Meski Anggaran Dipangkas, Bupati Lucky Hakim Pastikan Pembangunan Tetap Jalan
INDRAMAYU.radarinformasi.com- Pemkab Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan daerah, meski dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mengalami pemangkasan hingga Rp240 miliar.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan pihaknya akan menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut melalui langkah efisiensi yang terukur, tanpa mengorbankan proyek-proyek prioritas, terutama di sektor infrastruktur.
“Kita akan beradaptasi dengan kebijakan ini. Ada beberapa langkah yang akan ditempuh seperti efisiensi dan pengalihan anggaran,” ujar Lucky saat dikonfirmasi, Sabtu (18/10/2025).
Sebagai bentuk komitmen efisiensi, Lucky menyebut sejumlah pos anggaran telah dikaji ulang. Termasuk rencana renovasi kantor camat dan kegiatan seremonial yang akan ditunda, bahkan anggaran Rp5 miliar untuk rumah dinas bupati juga dipangkas sepenuhnya.
Dana hasil efisiensi tersebut, kata Lucky, akan dialihkan untuk menutupi kekurangan akibat pemotongan TKD. Meskipun beberapa kegiatan ikut terdampak, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.
“Beberapa daerah memilih meniadakan pembangunan tahun depan. Namun bagi saya, Indramayu harus tetap membangun meski harus berhemat di sisi lain,” tegasnya.
Selain efisiensi, Pemkab juga tengah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski belum bisa diandalkan sepenuhnya pada 2026 karena kawasan industri masih dalam tahap konstruksi, kontribusi PAD saat ini diharapkan dapat membantu menopang pembiayaan daerah.
“Kawasan industri nanti akan menjadi sumber PAD besar, tapi hasilnya baru terasa pada 2027,” jelasnya.
Untuk menambah pendapatan, Pemkab juga berencana memanfaatkan lahan-lahan tidur melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Lucky turut mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendorong efisiensi demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
“Kalau provinsi bisa berhemat tapi tetap membangun, Indramayu juga harus bisa,” kata Lucky.
Meski efisiensi dilakukan secara ketat, ia menegaskan tidak semua pos anggaran akan dihapus. Beberapa kebutuhan seperti jamuan tamu pemerintahan tetap dianggarkan, namun dengan pengelolaan yang lebih bijak.
“Kita tetap harus menjamu tamu dari kementerian atau ulama yang datang. Tapi pengeluaran yang boros akan kita evaluasi, termasuk anggaran makan-minum, tagihan listrik, dan sebagainya,” pungkasnya.
(Andika/Diskom).
