Bupati Lucky Hakim Tinjau SDN 2 Tugu yang Ambruk, Minta Percepatan Revitalisasi Sekolah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim meninjau langsung kondisi SDN 2 Tugu, Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Jumat (24/7/2026), setelah salah satu bangunan sekolah tersebut ambruk pada Kamis (23/7/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Dalam kunjungannya, Bupati Lucky Hakim memastikan keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Ia juga mendorong percepatan bantuan revitalisasi sekolah kepada pemerintah pusat agar proses perbaikan dapat segera dilakukan.

Bangunan yang ambruk merupakan ruang guru. Peristiwa terjadi setelah seluruh kegiatan belajar mengajar selesai sehingga tidak ada guru maupun siswa yang berada di dalam ruangan. Tidak adanya korban jiwa juga tidak terlepas dari langkah antisipasi pihak sekolah yang sebelumnya telah mengosongkan bangunan karena dinilai berisiko.

Saat meninjau lokasi, Bupati Lucky melihat langsung puing-puing bangunan yang masih memenuhi ruangan. Atap dengan rangka kayu runtuh bersama sebagian dinding, menyisakan material bangunan yang berserakan.

Dua ruang kelas yang berada di samping bangunan, yakni kelas V dan kelas VI, juga untuk sementara dikosongkan karena menggunakan konstruksi atap yang sama dan dikhawatirkan mengalami kerusakan serupa.

Kondisi tersebut berdampak pada proses belajar mengajar. Karena keterbatasan ruang, siswa kelas II sementara digabung dengan kelas III, sedangkan siswa kelas IV belajar bersama kelas V. Sementara itu, siswa kelas VI menempati bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) yang berada di belakang sekolah.

Adapun aktivitas ruang guru untuk sementara dipindahkan ke ruang kelas I yang juga digunakan sebagai perpustakaan.

Bupati Lucky Hakim mengatakan, kondisi SDN 2 Tugu menjadi gambaran masih banyaknya sekolah di Kabupaten Indramayu yang membutuhkan penanganan segera.

“Hari ini saya meminta pertolongan kepada Menteri Pendidikan terkait pembangunan sekolah yang kondisinya sangat rawan ini, bahkan sampai ambruk. Beruntung pihak sekolah memiliki insting untuk mengosongkan ruangan sehingga tidak ada korban ketika atap akhirnya roboh,” ujar Bupati Lucky.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Indramayu akan terus berupaya melakukan revitalisasi sesuai dengan kemampuan daerah. Namun, keterbatasan anggaran membuat dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan, terlebih masih banyak sekolah lain yang membutuhkan perbaikan.

Ia menilai percepatan revitalisasi penting dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di sekolah lain.

Sementara itu, guru SDN 2 Tugu, Arif Budiman, mengatakan bangunan sekolah tersebut merupakan sekolah Inpres yang dibangun pada 1976 dan hingga kini belum pernah mendapatkan rehabilitasi secara menyeluruh.

Selain itu, sejak 2022 sekolah tersebut belum memiliki kepala sekolah definitif. Kondisi ini dinilai turut memengaruhi optimalisasi proses pengajuan bantuan perbaikan sekolah.

Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen terus melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kondisi infrastruktur pendidikan sebagai dasar penentuan skala prioritas penanganan.

Melalui sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan, Pemkab Indramayu berharap percepatan revitalisasi sekolah dapat segera terealisasi.

Dengan demikian, seluruh peserta didik dapat belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan layak.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Aksi Unik Petambak di Indramayu, Tiga Karung Uang Receh Diserahkan sebagai Simbol Tanggung Jawab

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemandangan tak lazim terjadi di depan Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (6/4/2026). Sejumlah petambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) mendatangi lokasi tersebut dengan membawa tiga karung berisi uang receh.

Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus upaya ganti rugi secara sukarela atas kerusakan sejumlah fasilitas publik, seperti Alun-alun Indramayu dan Tugu Nol Kilometer, yang terjadi saat demonstrasi pada Kamis (2/4/2026) lalu.

Salah satu perwakilan warga menyampaikan, uang koin yang dikumpulkan secara swadaya itu memiliki makna simbolis. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, langkah tersebut juga menjadi wujud perlawanan terhadap kebijakan yang mereka tolak.

Ia menjelaskan, meskipun jumlah nominal yang terkumpul belum dihitung secara pasti, penyerahan tiga karung uang receh tersebut menjadi pesan kuat dari para petambak. Mereka menegaskan bahwa perjuangan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan Pantura dilakukan demi mempertahankan ruang hidup, bukan untuk merusak fasilitas umum.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kerusakan yang terjadi saat aksi sebelumnya bersifat spontan, dipicu kekecewaan massa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Bupati Indramayu saat menyampaikan aspirasi mereka.

Aksi simbolik ini pun menjadi sorotan publik, sekaligus menggambarkan sikap masyarakat pesisir yang tetap mengedepankan tanggung jawab di tengah dinamika penolakan terhadap proyek yang dinilai berdampak pada keberlangsungan hidup mereka.

Reporter : Andika

DPRD Indramayu Tampung Aspirasi, KOMPI Tegas Tolak Revitalisasi Tambak Pantura

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar audiensi terkait rencana program revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura). Pertemuan tersebut diwarnai penolakan tegas dari Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) terhadap proyek yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat lokal, Senin (6/4/2026).

Program revitalisasi tambak ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu. Proyek tersebut direncanakan mencakup lahan seluas kurang lebih 2.875 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan, dengan tujuan meningkatkan produktivitas melalui modernisasi sistem budidaya perikanan.

Namun demikian, rencana tersebut memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat pesisir, khususnya para petambak yang tergabung dalam KOMPI. Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD, mereka menyuarakan penolakan dengan berbagai alasan mendasar.

Salah satu perwakilan KOMPI menyatakan bahwa program tersebut dinilai tidak melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif, melainkan berpotensi menggeser kepemilikan lahan yang telah dikelola secara turun-temurun. Ia menegaskan, jika proyek tetap dijalankan, ribuan petambak dan pekerja dikhawatirkan kehilangan sumber penghidupan.

Selain itu, KOMPI juga menyoroti kurangnya sosialisasi serta minimnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sejak tahap awal perencanaan. Kondisi ini dinilai menciptakan kesan kebijakan sepihak yang memicu keresahan di tengah warga pesisir.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Indramayu menyatakan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi yang berkembang. Lembaga legislatif daerah itu juga berjanji akan melakukan kajian lebih mendalam guna mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Audiensi berlangsung dalam suasana yang cukup dinamis, namun tetap kondusif. 

Hingga akhir pertemuan, belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Diskusi lanjutan pun direncanakan sebagai upaya mencari titik temu yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait.

Reporter : Andika

Dirjen KKP Temui Bupati Indramayu, Bahas Revitalisasi Tambak Pantura dan Serap Aspirasi Warga

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Tb. Haeru Rahayu, melakukan kunjungan ke Pendopo Kabupaten Indramayu. Kedatangannya bersama staf khusus menteri dan jajaran direktur disambut Bupati Indramayu, Lucky Hakim, beserta Forkopimda, Minggu (5/4/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada audiensi dan diskusi guna memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura).

Dalam keterangannya kepada awak media, Lucky Hakim menyebut koordinasi program ini telah berjalan dalam beberapa waktu terakhir, termasuk pembahasan bersama Menteri KKP dan Gubernur Jawa Barat dalam berbagai kesempatan.

Ia menjelaskan, program revitalisasi tambak Pantura tidak hanya menyasar Indramayu, tetapi juga mencakup wilayah Bekasi, Karawang, dan Subang. Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan melalui pengelolaan lintas kementerian.

“Program ini telah melalui berbagai tahapan pembahasan. Pemerintah daerah berperan untuk mendukung sekaligus mengawal agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan dan mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ujar Lucky.

Ia menegaskan, setiap tahapan dijalankan secara terukur dan transparan dengan pengawasan ketat sesuai regulasi. Bahkan, inspektorat kementerian turut dilibatkan guna memastikan program berjalan sesuai koridor hukum.

Terkait isu kompensasi atau uang kerahiman yang menjadi perhatian warga, Lucky menjelaskan bahwa besaran belum dapat ditentukan sebelum proses pendataan dan pemetaan lahan dilakukan secara menyeluruh.

“Penentuan harus diawali pengukuran dan pematokan lahan. Sementara ada kelompok masyarakat yang menolak sebelum ada kepastian, sehingga perlu dicari solusi bersama,” jelasnya.

Lucky juga mengakui adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait proses tersebut. Namun, ia memastikan pemerintah telah melakukan sosialisasi berulang kali dan membuka ruang dialog, termasuk menerima aspirasi warga yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa.

“Kami terbuka. Semua aspirasi masyarakat kami tampung dan fasilitasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat agar ditemukan jalan tengah,” tegasnya.

Sementara itu, Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa program revitalisasi tambak merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas budidaya perikanan di Pantura yang selama ini masih didominasi metode tradisional.

Menurutnya, program ini mencakup penataan ekosistem budidaya secara menyeluruh, mulai dari aspek lingkungan, peningkatan produktivitas, hingga nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat.

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya. Pelaksanaan dilakukan bertahap dan diawasi sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, KKP saat ini juga tengah menjalankan proyek tambak udang terintegrasi di Waingapu seluas hampir 2.000 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp7,2 triliun. Untuk kawasan Pantura Jawa, alokasi anggaran bahkan diproyeksikan mencapai tiga hingga empat kali lipat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan sektor perikanan budidaya nasional.

Ke depan, KKP juga dijadwalkan menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu guna membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan program tersebut.

“Jika masih ada hal yang belum dipahami, mari kita duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

FWJI Indramayu Nyatakan Dukungan untuk KOMPI, Tolak Proyek Revitalisasi Tambak

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Indramayu menyatakan sikap tegas dengan memberikan dukungan penuh kepada Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dalam menolak program revitalisasi tambak yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Sabtu (4/4/2026).

FWJI menilai program tersebut tidak memberikan solusi bagi masyarakat pesisir, justru berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup ribuan petambak di wilayah Indramayu.

Ketua FWJI Korwil Indramayu, Mutadi, menegaskan agar kepentingan proyek tidak disamarkan dengan dalih pembangunan. Ia menyebut, pihak yang paling dirugikan dari kebijakan tersebut adalah masyarakat kecil.

Menurutnya, rencana revitalisasi tambak berisiko menghilangkan ruang hidup para petambak, membatasi akses terhadap lahan, hingga memperlebar kesenjangan ekonomi di kawasan pesisir.

Selain itu, FWJI juga menyoroti kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Mereka menilai pendekatan yang dilakukan cenderung sepihak dan tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.

FWJI melihat adanya ketimpangan dalam proses tersebut, di mana aspirasi petani tambak dinilai tidak mendapatkan perhatian yang layak, padahal mereka merupakan pihak yang paling terdampak.

Sejalan dengan sikap KOMPI, FWJI mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan program revitalisasi dan membuka ruang dialog yang transparan serta melibatkan masyarakat secara langsung.

Mutadi kembali menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak mengorbankan rakyat. Ia menilai kebijakan yang ideal adalah yang mampu memperkuat ekonomi lokal, bukan justru meminggirkan masyarakat.

Di sisi lain, KOMPI tetap konsisten menolak proyek revitalisasi tambak tersebut karena dinilai berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Indramayu.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Aksi Kompi Tolak Revitalisasi Tambak Pantura Berujung Ricuh di Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Indramayu, Demonstrasi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana proyek revitalisasi tambak Pantura yang dinilai berpotensi merugikan pembudidaya lokal, Kamis (02/04/2026).

Dalam orasinya, massa menolak rencana pengembangan budidaya ikan nila salin dengan skema insentif di kawasan tambak Perhutani dan lahan tanah timbul. Kebijakan tersebut dianggap mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada tambak tradisional.

Selain menyampaikan penolakan, para demonstran juga mendesak pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog secara transparan serta melibatkan seluruh pihak terdampak guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Situasi yang awalnya berlangsung kondusif berubah memanas ketika massa tidak mendapat respons langsung dari Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang tidak hadir menemui peserta aksi. Kekecewaan tersebut memicu kericuhan di kawasan Alun-Alun Indramayu.

Akibat insiden tersebut, sejumlah fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan, di antaranya kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, lampu hias, hingga pot bunga. Papan informasi dan ornamen bola yang menjadi ikon alun-alun juga turut terdampak.

Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan warga, mengingat fasilitas yang rusak merupakan aset publik yang seharusnya dijaga bersama.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait insiden tersebut maupun penjelasan mengenai ketidakhadiran bupati saat aksi berlangsung.

Masyarakat berharap ke depan terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga, sehingga aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Proyek Miliaran Disperumkim di Desa Srogol Diduga Abaikan Standar SNI, Yosep Klaim Kualitas Paving Block Tetap Baik

BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman menggelontorkan anggaran sebesar Rp 3.822.648.362,94 untuk pembangunan permukiman kumuh di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Azky Jaya Kontruksi sebagai penyedia jasa, serta diawasi oleh CV Rajaya Rekayasa selaku konsultan pengawas, Sabtu (19/7/2025).

Namun, proyek bernilai miliaran rupiah itu disinyalir tidak memenuhi standar mutu, khususnya dalam pemasangan paving block. Dari pantauan di lapangan, paving block yang digunakan tidak terlihat mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI), yang merupakan acuan resmi mutu produk di Indonesia.

Padahal, sesuai ketentuan, produk paving block yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur publik idealnya telah berlabel SNI. Standar ini menjamin bahwa produk telah melalui proses uji kualitas dan memenuhi ketentuan teknis terkait kekuatan, ketahanan, dan keamanan penggunaan.

Saat dikonfirmasi, Yosep selaku mandor proyek memberikan penjelasan. “Meskipun tidak ada label SNI-nya, saya jamin kualitas paving block ini sangat bagus. Sudah biasa digunakan oleh para kontraktor,” ujarnya.

Walaupun penggunaan paving block non-SNI tidak secara langsung melanggar hukum, namun hal ini dapat menimbulkan sanksi sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kualitas proyek pemerintah. Selain itu, paving block yang tidak memenuhi standar berisiko mudah retak, bergeser, atau rusak akibat tekanan lalu lintas dan kondisi cuaca ekstrem. Dampaknya, jalan dapat menjadi bergelombang, berlubang, bahkan membahayakan pengguna jalan.

Kondisi ini tentu menimbulkan potensi kerugian ekonomi akibat biaya perbaikan dini yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, pengawasan dari pihak terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh material pembangunan memenuhi standar yang berlaku, guna menjamin kualitas dan keamanan infrastruktur yang dibangun dengan dana publik.

Dewi

Wabup Syaefudin Terima Aspirasi Pedagang, Tunda Revitalisasi Pasar Desa Kedungwungu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Langit terik tak menyurutkan langkah puluhan pedagang Pasar Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Selasa pagi (15/7/2025). Dengan wajah penuh harap, mereka datang ke Pendopo Kabupaten Indramayu. Bukan untuk berdemo, tetapi menyampaikan suara hati: permintaan penundaan rencana revitalisasi pasar desa mereka. Rabu (16/7)

Pasar yang telah menjadi sumber penghidupan bagi warga selama bertahun-tahun itu, menurut para pedagang, belum memerlukan pembangunan ulang secara menyeluruh. Mereka hanya berharap ada perbaikan kecil, seperti drainase yang kerap tersumbat saat hujan turun.

“Kami bukan menolak pembangunan, tetapi kondisi pasar masih layak. Yang paling penting sekarang adalah memperbaiki saluran air. Ekonomi sedang kurang bagus, kami pedagang  mohon kebijaksanaan,” ungkap seorang pedagang dengan tegas.

Mereka disambut Bupati Indramayu Lucky Hakim melalui Wakil Bupati Syaefudin, yang dengan hangat membuka ruang dialog di ruang kerjanya. Bagi Wabup, mendengar dan memahami adalah langkah pertama untuk mencari solusi bersama.

“Saya apresiasi kedatangan bapak ibu sekalian. Aspirasi ini akan segera kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Kedungwungu agar bisa ditunda dulu revitalisasinya, sambil mencarikan jalan tengah yang terbaik,” ucap Wabup Syaefudin. 

Tak hanya menjanjikan komunikasi, Wabup juga mengajak para pedagang untuk tetap berjualan dengan tenang dan menjaga suasana kondusif, agar roda perekonomian terus berputar dan pasar desa tetap hidup sebagai pusat ekonomi masyarakat.

“Pasar Kedungwungu ini punya potensi besar. Dengan kekompakan dan semangat warga, kita bisa jadikan pasar ini magnet ekonomi baru di Anjatan dan sekitarnya,” tambahnya.

Pernyataan Wabup disambut hangat. Beberapa pedagang mengangguk lega, sementara yang lain tersenyum harapan mereka tak sia-sia.

Usai pertemuan, para pedagang meninggalkan Pendopo dengan langkah yang lebih ringan membawa pulang secercah harapan bahwa suara mereka didengar, dan nasib mereka diperjuangkan.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

KKP dan Pemkab Indramayu Revitalisasi 2,8 Ribu Hektare Lahan Tambak, Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bersama Pemkab Indramayu melakukan revitalisasi lahan tambak yang kurang produktif menjadi tambak yang modern. Revitalisasi ini sebagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan berbasis masyarakat pesisir. Selasa (1/7)

Kepastian revitalisasi tambak ini setelah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Dirjen Perikanan Budi Daya Tb.Haeru Rahayu atas nama Kementerian dan Kelautan (KKP) dan Bupati Indramayu Lucky Hakim atas nama Pemkab Indramayu, Rabu (25/6/2025) di Gedung KKP Jakarta. 

Lucky Hakim menjelaskan, untuk saat ini tambak di wilayah Kabupaten Indramayu yang siap dilakukan revitalisasi seluas 2.875,48 hektare yang tersebar di Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan, dan Sindang. 

Menurut Lucky, revitalisasi tambak Pantura ini akan meningkatkan perekonomian warga pesisir karena memanfaatkan tambak yang selama ini kurang produktif. Menurutnya, revitalisasi tambak ini yang merupakan sinergi dan kolaborasi pemerintah daerah dan pusat akan meningkatkan pendapatan warga yang berbasis masyarakat pesisir. 

“Dengan revitalisasi ini merupakan langkah nyata kita bersama KKP untuk bersama-sama meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan tambak yang kurang produktif sehingga ekonomi kerakyatan kita bisa tumbuh terutama bagi masyarakat pesisir,” kata Lucky Hakim. 

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan revitalisasi tambak tahap pertama di pantai utara (pantura) Jawa Barat dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang.

“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,” ujar Trenggono. 

Program revitalisasi tambak ini juga tentunya menimbulkan dampak beruntun positif lainnya yakni penyediaan rumah bagi para pekerjanya.

“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,” kata Trenggono.

Menurut Trenggono, program revitalisasi akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025 mulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413,25 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bupati Lucky Hakim dan Mensos Tinjau Wisma Haji, Siapkan Transformasi Jadi Sekolah Rakyat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, meninjau langsung Wisma Haji Indramayu yang sudah lama tidak dipergunakan, Rabu (7/5/2025).

Bupati Lucky Hakim mengatakan, bahwa giat tersebut merupakan bagian dari langkah awal persiapan pemanfaatan kembali gedung Wisma Haji Indramayu untuk dialihfungsikan sebagai Sekolah Rakyat.

“Saya, bupati bersama Sekda dan seluruh jajaran SKPD terkait mendampingi Mensos dan jajaran melihat Wisma Haji yang sempat vakum beberapa tahun. Pa Mensos langsung cocok melihat gedung ini dari sisi bangunan, lokasi, juga ruang-ruangnya,” katanya.

Bupati Lucky menyampaikan, Sekolah Rakyat yang menjadi program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Wisma Haji Indramayu akan menampung sekitar 200 siswa dari keluarga tidak mampu dan disiapkan dalam format boarding school (asrama). 

“Setelah ini kita akan lakukan rapat untuk memastikan kesiapan kami dalam beberapa hari ke depan. Kemudian akan dilakukan asesmen untuk renovasi gedung ini sehingga dalam dua bulan ke depan sudah bisa operasional,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Bupati Lucky menerangkan, Pemkab Indramayu juga telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di kawasan Cikawung untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. 

“Sembari berjalan, kita siapkan lahan di Cikawung sebagai lokasi jangka panjang. Gedung Wisma Haji akan menjadi titik awal. Kami semua bekerja dengan tegas, cerdas, dan cepat untuk merespon program Presiden Prabowo yang sangat peduli pada masyarakat seperti Indramayu. Kita integrasikan program pusat dengan gotong royong dan kolaborasi antarlevel pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan, Wisma Haji Indramayu memiliki potensi luar biasa untuk dijadikan sekolah berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. 

“Saya sudah keliling ke beberapa daerah, dan salah satu yang paling siap adalah di Indramayu ini. Gedungnya luas, ada aula, ada ruang-ruang yang bisa dijadikan kelas. Tinggal renovasi, lalu bisa langsung dimanfaatkan,” sampainya.

Dirinya menambahkan, Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 tersebut merupakan program prioritas pemerintah pusat. 

Menteri Saifullah mengatakan, akan ada rekrut guru, kepala sekolah, dan murid semuanya dari Indramayu. Murid-murid yang akan sekolah di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin ekstrem, mereka yang putus sekolah atau bahkan tidak terdata dalam sistem dapodik.

“Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, maka pada pertengahan tahun ini Wisma Haji Indramayu akan resmi bertransformasi menjadi Sekolah Rakyat, memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan berkualitas secara gratis dan berasrama,” pungkasnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal