Manajemen PLN Kasak Kusuk Cari Pembocor Informasi Penyebab Blackout Bali, Darmo dan Dirut Indonesia Power Kompak Bungkam

JAKARTA.radarinformasi.com – Transparansi yang selalu digaungkan penyelenggara negara nyatanya tak dipenuhi sepenuhnya oleh sejumlah pihak. Indikasi itu pula yang dilakukan PT PLN (Persero) dalam kasus padamnya listrik secara total atau Blackout yang terjadi di Bali pekan lalu. Kamis (8/5)

Pihak PLN sebagai perusahaan plat merah sebagai pengelola tunggal sistem kelistrikan dalam negeri, diduga melakukan pembohongan publik terkait blackout di Pulau Dewata.

Sebaliknya, begitu kasus ini terungkap ke permukaan, manajemen PLN Pusat di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, justru kasak kusuk. Bukannya berupaya meluruskan kebohongan informasi yang mereka sampaikan, kabarnya PLN justru sibuk mencari sumber yang membocorkan fakta itu ke publik.

“Iya pada kebakaran jenggot semua pejabat PLN setelah berita penyebab blackout Bali muncul di media, sekarang lagi dicari siapa yang membocorkan informasi yang sudah ditutup rapat itu,” ujar sumber, Kamis (8/5/2025).

Kata sumber, karena memang apa yang disampaikan media semua itu fakta sebenarnya.

“Ya kan dalam kasus ini harus ada kambing hitamnya. Karena kalau benar akibat ganggung kabel bawah laut, coba saja PLN berani tidak memunculkan kerusakan yang terjadi dan tidak mungkin normalisasi pemadaman akibat kerusakan kabel bawah laut bisa dilakukan dalam waktu 12 jam, itu pasti bisa berhari-hari,” tegasnya.

Sumber juga mengaku sangat setuju jika Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN segera mengambil langkah strategis untuk mencopot Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang selama ini hanya mengedepankan pencitraan.

“Mohon kepada Presiden, Menteri BUMN dan pihak terkait lainnya, coba investigasi langsung ke PLN, bagaimana nasib kami sekarang, tertekan dan tidak nyaman kerja karena prilaku Dirut bersama kroninya khususnya yang prohire. Pegawai organik yang tidak circle-nya dihabisi, yang dimanja cuma pegawai yang mampu menjilat Darmo,” bener sumber seraya meminta identitasnya dirahasiakan.

Sementara itu, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo lagi-lagi memilih bungkam terkait kasus ini, meski yang bersangkutan sudah mengetahui pemberitaan yang sudah beredar luas di sejumlah media online.

Gerakan tutup mulut juga dilakukan Dirut PLN Indonesia Power Edwin Nugraha yang dinilai sebagai salah satu pihak paling bertanggungjawab dalam peristiwa blackout di Bali.

Pelanggan Harus Tuntut Kompensasi

Sementara itu, terungkapnya penyebab utama terjadinya gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan Blackout di Pulau Bali sekitar 5 jam pada Jumat, 2 Mei 2025 mulai pukul 15.30 WITA hingga baru bisa dipulihkan 100% selama 12 jam, seolah menjadi fakta baru betapa bobroknya manajemen PLN di bawah kepemimpin Darmawan Prasodjo alias Darmo.

Untuk it, dalam kasus blackout di Bali, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira, juga meminta warga untuk membuat petisi atau saling dukung mendukung untuk meminta kompensasi.

“Kalau saya menyarankan, 1,8 juta pelanggan PLN harus meminta ganti rugi terhadap PLN atas apa dampak yang terjadi akibat blackout itu,” ujarnya.

Karena di samping melumpuhkan aktivitas masyarakat, pemadaman listrik total itu informasinya juga dipastikan membuat Bali merugi dari berbagai sektor.

Sebelumnya, pria bergelar Magister Komunikasi ini juga menyatakan bahwa, ada upaya pembohongan publik yang dilakukan PLN dalam kasus blackout hingga menyebabkan Bali merugi dalam jumlah besar.

“Karena berdasarkan keterangan berbagai sumber yang kami himpun, sebelum terjadi gangguan di PLTU Celukan Bawang unit #1, PLTU Celukan Bawang unit #3 sedang dilakukan pemeliharaan. Sedangkan transfer dari Jawa ke Bali lewat kabel laut dijaga pada 290 MW,” ungkap Yudhistira dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Beber Yudhis, semua pembangkit di Bali sudah berbeban maksimum. Lantas, pada pukul 15.02 WITA, Semua kabel laut terdiri dari 1,2,3 dan 4, semuanya  trip. Sementara dari data pembebanan kabel laut, tripnya dipicu oleh lonjakan transfer kabel laut dari 290 MW menjadi 470 MW atau naik sebesar 180 MW. Kenaikan ini disebabkan tripnya pembangkit PLTG Pesanggrahan unit 5 dan 6.

“Artinya apa, dari info yang kami terima, blackout listrik Bali disebabkan oleh Trip nya PLTG Pesanggrahan unit 5 dan 6, bukan kabel Transmisi yang banyak diberitakan,” tandasnya.

“Jadi jangan demi menyelamatkan muka, Dirut PLN mencari kambing hitam dalam masalah ini, sampai melakukan pembohongan publik. Kami juga menerima informasi bahwa pembangkit PLTG Pesanggaran unit 5 dan 6 inilah sebelumnya adalah hasil relokasi dari Tambak Lorok ke Pesanggrahan dalam rangka G20 yang diinstruksikan Dirut PLN. Tapi ironisnya, baru 2 tahun kurang beroperasi malah sudah menyebabkan gangguan. Coba tanya Darmo, siapa rekanan yang mendapat pekerjaan itu?, karena kabarnya itu mitra kerja kroninya,” beber Yudhis.

Sambung Yudhistira lagi, kondisi itu memicu turunnya transfer akibat defense scheme kabel laut bekerja. Akan tetapi, manuver itu tidak cukup, karena masih melewati batasan transfer sebesar 420 MW sehingga proteksi overload kabel laut bekerja mentripkan seluruh kabel laut (1,2,3,4).

“Dan berdasarkan informasi yang kami himpun ini dapat dikatakan bahwa blackout Bali disebabkan oleh tripnya pembangkitan di Pesanggrahan Bali milik PT. Indonesia Power dan lamanya pemulihan karena recovery PLTG Gilimanuk dan PLTU Celukan Bawang, bukan diakibatkan gangguan transmisi ataupun kabel laut,” ujarnya.

Atas fakta-fakta tersebut, Yudhistira mengaku geram melihat Direksi PLN yang terkesan berbohong dalam kasus blackout Bali dan hanya memunculkan berita keberhasilan pemulihan tanpa membeberkan fakta secara benar.

“Berkaca dari kasus ini, jelas yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan dan Edwin Nugraha Putra, Dirut PLN Indonesia Power. Dan kami menilai Darmawan Prasodjo sudah tidak layak memimpin PLN. Untuk itu kami mendesak Presiden Prabowo, jika memang berniat membersihkan BUMN, copot Dirut PLN dan bongkar semua kroni-kroninya. Dan jika memang UU KPK tidak bisa menangkap Direksi dan Komisaris BUMN, kami meminta intrumen hukum lain yakni Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor Polri untuk turun tangan menyelidiki kasus ini secara keseluruhan hingga tuntas,” pungkasnya.

Red

Geledah Kamar Hunian Warga Binaan, Petugas Lapas  temukan Benda Terlarang

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu kembali melakukan razia penggeledahan terhadap kamar hunian warga binaan, Kamis (08/05/2025). Hasilnya, petugas berhasil mengamankan sejumlah benda terlarang dari dalam kamar hunian warga binaan.

Penggeledahan ini dilaksanakan sebagai implementasi terhadap visi misi Asta Cita Presiden melalui 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan penipuan dari dalam Lapas/Rutan.

“Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka Pencegahan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN), serta mencegah adanya penggunaan Handphone untuk Penipuan berbagai macam modus disetiap Lapas dan Rutan di Jawa Barat,” kata Kalapas Indramayu, Fery Berthoni.

Berthoni mengungkapkan dalam penggeledahan yang dipimpin oleh Kasi Adm Kamtib Lapas Indramayu tersebut, ditemukan beberapa benda terlarang, salah satunya senjata tajam.

“Dalam kesempatan ini, jajaran kami berhasil mengamankan benda berupa senjata tajam, alat pemanas rakitan, terminal listrik rakitan, dan benda terlarang lainnya dari dalam blok hunian. Seluruhnya merupakan benda yang dilarang berada dalam hunian warga binaan karena berpotensi menjadi penyebab gangguan keamanan dan ketertiban,” ungkapnya.

Berthoni berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat memberantas dan meminimalisir adanya barang-barang terlarang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban  didalam Lapas.

Usai melaksanakan penggeledahan blok hunian, Lapas Kelas IIB Indramayu juga melakukan test urine terhadap empat Warga Binaan yang dipilih secara acak.

“Kami juga lakukan test urine kepada warga binaan. Kami ambil secara acak untuk memastikan warga binaan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Alhamdulillah hasilnya negatif, ini menunjukan kepatuhan warga binaan dan kondusifitas di Lapas Indramayu,” tutup Berthoni.

Reporter : Selamet
Redaktur : Rizal

Pematangan Lahan Homestay di Siboruon Direncanakan Jadi Destinasi Wisata untuk Dongkrak Ekonomi Desa

TOBA.radarinformasi.com – Penanggung jawab CV. GEOVANI, Tonny Sakkan Siahaan, mengungkapkan rencananya untuk mengembangkan kawasan pematangan lahan homestay di Desa Siboruon, Kabupaten Toba, menjadi destinasi wisata. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Kalau dijadikan tempat wisata, masyarakat bisa bekerja. Mungkin akan ada UMKM dan berbagai kegiatan lainnya. Rencananya, kawasan ini akan menjadi tempat wisata edukasi,” ujar Tonny kepada media, Kamis (8/5/2025).

Tonny menjelaskan, sebagai penanggung jawab proyek, dirinya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta Kepala Desa Siboruon terkait pembangunan homestay. Ia menyebut pihaknya telah menurunkan alat berat ke lokasi setelah mendapat penunjukan lokasi dari dinas terkait.

Tak hanya fokus pada pembangunan, Tonny juga menurunkan alat berat untuk membantu membuka akses jalan desa yang tertimbun longsor akibat curah hujan tinggi. “Pemerintah Desa Siboruon sebelumnya sudah menyurati Dinas PUTR Toba untuk meminjam alat berat, namun belum terealisasi karena alasan antrean. Maka dari itu, kami bantu dengan alat berat yang kami miliki,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Siboruon, Hotman Siahaan, menyampaikan bahwa desa mereka telah ditetapkan sebagai desa wisata berdasarkan SK Bupati Nomor 88 Tahun 2023. Menurutnya, langkah kolaboratif seperti ini sangat diperlukan untuk mendukung potensi wisata desa.

“Kita memiliki potensi air terjun yang sangat indah. Maka dari itu, kita harus mendukung para investor agar bisa ikut membangun destinasi wisata ini,” ungkap Hotman.

Menanggapi kunjungan dari Polres Toba dan Dinas Lingkungan Hidup ke lokasi pematangan lahan, Hotman menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut ingin memastikan legalitas kegiatan yang dilakukan. Ia juga membenarkan bahwa ada kejadian longsor di dekat lokasi proyek.

“Sebagai pemerintah desa, kami sudah membuat surat permohonan bantuan alat berat ke Bupati dan dinas terkait. Namun, karena alat berat di dinas tidak tersedia, kami mengupayakan bantuan dari CV. GEOVANI yang sedang bekerja di sana,” jelasnya.

Hotman juga mengapresiasi kontribusi dari Tonny Sakkan dan timnya. “Berkat bantuan mereka, jalan yang sebelumnya gelap dan sempit kini menjadi terang dan lebar. Ini sangat membantu, dan kita tidak perlu mengalokasikan dana desa untuk pelebaran jalan itu,” pungkasnya.

Reporter: Reno H
Redaktur: Rizal

Magang di Kemendagri, Bupati Indramayu Lucky Hakim Naik Angkot dan Dapat Ilmu Birokrasi

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, membagikan kisah menarik seputar pengalamannya mengikuti program magang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahamannya terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam hal regulasi dan struktur birokrasi. Kamis (8/5)

Selama mengikuti program tersebut, Lucky berkesempatan berdialog langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah direktur jenderal di lingkungan Kemendagri. Ia menyebut pertemuan itu membuka cakrawala baru mengenai seluk-beluk sistem pemerintahan yang selama ini belum sepenuhnya ia pahami.

“Alhamdulillah, saya diterima langsung oleh Bapak Mendagri Tito Karnavian pada pagi hari. Saya juga dipertemukan dengan para dirjen, dan banyak hal baru yang saya pelajari tentang sistem pemerintahan daerah,” ujar Lucky saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (7/5/2025).

Lucky juga menuturkan, selama magang dirinya memilih menggunakan angkutan umum untuk mobilitas di Jakarta, demi merasakan langsung kehidupan masyarakat. Pengalaman ini menurutnya memberikan perspektif yang lebih luas dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Musrenbang Jawa Barat 2025: Menyongsong Jawa Barat Istimewa dengan Percepatan Transformasi Layanan Dasar

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025-2029 dan penyusunan RKPD 2026 di Gedung Negara Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu (7/5/2025). 

Musrenbang kali ini mengusung tema ‘Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar’ yang sejalan dengan visi ‘Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata’. Tema tersebut menggambarkan tekad Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, baik di wilayah perdesaan (lembur) maupun perkotaan.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin menyampaikan momentum Musrenbang sebagai upaya untuk bersinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Sinergi mutlak dilakukan karena selama ini banyak program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kabupaten Indramayu. 

“Berbagai program dan kegiatan tersebut harus saling sinergi, sehingga program pemerintah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indramayu,” kata Syaefudin. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pentingnya keterlibatan semua pihak lintas sektor demi mewujudkan komitmen pembangunan Jawa Barat menuju kondisi masyarakat yang subur, makmur, tenteram, dan tertata (Gemah Ripah Repeh Rapih).

Proses penyusunan RPJMD 2025–2029 dibangun dengan prinsip keterpaduan melalui tahapan Gerbang Pancaniti: Niti Harti, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti, dan Niti Sajati. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antara pembangunan pusat dan daerah, sekaligus dapat mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat dan mendorong percepatan capaian pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil Musrenbang sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan yang tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bupati Lucky Hakim dan Mensos Tinjau Wisma Haji, Siapkan Transformasi Jadi Sekolah Rakyat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, meninjau langsung Wisma Haji Indramayu yang sudah lama tidak dipergunakan, Rabu (7/5/2025).

Bupati Lucky Hakim mengatakan, bahwa giat tersebut merupakan bagian dari langkah awal persiapan pemanfaatan kembali gedung Wisma Haji Indramayu untuk dialihfungsikan sebagai Sekolah Rakyat.

“Saya, bupati bersama Sekda dan seluruh jajaran SKPD terkait mendampingi Mensos dan jajaran melihat Wisma Haji yang sempat vakum beberapa tahun. Pa Mensos langsung cocok melihat gedung ini dari sisi bangunan, lokasi, juga ruang-ruangnya,” katanya.

Bupati Lucky menyampaikan, Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Wisma Haji Indramayu akan menampung sekitar 200 siswa dari keluarga tidak mampu dan disiapkan dalam format boarding school (asrama). 

“Setelah ini kita akan lakukan rapat untuk memastikan kesiapan kami dalam beberapa hari ke depan. Kemudian akan dilakukan asesmen untuk renovasi gedung ini sehingga dalam dua bulan ke depan sudah bisa operasional,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Bupati Lucky menerangkan, Pemkab Indramayu juga telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di kawasan Cikawung untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. 

“Sembari berjalan, kita siapkan lahan di Cikawung sebagai lokasi jangka panjang. Gedung Wisma Haji akan menjadi titik awal. Kami semua bekerja dengan tegas, cerdas, dan cepat untuk merespon program Presiden Prabowo yang sangat peduli pada masyarakat seperti Indramayu. Kita integrasikan program pusat dengan gotong royong dan kolaborasi antarlevel pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan, Wisma Haji Indramayu memiliki potensi luar biasa untuk dijadikan sekolah berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. 

“Saya sudah keliling ke beberapa daerah, dan salah satu yang paling siap adalah di Indramayu ini. Gedungnya luas, ada aula, ada ruang-ruang yang bisa dijadikan kelas. Tinggal renovasi, lalu bisa langsung dimanfaatkan,” sampainya.

Dirinya menambahkan, Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 tersebut merupakan program prioritas pemerintah pusat. 

Menteri Saifullah mengatakan, akan ada rekrut guru, kepala sekolah, dan murid semuanya dari Indramayu. Murid-murid yang akan sekolah di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin ekstrem, mereka yang putus sekolah atau bahkan tidak terdata dalam sistem dapodik.

“Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, maka pada pertengahan tahun ini Wisma Haji Indramayu akan resmi bertransformasi menjadi Sekolah Rakyat, memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan berkualitas secara gratis dan berasrama,” pungkasnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Mensos Gus Ipul Dengarkan Aspirasi Nelayan Eretan Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk nelayan. Rabu (7/5)

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono dan Bupati Indramayu Lucky Hakim saat melakukan silaturahmi dan dialog bersama kelompok nelayan di Kabupaten Indramayu. 

Berlangsung di Masjid Al Furqon Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Rabu (7/5/2025) kegiatan turut diikuti ratusan masyarakat. 

Dalam arahannya, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan, pertemuan ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sehingga program yang dicanangkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Kami ingin melihat lihat proses pembangunan di sini sebagai bagian dari arahan bapak Presiden RI agar kami bisa melaksanakan program itu tepat sasaran sesuai kebutuhan. Untuk supaya kita tahu kebutuhannya makanya kami turun berdialog kemudian diidentifikasi apa yang dibutuhkan,” ujar Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul. 

Selain itu Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan nelayan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi inklusif. 

Hal tersebut menurutnya karena kesejahteraan nelayan menjadi indikator keadilan sosial di wilayah pesisir. 

“Nelayan bukan warga pinggiran, tetapi pilar penting kedaulatan pangan laut bangsa. Akan kita upayakan bantu kebutuhannya,” tandasnya. 

Sementara itu dari hasil dialog bersama dengan masyarakat terdapat beberapa hal yang menjadi atensi dari Gus Ipul diantaranya adalah ketersediaan MCK dan air bersih, akses permodalan bagi nelayan serta keaktifan BPJS kesehatan. 

“Ada beberapa hal yang nanti kita bantu diantaranya yakni pembuatan MCK komunal beserta air bersih, kemudian untuk permodalan nanti bisa berkoordinasi dengan penyuluh perikanan, aparat desa dan camat untuk akses pinjaman modal dari kementerian kelautan, dan untuk BPJS yang tidak aktif bisa menghubungi pihak terkait,” ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama Bupati Indramayu Lucky hakim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang selama ini telah berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat termasuk penyediaan rumah relokasi bagi warga terdampak banjir rob. 

“Kami ucapkan terima kasih dan kami berharap kolaborasi dan sinergi dalam mensejahterakan masyarakat ini dapat terus meningkat,” pungkasnya. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Gus Ipul dan Lucky Hakim Tinjau Kampung Nelayan, Pastikan Rumah Harus Dipelihara dengan Baik

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), lakukan peninjauan langsung ke Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Rabu (7/5/2025).

Pada kesempatan itu Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) atas bantuan rumah sebanyak 93 unit dengan tipe rumah 36/60 serta bantuan pemberdayaan bagi masyarakat yang terdampak banjir rob di Desa Eretan Kulon.

“Bantuan ini dilatarbelakangi oleh bencana banjir rob dan gelombang pasang air laut yang terjadi di wilayah pantai Indramayu, khususnya di Eretan Kulon pada akhir bulan Desember 2022 dan awal bulan Januari 2023. Hal tersebut terjadi rutin setiap tahun dan berdampak pada kerusakan terhadap infrastruktur dan perumahan serta berdampak pada sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Bupati Lucky mengatakan, sejalan dengan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, dengan ini Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan koordinasi bersama Kemensos RI untuk melakukan relokasi bagi para korban terdampak banjir rob dengan membangun Kampung Nelayan Sejahtera.

Lanjut Bupati Lucky menjelaskan, sebagai bentuk komitmen kepada Kemensos RI, Pemkab Indramayu menyediakan lahan seluas kurang lebih 1,6 hektare untuk pembangunan kampung nelayan sejahtera ini, di mana sekitar 1 hektare dibangun rumah beserta fasilitasnya dan 600 meter persegi sisanya berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga saat ini tidak bisa dialih fungsikan untuk permukiman.

“Selain lahan, Pemkab Indramayu juga memberikan kontribusi penimbunan tanah di sebagian lahan, air bersih, dan listrik. Selain itu, para korban terdampak banjir rob juga mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat berupa bantuan usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan keterampilan yang dimiliki,” ungkapnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, Bupati Lucky berharap masyarakat korban terdampak banjir rob dapat menata kehidupan sosialnya agar lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf  yang didampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan pembangunan kampung nelayan.

Gus Ipul menyatakan, program Kampung Nelayan merupakan bagian dari upaya Pemkab Indramayu yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada nelayan dan masyarakat pesisir terdampak rob dengan menyediakan hunian yang layak serta meningkatkan keterampilan mereka melalui berbagai program pemberdayaan.

“Melalui kolaborasi ini, kami berupaya meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana rob. Selain menyediakan tempat tinggal yang lebih aman, program Kampung Nelayan juga mencakup pelatihan-pelatihan praktis guna perkuat ekonomi masyarakat setempat.

Dirinya berpesan kepada seluruh pihak terkait untuk mengawal pembangunan kampung nelayan sehingga proses pembangunannya dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

“Harapan saya, rumah-rumah nelayan yang telah dibangun ini dapat dipelihara dan terjaga dengan baik, agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima,” pungkasnya.

Selain meninjau lokasi Kampung Nelayan Sejahtera pada kesempatan itu ditinjau pula lokasi pemukiman yang terdampak banjir rob.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rapat Analisis Dengan Rutan Kelas IIB Tarutung Melalui Virtual Zoom

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com –  Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tarutung ikuti rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Kegiatan ini di ikuti oleh Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring beserta Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B.Pakpahan, Kasubsi Pengelolaan, Mian H.R. Simarmata dan staf melalui virtual zoom, Rabu (7/5).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia  Agus Andrianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Asep Kurnia, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yan Sultra Indrajaya, Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Aman Riyadi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia  Mashudi, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yuldi Yusman serta dilaksanakan melalui virtual zoom oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh Ka. UPT Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta jajaran.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan dilanjutkan dengan paparan Capaian Kinerja dari Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, paparan Capaian Kinerja Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Paparan Capaian Kinerja dari BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Paparan Capaian Kinerja dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Paparan capaian Kinerja dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian arahan dari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Agus Andrianto dalam sambutannya menyampaikan pentingnya forum evaluasi ini dalam mengukur kemajuan dan mengidentifikasi tantangan selama enam bulan masa transisi pembentukan kementerian. “Ini merupakan rapat evaluasi dan koordinasi selama proses transisi enam bulan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berjalan, untuk mengetahui sejauh mana proses transisi ini berjalan serta hal-hal apa saja kendala yang dihadapi,” jelas Agus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lebih lanjut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta capaian prestasi yang diraih pada tingkat Nasional maupun Internasional.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memberikan arahan kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan diantaranya agar melaksanakan percepatan transisi dan pengoptimalan pelaksanaan sensus BMN Kemenimipas terutama untuk sarpras penunjang bagi Kantor Wilayah, agar melaksanakan koordinasi dan inovasi dengan stakeholder di wilayahnya terutama untuk permohonan hibah lahan/gedung, dalam hal pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan secara profesional dan proporsional, agar memberdayaan Warga Binaan melalui program ketahanan pangan pemasyarakatan, peningkatan Program Kemandirian dan UMKM, seluruh UPT Pemasyarakatan agar terintegrasi dalam satu Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo) untuk menjadi wadah kolaborasi membangunkan kepercayaan dan mewujudkan keadilan ekonomi di lingkungan pemasyarakatan, agar seluruh UPT Pemasyarakatan dapat berupaya memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), agar seluruh UPT melakukan secara optimal dalam manajemen media dengan cara membuat desk pengaduan dengan dibuatnya dua desk pengaduan yakni khusus aduan internal dan khusus aduan eksternal, agar seluruh UPT melakukan amplifikasi melalui kekuatan medsos dan kolaborasi bersama media mainstream atas berbagai penilaian positif masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, dalam rapat juga dibahas berita positif terkait 13 Program Akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai upaya percepatan transformasi kelembagaan. Program-program ini mencakup penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas SDM, percepatan reformasi birokrasi, pengelolaan data yang terintegrasi, peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta optimalisasi layanan imigrasi yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi aktif Rutan Kelas IIB Tarutung dalam rapat analisis dan evaluasi kinerja ini menunjukkan komitmen Rutan Tarutung dalam mendukung program meningkatkan tata kelola pemasyarakatan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Reporter   : Reno H
Redaktur  : Rizal

Tinjau RSUD MIS Krangkeng, Lucky Hakim Fokus Benahi Fasilitas dan Tambah Tenaga Medis

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim melakukan kunjungan kerja ke RSUD MIS Krangkeng, Senin (5/5/2025), guna mengevaluasi langsung kondisi sarana dan prasarana rumah sakit milik pemerintah tersebut. Dalam kunjungan itu, ia menegaskan komitmennya untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk melengkapi fasilitas dan menambah tenaga medis yang masih kurang. Rabu (7/5)

Didampingi Direktur RSUD MIS Krangkeng, Widiyana, Lucky Hakim meninjau sejumlah ruangan seperti ruang perawatan, ICU, dan unit radiologi. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah bagian bangunan yang belum difungsikan namun sudah mengalami kerusakan, serta kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis.

“Beberapa waktu lalu sempat mengalami gangguan pasokan air bersih karena suplai dari PDAM tidak lancar. Tapi kini sudah teratasi berkat bantuan suplai dari Kuningan,” jelas Lucky.

Ia juga menyampaikan harapannya agar RSUD MIS Krangkeng dapat dikembangkan menjadi rumah sakit rujukan khusus seperti pusat penanganan kanker, jantung, atau layanan hemodialisis. Untuk mewujudkannya, pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar potensi RSUD ini dapat dimaksimalkan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir anggota DPRD Indramayu Taufik Hadi Sutrisno dari Partai NasDem, Ruswa dari PKS, Kepala Bappeda Litbang Indrayati, serta Kepala Dinas Kesehatan Wawan Ridwan bersama jajaran lainnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal