KPK dan Pemkab Indramayu Perkuat Transparansi, Anggaran dan PBJ Jadi Sorotan Utama
INDRAMAYU.radarinformasi.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. Salah satu fokus utama adalah keterbukaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi KPK dengan Pemkab Indramayu terkait Penguatan Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan di ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Selasa (16/9/2025).
Ketua Satgas Wilayah II KPK, Arif Nurcahyo, menegaskan bahwa hasil evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2024 menunjukkan perlunya peningkatan signifikan di berbagai sektor.
“SKPD wajib mempublikasikan anggaran secara terbuka, minimal melalui dashboard atau website terintegrasi, agar masyarakat dapat mengawasi langsung,” ujar Arif.
Selain keterbukaan anggaran dan PBJ, KPK juga menyoroti sejumlah area krusial, mulai dari perencanaan anggaran, manajemen ASN, optimalisasi PAD, pengelolaan barang milik daerah (BMD), pengawasan APIP, hingga kualitas pelayanan publik.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, kehadiran KPK menjadi bentuk pendampingan sekaligus penguatan agar Pemkab Indramayu dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama. Hasil pertemuan ini tidak boleh berhenti di forum, tapi harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata,” tegas Lucky.
Pemkab Indramayu sendiri pada 2024 mencatatkan nilai SPI sebesar 70,93 dan MCSP 85,57. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang masing-masing berada di angka 70,63 dan 79,76.
Menurut Lucky, capaian ini menjadi bukti sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih. Ia optimistis pada 2025 skor integritas dan pencegahan korupsi akan terus meningkat, seiring dengan perbaikan yang dilakukan di berbagai lini.
(Diskom/Andika).
