiri di Kecamatan Sindang, di tempat ini Sekda mendapatkan laporan kurangnya pegawai kecamatan yang disebabkan banyak yang telah pensiun. Kemudian juga banyak bagian kantor yang kondisinya parah dan harus segera dilakukan perbaikan.
“Alhamdulilah secara umum para pegawai sudah masuk kerja, dan mereka sudah memberikan pelayanan kepada publik. Ada beberapa pegawai yang tidak masuk karena sakit yg dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokternya,” tegas Rinto Waluyo.
Pada sidak tersebut ikut mendampingi Sekretaris Daerah yaitu Plt. Inspektur Jajang Sudrajat, Kepala BKPSDM Wahidin, dan Kepala Diskominfo Aan Hendrajana.
Sementara itu, di tempat terpisah, Tim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu beserta Inspektorat Kabupaten Indramayu juga melakukan sidak ke berbagai perangkat daerah lainnya yang tersebar di wilayah Indramayu. Dalam pantauan Diskominfo, kehadiran ASN di lingkungan Kabupaten Indramayu cukup bagus, tingkat kehadirannya mendekati 100 persen.
Reporter : Selamet Hidayat Redaktur : Dewi Pelangi
167 KPM BLT DD tampak Sumringah, jelang Lebaran dapat Bantuan
BOGOR.radar.informasi.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Bojong murni menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I kepada 167 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 300,000,- /Kepala Keluarga dari Anggaran APBD Tahun 2021, adapun 167 (KPM) yang mendapatkan Bantuan BLT-DD tersebut adalah Kepala Keluarga yang telah terdaftar verifikasi melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT-DD APBD Tahun 2021, Rabu (12/05/21).
Penyaluran Bantuan BLT-DD diserahkan oleh Sekdes dan Pendamping Desa yang digelar di Aula Kantor Pemerintah Desa (Pemdes) Bojong murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Selasa (11/05/2021). Sekdes Bojongmurni, Ita Anis Sari menjelaskan, “Kegiatan Bantuan BLT-DD ini adalah bantuan Tahap I di Pemdes Bojong murni yang telah tersebar di 15 RT, dimana sebelumnya telah menugaskan RT dan RW agar mendata KPM yang berhak menerima bantuan, dengan sasaran yang benar-benar kurang mampu akibat dampak Covid-19, karena selama 1tahun ke depan KPM tersebut tidak bisa digantikan”.
Masih menurutnya, “Penyaluran dan pengambilan BLT-DD dilakukan dengan baik, tertib, aman dan lancar juga selalu memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) sebelum memasuki Aula gedung desa, mereka harus selalu menggunakan masker, diperiksa suhunya, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi dari kerumunan, antri dengan tertib sebelum dipanggil oleh Petugas yang membagikan bantuan BLT-DD tersebut”.
“Mudah – mudahan dengan adanya BLT-DD ini, bisa sedikit membantu meringankan beban hidup mereka selama pandemi Covid-19 dan Pemerintah masih terus menggucurkan dana tersebut pada mereka”, pungkasnya.
10 Tahun Tak Tersentuh Pembangunan, Warga Kp.Tegal Kopi berharap Ada Perhatian
BOGOR.radar.informasi.com – Warga Kp. Tegal Kopi, Rt.03/10, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, mengeluhkan jalan lingkungan yang masih tanah, pasalnya kurang lebih hampir 10 tahun jalan tersebut diduga belum pernah tersentuh oleh Pemerintah Desa Ciadeg. Jalan sepanjang kurang lebih 100 meter tersebut menurut Lahem warga Rt.03/10 sama sekali belum tersentuh oleh Pemdes Ciadeg, Rabu (05/05/21).
“Sempat kami mengajukan beberapa kali pada Rt, Rw dan kepala Desa belum ada respone sama sekali. Padahal jalan ini akses satu – satunya untuk warga disini dan kalo hujan jalan sangat licin makanya jalan tersebut saya taburi pakai pecahan genteng agar tidak licin sebab disini banyak motor Warga yang melintas melalui jalan itu,” ujar Lahem kepada radar.informasi.com.
Masih kata Lahem, “Kami selaku Warga Kp. Tegal Kopi, khususnya Rt.03/10 kepada Pemerintah Desa Ciadeg agar cepat memperbaiki jalan lingkungan tersebut, karena hampir 10 tahun jalan ini belum pernah tersentuh sama sekali”.
Sementara itu Kepala Desa Ciadeg Wahyu, mengatakan, ” Rt.03/10 kebetulan itu domisili saya, jadi anggaran yang sekarang untuk Covid -19, tidak ada pembangunan dulu, cuma nanti kata saya yang termen kedua mungkin ada pengerjaan, nah kemarin begitu, saya jelaskan kepada warga R.03/10″.
“Pada intinya begini tarolah disitu kampung baru sebelumnya warga juga baru beberapa rumah, karna terdampak satu jalan tol dan PJKA Double Track, jadi pindahlah Warga kesitu, jadi gini initinya itukan tetangga saya logikanya masa saya tidak memperhatikan”, ujar Kades.
Masih kata Wahyu saya menjabat baru satu tahun pas Covid -19, jadi termen kedua untuk Covid -19 kan dan termen kesatu dibangunkan ke jembatan, turap dan pengaspalan, jadi saya fokuskan dulu pembangunan ke wilayah Nagrog, persatu tahun kita bangun perwilayah dulu, Insya Allah saya sudah komitmen semua pasti akan tersentuh”, ucapnya.
Kepala Desa Pasir Buncir : Saya tidak Menyangkal dengan Kondisi Pembangunan P3A Pasir Buncir dan Mengakui Ketidaksesuain Pekerjaan
BOGOR.radar.informasi.com – Pembangunan P3-TGAI yang dilaksanakan di Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang menuai kontraversi, Yudi Hermawan selaku Kepala Desa angkat bicara, menanggapi pemberitaan yang sebelumnya yang telah tayang di Media Online yang berjudul, Kelompok Tani Desa Pasir Buncir hanya Terima Anggaran Rp.130.000.000.00, Sisanya Kemana…???, Rabu (05/05/21).
Dalam penjelasannya Ia mengatakan, “Sulit bu ya, Ketua sudah saya kasih arahan, dari sebelum pelaksanaan dan Ketua mengiyakan, sementara pencairan anggaran pun Ketua yang tau dibagi dua termin atau gimana, tapi saya tidak menyangkal dengan kondisi P3A Pasir Buncir dan saya mengakui ketidaksesuaian pekerjaan”.
Masih menurutnya, “Tapi saya berterimaksih bu atas masukannya, untuk rekening sesuai dengen seharusnya dong, ke rekening kelompok”.
Namun ada yang janggal dari pernyataan Kades tersebut, Ia mengatakan bahwa anggaran masuk ke rekening Kelompok P3A, sedangkan Ketua Kelompok mengatakan bahwa dirinya hanya menerima Rp.130.000.00, sedangkan dalam peraturan anggaran termin pertama seharusnya turun 70% dari total anggaran.
Kepala desa juga mengatakan bahwa Ia tidak mengetahui bahwa Ketua Kelompok buta huruf dan terkait anggaranpun Ia tidak mengetahui, padahal sangat jelas tertulis bahwa penunjukan Ketua Kelompok atas sepengetahuan dan juga disahkan oleh Kepala Desa sesuai dengan Pasal 8 (1) Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus: a. berbadan hukum; b. disahkan dengan keputusan kepala daerah; c. disahkan dengan akta notaris; atau d. disahkan dengan keputusan kepala desa, untuk P3A, kalau kita liat poin (d), jelas penunjukan/pengangkatan ketua P3A melalui berbagai seleksi, setelah memenuhi kriteria yang dimaksud baru disahkan oleh Kades, artinya Kades tahu sejauh SDM Ketua P3A yang disahkan.
Untuk uang yang berkurang saat diterima oleh Ketua P3A, sesuai pasal Pasal 22 (1) Dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ayat (2) huruf a diberikan kepada P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai bantuan dalam bentuk uang. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung disalurkan dari rekening kas negara ke rekening P3A, GP3A, dan/atau IP3A melalui mekanisme lumpsum sesuai rencana kerja P3A, GP3A, dan/atau IP3A,(3) Proses pencairan dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, meninjau dari pasal tersebut jelas disini terlihat kejanggalan – kejanggalan.
Dengan adanya kejadian ini harusnya Kepala Desa sebagai Pemangku Wilayah mengawasi dan memonitoring kegiatan pembangunan yang ada di desanya, sehingga uang yang bersumber dari uang rakyat tersebut tidak dijadikan ajang bancakan untuk meraup keuntungan pribadi.
