Indramayu Dukung Proyek Perlindungan Pesisir Pantura, Fokus Tangani Banjir Rob dan Perubahan Iklim

INDRAMAYU.radarinformasai.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Ballroom Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pertemuan lintas kementerian dan lembaga tersebut membahas percepatan perlindungan kawasan pesisir dari ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, hingga dampak perubahan iklim, Senin (4/5/26).

Kehadiran Bupati Lucky Hakim menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional sekaligus memperjuangkan perlindungan wilayah pesisir Indramayu. Kabupaten Indramayu diketahui sebagai salah satu kawasan Pantai Utara Jawa yang sangat rentan terhadap bencana pesisir, terutama banjir rob yang semakin sering terjadi.

Selain banjir rob, wilayah pesisir Indramayu juga menghadapi tantangan serius berupa abrasi pantai dan penurunan muka tanah yang berdampak pada permukiman warga serta aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan kondisi Pantura semakin mengkhawatirkan akibat kenaikan muka air laut dan perubahan iklim. Ia menyebut kenaikan permukaan laut berkisar 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun akibat pemanasan global, yang meningkatkan risiko kerusakan permukiman dan infrastruktur pesisir.

AHY juga menekankan pentingnya penanganan terpadu dalam mengatasi penurunan muka tanah dan persoalan pesisir lainnya. Menurutnya, pendekatan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar solusi yang dihasilkan lebih efektif.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lucky Hakim menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir, khususnya bagi wilayah Indramayu yang terdampak langsung. Pemerintah daerah menegaskan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar program berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong pembangunan Giant Sea Wall (GSW) sebagai solusi komprehensif yang direncanakan membentang sekitar 575 kilometer di sepanjang pesisir Pantura Jawa, termasuk Indramayu. Proyek ini mencakup pembangunan tanggul laut dan tanggul pantai, serta pendekatan berbasis alam melalui konservasi mangrove dan penataan kawasan pesisir secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah menyiapkan skema relokasi layak bagi masyarakat terdampak serta pengembangan kawasan pesisir berbasis ekonomi berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Melalui keterlibatan aktif dalam program ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap upaya perlindungan pesisir tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Pendopo Indramayu Jadi Lokasi KKL Pasis SESKOAD, Perkuat Sinergi Pertahanan Wilayah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pendopo Kabupaten Indramayu menjadi lokasi penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan saat Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menerima kunjungan Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Tahun Anggaran 2026 dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Wilayah Pertahanan, Senin (6/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung pada 6 hingga 9 April 2026 tersebut diikuti 24 perwira siswa yang akan mempelajari langsung dinamika kewilayahan di Kabupaten Indramayu. Tidak hanya bersifat akademik, KKL ini juga menjadi wadah strategis untuk mengintegrasikan teori pertahanan dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk aspek sosial, geografis, dan kebencanaan wilayah pesisir.

Dalam sambutannya, Lucky Hakim menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Indramayu sebagai lokasi KKL. Ia menilai kehadiran para perwira siswa merupakan kehormatan sekaligus peluang memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan wilayah.

Menurutnya, karakteristik wilayah pesisir Indramayu memiliki tantangan tersendiri, seperti potensi banjir, rob, abrasi, hingga dampak perubahan iklim yang membutuhkan penanganan terpadu.

Ia menegaskan, penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan masyarakat guna membangun sistem pertahanan wilayah yang adaptif, termasuk menghadapi ancaman non-militer.

“Kami mengapresiasi keterlibatan TNI melalui kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan wilayah. Kehadiran para perwira siswa diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran strategis serta mempererat kolaborasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan KKL, Imam Purnomo Hadi, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman komprehensif para peserta terhadap kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, berbagai fenomena yang ditemukan selama KKL dapat menjadi bahan refleksi dalam merumuskan strategi pertahanan yang lebih relevan dan aplikatif.

“KKL ini penting untuk membangun perspektif strategis para perwira siswa, baik dalam aspek pertahanan, kewilayahan, maupun dinamika sosial masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Sinergi yang terbangun, kata dia, menjadi bagian dari pengabdian bersama demi kepentingan bangsa dan negara.

Melalui kegiatan ini, interaksi langsung para perwira siswa dengan kondisi wilayah pesisir Indramayu diharapkan mampu memperkuat pemahaman bahwa strategi pertahanan harus berpijak pada realitas lapangan, sehingga dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan ketahanan wilayah dan kolaborasi lintas sektor.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Polisi Bersama PWI Indramayu Turunkan Ekskavator untuk Minimalisir Banjir di Margalaksana

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Banjir yang melanda Perumahan Margalaksana 1 dan 2 akibat buruknya drainase mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian. Bripka Rusmanto, anggota Polsek Indramayu, turun langsung ke lokasi dan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indramayu untuk segera menanggulangi genangan air di permukiman warga.

Rusmanto melakukan survei lapangan dan menginstruksikan PWI Indramayu menyiapkan ekskavator guna mempercepat surutnya air. Malam itu juga, ekskavator dikerahkan untuk mengangkat lumpur sungai serta hamparan eceng gondok yang menutup permukaan sungai, sehingga aliran air dapat kembali lancar.

“Yang terpenting malam ini ekskavator harus turun, supaya warga di perumahan bisa tidur nyenyak,” ujar Bripka Rusmanto. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena warga telah kurang tidur selama beberapa hari akibat cemas akan hujan lebat yang diprediksi BMKG terjadi hingga sepekan ke depan.

Hingga Rabu pagi (28/1/2026), ekskavator masih bekerja mengangkat lumpur dan eceng gondok ke tanggul sungai. 

Rusmanto menambahkan, jika satu ekskavator dinilai kurang, ia siap mendatangkan tambahan alat berat.

Langkah cepat Bripka Rusmanto mendapatkan apresiasi dari Ketua PWI Indramayu, Dedy S. Musashi, yang menyebut tindakan polisi ini sebagai “local hero” karena menggunakan dana pribadi untuk menyewa ekskavator demi meringankan beban warga.

Kehadiran alat berat di kompleks perumahan terbesar dan terpadat di Indramayu ini disambut antusias warga. Ketua RW 08 Perumahan Margalaksana Indah, H. Wahyudin, menyampaikan rasa terima kasihnya. 

Ia menjelaskan ratusan warganya telah terendam banjir selama tiga hari, dengan ketinggian genangan mencapai sekitar 70 centimeter, bahkan beberapa warga terpaksa mengungsi.

“Jika tidak ada alat berat yang turun, kemungkinan besar warga kami akan terus terendam,” kata Wahyudin.

Sementara itu, warga setempat seperti Siska turut memberikan dukungan kepada operator ekskavator dengan menyiapkan makanan dan minuman sebagai bentuk terima kasih.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

BPBD Indramayu Prioritaskan Penanganan Banjir di Kawasan Kota dan Pasekan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu saat ini memusatkan penanganan banjir di wilayah Indramayu Kota dan Kecamatan Pasekan. Fokus tersebut disampaikan langsung saat tim media mendatangi kantor BPBD Indramayu untuk menggali langkah-langkah penanggulangan banjir yang melanda sejumlah wilayah, Rabu (28/1/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Indramayu, Drs. Dadang Oce Iskandar, mengungkapkan bahwa genangan air masih terpantau di beberapa kawasan perkotaan, terutama di area permukiman warga. 

Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Pasekan yang hingga kini masih mengalami dampak banjir cukup signifikan.

“Di beberapa wilayah lain air sudah mulai surut. Namun, untuk kawasan kota dan Pasekan, genangan masih terjadi sehingga kami memfokuskan upaya penanganan di dua wilayah tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, BPBD Indramayu turut berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Diskimrum) untuk menangani persoalan drainase. 

Langkah yang dilakukan antara lain pengecekan saluran air yang tersumbat serta upaya perbaikan sistem drainase di titik-titik rawan banjir.

Dadang juga menegaskan bahwa banjir yang terjadi di wilayah kota tidak berkaitan dengan jebolnya tanggul Sungai Cimanuk. 

Menurutnya, kondisi tanggul saat ini masih dalam kategori aman. “Banjir di wilayah kota bukan akibat tanggul jebol. Debit Sungai Cimanuk berada pada level aman, dengan pengurangan aliran hingga sekitar 200 meter kubik per detik. 

Faktor utama penyebab banjir adalah curah hujan yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 150 milimeter,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan BPBD, wilayah dengan dampak banjir terparah saat ini masih berada di Kecamatan Pasekan serta beberapa kawasan permukiman di wilayah kota. Sementara itu, daerah lain di Kabupaten Indramayu dilaporkan mulai mengalami penurunan debit air dan berangsur surut.

Ke depan, BPBD Indramayu menyiapkan langkah antisipasi jangka menengah dan panjang, di antaranya melalui pengerukan saluran air serta penguatan koordinasi dengan Diskimrum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna meminimalkan potensi banjir pada musim hujan mendatang.

“Situasi terus kami pantau secara berkala. BPBD bersama instansi terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan langkah penanggulangan banjir berjalan optimal,” pungkasnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Pemkab Indramayu Serius Tangani Bencana Hidrometeorologi, Saluran Tersumbat hingga Pohon Tumbang Ditangani

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus memperlihatkan keseriusannya dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah titik strategis wilayah perkotaan, termasuk kawasan Sport Center dan permukiman warga. 

Berbagai langkah konkret dilakukan, mulai dari pemantauan genangan air, pengecekan sistem drainase, hingga penanganan dampak sosial, Rabu (28/1/2026).

Dalam patroli lapangan yang dipimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indramayu, ditemukan adanya penyumbatan serius pada saluran utama di Jalan Jenderal Sudirman. 

Saluran drainase berukuran besar yang berfungsi sebagai jalur utama pembuangan air tersebut tertutup bangunan kios permanen, sehingga menghambat aliran air dan diduga menjadi penyebab genangan yang terjadi selama bertahun-tahun.

Selain menelusuri permasalahan drainase, Satpol PP juga bergerak cepat menangani pohon tumbang akibat cuaca ekstrem di sejumlah ruas jalan protokol, salah satunya di Jalan Tembaga, Kecamatan Indramayu.

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso, mengatakan pihaknya langsung menurunkan personel untuk melakukan pemotongan dan pembersihan material pohon yang sempat mengganggu arus lalu lintas. 

Langkah ini dilakukan demi menjaga keselamatan pengguna jalan serta mencegah kerusakan infrastruktur lebih lanjut.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu melakukan upaya normalisasi dengan membuat sodetan Kali Ceblok di kawasan Pantai Pataya. 

Pengerjaan dilakukan menggunakan alat berat excavator guna mempercepat aliran air menuju laut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Maulana Malik, meninjau langsung proses pengerjaan bersama perangkat desa dan masyarakat setempat. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir yang kerap menggenangi wilayah Jalan Pahlawan, Jalan Samsu, hingga kawasan tambak di sekitarnya.

Maulana Malik menegaskan, penanganan bencana hidrometeorologi dilakukan secara terintegrasi lintas instansi. 

Pihaknya melakukan pembersihan dan pengecekan di titik-titik krusial saluran air, khususnya di Sungai Ceblok, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan Cimanuk apabila penanganan berada dalam kewenangan lembaga tersebut.

“Kami tidak hanya melakukan pembersihan rutin, tetapi juga tindakan korektif terhadap infrastruktur yang menghambat aliran air. Pembuatan sodetan dan normalisasi ini sangat penting agar kapasitas tampung drainase kembali optimal. 

Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di atas saluran air demi kepentingan bersama menuju Indramayu bebas genangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu telah mendirikan posko pengungsian bagi warga yang terdampak genangan air, khususnya di kawasan permukiman.

Kepala BPBD Kabupaten Indramayu, Drs. Dadang Oce Iskandar, menyampaikan bahwa pihaknya turut membantu proses evakuasi warga serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.

“Kami membantu evakuasi warga yang terdampak sekaligus mendirikan posko pengungsian,” katanya.

Baik Satpol PP, Dinas PUPR, maupun BPBD berharap kondisi segera membaik, genangan air cepat surut, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas serta menempati rumahnya dengan aman dan nyaman.

Sumber: Diskominfo Indramayu

Andika

Pemkab Tapanuli Utara Harapkan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara Terintegrasi Pemulihan Pascabencana

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni P. Lumbantoruan, M. Eng mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pascabencana di Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, digelar di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan  (Senin, 12/1/2026).
‎
‎Rakor tersebut juga dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan Veronica Tan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
‎
‎Dalam paparannya, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat keterbatasan akses di empat desa pada dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara akibat dampak bencana. Proses pendataan rumah rusak juga masih terus diperbarui untuk memastikan seluruh warga terdampak dapat terakomodasi dalam program penanganan.
‎
‎Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyesuaian APBD Tahun 2026 dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp430 miliar guna mendukung penanganan bencana, yang mencakup sektor infrastruktur, komunikasi dan informatika, pendidikan, kesehatan, serta belanja tidak terduga. Selain itu, target penyelesaian dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan pada 26 Januari 2026.
‎
‎Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani dampak bencana yang melanda wilayah pegunungan dan kawasan hilir, baik berupa longsor maupun banjir bandang. Ia menekankan pentingnya pemulihan layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, akses jalan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.

Sementara itu, Kepala BNPB menyampaikan bahwa sebanyak 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat akan menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatur pembagian tugas antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan masing-masing. BNPB juga menegaskan bahwa masyarakat yang telah melakukan perbaikan rumah secara mandiri tetap dapat mengusulkan bantuan kepada pemerintah.
‎
‎Dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan sejumlah masukan strategis, antara lain perlunya menjadikan data kerusakan lahan pertanian dan dampak ekonomi sebagai dasar pemberian bantuan rumah, bantuan ekonomi, serta Program Keluarga Harapan (PKH). Wakil Bupati juga meminta kejelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) relokasi warga yang berada di zona rawan bencana, meskipun rumahnya tidak mengalami kerusakan, serta mekanisme penyaluran bantuan stimulan rumah rusak apakah berupa uang tunai atau material bangunan.
‎
‎”Kami sangat setuju para korban bencana yang terdampak pada sumber perekonomiannya akan dimasukkan pada PKH tetap, semoga ini terwujud. Kami juga harapkan adanya SOP yang jelas bagi rumah yang direlokasi walaupun rumah sebelumnya tidak rusak namun beresiko terhadap bencana,” ucap Wabup Tapanuli Utara.
‎
‎Rakor tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, di antaranya percepatan penyusunan dokumen R3P dengan batas waktu 26 Januari 2026, pelaksanaan intervensi Huntara, Dana Tunggu Hunian (DTH), dan Hunian Tetap (Huntap) untuk mengatasi kondisi pengungsian, serta penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada zona rawan bencana yang tidak lagi diperkenankan menjadi kawasan permukiman.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan dokumen R3P dan mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara terintegrasi, guna memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali hidup aman, layak, dan produktif.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

‎Pemkab dan DPRD Taput Sepakati Alih Fungsi Lahan TPA untuk Hunian Tetap Pascabencana

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara secara resmi menyetujui pengalihan pemanfaatan fungsi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (8/1/2026).
‎
‎Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2026 tentang Persetujuan Pengalihan Pemanfaatan Fungsi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari Fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Hunian Tetap kepada Masyarakat Terdampak Bencana Alam.
‎
‎Dalam keputusan tersebut, DPRD menyetujui pengalihan pemanfaatan fungsi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari fungsi TPA menjadi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam. Adapun objek tanah yang dialihfungsikan merupakan lahan lapangan penimbunan pembuangan sampah (TPA) yang terletak di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan luas 2 hektare dari total luas 48.900 meter persegi sebagaimana tercatat dalam buku inventaris Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Keputusan tersebut dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Henry Sitompul, M.M., M.Si, para pimpinan perangkat daerah teknis serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan persetujuan yang diberikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan pascabencana serta menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana alam.
‎
‎“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengapresiasi dukungan dan persetujuan DPRD. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan pascabencana serta menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung upaya pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak bencana.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Terima Kunjungan Lapangan Tim Kemenkeu dan PT. SMI Terkait Penanganan Pascabencana

‎TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si , bersama Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng, didampingi jajaran OPD terkait, menerima Kunjungan Lapangan Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ke Kabupaten Tapanuli Utara bertempat di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis, (18/12/2025).
‎
‎Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang hadir berasal dari Direktorat Jenderal Keuangan dan Perimbangan (DJKP), yakni Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum Purwanto, beserta jajaran. Sementara itu, dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) turut hadir Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek Faris Pranawa, Kepala Divisi Umum dan Pengadaan Cipto Adi Utomo, beserta jajaran.
‎
‎Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan peninjauan lapangan terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara, sekaligus membahas dukungan kebijakan fiskal dan skema pembiayaan untuk percepatan pemulihan pascabencana.
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Kementerian Keuangan RI dan PT SMI di tengah situasi kebencanaan yang dihadapi daerah. Menurut Bupati, kehadiran pemerintah pusat dan BUMN tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung daerah dan masyarakat terdampak bencana.
‎
‎“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen penuh untuk melaksanakan penanganan darurat, pemulihan, rehabilitasi, serta rekonstruksi pascabencana secara terencana, terukur, dan terkoordinasi,” ujar Bupati.

‎Pada kesempatan tersebut, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) turut memberikan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bupati Tapanuli Utara menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut, yang telah ditransfer ke rekening donasi penanganan bencana Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 18 Desember 2025. Bantuan ini akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.
‎
‎Selain itu, Bupati juga menjelaskan kondisi terkini dampak bencana, meliputi kerusakan infrastruktur, penanganan pengungsi, pemulihan layanan dasar, serta rencana pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak berat.
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menyampaikan harapan dukungan Kementerian Keuangan RI dan PT SMI terkait restrukturisasi perpanjangan jangka waktu (tenor) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020, guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana.
‎
‎Melalui kunjungan lapangan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana, serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Utara dapat kembali berjalan secara optimal.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Bupati Taput Pimpin Rakor Evaluasi Pasca Bencana, Tekankan Gerak Cepat dan Ketepatan Data

‎
TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Bencana Alam bertempat di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Senin malam (1/12/2025).
‎
‎Rapat ini digelar untuk mengevaluasi kondisi enam hari pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara. Bupati didampingi Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, S.T., M.Eng., Kasdim 0210/TU, Kabag. Ops Polres Taput, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Fajar Gultom, serta Asisten Administrasi dan Umum Binhot Aritonang. Rapat ini juga dihadiri para pimpinan perangkat daerah beserta para eselon 3.
‎
‎Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya percepatan penanganan di lapangan dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

“Mari kita bekerja dengan gerak cepat, jangan menjadi penonton. Maksimalkan seluruh armada, berikan data yang mutakhir dan lengkap agar penanganan tanggap darurat selama 14 hari ini berjalan efektif,” tegasnya.
‎
‎Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan pendataan kerusakan rumah dan infrastruktur dilakukan secara rinci dengan dokumentasi lengkap. Selain itu, ia menekankan pentingnya akurasi laporan agar pemerintah pusat dan kementerian terkait dapat segera memberikan dukungan, mengingat keterbatasan anggaran daerah dalam penanganan bencana.

“Semua persoalan masyarakat harus segera dijawab. Persiapkan sura usulan kebutuhan mendesak kepada pemerintah pusat maupun Provinsi. Pertanggungjawaban anggaran harus dikerjakan dengan baik,” tambah Bupati.
‎
‎Ia juga memberi perhatian khusus pada tujuh daerah terisolir dan meminta agar seluruh tim segera menembus wilayah tersebut melalui jalur darat. “Setiap desa terisolir harus dikunjungi, didokumentasikan, dan didata sehingga penyaluran bantuan lebih terarah,” ujarnya.
‎
‎Wakil Bupati dalam pesannya menyampaikan bahwa jalur darat merupakan metode penyaluran bantuan yang paling efektif saat ini. Ia juga menegaskan urgensi data sebagai dasar pemulihan pascabencana, termasuk kemungkinan relokasi rumah warga yang berada di zona rawan.
‎
‎Ketua TP PKK Tapanuli Utara, Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat, turut menyampaikan keprihatinan terhadap siswa kelas XII yang kehilangan dokumen pendidikan akibat bencana. Ia berharap pemerintah dapat membantu penerbitan kembali berkas-berkas identitas pendidikan agar para siswa tetap dapat mengikuti ujian.
‎
‎Sementara itu, Kasdim menyampaikan bahwa penanganan bencana alam perlu reaksi cepat termasuk dibutuhkan koordinasi terkait sarana pendukung operasional di lapangan. “Analisa kami bahwa besok target pencarian korban hilang dapat kita tuntaskan di desa Sibalanga,” ujarnya.
‎
‎Dari pihak Polres Taput yang diwakili Kabag Ops menyampaikan bahwa dua pleton personel siap diterjunkan untuk membantu masyarakat di Kecamatan Adiankoting dan Parmonangan secara bertahap.

Bupati menutup arahannya dengan menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen penuh untuk terus bekerja secara terkoordinasi bersama TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait demi percepatan penanganan bencana, penyelamatan korban, serta pemulihan kondisi masyarakat.

“Pemerintah tidak membedakan penanganan antar wilayah, semua tetap harus diperhatikan dan kalau pun sementara prioritas di Adiankoting itu terkait status jalan nasional sebagai akses utama menuju Tapteng– Sibolga serta memaksimalkan dukungan peralatan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Pemerintah Daerah juga telah mengirimkan alat berat dan bantuan ke Kecamatan Parmonangan,” ucap Bupati mengakhiri.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal
‎
‎

Sambut Kunjungan Presiden Prabowo, Bupati Taput Instruksikan Kolaborasi Percepatan Penanganan Dampak Bencana

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, S.H., S.I.K., serta Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., menyambut kunjungan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meninjau dampak bencana banjir dan longsor di Wilayah Tapanuli bertempat di Bandara Silangit, Siborong-borong, Senin (01/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan kolaborasi seluruh komponen yang ada untuk memastikan bahwa upaya penanganan berjalan cepat, tepat dan terkoordinasi. Dukungan pemerintah pusat ini menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan Tapanuli Raya akan menjadi prioritas dalam beberapa hari ke depan.

Setelah menyambut Presiden, Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara bergerak cepat meninjau posko bantuan yang ada di Bandara Silangit untuk penyaluran bantuan ke wilayah-wilayah yang masih terputus aksesnya akibat banjir dan longsor. Pemkab Taput bersama jajaran TNI-Polri memperkuat koordinasi untuk mempercepat proses pendistribusian logistik.

Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat kemudian turut langsung untuk membagikan bantuan makanan kepada sejumlah desa terisolir menggunakan helikopter menuju Desa Pagaran Lambung di Kecamatan Adiankoting, Sihaporas Desa Manalu Purba serta Desa Pertengahan di Kecamatan Parmonangan dan daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau melalui jalur darat.

“Pengiriman bantuan melalui jalur udara menjadi langkah penting mengingat akses jalan di lokasi tersebut masih tertutup material longsor dan belum dapat dilalui. Dengan dukungan dari TNI, kami akan segera salurkan bantuan sembako kepada masyarakat dan memastikan bantuan dapat langsung di pergunakan oleh masyarakat,” ujar Bupati

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal