BOGOR.radarinformasi.com – Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H. menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Acara digelar di Pendopo Soekarno Hatta, Komplek Pemda Cibinong, mulai pukul 19.30 WIB dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pejabat struktural, dan tamu undangan lainnya. Rabu (4/6)
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Ketua DPRD Kab. Bogor Sastra Winara, Kepala Kejari Bogor Dr. Irwanuddin Tadjuddin, serta pejabat Polres Bogor seperti Kasat Narkoba AKP Bagus Azi Lesmana dan Kasat Reskrim AKP Teguh Kumara.
Sebanyak 13 pejabat eselon II dilantik dan menempati jabatan baru berdasarkan keputusan Bupati Bogor. Pergantian ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan efektivitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya, Bupati Rudy Susmanto, S.Si, menyampaikan harapan agar para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas dan dedikasi.
Kegiatan diawali dengan pembukaan, pemutaran lagu kebangsaan, pembacaan surat keputusan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan pakta integritas, hingga amanat Bupati. Pejabat yang dilantik berasal dari berbagai OPD strategis, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, hingga Sekretariat DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan institusi Polri terhadap proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah. “Kami dari Polres Bogor siap mendukung sinergi lintas sektor, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Stabilitas kamtibmas menjadi fondasi utama agar program-program pembangunan bisa berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Guru Besar universitas IPB, Prof.Dr. Manuntun Parulian Hutagaol mengatakan kalau belum lama ini tengah heboh seruan terbuka agar pemerintah menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL). Apalagi, narasi Tutup TPL itu disampaikan pemimpin salah satu organisasi keagamaan. Rabu (4/6)
Tidak sedikit pihak menganggap TPL sebagai perusak lingkungan sehingga menimbulkan banjir dan longsor di Toba, dan masyarakat juga katanya mengalami kerugian materi, non materi yang cukup besar, akan tetapi, seruan tutup TPL tidak didasarkan pada pemahaman yang logika serta berbasis data yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
“TPL merupakan perusahaan besar yang nilai investasinya mencapai triliunan rupiah. Investasi besar itu untuk mengolah kayu (sumber daya alam, SDA) menjadi produk komersil,” ujarnya pada media
Selain itu, kata dia, seruan tutup TPL tidak mencerminkan ketidakpahaman aturan hukum yang harus ditaati perusahaan serta mekanisme pengawasan dan penegakan secara hukum oleh pemerintah.
“Benar bahwa TPL sebagai perusahaan komersial mengejar keuntungan (profit). Tetapi, TPL sebagai perusahaan besar dan terbuka (Tbk) bukanlah entitas bisnis yang melakukan strategi maksimisasi keuntungan jangka pendek,” ucapnya pada 27/05/2025.
Menurutnya, TPL butuh Waktu sekitar 25 tahun untuk mendapatkan Kembali investasinya ditambah sejumlah return (profit) yang diharapkan pemilik perusahaan, Artinya, satu “investment cycle” dari TPL membutuhkan kegiatan produksi yang berkelanjutan selama sekitar 25 tahun.
Implikasinya, TPL harus kerja keras menjamin pasokan bahan baku (kayu) yang cukup dan sesuai kebutuhan perusahaan selama periode panjang ini. Jadi mereka harus melakukan berbagai cara menanam dan memanen pohon-pohon yang akan menjadi bahan baku pabriknya secara berulang.
Selain itu, biasanya perusahaan besar seperti TPL berharap dapat melakukan bisnisnya tidak hanya satu siklus investasi. Tetapi berkelanjutan tanpa batas waktu, oleh karena itu, penanaman dan pemanenan pohoh diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa batas waktu dengan prasyarat bisnis.
Tidak sedikit pihak menganggap TPL sebagai perusak lingkungan sehingga menimbulkan banjir dan longsor di Toba. Dan, masyarakat mengalami kerugian materi, non materi yang cukup besar. Akan tetapi, seruan tutup TPL tidak didasarkan pada pemahaman yang logika serta berbasis data yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
“TPL merupakan perusahaan besar yang nilai investasinya mencapai triliunan rupiah. Investasi besar itu untuk mengolah kayu (sumber daya alam, SDA) menjadi produk komersil,” ujarnya kepada media.
Selain itu, kata dia, seruan tutup TPL tidak mencerminkan ketidakpahaman aturan hukum yang harus ditaati perusahaan serta mekanisme pengawasan dan penegakan secara hukum oleh pemerintah.
“Benar bahwa TPL sebagai perusahaan komersial mengejar keuntungan (profit). Tetapi, TPL sebagai perusahaan besar dan terbuka (Tbk) bukanlah entitas bisnis yang melakukan strategi maksimisasi keuntungan jangka pendek,” katanya.
Menurutnya, TPL butuh Waktu sekitar 25 tahun untuk mendapatkan Kembali investasinya ditambah sejumlah return (profit) yang diharapkan pemilik perusahaan.
Artinya, satu “investment cycle” dari TPL membutuhkan kegiatan produksi yang berkelanjutan selama sekitar 25 tahun. Implikasinya, TPL harus kerja keras menjamin pasokan bahan baku (kayu) yang cukup dan sesuai kebutuhan perusahaan selama periode panjang ini.
Jadi mereka harus melakukan berbagai cara menanam dan memanen pohon-pohon yang akan menjadi bahan baku pabriknya secara berulang. Selain itu, biasanya perusahaan besar seperti TPL berharap dapat melakukan bisnisnya tidak hanya satu siklus investasi. Tetapi berkelanjutan tanpa batas waktu.
Oleh karena itu, penanaman dan pemanenan pohoh diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa batas waktu. Dengan prasyarat bisnis.
Seperti itu, apakah tuduhan TPL merusak lingkungan yang mengakibatkan banjir dan longsor sebagaimana isi seruan tersebut di atas dapat diterima akal sehat?
“Tuduhan tersebut absurd (mustahil). Alasannya adalah pohon-pohon yang ditanam untuk dijadikan bahan baku tidak dapat tumbuh dengan baik di tanah yang rusak secara ekologis dan akan hancur bila terjadi banjir dan tanah longsor, sebagai akibatnya, TPL akan rugi dan tidak akan dapat memungut kembali (recover) investasinya. Harapannya untuk melakukan bisnis berkelanjutan juga tidak mungkin terwujud,” ujarnya.
Ia menambahkan, bila lingkungan hidup di KDT hancur maka pasokan bahan baku TPL tidak terjamin sehingga perusahaan akan gulung tikar. Apakah pihak TPL akan melakukan perbuatan sebodoh itu?
“Selain karena tuntutan untuk memenuhi kepentingan perusahaan (self interest) sendiri, TPL juga harus memastikan operasinya tidak merusak lingkungan,” katanya.
Sebagai perusahaan PMA yang mendapat hak konsesi atas tanah negara, TPL harus mematuhi berbagai aturan negara yang mewajibkannnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Maka dari itu, kepatuhan perusahaan dimonitor oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyampaian laporan kegiatan secara berkala pada lembaga pemerintah terkait.
“Laporan berkala merupakan salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam mengawasi aktivitas TPL,” ujarnya.
Lebih lanjut ia bilang, audit terhadap kegiatan TPL merupakan instrument penting lainnya yang dipakai pemerintah dalam menjaga kepatuhan perusahaan. Laporan dan hasil audit tersebut dapat diakses secara online.
“Status perusahaan adalah perusahaan terbuka (Tbk). Artinya, pemilikannya bukan oleh seorang individu atau suatu keluarga, tetapi oleh banyak investor yang membeli sahamnya di bursa,” katanya.
Ia menuturkan, setiap investor bisa memonitor pergerakan (trend) Harga saham TPL secara “real team” di bursa. Pergerakan harga saham dibursa ditentukan oleh kinerja perusahaan.
Kinerja perusahaan yang baik akan mendorong harga sahamnya naik dan sebaliknya. Bila benar merusak lingkungan, dapat dipastikan harga sahamnya akan turun dan para pemegang saham akan rugi.
“Artinya, trend harga sahamnnya mejadi instrument penting bagi para pemegang saham untuk mengendalikan perilaku manajemen TPL dalam mengelola bisnisnya,” ujarnya.
Tidak hanya itu, trend harga saham tersaji secara “real time”, dapat dikatakan bahwa manajemen TPL setiap saat harus menjaga operasi perusahaan agar tidak merusak lingkungan.
Berdasarkan diskusi singkat tersebut di atas dapat disimpulkan, tidaklah masuk akal bila perusahaan melakukan pengrusakan lingkungan sebagaimana tuduhkan dalam isi seruan tersebut.
Sebab bila TPL melakukan perbuatan perbuatan seperti itu, maka perbuatan tersebut justru akan merugikan perusahaan.
“Dampak Keberadaan TPL terhadap kesejahteraan masyakarat tuduhan seolah-olah TPL tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sudah dijawab oleh perusahaan dengan lugas yang mana dijelaskan bagaimana perusahaan mempekerjakan belasan ribu orang lokal baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya.
Selain itu, TPL sudah rutin memberikan dana CSR satu persen dari total nilai penjualan perusahaan pertahunnya. Lalu, memberikan bantuan langsung kepada korban bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor.
Dalam seruan tutup TPL diklaim bahwa perusahaan telah “mengeruk” keuntungan triliunan rupiah dan tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat.
“Klaim TPL meraup keuntungan itu sangat naif dan keliru. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal serta pemberantasan kemiskinan di suatu wilayah bukanlah tanggung-jawab perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, melainkan tugas pemerintah,” ujarnya.
Baginya, tidak ada aturan perundangan yang mewajibkan suatu perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah untuk melakukannya. Menciptakan keadilan ekonomi juga bukan tugas perusahaan, tapi tanggung jawab pemerintah.
“Yang diharapkan pemerintah dari perusahaan adalah perusahaan mempekerjakan orang lokal, memberikan dana CSR dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pemerintah tidak pernah menetapkan sejauh mana perusahaan harus berbuat,” katanya.
Apa Benar Menutup TPL Akan Membuat Alam KDT Semakin Lestari? Kalau seandainya pemerintah menyetujui penutupan TPL sebagaimana diserukan, pertanyaan yang urgen untuk kita jawab adalah siapkah masyakat KDT menerima konsekuensinya?
Sebenarnya, timbulnya dampak negatif akibat penutupan sudah diantisipasi dalam seruan tersebut di atas. Namun, antisipasinya hanya sebatas masalah pengangguran yang mungkin timbul yang mana para pekerja langsung. Dan, tidak langsung akan kehilangan pekerjaannya. Populasi mereka ini sangat besar.
Diperkirakan ada sekitar 13.000 orang. Tidak jelas apa solusinya. Dalam seruan tersebut hanya dihimbau agar pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk mereka ini.
Himbauan ini sangat sulit dipenuhi oleh pemerintah mengingat saat ini kondisi perekonomian nasional dan keuangan negara “sedang tidak baik-baik saja”.
Sebagai konsekuensinya angka pengangguran dan kemiskinan akan semakin buruk di KDT. Kemiskinan adalah “musuh” lingkungan.
“Masalahnya adalah kaum miskin akan berusaha mempertahankan keberlanjutan hidupnya dengan segala cara, termasuk merambah hutan dan sumberdaya alam lainnya,” ujarnya.
Makanya, pendapatan kaum miskin perlu terus ditingkatkan melalui pembangunan berkelanjutan (Kuznet, 1970). Bila tidak ada penciptaan lapangan kerja baru untuk menggantikan lapangan kerja yang lama, maka seruan penutupan TPL justru akan “counter productive” terhadap upaya pelestarian lingkungan.
Bila seandainya TPL ditutup, maka pertanyaan yang juga relevan adalah siapa atau lembaga mana yang “merawat dan menjaga” pepohonan dan sumberdaya alam lainnya yang ada di lahan yang tadinya dikelola TPL? Kegiatan ini bukanlah hal yang mudah.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menerima audiensi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Indramayu pada Selasa, (3/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati. Rabu (4/6) Ketua Dekopinda Indramayu, Jubaedi Rasman menyampaikan, audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan gerakan koperasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indramayu. Rasman menegaskan, Dekopinda siap membantu Pemkab Indramayu dalam pembinaan dan pemberdayaan koperasi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. ”Saat ini terdapat 114 koperasi di Kabupaten Indramayu, dengan 71 koperasi yang aktif dan rutin melaporkan kegiatannya. Kami berharap Pemkab bisa memberikan perhatian lebih, termasuk dalam pemeliharaan sarana dan prasarana koperasi,” ujar Jubaedi. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Syaefudin menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Dekopinda. “Saya memahami betul semangat dari program Presiden terkait Koperasi Desa Merah Putih. Ini adalah bentuk dorongan nyata untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan melalui APBN, dan pemerintah daerah tentu harus menyambut baik hal ini,” ujar Wabup. Wabup juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara Dekopinda dan koperasi-koperasi yang ada di daerah. Menurutnya, koperasi harus disesuaikan dengan potensi dan kompetensi desa masing-masing, serta tidak hanya dijadikan sebagai tempat simpan pinjam semata. Wabup menambahkan, aspirasi yang disampaikan Dekopinda akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk makin memprioritaskan perlindungan bagi petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kecil lainnya. Plt Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Industri (Diskopdagin) Indramayu, Esmega, dalam kesempatan yang sama juga menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan Dekopinda. Esmega menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan, termasuk pembinaan koperasi-koperasi yang belum aktif secara administratif. “Kami berkomitmen untuk terus membangun komunikasi intensif dengan Dekopinda dan menggali informasi yang dibutuhkan demi penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi,” tutup Esmega. Audiensi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat di Kabupaten Indramayu.
BOGOR.radarinformasi.com — Bhabinkamtibmas Polsek Megamendung, Aiptu STP. Sirait, melaksanakan kegiatan sambang ke Pos Satkamling yang berlokasi di Kampung Rawa RT 002/003, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Selasa (3/6/2025).
Kegiatan sambang ini merupakan bagian dari program rutin Bhabinkamtibmas dalam rangka menjalin kedekatan dengan masyarakat serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Megamendung.
Dalam kesempatan tersebut, Aiptu STP. Sirait menyampaikan pesan-pesan kamtibmas dan mengajak warga untuk terus menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Ia berharap melalui kegiatan ini terjalin hubungan yang harmonis antara warga dan Polri, sehingga komunikasi serta koordinasi dalam menjaga keamanan dapat berlangsung dengan baik.
“Kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen kami dalam menciptakan rasa aman dan nyaman,” ujar Kapolsek Megamendung, AKP Yulita H., S.H., M.H., mewakili Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H.
AKP Yulita menambahkan bahwa kegiatan sambang Bhabinkamtibmas seperti ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat secara langsung.
“Sesuai arahan Bapak Kapolres, kami mendorong Bhabinkamtibmas untuk aktif memberikan imbauan kepada warga agar tetap waspada terhadap potensi gangguan kamtibmas serta meningkatkan peran aktif dalam menjaga lingkungan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
“Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, kita dapat membangun lingkungan yang lebih aman. Mari kita jaga kebersamaan ini demi kenyamanan bersama,” pungkas Kapolsek Megamendung.
BOGOR.radarinformasi.com – Polsek Dramaga Polres Bogor melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan Hari Jadi Bogor ke-543 tahun 2025 tingkat Kecamatan Dramaga, pada Selasa (3/6/2025) pukul 07.30 WIB. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Dramaga, Jl. Pasar Dramaga No. 74, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Rabu (4/6)
Upacara digelar dalam rangka memperingati sejarah berdirinya Kabupaten Bogor yang jatuh pada tanggal 3 Juni, dengan mengusung tema “Sacangreud Pageuh, Sagolek Pangkek”.
Kapolsek Dramaga, Iptu Desi Triana, S.H., M.H., yang hadir dalam upacara tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap daerah serta mempererat hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan.
“Sebagaimana arahan Bapak Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H., kami terus menekankan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah, bersinergi dengan stakeholder, serta hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” jelas Kapolsek.
Iptu Desi menambahkan bahwa kehadiran Polri dalam acara ini merupakan bentuk nyata komitmen untuk selalu dekat dengan masyarakat, menciptakan rasa aman, nyaman, serta memperkuat komunikasi dua arah yang sehat antara aparat dan warga.
“Kedekatan antara anggota kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Kami berharap pola komunikasi seperti ini terus ditingkatkan demi kebaikan bersama,” ujar Iptu Desi.
“Langkah ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat akan lebih mudah berkolaborasi dengan kepolisian dalam menjaga Kamtibmas, serta memberikan informasi penting yang perlu ditindaklanjuti.
Sementara itu, Plt. Kasi Humas Polres Bogor, IPDA Yulista Mega Stefani, S.H., turut mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan gangguan kamtibmas, tindakan kriminal, atau praktik perekrutan tenaga kerja ilegal yang menjanjikan gaji besar namun tidak memiliki legalitas. Praktik tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Jika menemukan hal-hal tersebut, masyarakat bisa melapor ke Call Center Polri di nomor (021) 110, atau ke nomor pengaduan Polres Bogor di 0812 1280 5587. Layanan ini tersedia selama 24 Jam.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus hadir dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Jadi Bogor ke-543.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, hari ini melakukan kunjungan lapangan Di Desa Sudimampir Kecamatan Balongan untuk melihat langsung lokasi penampungan dan penjualan hewan qurban di wilayah Kabupaten Indramayu. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan stok hewan qurban serta menjamin kesehatan dan kelayakan hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Iduladha 1446 Hijriyah. Rabu (4/6)
Dalam kunjungannya, Wakil Bupati didampingi oleh jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Forkopimcam Kecamatan Balongan. Wabup langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan.
“Menjelang Iduladha, kami ingin memastikan bahwa hewan-hewan qurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit, dan layak untuk dikurbankan sesuai dengan syariat Islam,” ujar Syaefudin disela-sela kunjungannya, Selasa (4/5/2025).
Syaefudin juga menegaskan bahwa Pemkab Indramayu berkomitmen menjaga ketertiban distribusi hewan qurban serta mencegah potensi penyebaran penyakit hewan menular seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan lainnya.
Selain pengecekan kesehatan, Wakil Bupati juga memantau ketersediaan stok hewan qurban seperti sapi, kambing, dan domba. Berdasarkan laporan sementara dari DKPP, ketersediaan hewan qurban dari Kabupaten Indramayu tahun 2025 stok sapi potong sebanyak 652 ekor, kerbau 2 ekor, domba 9.650 ekor, dan kambing 5.000 ekor. Sedangkan prediksi kebutuhan hewan qurban sapi potong 1.120 ekor, kerbau 2 ekor, domba 6.525 ekor, dan kambing 2.565 ekor.
“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli hewan qurban dengan memastikan adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau tanda sehat dari petugas berwenang. Dari data yang kami terima ini Indramayu kekurangan sapi potong yang masih didatangkan dari luar Indramayu,” tambahnya.
Sementara salah seorang pedagang hewan qurban Hendrik mengatakan, bahwa hewan yang ada di kandangnya sudah merupakan pesanan orang semua (sold out). Pihaknya tengah mengatur pengiriman kepada para pembeli.
“Alhamdulillah dengan kehadiran wakil bupati ini kami tambah semangat dalam berjualan. Kami pastikan hewan yang kami jual ini semuanya sehat karena rutin dilakukan pemeriksaan rutin oleh petugas,” katanya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin pelaksanaan ibadah qurban berjalan aman, sehat, dan sesuai ketentuan.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Nuansa kearifan lokal kembali terasa di Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. pemerintah desa setempat menggelar kirab budaya bertajuk “Mapag Sri” pada Selasa, (3/6/2025). Tradisi turun-temurun sebagai bentuk syukur atas hasil panen padi yang melimpah. Rabu (4/6)
Mapag Sri merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat agraris di Jawa Barat, khususnya Indramayu, yang hingga kini masih terpelihara kuat. Tradisi ini melambangkan penghormatan kepada Dewi Sri, sosok mitologis yang dipercaya sebagai dewi kesuburan dan simbol kemakmuran bagi para petani.
“Ritual ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan panen tak lepas dari keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual yang menyertainya,” ungkap Kepala Desa Panyingkiran Kidul, Sugiyanto, saat membuka rangkaian acara.
Sugiyanto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah turut serta menyukseskan kegiatan tersebut. Ia berharap tradisi ini menjadi awal yang baik dalam mempererat kebersamaan warga dan melestarikan warisan leluhur.
Tak hanya ritual adat, perayaan kali ini dikemas lebih meriah dengan karnaval budaya perdana yang mengelilingi desa. Acara dilanjutkan dengan pentas wayang kulit serta pembagian doorprize, dengan hadiah utama berupa sepeda listrik, kipas angin, dan puluhan hadiah menarik lainnya.
Mapag Sri bukan sekadar seremoni, tapi juga menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda agar mereka tak melupakan akar, nilai, dan tradisi yang membentuk jati diri desa.
BOGOR.radarinformasi.com — Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543, Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar upacara peringatan yang berlangsung khidmat di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong. Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M., hadir sebagai inspektur upacara, didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor. Selasa (3/6)
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dan mengajak semua pihak menjadikan peringatan HJB ke-543 sebagai momentum memperkuat komitmen membangun Bogor yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
“Bogor memiliki potensi luar biasa — dari sumber daya manusia, alam, hingga budayanya. Di usia ke-543 ini, mari kita bersinergi membangun Kabupaten Bogor yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada TNI-Polri, khususnya Polres Bogor, atas perannya dalam menjaga stabilitas kamtibmas yang dinilai sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, yang turut hadir, menegaskan komitmen Polres Bogor untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Peringatan ini menjadi momentum bagi kami untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan menjaga stabilitas wilayah agar pembangunan berjalan optimal,” ujarnya.
Selain upacara resmi, peringatan HJB ke-543 juga dimeriahkan oleh pertunjukan seni budaya tradisional, kirab budaya, serta pameran UMKM lokal yang menampilkan kekayaan warisan budaya dan semangat gotong royong masyarakat Bogor.
BOGOR.radarinformasi.com – Bhabinkamtibmas Desa Bitungsari, Polsek Ciawi, Polres Bogor, Aiptu Sutris, melaksanakan kegiatan sambang warga di SMPN 2 Ciawi pada Senin (2/6/2025), dalam rangka acara kelulusan dan perpisahan siswa-siswi Tahun Ajaran 2024–2025. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara Polri dengan pihak sekolah dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Selasa (3/6)
Dalam kesempatan tersebut, Aiptu Sutris menyampaikan imbauan kamtibmas kepada siswa, orang tua, dan para guru. Ia menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam mencegah kenakalan remaja, aksi tawuran, serta keberadaan kelompok remaja yang dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya bagi siswa yang baru saja lulus.
“Selain itu, kami juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan atau mengganggu ketertiban, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat,” ujar Aiptu Sutris. Ia menambahkan bahwa keterlibatan semua elemen sangat penting untuk mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., melalui Kapolsek Ciawi, AKP Dede Lesmana Jaya, S.H., M.H., yang menginstruksikan seluruh personel Polsek untuk terus menjalin komunikasi dengan sekolah dan masyarakat demi menciptakan rasa aman dan nyaman.
“Kami berharap kehadiran Polri dalam kegiatan masyarakat, termasuk dalam momen kelulusan seperti ini, dapat memberikan rasa aman serta mencegah potensi gangguan kamtibmas,” ujar AKP Dede Lesmana Jaya.
Selain memberikan imbauan, Bhabinkamtibmas juga menyampaikan pesan kepada para siswa untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas, menjauhi pergaulan bebas, serta menghindari penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.
Menurut Aiptu Sutris, kegiatan sambang ini rutin dilakukan oleh Polsek Ciawi sebagai upaya mempererat hubungan antara kepolisian, sekolah, dan masyarakat. “Kami ingin menciptakan komunikasi dua arah agar setiap informasi yang berkembang di masyarakat dapat segera kami tanggapi,” katanya.
Kegiatan ini mendapat respons positif dari pihak sekolah dan para orang tua siswa. Mereka mengapresiasi kehadiran Bhabinkamtibmas yang secara aktif memberikan pembinaan dan arahan kepada siswa agar terhindar dari perilaku menyimpang pasca kelulusan.
Diharapkan, melalui kegiatan seperti ini, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Ciawi, khususnya Desa Bitungsari, dapat terus terjaga dalam keadaan aman dan kondusif. Ini juga menjadi bukti nyata bahwa Polri senantiasa hadir di tengah masyarakat dalam menjaga rasa aman dan nyaman.
Dalam kesempatan terpisah, Plt. Kasi Humas Polres Bogor, IPDA Yulista Mega Stefani, S.H., mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan adanya gangguan kamtibmas, tindak kriminal, maupun praktik perekrutan tenaga kerja ilegal yang menjanjikan gaji besar namun tidak memiliki legalitas hukum. Hal tersebut masuk dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Masyarakat dapat menyampaikan aduan atau laporan melalui Call Center (021) 110, yang beroperasi selama 24 jam, atau melalui nomor aduan Polres Bogor di 0812-1280-5587.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Program pembinaan melalui pemberdayaan warga binaan berupa pertanian kebun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu kembali berhasil melakukan panen untuk tahap ke-12, Senin (02/06).
Dalam panen yang dilakukan secara langsung oleh Kalapas Indramayu beserta pejabat pengawas dan pejabat pelaksana lainnya beserta warga binaan menghasilkan 85 kilogram sayur dengan beraneka ragam. Sayuran yang dipanen dari area green house hidroponik Lapas Indramayu ini diantaranya adalah pakcoy, sawi atau cesin, kembang kol dan kangkung. Selasa (3/6)
“Sayuran jenis pakcoy hidroponik sebanyak 10 kilogram, sawi atau cesin 55 kilogram, kangkung dan kembang kol 10 kilogram,” kata Fery Berthoni, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu.
Disampaikan Berthoni, sayuran jenis pakcoy, sawi/cesin, kangkung dan kembang kol yang sudah di panen akan dilanjutkan penyemaian bibit sayuran yang sama untuk dilakukan penanaman kembali dan mewujudkan program ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya lapas Kelas IIB Indramayu dalam mendukung pelaksanaan visi misi Asta Cita Presiden melalui 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya point kedua yaitu memberdayakan Warga Binaan dalam mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.
Berthoni menegaskan, Lapas Kelas IIB Indramayu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sayuran dari pertanian hidroponik ini. Ia juga menyatakan tidak menutup kemungkinan memperluas pertanian hidroponik dengan menambah variasi jenis sayuran lainnya.
