Meski Sempat di Gerebek Polres, Gudang Penimbunan Solar Subsidi Masih Menjamur di Kabupaten Bogor
BOGOR.radarinformasi.com- Meskipun sangat jelas telah merugikan negara dan melanggar ketentuan Pasal 55,53 Jo 23 UU no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, akan tetapi masih banyak Oknum yang nekat melakukan penimbunan Solar bersubsidi untuk meraup keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak buat negara dan masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Gunung Putri dan diduga milik seseorang yang berinisial B Selasa (22/03/22).
Padahal seperti yang kita ketahui hal tersebut dapat terancam pidana 6 tahun penjara serta denda 60 milyar rupiah, sementara kondisi saat ini solar sangat langka dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya. Lebih mirisnya lagi gudang tersebut berkesan beroperasional secara terang-terangan dan persis berada di pinggir jalan, dimana semua aktifitas dapat terpantau oleh masyarakat umum.
Namun sangat disayangkan, kegiatan tersebut hingga saat ini berjalan aman dan kondusif, seolah-olah aparat setempat tutup mata dengan adanya kegiatan penimbunan Solar Subsidi tersebut.
Saat tim radarinformasi.com menyambangi lokasi terlihat mobil Colt Diesel tengah menurunkan solar subsidi, namun sangat disayangkan pemilik tidak ada di tempat, hanya beberapa pegawai yang terlihat sibuk dengan aktifitas mereka.
“Si bos lagi ga ada, kita disini hanya kerja, ini juga Solar lagi sulit, seharinya hanya sedikit yang bisa kita dapatkan, ga seperti dulu-dulu”, ujar salahsatu pegawai yang ada di lokasi.
Ironisnya lagi, posisi gudang yang saat ini masih beroperasi masih berada di wilayah yang sama dengan gudang yang sempat di gerebek oleh Polres dan Kementerian BUMN beberapa waktu yang lalu, dengan adanya gudang ini diharapkan penertiban gudang ilegal dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.
Sekda Kabupaten Sukabumi Pimpin Rakor Tata Tertib Jelang Ramadhan 1443 Hijrah/2022 M
Sukabumi.radarinformasi.com- Menjelang dimulainya bulan Ramadhan 1443 Hijrah yang tinggal beberapa hari lagi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi Tata Tertib Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah, bertempat di Aula Pendopo Sukabumi, Senin (21/03/22).
Rakor ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman SH., MM serta dihadiri Unsur Forkopimda, MUI, Baznas, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia, serta Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.
Sekda menyebutkan bahwa Rakor kali ini terkait dengan Pembahasan Tertib Ramadhan Tahun 1443 H/ 2022 M di Kabupaten Sukabumi.
“Beberapa point yang dibahas diantaranya mengenai perkembangan Covid-19 di Sukabumi, pelaksanaan ibadah di bulan Puasa, jam kerja bagi para pekerja juga membahas ketersedian bahan pangan saat Ramadhan”, ungkap Sekda.
Selanjutnya Sekda menerangkan tentang tindak lanjut Rakor yang dilaksanakan secara Virtual dengan Kemendagri pada tanggal 18 Maret 2022, Ia menekankan untuk seluruh jajaran yang terlibat untuk memonitoring dan memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi serta Fluktuasi harga 11 bahan pangan yang meliputi Beras, Jagung, Bawang Merah, Cabe Besar, Cabe Rawit, Daging Sapi/Kerbau, Daging Ayam Ras, Telur ayam Ras, Gula Pasir dan Minyak Goreng.
Diduga Kurang Pengawasan dari Dinas Terkait, muncul Oknum Palsukan Minyak Goreng Kemasan
Sukabumi.radarinformasi.com- Disaat masyarakat terutama kaum ibu tengah pusing dengan melambungnya harga minyak goreng, masih ada saja Oknum yang memanfaatkan momen untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kualitas dari minyak goreng tersebut, seperti halnya jamur yang tumbuh di musim hujan berbagai merk minyak goreng baru mulai bermunculan, Minggu (20/03/22).
Hal tersebut terungkap setelah adanya sebuah akun dari Facebook yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas dari minyak tersebut, dalam unggahannya IR Nagasaki memperlihatkan satu kemasan dengan merk X yang terlihat sangat keruh dan tidak bening seperti halnya minyak-minyak kemasan pada umumnya, anehnya dalam akun itu ditulis bahwa saat dibeli minyak tersebut terlihat bening akan tetapi setelah dituang ke botol langsung drastis berubah menjadi seperti minyak curah.
Dalam status akun Facebook IR Nagasaki menuliskan, “Saya harap oknum para pengusaha dadakan tidak berbuat curang seperti ini jelas merugikan kami. Istri beli minyak goreng kemasan, awalnya warnah cerah, lalu dituangkan ke botol agar tidak mudah tumpah. Pas satu hari di cek warna nya berubah seperti minyak curah. Bagaimana tanggapannya? Aya nu sami teu/Ada yang sama gak?”.
Dengan adanya unggahan tersebut, radarinformasi.com berusaha melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang (Kabid) sarana Perdagangan Stabilitasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Kabupaten Sukabumi, Yayat Hidayat.
“Kalau melihat dari keluhan status, konteknya yang dibuat oleh atas nama tersebut sepertinya itu kelakuan Oknum Pengusaha, saran saya lebih tepat, radarinformasi.com segera mengkoordinasikan kepada pihak Tipiter Reskrim Kepolisian agar ditindak lanjuti,” papar Yayat Hidayat via seluler pada Minggu, (20/03)22).
Dengan adanya hal tersebut, diharapkan masyarakat/konsumen lebih berhati-hati saat membeli minyak goreng yang beredar di pasaran, baik warung, kios ataupun pasar tradisional, kemungkinan dengan munculnya kemasan minyak goreng dan merek yang aneh tersebut, dikhawatirkan minyak goreng ilegal yang berasal dari minyak goreng curah dijual dengan kemasan oleh Oknum Pengusaha/pedagang yang mencari keuntungan pribadi.
Dalam hal inipun diduga lemahnya pengawasan dari dinas terkait sehingga memicu sejumlah Oknum berbuat curang dengan memanfaatkan langka dan mahalnya harga minyak goreng.
FKPMI geruduk Kantor SNVT Tuntut Kementerian PUPR Evaluasi Kinerja Balai P2P Sulawesi III
Kendari.radarinformasi.com- Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indoneisa (FKPMI) Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan demostrasi dikantor Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan perwakilan Balai Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi III Minggu, (20/03/2022).
Ardianto, selaku Koordinator Aksi, dalam orasinya meminta Kementerian PUPR RI untuk mengevaluasi kinerja Kepala Balai P2P Sulawesi III, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia seleksi penerimaan Calon pendamping Koordinator Lapangan (Korkab) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (Tfl), Dalam kegiatan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2022 di Sulawesi tenggara.
“Dalam tahapan perekrutan serta pengumuman hasil seleksi ada kejanggalan dan inprosedural, tetapi KA Balai P2P Sulawesi III tetap saja melanjutkan tahapan berikutnya berupa pembekalan Tfl dan Korfas yang akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 maret tahun 2022”, ucap, Ardianto pada Jumat, (18/03/22).
Masih menurutnya, “Selain itu proses pengumuman dikeluarkan Panitia Minggu, 13 Maret 2022 hingga hari ini belum ada klarifikasi dan perbaikan yang dilakukan, tetapi Balai P2P Sulawesi III tetap saja melanjutkan tahapan selanjutnya yang dinilai inprosedural. Malah pihak SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi tenggara sudah melakukan pembekalan pendamping akan dimulai Selasa, 23 – 24 maret 2022, FKPMI juga beberapa kali berusaha menemui PPK Rumah Swadaya di kantor, akan tetapi justru mendaptkan jawaban yang mengagetkan bahwa yang bersangkutan sudah jarang masuk kantor”.
FKPMI juga meminta Kementerian PUPR RI untuk menunda pelaksanaan kegiatan proses pembekalan Korkan dan TFL, sampai ada klafikasi jelas dari pihak berwenang atau mengganti KA Balai P2P dan PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai bekerja tidak sesuai prosedur yang ada.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Baso Amrin Natsir, saat ditemui diruangannya pada hari Jumat, (18/03/22) malam, mengatakan bahwa Ia belum mendapatkan surat resmi dari Balai P2P Sulawesi III terkait nama yang lulus hasil seleksi panitia.
TNI Razia Sejumlah Tempat Hiburan Malam di Indramayu, Sisir Prajurit Pelanggar Disiplin
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Polisi Militer (PM) bersama anggota TNI Kodim 0616 Indramayu sisir tempat-tempat hiburan malam, karaoke dan cafe untuk menindak Prajurit pelanggar disiplin pada Jum’at, 08/03/2022.
Dan Sub Denpom Kapten CPM Dadang Purnama saat apel persiapan menyampaikan, Razia malam tersebut dilakukan serentak se-wilayah Kodam lll/Siliwangi.
“Saat berjalannya operasi di lapangan, rombongan PM menyisir Karaoke Beast di kawasan Jatibarang, kemudian dilanjutkan dengan mendatangi tempat hiburan malam di Kecamatan Lohbener yaitu Cafe Dewi Malam dan Cafe Chalsea, akan tetapi tidak menemukan pelanggar di tempat tersebut”, ungkap Dadang.
Dikatannya, Razia malam yang sudah dilakukan berjalan aman, lancar dan kondusif juga tentunya dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
Kabel Listrik PLN 10 Tahun Tergeletak di Tanah, Diduga PLN Kurang Respon Aduan Warga
SUKABUMI.radarinformasi.com – Jaringan kabel listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di bawah naungan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menghubungan ke rumah-rumah penduduk atau lainnya yang melintasi sungai hanya tergeletak di tanah dan menempel ditiang penyangga dari bambu, pohon pisang seadanya, (19/03/2022).
Kondisi jaringan kabel listrik tersebut terjadi di Kampung Cicadas/Cikeong, Kelurahan Jaya Mekar, Rt.01/Rw.01, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pasalnya jaringan kabel listrik yang tergeletak di tanah dan menempel ditiang penyangga bambu, pohon pisang selama 10 tahun tersebut diduga dibiarkan saja sebelum terjadinya jatuh korban jiwa.
Seperti yang dikeluhkan Jajang, salah seorang warga pribumi menuturkan kepada Awak Media radarinformasi.com dengan adanya jaringan kabel listrik milik PLN yang melintasi di sekitar area lahan sawah saya dan lahan petani lainnya, dikhawatirkan sangat membahayakan untuk keselamatan warga yang selalu beraktifitas di sawah atau kebun.
“Warga sudah sering beberapa kali menyampaikan dengan kondisi seperti ini selama 10 tahun lamanya kepada petugas PLN dilapangan, tetapi hanya terkesan dibiarkan saja sebelum terjadinya jatuh korban jiwa,” ucap Jajang pada Kamis (17/03/2022).
Selanjutnya Jajang menjelaskan, “Dengan adanya jaringan kabel listrik yang hanya tergeletak di tanah dan menempel ditiang penyangga bambu seperti itu bukan karena dampak alam atau cuaca exstream”.
“Selama ini saya sendiri selaku warga merasa was-was dengan kondisi tersebut yang sudah cukup lama, jika terjadi suatu waktu ada korban jiwa dari akibat dampak adanya jaringan kabel listrik yang hanya tergeletak di tanah sampai puluhan tahun dibiarkan saja. Karena itu saya dan warga khususnya para petani berinisiatif membuat penyangga jaringan kabel tersebut dari bambu seadanya. Pasalnya selama ini pihak pelayanan PLN tersebut tidak cepat merespon dari aduan masyarakat sampai kurun waktu 10 tahun lamanya, kemana saja kerja mereka,” jelasnya.
“Semoga saja dengan adanya aduan pemberitaan informasi seperti ini pihak PLN dapat merespon lebih cepat untuk segera memperbaiki jaringan kabel listrik tersebut yang hanya tergeletak di tanah dan menempel ditiang penyangga bambu lainnya selama 10 tahun”, tuturnya.
“Jika kondisi tersebut dibiarkan saja, saya khawatir dengan terjadinya pencurian jaringan listrik oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi dan juga dampak dari bencana alam akibat jaringan kabel listrik tersebut hanya tergeletak di tanah yang melintasi lahan sawah, pohon bambu dan pohon pisang dapat mengganggu pasokan listrik, bisa mengakibatkan putusnya jaringan kabel listrik tersebut,” paparnya.
Terkait hal itu, pihak PLN Penanganan Gangguan Jaringan Kabel Listrik Kota Sukabumi, Sumarta Spv, mengatakan kepada radarinformasi.com saat dikonfirmasi berkenaan control atau maintenance jaringan kabel listrik memang tidak secara rutin.
“Tetapi jika ada keluhan dari warga masyarakat, kami sudah menyedikan call centre untuk pengaduan yang bisa menghubungi langsung ke pihak PLN setempat dan kami di perintahkan oleh manager hanya bisa menjawab seperti itu. Kalau terkait pengaduan warga 10 tahun tidak ada respon dari pihak PLN bukan ranah saya yang harus menjawab,” katanya.
Masih kata Sumarta Spv, dengan informasi yang diberikan oleh awak media, kami pihak PLN bakal segera melakukan pengecekan ke lokasi tersebut,” pungkasnya.
Apa yang telah disampaikan dari keterangan pihak PLN tersebut sangat jelas, bahwa pihaknya memang tidak memberikan pelayanan maksimal sesuai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dalam melakukan Kontrol secara rutin dan hanya akan melakukan tindakan bila sudah ada aduan warga melalui call centere yang sudah di sediakan atau mungkin saja menunggu dulu jatuhnya korban, kemudian sosialisasi pengaduan baru digiatkan.
Bupati Muna Barat Drs Achmad Lamani lakukan peletakan batu pertama .dokumen radarinformasi.com
Bupati Muna Barat Lakukan Peletakan Batu Pertama Kantor Bank Sultra Cabang Pembantu Kambara
Munabarat. radarinformasi. com- Abdul Latif selaku Direktur Utama Bank Sultra menggagendakan peletakan batu pertama dalam pembangunan gedung kantor Bank Sultra Cabang Pembantu Kambara, dalam ke giatan tersebut dihadiri, Drs. Achmad Lamani, M.Pd. selaku Bupati Muna Barat, Drs, L.M Husein Tali, selaku Sekda Muna Barat, Danramil Tiworo kepulauan atau yang mewakili, Kapolsek Tiworo Tenga, Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol ), Kepala Dinas Pendidikan para Camat, Tokoh Adat dan tentu tak ketinggalan juga Karyawan/karyawati Bank Sultra, Jum’at (18/03/22).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Muna Barat, memberikan arahan, sekaligus melakukan Peletakan batu pertama, sementara itu, Roni Jaya Lakebo, selaku Direksi Bank Sultra Cabang Muna, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Muna Barat, Forkopimda, juga pada Pimpinan OPD Lingkup Muna Barat, atas kepercayaan sebagai mitra Pemerintah Daerah Muna Barat, mulai dari penyaluran gaji ASN, penyaluran kredit, hingga pengelolaan layanan keuangan juga pendapatan Daerah lingkup Pemerintah Muna Barat.
“Sampai tahun 2022, berkat dukungan seluruh pemegang saham khususnya Muna Barat, sampai saat ini telah memiliki 91 kantor di Sulawesi Tenggara, serta 1 Kantor Fungsional Non Operasional di Jakarta juga 139 mesin ATM termasuk, 1 ATM Drive Thru, yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota se-Sultra”, ujar Roni Jaya Lakebo.
Direksi Bank Sultra Cabang Muna Barat Roni Lakebo.dokumen radarinformasi.com
Masih lanjutnya, “Bank Sultra satu-satunya bank milik Masyarakat Sulawesi Tenggara, sejak awal didirikan sampai dengan saat ini, Alhamdulillah dapat tumbuh dan berhasil mencetak perolehan laba yang terus meningkat setiap tahun, memberikan dividen, dana Corporate Sosial Responsibility ( CSR ) kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham Bank Sultra serta oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dinyatakan sebagai Bank Sehat.
“Modal inti Bank Sultra posisi akhir tahun 2021 mencapai Rp.1,3 T dan masih membutuhkan tambahan setoran modal kurang lebih Rp. 1,7 Triliun sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang konsolidasi Bank Umum, dimana Bank diwajibkan untuk memenuhi modal Inti Minimum sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah)”, pungkasnya.
Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, SH.,MM. Buka Seminar P4GN dan Prekursor Narkotika
SUKABUMI.radarinformasi.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, SH.,MM., membuka secara resmi Seminar Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi, tentang Program P4GN dan Prekursor Narkotika, bertempat di Hotel Pangrango Salabintana, Kecamatan Sukabumi, pada Jumat,(18/03/2022).
Acara yang mengusung Tema “Sinergitas Unggul Komitmen Antusias bertanggungjawab untuk Masyarakat Indonesia” ini dijelaskan oleh Kepala BNNK Sukabumi Dr.(Cand) M.Retno Daru Dewi, A.MK., S.PSi.,M.Si. dengan diikuti oleh 43 peserta yang terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah, Kepolisian dan Kodim yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan P4GNPN di daerah sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga di daerah.
Dalam sambutannya Bupati yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Sukabumi menyampaikan, Pemda Kabupaten Sukabumi menyambut baik dilaksanakannya acara ini serta mendorong suksesnya program Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN) yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi.
“Keberadaan Perbup ini sangat penting sebagai penguatan dalam tataran regulasi yang lengkap sebab dalam implementasi kebijakan yang baik tidak boleh terputus pada setiap tingkatannya. Untuk itu semua pihak harus pro-aktif untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya”, tegasnya.
Lebih lanjut diharapkan, “Seminar ini bisa menjadi awal dalam menentukan Perbup Tentang P4GN yang mampu menunjang rencana aksi daerah Kabupaten Sukabumi tentang P4GNPN”.
“Seminar ini diyakini dapat membawa pengaruh positif yang nantinya dapat membetuk karakter generasi muda dari sejak dini untuk beraktivitas positif dan menghapuskan narkoba dari pikiran anak-anak kita mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA , Perguruan Tinggi sampai ketingkat Orang tua”, jelas Sekda.
Polisi Sidak Distributor, Pasar Modern dan Tradisional, Pastikan Stok Minyak Goreng di Indramayu Aman
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Polres Indramayu bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopdagin) melakukan inspeksi mendadak (sidak) komoditas minyak goreng ke sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (16/03/2022).
Sidak tersebut dilakukan mulai dari tingkat distributor, pasar modern, sampai ke pasar tradisional dalam rangka pengawasan serta memastikan ketersediaan stok minyak di wilayah Indramayu aman.
“Stok dari salahsatu distributor yang tadi sudah kami kunjungi ada sekitar 1.400 karton. Dengan demikian, diketahui di wilayah Indramayu minyak goreng aman dan tidak ada kelangkaan,” kata Kanit II Satreskrim Polres Indramayu, Iptu Suripto, disela kegiatan sidak.
Selain melakukan pengecekan pada distributor, Iptu Suripto menyampaikan, bahwa pihaknya juga telah melakukan pengecekan ke Pasar modern dan Pasar tradisional.
“Ternyata stok minyak goreng dalam kemasan di Pasar modern banyak dan stok minyak goreng curah di Pasar tradisional pun ada. Sehingga kami bersama Diskopdagin ini bisa menyimpulkan bahwa memang di Indramayu tidak ada kelangkaan minyak,” ujarnya.
Sementara, Staf Pengawasan Bidang Perdagangan Diskopdagin Indramayu, Casmad mengungkapkan, soal kelangkaan dan harga minyak di wilayah Kabupaten Indramayu, Dinas Bidang Perdagangan sebelumnya telah melakukan pengendalian, diantaranya, melalui pengawas dan monitoring di setiap toko modern serta pasar tradisional.
“Bahwasanya, Dinas Bidang Perdagangan bersama Polres Indramayu telah melakukan pengecekkan di lapangan dan pengendalian serta mengantisipasi harga minyak melalui pengadaan pasar murah di beberapa pasar bekerja sama dengan Bulog,” ungkapnya.
Pemerintah kabupaten Muna Barat gelar Upacara Hari Kesadaran Nasional ( HKN ) di Kantor Daerah Muna Barat
Munabarat.radarinformasi.com- Pemerintah Kabupaten Muna Barat, gelar Upacara Hari Kesadaran Nasional ( HKN ) di lingkup lapangan upacara Kantor Daerah Muna Barat, dalam rangka hari kesadaran nasional ( HKN ), Bupati Muna barat, Drs, Achmad Lamani. M.Pd., mengambil alih sebagai Inspektur upacara, Kamis (17/03/22).
Dalam kata sambutannya Drs, Achmad Lamani. M.Pd, menyampaikan, “Hari kesadaran Nasional ( HKN ) digelar setiap tgl 17 dan bertujuan untuk menegakan, kedisiplinan sebagai aparatur sipil Negara yang taat terhadap peraturan pemerintah juga negara”.
“Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan, kepada para Camat, para Kepala Desa, khususnya wilayah Kabupaten Muna Barat, supaya bisa mengawal, mensukseskan kegiatan pemerintah ( Vaksinasi ) sebelum memasuki awal Bulan April agar kita mendatang bisa menyambut dan melaksanakan Lebaran Idul Fitri bagi yang beragama Islam”, ujarnya.
“Lanjutnya, “Kita sebagai Aparatur Sipil Negara agar setia dan taat terhadap janji-janji yang telah ditetapkan, tunjukan kinerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang berhati ikhlas agar generasi penerus, mampu mengikuti kita ke arah yang lebih baik lagi”.
