Korlantas Polri Resmi Mulai Tahap Sosialisasi Wujudkan Indonesia Zero Truk ODOL

JAKARTA.radarinformasi.com – Korlantas Polri resmi memulai tahap sosialisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia menuju Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL). Senin (2/6)

Kakorlantas Irjen Polisi Agus Suryonugroho mengatakan sosialisasi akan berlangsung selama 30 hari ke depan, terhitung sejak 1 Juni 2025. Tahapan ini menjadi fase krusial dalam pelaksanaan rencana aksi menuju nihil ODOL yang telah dirancang secara menyeluruh.

“Tahap sosialisasi ini fokus, antara lain, pada pemutakhiran data intelijen lalu lintas, khususnya terkait data kepemilikan kendaraan yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan dimensi kendaraan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Kakorlantas, Minggu (1/6/2025).

Selain itu, tahapan ini juga akan fokus pada peningkatan kesadaran publik dan pendekatan persuasif, yakni melalui penyampaian informasi, imbauan, dan edukasi langsung kepada pengemudi dan pemilik kendaraan.

Kakorlantas berharap, para pemilik kendaraan dapat melakukan normalisasi terhadap kendaraannya yang tidak sesuai ketentuan maupun tidak mengoperasionalkan kendaraan tersebut guna mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Lebih lanjut, Kakorlantas menyebut tahap sosialisasi ini juga menjadi kesempatan penting untuk membangun pemahaman bersama dan memaksimalkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha transportasi, dalam mendukung transformasi menuju sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

“Menuju Indonesia Zero ODOL tidak hanya upaya penegakan hukum, tetapi juga gerakan bersama untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas nasional,” ujar Kakorlantas.

Kendaraan yang memiliki dimensi dan/atau muatan melebihi standar alias ODOL telah menjadi momok dalam sistem transportasi Indonesia. Selain berpotensi menyebabkan kecelakaan, ODOL juga dapat membuat kerusakan sarana dan prasarana transportasi.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Kakorlantas Minta Polda Metro dan Polda Jabar Paparkan Kesiapan Penanganan Mudik Lebaran

JAKARTA.radarinformasi.com – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho, meminta Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya memaparkan kesiapan mereka dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi bersama jajaran Direktorat Lalu Lintas kedua polda tersebut di Polres Karawang pada Jumat 28 Februari kemarin. Sabtu (1/3)

Dalam rapat tersebut, Kakorlantas menekankan pentingnya penyesuaian strategi pengamanan lalu lintas, terutama dengan adanya jalan tol fungsional yang akan digunakan selama arus mudik dan balik Lebaran. “Hari ini kita membahas bagaimana Operasi Ketupat dapat berjalan lancar, tertib, dan aman. Ada beberapa evaluasi dari tahun lalu yang menjadi dasar perubahan cara bertindak tahun ini,” ujar Irjen Agus, Sabtu (1/3/2025).

Salah satu perubahan dalam strategi pengamanan tahun ini adalah rencana pemanfaatan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan II secara fungsional. Tol ini akan digunakan untuk mengurai kepadatan kendaraan, khususnya saat arus balik. Dalam satu jam, tol fungsional ini diperkirakan mampu menampung hingga 1.000 kendaraan, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas di Tol Cikampek.

“Contohnya, nanti di KM 76 akan ada tol fungsional yang langsung mengarah ke KM 37 atau 34. Hal ini tentu akan mengubah pola pengamanan di ruas Tol Cikampek-Cipularang hingga Polda Metro. Dengan berfungsinya tol ini, diperkirakan dalam satu jam sekitar 1.000 kendaraan bisa melintas, sehingga akan mengurangi kepadatan di Cikampek. Namun, strategi pengamanan di KM 37 dan 34 tentu perlu disesuaikan,” jelasnya.

Pembahasan lebih lanjut mengenai kesiapan Tol Japek Selatan II akan dilanjutkan dalam rapat berikutnya bersama para pemangku kepentingan (stakeholder). Tujuannya adalah memastikan kelancaran arus mudik dan balik pada libur Lebaran 2025. Selain itu, Kakorlantas juga mengimbau para pengusaha transportasi agar membatasi operasional kendaraan sumbu tiga ke atas di jalur tol maupun arteri selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kemacetan dan potensi kecelakaan akibat kendaraan berat, seperti rem blong dan kelebihan muatan.

“Berdasarkan pengalaman dan masukan masyarakat, kami menyarankan agar kendaraan sumbu tiga ke atas tidak beroperasi selama Operasi Ketupat, yaitu mulai 26 Maret hingga 8 April. Bukan sekadar sistem window time, tetapi benar-benar pembatasan penuh selama periode tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan survei jalur serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang tepat terkait pembatasan kendaraan berat. Hasil kajian ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat tingkat pusat guna menentukan langkah terbaik dalam penanganan arus mudik Lebaran.

“Kami akan membawa hasil survei dan koordinasi ini ke tingkat pusat untuk merumuskan solusi terbaik dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2025,” pungkas Kakorlantas.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule