INDRAMAYU.radarinformasi.com- Bupati Indramayu, Lucky Hakim, resmi melantik Arwah Dinata sebagai Ketua Garda Pemuda Partai NasDem Kabupaten Indramayu. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Hotel Handayani, Minggu (5/4/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai NasDem Kabupaten Indramayu, Lucky Hakim memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan sekaligus melantik jajaran pengurus baru.
Acara tersebut turut dihadiri Komandan Baret, Juhadi Siregar, yang memberikan dukungan terhadap penguatan organisasi kepemudaan partai.
Dalam sambutannya, Lucky Hakim menekankan pentingnya peran Garda Pemuda sebagai ujung tombak partai. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjaga soliditas internal sekaligus hadir lebih dekat dengan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar para pengurus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga kekompakan, serta aktif berkontribusi bagi kemajuan partai dan kesejahteraan masyarakat Indramayu.
Sementara itu, Arwah Dinata menyampaikan komitmennya untuk memimpin organisasi secara profesional. Ia menargetkan penguatan struktur internal serta membangun Garda Pemuda NasDem menjadi organisasi yang disiplin, visioner, dan mampu mengawal visi-misi partai di tingkat daerah.
Kegiatan pelantikan berlangsung tertib dan lancar, dihadiri para pengurus partai, tokoh masyarakat, serta simpatisan yang menyambut antusias kepemimpinan baru Garda Pemuda NasDem Kabupaten Indramayu.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Tb. Haeru Rahayu, melakukan kunjungan ke Pendopo Kabupaten Indramayu. Kedatangannya bersama staf khusus menteri dan jajaran direktur disambut Bupati Indramayu, Lucky Hakim, beserta Forkopimda, Minggu (5/4/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada audiensi dan diskusi guna memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura).
Dalam keterangannya kepada awak media, Lucky Hakim menyebut koordinasi program ini telah berjalan dalam beberapa waktu terakhir, termasuk pembahasan bersama Menteri KKP dan Gubernur Jawa Barat dalam berbagai kesempatan.
Ia menjelaskan, program revitalisasi tambak Pantura tidak hanya menyasar Indramayu, tetapi juga mencakup wilayah Bekasi, Karawang, dan Subang. Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan melalui pengelolaan lintas kementerian.
“Program ini telah melalui berbagai tahapan pembahasan. Pemerintah daerah berperan untuk mendukung sekaligus mengawal agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan dan mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ujar Lucky.
Ia menegaskan, setiap tahapan dijalankan secara terukur dan transparan dengan pengawasan ketat sesuai regulasi. Bahkan, inspektorat kementerian turut dilibatkan guna memastikan program berjalan sesuai koridor hukum.
Terkait isu kompensasi atau uang kerahiman yang menjadi perhatian warga, Lucky menjelaskan bahwa besaran belum dapat ditentukan sebelum proses pendataan dan pemetaan lahan dilakukan secara menyeluruh.
“Penentuan harus diawali pengukuran dan pematokan lahan. Sementara ada kelompok masyarakat yang menolak sebelum ada kepastian, sehingga perlu dicari solusi bersama,” jelasnya.
Lucky juga mengakui adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait proses tersebut. Namun, ia memastikan pemerintah telah melakukan sosialisasi berulang kali dan membuka ruang dialog, termasuk menerima aspirasi warga yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa.
“Kami terbuka. Semua aspirasi masyarakat kami tampung dan fasilitasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat agar ditemukan jalan tengah,” tegasnya.
Sementara itu, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa program revitalisasi tambak merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas budidaya perikanan di Pantura yang selama ini masih didominasi metode tradisional.
Menurutnya, program ini mencakup penataan ekosistem budidaya secara menyeluruh, mulai dari aspek lingkungan, peningkatan produktivitas, hingga nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya. Pelaksanaan dilakukan bertahap dan diawasi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, KKP saat ini juga tengah menjalankan proyek tambak udang terintegrasi di Waingapu seluas hampir 2.000 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp7,2 triliun. Untuk kawasan Pantura Jawa, alokasi anggaran bahkan diproyeksikan mencapai tiga hingga empat kali lipat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan sektor perikanan budidaya nasional.
Ke depan, KKP juga dijadwalkan menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu guna membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan program tersebut.
“Jika masih ada hal yang belum dipahami, mari kita duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
BOGOR.radarinformasi.com – Sejumlah kader Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi simpatik pada saat Car Free Day di bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Minggu (5/4/2026). Mereka bersolidaritas dan mendo’akan 3 prajurit TNI yang gugur dibunuh Israel di Lebanon.
Tampak massa FPN membentangkan beberapa spanduk besar, masing-masing seukuran 6 meter. Pada spanduk pertama tertulis, “Israel Bunuh Prajurit TNI, Saatnya Indonesia Tegas!”
Pada dua spanduk lainnya FPN langsung Mantion Pak Presiden. “Pak Prabowo, Ayo Lawan Zionisme / Kolonialisme / Imperialisme / Penjajah!” Spanduk satunya lagi berbunyi “Zionisme = Kolonialisme = Imperialisme = Penjajahan, Harus Dilawan Pak Presiden!” Adapun pada spanduk terakhir FPN menyerukan, “Stop Genocide in Palestine!”
Publik yang sedang berolah raga, banyak yang berhenti dan bergantian membubuhkan tanda tangan di spanduk sebagai bentuk solidaritas dengan patriot bangsa yang gugur sekaligus mendukung aspirasi yang disuarakan FPN.
Salah satunya yang paling menarik perhatian adalah Duta Besar Iran, Mohammad Boroujerdi, yang menyempatkan diri berfoto bersama massa aksi.
Menurut Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, aksi kali ini diselenggarakan juga di berbagai kota di seluruh Indonesia, seperti di Bandung, Makassar, Solo, Jogjakarta, Surabaya, Palembang, Majene, Kendari, Baubau, Tarakan, dan lainnya.
*Alarm Bagi Presiden Prabowo*
“Gugurnya tiga prajurit Indonesia yang bertugas di UNIFIL karena serangan Israel adalah alarm bagi Pak Presiden untuk mengembalikan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih progresif menentang penjajahan di muka bumi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ungkap Furqan AMC, Sekjen FPN pada saat aksi.
“Agresi militer Israel terhadap pasukan perdamaian PBB adalah bukti yang kesekian kalinya Israel mengangkangi semua norma dan hukum humaninter internasional.”
“Selama ini publik banyak mempertanyakan ketegasan sikap Presiden Prabowo terkait genosida Israel di Palestina dan agresi militer Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran. Di momen pelantikan Presiden, di forum KTT D8, saat pidato di depan Parlemen Turki, di forum Ankara, di forum Selatan-Selatan, di sidang umum PBB, dan di berbagai kesempatan, kita mengapresiasi narasi Pak Prabowo yang keras terhadap Imperialisme dan mengajak seluruh bangsa-bangsa selatan untuk bersatu melawan Imperialisme,” jelas Furqan.
“Namun belum satupun kita mendengar Pak Prabowo bersikap tegas terhadap Israel terkait genosida di Palestina, termasuk tegas mengutuk serangan ilegal Israel dan AS ke Iran, juga terkait gugurnya prajurit TNI yang dibunuh Israel ini. Bahkan yang sering berseliweran di media berita maupun media sosial adalah pernyataan Pak Prabowo ingin menjamin keamanan Israel,” tambah Furqan.
Furqan yang juga aktivis 98 ini khawatir nanti publik menganggap Pak Prabowo tidak konsisten dan hanya beretorika saja ingin melawan imperialisme.
Apalagi ketika Indonesia mau saja dijebak ikut Borad of Peace (BoP) dan didikte dalam perjanjian perdagangan dengan AS, The Agreement on Reciprocal Trade (ART), membuat publik semakin bertanya-tanya dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Selain meminta Presiden Prabowo tegas terhadap Israel yang telah membunuh tiga orang prajurit TNI di Lebanon, Furqan menyarakan pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan kontingen Indonesia di UNIFIL jika tidak ada jaminan keamanan dari PBB.
Furqan juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melibatkan pasukan TNI di International Stabilization Force (ISF) yang dirancang Donald Trump untuk melucuti senjata para pejuang Palestina.
Kemudian Furqan juga meminta pemerintah segera menarik diri dari BoP dan batalkan ART, apalagi Mahkamah Agung AS juga sudah memutuskan kebijakan tarif Donald Trump inkonstitusional.
Diketahui Prajurit TNI yang Gugur dibunuh Israel ada 3 orang. Pertama, Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon yang gugur dimortir Israel. Dua lagi, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan, gugur terkena ranjau yang dipasang Israel di jalur patroli yang biasa mereka tempuh secara rutin.
“Duka cita yang dalam bagi Indonesia atas gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Saatnya Pak Prabowo melawan Israel dengan tegas,” tutup Furqan.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – DPD PKS Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya sebagai pelayan rakyat dalam momentum Halal Bihalal Akbar yang digelar di Aula Kantor DPD PKS, Sabtu (4/4/2026).
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Ramadan, tetapi juga dimaknai sebagai momentum konsolidasi total bagi seluruh kader dalam memperkuat pengabdian kepada masyarakat di tengah dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Indramayu.
Acara tersebut dihadiri ratusan peserta, mulai dari tokoh masyarakat, struktur partai hingga tingkat desa, serta anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Suasana kebersamaan terlihat kental dan mencerminkan soliditas internal partai.
Ketua DPD PKS Indramayu, Bhisma Panji, dalam pidato politiknya menegaskan nilai-nilai spiritual Ramadan harus diwujudkan dalam kerja nyata.
“Kemenangan spiritual di bulan Ramadan harus bertransformasi menjadi kerja nyata di lapangan. Kader PKS harus mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, para kader diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama serta meningkatkan kepedulian sosial. Disiplin dalam menjalankan amanah disebut menjadi kunci pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Bhisma, Halal Bihalal kali ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pernyataan sikap politik bahwa PKS Indramayu tetap solid dan konsisten mengusung visi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Melalui kegiatan ini, PKS Indramayu juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan warga.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menghadiri kegiatan Halalbihalal yang digelar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) bersama Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kabupaten Indramayu di Aula PWRI, Sabtu (4/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, yang diikuti para anggota PWRI dan LLI dari berbagai wilayah di Indramayu.
Dalam sambutannya, Syaefudin menyampaikan penghargaan kepada para anggota PWRI atas dedikasi dan pengabdian mereka selama mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan daerah.
Ia menilai pengalaman serta kontribusi para purnabakti merupakan aset penting yang dapat terus dimanfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Indramayu.
Syaefudin juga berharap PWRI dapat terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam memberikan masukan dan pemikiran yang konstruktif bagi pembangunan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan para purnabakti sangat diperlukan guna mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sebagai bagian dari pembangunan sosial. Halalbihalal, kata dia, tidak hanya menjadi tradisi saling memaafkan, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan dan harmoni di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Syaefudin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk PWRI dan LLI, untuk bersama-sama mendukung visi pembangunan daerah “Indramayu REANG” (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong) sebagai arah pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Indramayu menyatakan sikap tegas dengan memberikan dukungan penuh kepada Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dalam menolak program revitalisasi tambak yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Sabtu (4/4/2026).
FWJI menilai program tersebut tidak memberikan solusi bagi masyarakat pesisir, justru berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup ribuan petambak di wilayah Indramayu.
Ketua FWJI Korwil Indramayu, Mutadi, menegaskan agar kepentingan proyek tidak disamarkan dengan dalih pembangunan. Ia menyebut, pihak yang paling dirugikan dari kebijakan tersebut adalah masyarakat kecil.
Menurutnya, rencana revitalisasi tambak berisiko menghilangkan ruang hidup para petambak, membatasi akses terhadap lahan, hingga memperlebar kesenjangan ekonomi di kawasan pesisir.
Selain itu, FWJI juga menyoroti kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Mereka menilai pendekatan yang dilakukan cenderung sepihak dan tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.
FWJI melihat adanya ketimpangan dalam proses tersebut, di mana aspirasi petani tambak dinilai tidak mendapatkan perhatian yang layak, padahal mereka merupakan pihak yang paling terdampak.
Sejalan dengan sikap KOMPI, FWJI mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan program revitalisasi dan membuka ruang dialog yang transparan serta melibatkan masyarakat secara langsung.
Mutadi kembali menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak mengorbankan rakyat. Ia menilai kebijakan yang ideal adalah yang mampu memperkuat ekonomi lokal, bukan justru meminggirkan masyarakat.
Di sisi lain, KOMPI tetap konsisten menolak proyek revitalisasi tambak tersebut karena dinilai berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Indramayu.
BOGOR.radarinformasi.com – Penanganan dugaan praktik ilegal penyuntikan (pengoplosan) gas elpiji subsidi di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor kian memicu kecurigaan. Alih-alih menunjukkan progres penegakan hukum, fakta terbaru di lapangan justru mengarah pada indikasi kuat adanya kejanggalan serius.
Saat awak media kembali melintas ke lokasi gudang yang sebelumnya telah dipasangi garis polisi, kondisi di lapangan berubah drastis. Police line yang semestinya menjadi tanda penyelidikan justru sudah tidak terpasang seolah lokasi tersebut tak pernah menjadi bagian dari proses hukum.
Padahal, sebelumnya aparat Polsek Tanjungsari telah melakukan penyegelan setelah ditemukan indikasi kuat aktivitas ilegal di dalam gudang.
Ketika dikonfirmasi terkait terbukanya police line di lokasi, Kapolsek Tanjungsari, IPTU Dr. Ekka Sakti, S.H., M.H., diam seribu bahasa. Lalu, bagaimana mungkin proses pendalaman masih berjalan sementara police line di lokasi justru telah dibuka?
Serangkaian kejanggalan ini bukan berdiri sendiri. Mulai dari penggunaan police line yang sebelumnya terlihat tidak layak, lambannya pengamanan barang bukti, hingga kini dibukanya garis polisi tanpa penjelasan, membentuk pola yang sistematis. Publik patut bertanya: apakah ini murni kelalaian, atau ada main mata antara pelaku usaha ilegal dan aparat setempat?
Kasus ini semakin kontras dengan gencarnya narasi pemberantasan mafia gas elpiji subsidi. Namun di lapangan, justru terlihat penanganan yang lemah, minim transparansi, dan cenderung tertutup.
Awak media mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta keterbukaan dari aparat penegak hukum. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum akan terus tergerus.
BOGOR.radarinformasi.com – Penanganan dugaan praktik pengoplosan gas elpiji subsidi di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, menuai sorotan keras. Sejumlah fakta di lapangan menunjukkan kejanggalan yang memunculkan dugaan kuat adanya upaya menutup-nutupi kasus tersebut.
Ketika aparat kepolisian dari Polsek Tanjungsari datang, penanganan justru memicu tanda tanya besar. Dalam proses penyegelan, anggota di lapangan sempat menyatakan “police line habis”. Setelah didesak untuk segera melakukan penyegelan, anggota akhirnya memasang garis polisi, namun yang digunakan justru diduga bukan dalam kondisi layak. Terlihat police line tersebut sudah lusuh dan tidak dibawa menggunakan roll sebagaimana mestinya, sehingga memunculkan kesan penanganan yang tidak profesional.
Kejanggalan lain terlihat dari tidak segera diamankannya tiga unit sepeda motor yang diduga kuat milik pelaku. Bahkan, sebelum dilakukan penyegelan, awak media sempat menyarankan agar motor tersebut dimasukkan ke dalam gudang agar tersegel bersamaan, namun anggota di lapangan terkesan enggan untuk melakukannya. Barang bukti yang seharusnya dapat menjadi kunci pengungkapan justru terkesan dibiarkan di lokasi tanpa tindakan cepat dari aparat.
Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Kapolsek Tanjungsari Kabupaten Bogor, IPTU Dr. Ekka Sakti, S.H., M.H., hanya memberikan jawaban normatif. “Sedang dalam pendalaman dan penyelidikan,” ujarnya via pesan singkat.
Pernyataan tersebut dinilai belum mampu menjawab berbagai kejanggalan yang terjadi di lapangan. Bahkan sampai saat ini pun belum ada komentar lanjutan dari Kapolsek terkait siapa dalang dibalik tindakan penyalahgunaan gas subsidi tetsebut.
Sebelumnya, awak media menemukan sebuah lokasi dengan kondisi mencurigakan. Di dalamnya terdapat alat penyuntikan gas, tabung elpiji, serta lantai basah yang diduga bekas aktivitas pengoplosan.
Hingga saat ini, belum terlihat langkah konkret dalam pengembangan kasus tersebut. Kondisi ini berbanding terbalik dengan gencarnya upaya pemberantasan mafia gas elpiji subsidi di Kabupaten Bogor.
Lambannya penanganan, minimnya kesiapan di lapangan, serta sejumlah kejanggalan yang muncul semakin menguatkan dugaan adanya upaya untuk meredam bahkan menutup kasus tersebut. Awak media mendesak transparansi dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum agar penanganan kasus ini tidak berhenti tanpa kejelasan.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Laska Hotel Subang, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, bersama Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, serta jajaran pemerintah daerah dari Indramayu dan Subang, unsur Forkopimda, dan berbagai instansi terkait lainnya.
Rakor ini bertujuan mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan SPPG sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah Indramayu dan Subang.
Kegiatan dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha. Dalam arahannya, Dadang menegaskan bahwa program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor.
Ia mengungkapkan masih terdapat satuan tugas percepatan yang belum memahami peran dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, melalui forum ini dilakukan pemaparan mendalam terkait tugas, strategi, serta mekanisme pelaksanaan program di daerah.
“Program ini untuk masyarakat, sehingga perlu dukungan penuh serta komunikasi yang baik agar dapat dipahami dan berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut juga dibahas berbagai materi strategis, mulai dari regulasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025, strategi implementasi MBG, standar teknis dan higienitas SPPG, hingga mekanisme distribusi makanan bergizi. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk yang mengalami penangguhan operasional di Indramayu dan Subang.
Sementara itu, Syaefudin menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menyebut SPPG memiliki peran penting dalam menjamin kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkelanjutan.
“Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, sistem pelaporan yang akurat, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Pemkab Indramayu, lanjutnya, berkomitmen mengoptimalkan peran SPPG melalui pengawasan ketat, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas layanan agar makanan yang disalurkan layak, bergizi, dan higienis.
Di sisi lain, Agus Masykur Rosyadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sekaligus kebanggaan Kabupaten Subang sebagai tuan rumah. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi merupakan isu strategis dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas.
Meski SPPG di Subang dinilai telah memberikan dampak positif, Agus mengakui masih ada beberapa unit yang belum memenuhi standar, sehingga memerlukan pengawasan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah harus terlibat sejak awal dalam pembentukan dan pengelolaan SPPG, bukan hanya hadir saat muncul persoalan,” ujarnya.
Melalui rakor ini, Pemkab Indramayu berharap lahir langkah-langkah konkret dan solusi implementatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPPG, sekaligus memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat serta mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu memperkuat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di wilayahnya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hal tersebut disampaikan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, usai menggelar rapat kerja bersama Kementerian PU RI di Pendopo Indramayu, Kamis (2/4/2026).
Menurut Lucky, hasil koordinasi dengan Kementerian PU melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan berlokasi di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.
Pemkab Indramayu bersama pemerintah pusat sepakat bahwa Sekolah Rakyat akan dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Lembaga ini akan mencakup jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Lucky menyambut positif rencana tersebut dan menegaskan dukungan penuh terhadap kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat diselesaikan tepat waktu sehingga mampu menghadirkan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan inspiratif bagi generasi muda di Indramayu.
Sementara itu, perwakilan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat, Tomi Hendratno, menyatakan kesiapan pihaknya untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Ia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan proyek secepat mungkin agar Sekolah Rakyat segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
