Persiapkan Kawasan Industri dan Potensi Unggulan, Bupati Indramayu Paparkan Perubahan Tata Ruang Kecamatan Krangkeng

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Ruang Rapat Prambanan, Gedung Ditjen Tata Ruang, Jakarta, pada Senin (26/5/2025).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dan diikuti oleh sejumlah kepala daerah, perwakilan kementerian/lembaga, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh rekomendasi strategis dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Dirjen Suyus Windayana menegaskan pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen operasional Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“RDTR menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mempercepat proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini akan mendorong investasi berkualitas serta memastikan pembangunan sesuai arah kebijakan tata ruang nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lucky Hakim memaparkan rancangan RDTR Kecamatan Krangkeng yang disusun untuk mengoptimalkan potensi wilayah. Dokumen ini diarahkan untuk menjadikan Kecamatan Krangkeng sebagai pusat kegiatan industri, pertanian, dan garam, yang didukung oleh pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

“RDTR Krangkeng disusun untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti industri penunjang Kawasan Rebana, pertanian pangan, serta pengembangan garam rakyat. Selain itu, konsep infrastruktur hijau seperti greenbelt dan jalur pejalan kaki juga diintegrasikan dalam dokumen perencanaan,” ujar Bupati.

RDTR Krangkeng turut memuat rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Krangkeng dan sekitarnya. Selain itu, terdapat rencana peningkatan jalan lingkungan menjadi jalan lokal, pengembangan saluran distribusi tenaga listrik untuk kawasan industri, pembangunan bangunan pengendali banjir, serta penambahan menara Base Transceiver Station (BTS) guna mengatasi area blankspot.

Dokumen RDTR juga mengalokasikan 8,96 persen wilayah sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta mencakup strategi mitigasi bencana dan perlindungan ekosistem secara menyeluruh.

Bupati Lucky menjelaskan bahwa wilayah perencanaan RDTR Kecamatan Krangkeng mencakup ±7.357,44 hektare atau sekitar 3,5 persen dari total luas Kabupaten Indramayu, yang meliputi 11 desa. Wilayah tersebut dirancang menjadi beberapa klaster pengembangan, yaitu pusat kegiatan industri, pengolahan garam, pertanian, perikanan, perumahan, perdagangan dan jasa, serta RTH.

“RDTR Krangkeng diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, mempercepat proses perizinan melalui OSS Berbasis Risiko, serta mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan daya tarik investasi,” jelasnya.

Selain sebagai alat percepatan perizinan, RDTR Kecamatan Krangkeng juga menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan daerah Indramayu REANG (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong).

“RDTR Krangkeng dirancang tidak hanya untuk mempercepat perizinan melalui OSS, tetapi juga memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai visi Indramayu REANG,” tutup Bupati Lucky.

Rakor turut dihadiri oleh perwakilan lintas sektor, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pemerintah daerah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Jembrana. Pertemuan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi RDTR.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Pemkab Indramayu Raih WTP Laporan Keuangan, Bupati: WTP Adalah Kewajiban

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-4 (empat) kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan LHP tersebut dilakukan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan kepada Bupati Indramayu yang diterima Wakil Bupati Indramayu dan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu  yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat di Bandung, Senin (26/5/2025).

Opini WTP ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bupati Indramayu Lucky Hakim melalui Wakil Bupati Indramayu Syaefudin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.

“Opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh SKPD dan bentuk tanggung jawab kami dalam mengelola keuangan publik dengan sebaik-baiknya. Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wakil Bupati.

Menurut Syaefudin, pihaknya terus melakukan perbaikan terhadap hal yang masih kurang maksimal dalam tata kelola keuangan pada tahun-tahun mendatang. 

“WTP ini suatu kewajiban yang harus kita penuhi, karena ini mencerminkan kita dalam mengelola keuangan sesuai dengan kaidah tata kelola keuangan pemerintah,” tegas Wakil Bupati. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Sirojudin mengatakan, bahwa pencapaian ini harus menjadi motivasi untuk menjaga konsistensi dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan profesional.

Menurut Sirojudin, WTP ini bukti kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tata kelola keuangan pemerintah daerah. 

Dengan diterimanya opini WTP ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menunjukkan konsistensinya dalam mempertahankan standar pengelolaan keuangan daerah yang baik. Diharapkan, prestasi ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih berkualitas.

Hadir dalam penyerahan itu, Inspektur Kabupaten Indramayu Ari Risdianto, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ahmad Syadeli bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

317 Pengurus Ranting PKS Indramayu Dilantik, DPD Tegaskan Konsolidasi Jelang Pemilu 2029

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Sebanyak 317 pengurus ranting Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Indramayu resmi dilantik dalam Musyawarah Ranting (Musran) yang berlangsung di Aula Hotel MM Entertainment pada Minggu (25/5/2025).

Momentum ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat struktur partai hingga tingkat akar rumput, sekaligus menegaskan kesiapan PKS dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Indramayu, H. Ruswa, M.Pd.I. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Dr. Netty Prasetiyani, M.Si, beserta jajaran pengurus DPD, DPC, kader, dan simpatisan dari berbagai wilayah.

Dalam sambutannya, H. Ruswa menyampaikan bahwa pembentukan pengurus ranting ini bukan sekadar pengisian struktur, melainkan bagian dari strategi memperkuat basis partai secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa seluruh pengurus harus aktif menjalankan amanah organisasi dan hadir di tengah-tengah masyarakat.

“Kita sedang menata pondasi perjuangan dari desa. Struktur yang dilantik hari ini harus menjadi motor penggerak kegiatan partai dan penyambung aspirasi rakyat,” ujar Ruswa.

Ia juga mengingatkan bahwa PKS adalah salah satu partai pendukung pasangan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Saefudin. Oleh sebab itu, pengurus ranting diharapkan mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan.

“Sebagai partai pengusung, kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dan dikawal,” tambahnya.

Mengarah ke Pemilu 2029, Ruswa menginstruksikan seluruh jajaran pengurus untuk segera melakukan konsolidasi intensif. Ia mendorong DPC agar mengadakan pertemuan rutin bersama pengurus ranting guna memperkuat jaringan kaderisasi serta menyusun strategi pemenangan yang konkret.

“Target kita adalah satu kursi di setiap dapil. Dengan kerja kolektif dan kekompakan, saya yakin itu bisa kita wujudkan,” tegasnya.

Sementara itu, Netty Prasetiyani mengapresiasi militansi dan semangat para kader PKS Indramayu. Ia menilai bahwa konsolidasi sampai tingkat ranting adalah kunci bagi keberlanjutan partai dan sukses elektoral di masa mendatang.

Dalam rangkaian Musran, para peserta juga mengikuti pembekalan politik dan diskusi strategis, serta menandatangani komitmen kerja yang menjadi panduan mereka dalam menjalankan amanah organisasi.

Acara ditutup dengan doa bersama serta peneguhan komitmen seluruh kader untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan pelantikan ini, PKS Indramayu menegaskan kesiapannya menatap Pemilu 2029 dengan struktur yang solid, semangat kolaboratif, dan strategi yang terukur.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Sekolah Rakyat Siap Hadir di Indramayu, Fokus Angkat Warga Miskin Ekstrem

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah pusat memastikan program Sekolah Rakyat (SR) akan segera direalisasikan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mulai tahun ajaran 2025/2026. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, saat meninjau kesiapan Gedung Wisma Haji Indramayu pada Sabtu, 24 Mei kemarin yang akan menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut. Minggu (25/5)

Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menjelaskan bahwa peluncuran Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem, dengan pendidikan sebagai pendekatan utama.

“Saya sangat mendukung agar Sekolah Rakyat di Indramayu segera berjalan,” ujar Cak Imin dalam kunjungannya.

Ia memastikan bahwa secara teknis, Indramayu siap menyambut tahun ajaran baru pada pertengahan atau akhir Juli 2025. Di tahap awal, Sekolah Rakyat di Indramayu hanya akan melayani jenjang pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan kapasitas sekitar 100 siswa.

Secara nasional, Cak Imin menyebut saat ini sudah ada 85 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 200 sekolah. Pendanaan program ini akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengapresiasi langkah pusat yang telah memberi perhatian terhadap kemajuan pendidikan di daerahnya. Menurutnya, Gedung Wisma Haji yang sempat terbengkalai akan disulap menjadi fasilitas pendidikan yang representatif.

“Alhamdulillah, kita mendapat berkah karena pusat menjadikan gedung ini sebagai Sekolah Rakyat. Nanti akan direnovasi jadi lebih layak, bersih, dan rapi,” ujar Lucky.

Bupati menambahkan, program ini benar-benar menyasar keluarga kurang mampu, termasuk warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Mereka tak hanya mendapat pendidikan, tapi juga fasilitas asrama, makan, seragam, dan perlengkapan sekolah secara gratis.

“Targetnya Agustus renovasi selesai. Untuk guru dan proses belajar, akan didukung penuh oleh Kemensos,” tutupnya.

Dengan kehadiran Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap mampu menciptakan peluang pendidikan yang lebih setara bagi generasi muda dari kalangan rentan.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Resmikan Kantor Baru, Muhaimin Iskandar Dorong PKB Indramayu Jadi Pusat Pelayanan dan Pendidikan Masyarakat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., meresmikan kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Indramayu, lebih dari sekadar simbol kekuatan politik, kantor yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Singajaya itu diharapkan menjadi pusat pelayanan masyarakat dan penggerak pendidikan berbasis pesantren pada Sabtu (24/05/2025).

Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menegaskan pentingnya memanfaatkan kantor partai sebagai ruang advokasi dan pengabdian. Ia juga menyerukan seluruh pesantren yang berada dalam naungan PKB untuk bersatu membangun sistem pendidikan yang lebih unggul dan kompetitif.

“Pesantren tidak boleh tertinggal. PKB akan terus mendorong perubahan sistem pendidikan nasional agar menghasilkan SDM yang mandiri dan berdaya saing tinggi,” ujar Muhaimin di hadapan ratusan kader, pengurus, dan simpatisan PKB.

Muhaimin juga menyinggung pentingnya kemandirian bangsa di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada negara lain. Pendidikan yang kuat adalah kunci untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Indramayu, Amroni, S.IP., menyebutkan bahwa kantor baru ini dibangun di atas lahan seluas hampir 1.000 meter persegi dan akan dibuka untuk berbagai kepentingan masyarakat.

“Kami ingin kantor ini menjadi rumah rakyat. Siapa pun yang punya masalah, terutama warga kecil, bisa datang dan dibantu,” ucap Amroni.

Dalam sesi wawancara, Muhaimin juga menyoroti maraknya perdagangan orang (TPPO) dan pentingnya pendampingan tenaga kerja migran. Ia mengungkap bahwa beberapa warga Indramayu pernah menjadi korban TPPO dan kini berhasil dipulangkan dari Myanmar.

Peresmian ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting PKB, antara lain Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, MA., Bendahara Umum PKB Bambang Susanto, Ketua DPW PKB Jawa Barat H. Syaiful Huda, serta anggota DPR RI dan DPRD dari Fraksi PKB.

Menjelang Pilkada dan Pemilu 2029, PKB Indramayu pun menyusun target realistis: menambah kursi di DPRD Kabupaten menjadi 13, dua kursi di DPRD Provinsi, dan dua kursi di DPR RI.

“Kami tidak muluk-muluk. Kami ingin bertumbuh realistis dan dekat dengan rakyat,” pungkas Amroni.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Pemkab Tanjab Barat Perkuat Zona Integritas Menuju WBK 2025

TANJABBARAT.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu langkah nyata tersebut  ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan asistensi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025 melalui Inspektorat Daerah dengan KPPN Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjab Barat yang sudah berapa kali memperoleh predikat WBK dari Kemenpan RI. Jumat (23/5)

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama antara Pemkab Tanjung Jabung Barat dan KPPN Kuala Tungkal, dengan melibatkan 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Inspektorat, BKAD, Dinas PTSP, dan Dinas Dukcapil, serta 2 Puskesmas (Puskesmas II Kuala Tungkal dan Puskesmas Purwodadi).

Asistensi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis dan strategis terkait tahapan pembangunan ZI menuju WBK, termasuk pemenuhan enam area perubahan seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangka mendorong budaya kerja yang berintegritas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan benar-benar bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Pembangunan zona integritas bukan hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi merupakan upaya nyata menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik,” ungkap salah satu narasumber dalam asistensi tersebut.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, unit kerja yang menjadi pilot project dapat menjadi role model bagi perangkat daerah lainnya dalam membangun Zona Integritas dan mencapai predikat WBK pada tahun 2025. Selain pemaparan Integrity Sharing dalam pembangunan integritas dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) juga dilaksanakan penandatangan fakta integritas yang diwakili oleh Drs. Encep Jarkasih selaku Inspektur dan M. Haviz, SE, selaku kepala DPMPTSP kab. Tanjab barat.

Reporter : Dani
Redaktur : Rizal

Lucky Hakim Dilantik Sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu, Ini Kata Ketua PBB

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menyambut baik pelantikan Lucky Hakim sebagai ketua DPD Partai Nasdem Indramayu. Sabtu (17/5)

PBB memastikan dengan di Lantiknya kembali Lucky Hakim sebagai Ketua DPD Partai Nasdem akan membawa perubahan yang sangat Signifikan dan mampuh bersaing dengan partai besar lainya

DPC PBB sangat  yakin Partai Nasdem akan menjadi peringkat ke dua dalam kontestasi Pileg 2029 nanti di Kabupaten Indramayu.

Menurut Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Indramayu, Rawenda, mengatakan sebagai ketua DPD Partai Nasdem, Lucky Hakim bisa menempatkan posisi di mana beliau sebagai Bupati Indramayu maupun sebagai  ketua DPD Partai Nasdem.

“Saya meyakini Lucky Hakim akan propesional dalam menjalankan tugas, karena beliau sudah berpengalaman baik di legislatif ataupun di eksekutif,”Ucap Rawenda.

“Harapannya semoga beliau sehat selalu dalam menjalankan roda kepemimpinan sehingga dapat mewujudkan Indramayu yang lebih baik. Beberes Indramayu sesuai visi dan misi Wong Reang,”ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustopa, mengaku dilantiknya Lucky Hakim sebagai ketua DPD Partai Nasdem Indramayu akan lebih memperkuat Partai. Apalagi sosok Lucky Hakim yang merupakan seorang Bupati Indramayu.

“DPP Partai Nasdem mempercayakan Lucky Hakim, sebagai Ketua DPD itu karena memang dari sisi lain mempunyai kemampuan manajerial yang baik dan akan membawa Nasdem di Indramayu lebih kuat sekali,”katanya.

Jadi, kita berharap di bawah kepimpinan Lucky Hakim, Nasdem Indramayu akan tumbuh menjadi partai yang kuat dan partai yang besar di Kabupaten Indramayu.

“Berdasarkan hasil pemilu 2024 kemaren Partai Nasdem hanya mampu mendapatkan 2 Kursi Legislatif di Kabupaten indramayu. Harapannya setelah Lucky Hakim jadi Ketua DPD dan Bupati Indramayu bisa naik signifikan,” ujarnya.

Reporter : Selamet
Redaktur : Rizal

Wakil Bupati Indramayu Dorong Penguatan Peran ORARI dalam Pembangunan Daerah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menerima audiensi pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Indramayu. 

Bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati, Jumat (16/5/2025), audiensi ini menjadi forum silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi dan rencana program kerja ORARI yang berorientasi pada penguatan komunikasi publik dan kesiapsiagaan bencana. 

Ketua ORARI Lokal Indramayu, M Sofyan Gani menyampaikan bahwa keberadaan ORARI selama ini telah memberikan kontribusi nyata, baik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan hingga dukungan komunikasi darurat dalam situasi bencana.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kiprah ORARI di tengah masyarakat. Wabup menekankan pentingnya keberadaan komunitas-komunitas strategis seperti ORARI sebagai mitra pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Menurut Wakil Bupati, radio sampai dengan saat ini masih menjadi media efektif dalam publikasi informasi termasuk informasi pembangunan daerah. 

Dengan demikian, diharapkan keberadaan ORARI juga turut menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan sesuai dengan visi Indramayu REANG. 

“ORARI memiliki posisi penting dalam mendukung sistem komunikasi darurat dan edukasi masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana. Kami berharap ke depan ada sinergi yang lebih konkret antara ORARI dan Pemkab Indramayu,” ujar Wabup Syaefudin.

Dalam kesempatan itu, pihak ORARI juga mengusulkan adanya dukungan penguatan sumber daya manusia kompeten melalui uji kompetensi amatir radio.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang diwakili Sekretaris Dinas, A Sudalim Gymnasthiar didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Agus Muttaqien.

Sudalim menyampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu yang menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan ORARI dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat serta menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ORARI dengan Pemkab Indramayu.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Pemkab dan Polres Indramayu Siapkan Tim Khusus di Kawasan Industri, Beri Jaminan Keamanan pada Investor

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Kapolres Indramayu AKBP. Ari Setyawan Wibowo melaksanakan penandatanganan kerja sama dalam penanganan bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu.

Penandatangan dilakukan dihadapan Gubernur dan Kapolda Jawa Barat di Gedung Pakuan Bandung, Jumat (16/5/2025). 

Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah tegas yang dilakukan Gubernur dan Kapolda Jawa Barat tersebut yang diberlakukan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. 

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama Polres Indramayu dan lainnya akan menempatkan kesatuan atau tim khusus di kawasan industri dan pabrik lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. 

Menurut Lucky Hakim penempatan pasukan khusus ini merupakan langkah antisipatif terhadap kemungkinan gangguan bagi investor yang melakukan usaha di Kabupaten Indramayu. 

Lucky menambahkan, pihaknya memberikan jaminan kepada para investor di Kabupaten Indramayu untuk menanamkan modalnya dalam berusaha. Pabrik sepatu di Kecamatan Krangkeng yang sebentar lagi melakukan operasional merupakan bukti bahwa investasi di Indramayu aman dan ramah bagi investor. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan, selain penempatan pasukan khusus. Di kawasan industri juga harus ada penyidik Polri dan penyidik PPNS (Gakumdu). Hal ini untuk mengantisipasi jika ada masyarakat/ormas yang komplain tentang keberadaan pabrik/industri tidak boleh masuk ke pabrik tetapi harus diselesaikan di tingkat pasukan khusus yang ada di depan pabrik. 

Sementara itu Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menjelaskan, dengan penguatan kerja sama ini akan makin tercipta keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Jawa Barat terutama untuk mendukung investasi yang meyerap tenaga kerja secara massal.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

BPK RI Akhiri Pemeriksaan Terperinci di Indramayu, Wabup Syaefudin: Optimis Raih WTP

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Setelah melaksanakan pemeriksaan terperinci selama 35 hari atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, Tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat berpamitan kepada Wakil Bupati Indramayu Syaefudin, Rabu (14/5/2025) di ruang kerja Wakil Bupati Indramayu.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Indramayu Syaefudin didampingi Inspektur Ari Risdianto dan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ahmad Syadali. 

Ketua Tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat R.M. Haswar Gusrian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran Pemkab Indramayu atas proses pemeriksaan yang berjalan dengan tertib dan lancar. Pihaknya juga mengatakan, selama proses pemeriksaan, semua berjalan lancar serta proaktif dan koordinatif. 

Menurutnya beberapa hal yang ditemukan yakni pengelolaan dana BOS, makan dan minum, jasa konsultasi, ATK pada kecamatan, dan lainnya. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran atas perhatian serta kerja samanya sehingga pemeriksaan berjalan dengan lancar. Kami mendapatkan beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian serius dan diselesaikan,” kata Gusrian. 

Ditambahkan, setelah melakukan pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pelaporan dan nanti akan menghasilkan opini laporan keuangan daerah. 

“Kami telah menyelesaikan pada 21 objek pemeriksaan, selanjutnya kami akan menuju pelaporan akhir di mana kami akan melakukan review berjenjang, semoga nanti apa yang kurang bisa dilengkapi dan diperbaiki,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu Syaefudin mengatakan pemeriksaan BPK ini adalah suatu hal yang sangat positif, karena dengan ini pengelolaan keuangan Pemkab Indramayu  akan selalu belajar menjadi lebih baik lagi serta berbenah di segala bidang. 

Menurutnya, terkait beberapa temuan BPK pihaknya meminta kepada SKPD yang bersangkutan agar bisa menyelesaikannya sehingga tidak berdampak pada masalah hukum. 

“Pemeriksaan ini merupakan momen bagi kami di Pemkab Indramayu untuk belajar lebih banyak lagi untuk berbenah di segala bidang. Saya imbau kepada seluruh SKPD agar yang menjadi temuan untuk segera menyelesaikannya. Kami optimis bisa meraih WTP pada tahun ini,” tegas Wabup. 

Menurut Wabup, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas bimbingannya sehingga ke depan bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandasnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal