BOGOR.radarinformasi.com – Pembangunan drainase di Kampung Teluk Pinang, RW 01 dan RW 02, Desa Teluk Pinang, tengah menjadi sorotan masyarakat. Proyek tersebut diduga tidak memenuhi spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. Sabtu (21/9)
Sejak proyek dimulai dua hari lalu, tidak ada papan informasi proyek yang dipasang di lokasi. Padahal, papan proyek merupakan elemen penting untuk transparansi dan informasi publik terkait pelaksanaan pekerjaan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan warga setempat.
Saat awak media mencoba berkomunikasi dengan pihak pelaksana proyek, sering kali mendapatkan berbagai alasan terkait ketidakhadiran mandor di lapangan. Hal ini menambah kecurigaan masyarakat terhadap kualitas dan pengawasan pekerjaan.
“Untuk papan proyek saya tidak tahu ada dimana, tanyakan saja kepada mandor. Disini saya cuma disuruh untuk mengerjakan proyek ini,” ucap salah satu pekerja.
Kondisi di lapangan juga memprihatinkan, di mana tanah di lokasi proyek tergenang air dan belum kering ketika pemasangan batu dilakukan. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi kekuatan dan ketahanan drainase, mengingat pemasangan batu pada tanah yang tidak kering berpotensi membuat struktur menjadi tidak stabil.
Tidak hanya itu, pekerja yang terlibat dalam pembangunan tersebut diketahui tidak menerima jaminan asuransi. Dalam pengerjaan proyek infrastruktur, jaminan keselamatan kerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor guna melindungi pekerja dari risiko kecelakaan.
Lucunya, saat awak media berhasil menguhungi Dahir selaku mandor, ia berdalih dan mengarahkan untuk menghubungi salah satu oknum media.
“Saya tidak tahu apabila pekerja tidak memakai APD, saat ini saya sedang ada pengecoran di luar kota, kalau mau bertemu nanti hari Senin,” ucap Dahir dengan ketus. Hal tersebut mencerminkan bahwa lemahnya pengawasan dalam pengerjaan proyek ini oleh pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi yang jelas terkait polemik proyek ini. Awak media dan masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi terkait proyek ini demi memastikan keselamatan pekerja dan kualitas pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan.
BOGOR.radarinformasi.com- Diduga proyek siluman, pembangunan Jembatan dan kelengkapannya yaitu Tembok Penahan Tanah (TPT) yang di kerjakan Pemerintah Desa Leuwisadeng mangkrak alias terbengkalai hingga saat ini belum di selesaikan. Selasa, (02/07/2024).
Patut diduga proyek pembangunan jembatan dan kelengkapannya yang di kerjakan oleh pihak desa itu adanya aroma-aroma berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum Kades yang meraup keuntungan dengan memperkaya diri atau kelompoknya.
Mirisnya Proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh pemerintah Desa itu, hingga kini belum juga jadi diselesaikan. Pasalnya, pengerjaan proyek yang dimulai sekitar bulan Januari 2024 yang berlokasi di wilayah Pasir Salam, RT 03 RW 07, Desa Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Belum diketahui secara jelas dari program apa pembangunan jembatan dan berapa besaran anggaran yang di gunakan.
Kepala Desa Leuwisadeng Rohim Hidayatullah saat dihubungi melalui telepon selulernya via WhatsAp enggan memberikan keterangan atau menjawab pesan ketika di konfirmasi, dan saat ditemui awak Media di kantor desanya, Kades pun terkesan menghindar dari wartawan ia secara tiba-tiba menghilang. Senin (24/06).
Ditemui di hari berikutnya untuk yang ke dua kalinya oleh wartawan, Saat awak media menanyakan keberadaan Kades, Sekdes dan Kasi Kesejahteraan (Kesra) pada salah satu pegawainya, dari ketiganya yang ditanyakan dan ingin ditemui tidak ada di tempat, Selasa (25/06).
“Kadesnya ngak ada pak, Sekdes langsung kelapangan soalnya lagi tugas di luar sama orang BPN karna ada pengukuran. Kalau Kesra belum datang pak infonya katanya lagi sakit”, terangnya salah satu Staf Desa Leuwisadeng kepada awak Media.
Ditanyai kembali oleh awak media salah satu pegawai desa untuk mendapatkan sedikit informasi soal proyek dari program apa dan tidak adanya papan kegiatan, ia pun tidak mau mengatakan dengan menjawab tidak mengetahui dengan mengarahkan langsung ke Kades.
“Saya tidak tau pak, klo mau nanya langsung aja ke Pak Kades”, ujar pegawai desa.
Mangkraknya proyek itu hingga kini menimbulkan keluhan dan tanda tanya dari berbagai kalangan masyarakat, yang mana bagi warga setempat menjadi akses yang penting dalam aktivitas kebutuhannya sehari-hari.
Dari data sementara yang berhasil dihimpun menurut keterangan warga (red-) yang identitas tidak mau di sebutkan, ia mengatakan pembangunan jembatan itu menggunakan dana talang dari kepala desa Leuwisadeng.
“Itu dana desa bang klo ngak salah, kalau kata Sekdesnya dana desa kan belum cair, makanya itu pake dana Galang (dana talang) dia pake uang sendiri katanya. Makanya itu belum selesai-selesai kata dia, kalo misalkan udah cair baru selesai gitu kata dia”, jelas Warga (red-) menirukan ucapan sekdes yang di ceritakan kepada wartawan.
Diceritakan kepada wartawan, warga (red) yang sudah merasa kesal sempat ingin melakukan aksi demo didepan kantor Desa Leuwisadeng, menurutnya kata kades yang ucapnya ditirukan warga mengatakan kades mempersilahkan untuk demo, sehingga rencana aksi itu di urungkan warga.
Dari pantauan awak media di lapangan, kondisi demikian dibuktikan memang benar belum di selesaikan dan tidak adanya terpampang papan kegiatan pembangunan proyek tersebut, diduga tanpa dilengkapi adanya papan nama sehingga jelas menyalahi aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012.
Untuk diketahui, dimana UU tersebut mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek sebagai bentuk transparansi pertanggung jawaban terhadap publik mengingat sumber dana yang digunakan dalam melakukan pembangunan proyek tersebut dari negara yang dihimpun dari uang rakyat sehingga harus kembali pada rakyat sesuai peruntukannya.
Ditempat terpisah, Kasie Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Roro ketika dikonfirmasi suarapubliktvnews.com ditemui diruang kerjanya, terkait jembatan yang belum diselesaikan ia membenarkan pembangunan tersebut menggunakan dana talang.
“Itu kan kena bencana di tahun 2023,sedangkan itu sudah di usulkan untuk Bankeu yang dulu disebut Samisade, terus pak lurah konsultasi kesana. Terus di benerin dulu yang pake dana talang, kalo dana talangnya dari mana saya ngak tau”, terangnya Roro kepada awak media.
Lanjut Roro, ia juga mengatakan sudah melakukan pengecekan ke lokasi proyek pembangunan jembatan dan kelengkapannya yang sudah diketahui menggunakan anggaran dana talang.
“Kemarin saya juga udah survei, kan sudah di TPT untuk menghindari banjir itu yang diujung kan. Sekarang mungkin lagi di ajukan. kalau Bangkeu nya baru maksudnya baru di ajukan itu di tahun yang lalu”, jelasnya Kasie Ekbang Kecamatan Leuwisadeng.
Masih kata dia, Roro menjelaskan yang ia ketahui jumlah sebesar 400juta melalui Rencana anggaran biaya dalam proyek pembangunan jembatan dan Tembok Penahan Tanah.
“Kalo anggaran TPT nya saya ngak tau sih itu, kalau menurut RAB itu sekitar 400 juta an untuk jembatan sama dengan sisi kiri dan sisi kanan. Ya sekitar segitulah RABnya”, ujarnya.
Sambung Roro memaparkan ketika ditanya berapa lama waktu dalam pengerjaan proyek itu, ia mengatakan bergantung dengan anggarannya dan sistem di tahun ini menggunakan non tunai yang berbeda dengan tahun yang lalu.
“Ya kalau target pengerjaan sih tergantung uangnya, lagian juga sebetulnya sekarang uangnya belum ada. Sekarang itu menggunakan sistem Panda,jadi sistem itu ngak kaya SPJ yang di ACC, di akui, trus ke DPMD, ke bagian keuangan lalu cair. Klo sekarang ngak uang ngak Cash sekarang non tunai”, imbuhnya.
Ketika ditanyakan soal data identitas dan tanda tangan beberapa warga yang di minta oleh pihak pemdes, yang menurut keterangan warga di minta untuk persetujuan dalam percepatan pembangunan jembatan dan jalan.
“Oh itu mungkin itu persetujuan jalan, maksudnya persetujuan warga yang lahannya ke pakai pembuatan jalan”, tukasnya.
BOGOR.radarinformasi.com – Salahsatu kegiatan pekerjaan pemasangan U-Ditch yang dilaksanakan oleh PUPR Kabupaten Bogor yang berlokasi dekat kantor Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, diduga proyek siluman karena tidak ada Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Senin (30/10/2023).
Proyek yang dikethui menggunakan anggaran Rp.190.731.000,00 yang sempat berjalan beberapa hari dan akhirnya diberhentikan tersebut menyisakan kesan buruk di masyarakat, bagaimana tidak, di lokasi proyek galian tersebut terlihat tanah berceceran di jalan raya dekat kantor desa, sehingga mengganggu akses jalan warga, terlebih belakangan ini hampir setiap hari turun hujan tentunya mengakibatkan jalan aspal menjadi licin dan dapat membahayakan pengendara terutama pengendara kendaraan roda dua.
“Saya selaku warga disini merasa sangat terganggu dengan pekerjaan tersebut karena banyak tumpukan tanah bekas galian dibiarkan begitu saja. Selain mengaganggu lalu lintas karena jalan yang menjadi sempit tanah tersebut juga kerap terbawa air saat hujan hingga jalan menjadi licin”, ucap salahsatu warga.
“Saya sudah berkali-kali menghubungi penanggungjawab pekerjaan tersebut namun tidak juga mendapatkan titik temu bahkan nomer saya malah di blokir oleh pak Arif yang bertanggungjawab atas proyek tersebut. Ini saja warga gotong royong untuk membersihkan tanah yang berceceran”, keluhnya.
Sementara itu ketika Awak Media radar informasi.com mencoba menghubungi Arif yang menurut laporan warga adalah pemegang proyek tersebut, Ia justru menyuruh untuk konfirmasi mandor.
“Ke mandor aja teh saya mah cuma pekerja teh,” ucapnya singkat.
Dan ketika Awak Media menghubungi untuk konfirmasi mandor mengatakan bahwa proyek tersebut tidak ada anggaran untuk Direksi Keet dan juga Kisdam. Ia juga mengatakan bahwa pengerjaan di berhentikan dulu karena masih harus menyelesaikan proyek PUPR di lokasi lain.
” Tidak ada Direksi Keet dan Kisdam karena memang tidak ada anggaran untuk itu di pekerjaan ini, sementara papan proyek sengaja saya buka, bukannya nutup-nutup papan proyek, cuma sekarang ada di kontrakan, takutnya ilang soalnya yang kerja disitu lagi ga ada kegiatan, jadi takut hilang”, tutur mandor.
Proyek IPAL Siluman Muncul di Kelurahan Bojongkerta, Santer jadi Sorotan Warga
BOGOR.radarinformasi.com– Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dalam sebuah pemukiman yang padat dengan kategori sanitasi yang tidak layak, maka pemerintah telah menggelontorkan bantuan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hal tersebut bertujuan untuk mengolah limbah yang berbentuk cair, misalnya limbah dari WC, dari air cuci ataupun dari kamar mandi, Sabtu (06/11/21).
Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor adalah salahsatu kelurahan penerima IPAL, akan tetapi pembangunan yang sudah berjalan hampir 3 minggu, masyarakat sekitar masih bertanya-tanya sumber anggaran dan besaran jumlah anggarannya, karena di lokasi pembangunan tidak terlihat adanya papan proyek.
Padahal seperti yang kita ketahui, papan proyek wajib dipasang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek, dari volume jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak, sampai waktu proses pekerjaan.
Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan, saat radarinformasi mencoba menggali informasi, Parman yang disebut-sebut sebagai Ketua KSM seolah alergi terhadap media, Ia selalu menghindar saat akan dimintai keterangan.
Sangat disayangkan memang, proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah tersebut menjadi sorotan masyarakat dan dianggap proyek siluman karena tidak bertuan serta tidak ada kejelasan soal jumlah dan sumber anggarannya. Masyarakat sekitar pun mulai menyoal hal tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan Ketua KSM masih sulit ditemui dan belum ada penjelasan terkait pembangunan yang sudah berjalan tersebut. Bahkan saat dikonfirmasi via seluler tidak merespon sama sekali.
