Sosialisasi Pelaksanaan PPKM Skala Mikro Kodim 0616 Indramayu dan Polres Indramayu Lakukan Blusukan

Sosialisasi Pelaksanaan PPKM Skala Mikro Kodim 0616 Indramayu dan Polres Indramayu Lakukan Blusukan

INDRAMAYU.radar.informasi.com – Satgas tindak pencegahan Covid -19 dari TNI Kodim 0616/Indramayu dan Polres Indramayu melaksanakan patroli pengawasan dan pengendalian serta edukasi pelaksanaan PPKM Skala Mikro dengan melakukan blusukan ke beberapa pasar yang berada di wilayah Kota Indramayu, Selasa (22/06/2021).

Adapun tempat yang menjadi sasaran patroli PPKM tersebut antara lain pasar Baru, pasar Jatibarang serta beberapa tempat fasilitas umum seperti Alun – alun Indramayu.

Disampaikan Dandim 0616/Indramayu melalui Pasi Ops Lettu Inf Sariman, bahwa kegiatan patroli dilaksanakan dalam rangka pengawasan aktivitas warga serta pemberlakuan PPKM Skala Mikro dengan memberikan edukasi, sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan.

“Kegiatan yang baru kita laksanakan adalah dalam rangka memberikan pengawasan dan pencegahan penyebaran covid -19, khususnya di tempat keramaian seperti pasar dan fasilitas umum lainya”, ungkapnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa, walaupun sudah sering diberikan himbauan dan sosialisasi serta edukasi tentang protokol kesehatan namun dalam kegiatan tersebut, masih mendapati masyarakat yang tidak memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan.

“Untuk mencegah penyebaran covid -19 ini, kami Satgas Covid -19 terdiri dari berbagai macam unsur : TNI/Polri dan Instansi Pemerintahan akan terus menghimbau agar masyarakat tetap patuh dan menjalankan protokol kesehatan yaitu dengan 5M diantaranya Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak aman, Menghindari kerumunan dan Membatasi aktifitas masyarakat”, pungkasnya.

Reporter : Selamet Hidayat
Redaktur : Dewi Pelangi

Persit Kodim 0616/Indramayu mengadakan Kunjungan sebagai Bakti Sosial Jumat Berkah

Persit Kodim 0616/Indramayu mengadakan Kunjungan sebagai Bakti Sosial Jumat Berkah

INDRAMAYU.radar.informasi.com – Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVII Kodim 0616/Indramayu melaksanakan kegiatan Bakti Sosial mengunjungi panti Sosial Tresna Wredha ( Panti Jompo) Kasih Ibu Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, Jum’at (11/6/2021).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Persit KCK Cabang XXVII Kodim 0616/Indramyu untuk membantu sesama, khususnya para Jompo wilayah Kecamatan Balongan yang turut terkena dampak pandemi Covid-19 yang sangat dirasakan oleh masyarakat terutama para Jompo.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Ketua Persit KCK Cab XXVII Kodim 0616/Indramayu Ny. Fani Teguh Wibowo, Ketua Persit KCK Ranting 02/Koramil 1601/Indramayu Cicih Disman, Ketua Yayasan Kasih Ibu Balongan Sumitno, Ketua Panti Sosial Tresna Wredha Satirno dan seluruh pengurus Persit KCK Cab. XXVII Kodim 0616/Indramayu serta para penghuni panti Jompo.

Ketua Persit KCK Cab. XXVII Kodim 0616/Indramayu Ny. Fani Teguh Wibowo, mengucapkan puji dan syukur atas karunianya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai dengan saat ini.

“Terimakasih atas segala sambutannya kepada kami dan perkenankan juga kami Persit KCK Cab XXVII Kodim 0616/Indramayu sedikit memberikan kebutuhan dalam Jum’at Berkah ini dengan harapan bisa bermanfaat dan bagi penghuni yayasan sehat selalu”, ungkap Ny. Fani

Sementara itu Ketua Yayasan Kasih Ibu Balongan Sumitno menyampaikan ucapan terimakasih  atas kepedulian ibu – ibu Persit Kodim 0616/Indramayu mengadakan kegiatan Bakti sosial. Fuji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-nya.

“Kami atas nama Ketua Yayasan Kasih Ibu meminta maaf kalau ada sambutan dari kami yang kurang berkenan di hati ibu – ibu dan  hadirin”.

Lanjut Sumitno mudah – mudahan do’a orang -orang jompo, pakir miskin, orang terlantar yang diharapkankan oleh Ibu Ketua dan yang lainnya bisa cepat terqobul. “Penghuni yang berada di Panti sebanyak 12 orang binaan diluar Panti 25 orang, Pengurus Panti sebanyak 7 orang yang rutin 3 orang (bagian Dapur)”, terangnya.

“Perlu saya sampaikan belum lama juga ada kunjungan dari persit korem, saya sangat bersyukur sekali setiap tahunnya ada dari ibu -ibu Persit yang berkunjung kesini”, imbuhnya.

Ketua Persit KCK Cab XXVII Kodim 0616/Indramayu melihat langsung kondisi para penghuni panti Jompo.
Pemberian paket bantuan sosial berupa 12 dus paket perlengkapan,
2 karung beras dengan berat 25 Kg, 1 pak minyak kayu putih dan 5 papan telur.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Persit Kartika Chandra Kirana Cab XXVII Kodim 0616/Indramayu sebagai bentuk perhatian dan rasa simpati atas orang – orang Jompo yang berada diwilayah Kabupaten Indramayu dalam moment Jum’at Berkah sebagai Ibadah.

Usai kunjungan tersebut Persit Kartika Chandra Kirana Cab XXVII 0616/Indramayu menuju pantai Tirtamaya Indramayu.

Reporter       : Selamet Hidayat
Redaktur       : Dewi Pelangi

Kunjungan Tim Dalprog Kodam lll/Siliwangi di Makodim 0616 Indramayu Tahun 2021

Kunjungan Tim Dalprog Kodam lll/Siliwangi di Makodim 0616 Indramayu Tahun 2021

INDRAMAYU.radar.informasi.com –
Makodim 0616/Indramayu yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.1 E Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, mendapat Kunjungan Tim Dalprog Kodam III/Siliwangi, Kamis 10/06/2021.

Hadir dalam acara tersebut Dandim 0616/ Indramayu, Letkol Inf.Teguh Wibowo, S.Sos, Kasdim Mayor Inf Ruhiyat dan Jajaran Staf Kodim 0616 Indramayu.

Dalam sambutannya Dandim 0616 Indramayu, memberikan ucapkan selamat datang kepada Ketua Tim beserta anggota Dalprog Kodam III/ Siliwangi di Makodim 0616/Indramayu.

“Semoga dengan kedatangan tim Dalprog di Kodim Indramayu ini bisa membina dan mengarahkan Staf kami dalam penyerapan anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan”, ucapnya.

Lebih lanjut, Dandim Menghimbau agar Staf Kodim 0616/Indramayu bisa melaksanakan semua program kerja dengan baik dan benar dan apabila dalam pelaksanaan program kerja ditemukan kendala segera melaporkan ke komandan satuan sehingga akan segera diperbaiki untuk mengurangi teguran komando atas.

Kegiatan Tim Dalprog dari Kodam III/Siliwangi ini, memiliki arti yang sangat penting, karena selain dapat melihat kondisi secara langsung tentang kemajuan administrasi dan fisik setiap program dan kegiatan yang sedang berjalan.

Kegiatan ini sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi objektif Kodim 0616/Indramayu khususnya berbagai fasilitas, sarana dan prasarana sehingga dari hasil peninjauan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pimpinan TNI AD dalam proses perencanaan dan penganggaran pada tahun yang akan datang.

“Bilamana ada kesalahan dalam Program di Kodim 0616 Indramayu diharapkan untuk di koreksi sehingga memahami dan kedepannya dapat diperbaiki”, harapnya.

Ketua Tim Dalprog Letkol Inf Affid Cahyono Pabandya Anev & Dalprog mengatakan, kedatangan kami Tim Dalprog Kodam III/Siliwangi ini untuk memastikan program yang telah dilaksanakan Satuan bawah sesuai dan berjalan dengan baik.

“Saya menghimbau agar Staf Kodim 0616/Indramayu bisa melaksanakan semua program kerja dengan baik dan benar, serta apabila dalam pelaksanaan program kerja ditemukan kendala segera melaporkan kepada Komandan atau Pimpinan sehingga akan diperbaiki”, terangnya.

Kegiatan ini merupakan forum konsultasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan maupun program yang akan dilaksanakan agar bisa lebih efektif dan efisien serta optimal dalam mencapai sasaran.

Kegiatan Dalprog juga merupakan bagian dari upaya Pimpinan untuk melihat sejauh mana kinerja Satuan bawah dalam merealisasikan program dalam mendukung tugas pokok masing masing Satuan.

“Jangan menyerah dengan beban kerja, sering – sering berkonsultasi dan membuka pikiran dengan mengikuti aturan administrasi dengan tetap berupaya menjaga nama baik Satuan dan Pimpinan”, pungkasnya.

Ketua Tim Letkol Inf Affid Cahyono Pabandya Anev & Dalprog, beserta Tim Pabandya Gar Mayor Inf Hari Novana, Pabandya Anev & Dalprog Mayor Inf Totok Tri, Pabanda Prog Mayor Inf Osep Saepudin, Pabanda Orgas Mayor Czi Eron, Batih Anev Sertu Edy.

Reporter       : Selamet Hidayat
Redaktur       : Dewi Pelangi

Pemdes Sukajaya Bagikan Sertifikat Warga Setelah Ramai jadi Bahan Gunjingan Pungli

Pemdes Sukajaya Bagikan Sertifikat Warga Setelah Ramai jadi Bahan Gunjingan Pungli

BOGOR.radar.informasi.com – Dengan wajah sumringah akhirnya 9 Warga Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, dapat menerima hak mereka, Sertifikat yang mereka idam – idamkan sejak lama akhirnya bisa berada ditangan yang berhak, program PTSL yang sejak tahun 2018 tersebut memang penuh dengan campur tangan Oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga Sertifikat sempat berceceran dan dimanfaatkan oleh sekelompok Oknum untuk melakukan Pungutan Liar (Pungli) dengan menyalahi aturan SKB 3 Menteri, Selasa (08/06/21).

Hal ini tentu saja patut dipertanyakan, ada apa dengan Pemerintah Desa Sukajaya, sehingga Sertifikat yang sejak tahun 2018 baru dibagikan setelah ramai di beritakan, bahkan pihak desa sendiri tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang menjadi kendalanya, dengan berdalih beribu alasan untuk menghindari pertanyaan media yang berfungsi sebagai sosial kontrol.

“Allhamdulillah akhirnya saya dapat memiliki Sertifikat dengan gratis sesuai program PTSL, tadi siang udah dibagiin di kantor desa langsung oleh Kepala Desa”, ujar salahsatu Warga penerima PTSL.

Dengan kejadian yang ada di Desa Sukajaya ini harusnya semua pihak yang terlibat dalam program PTSL lebih extra dalam monitoring sehingga dapat meminimalisir adanya Pungutan Liar yang sering terjadi selama ini.

Hingga berita ini ditayangkan Nana selaku Kanit Reskrim Polsek Tamansari belum memberikan jawaban terkait intruksinya menahan sertifikat warga.

Red

Kapolsek Tamansari : Saya belum dapat Laporan Terkait Sertifikat yang ditahan Pemdes Sukajaya Atas Intruksi Kanit

Kapolsek Tamansari : Saya belum dapat Laporan Terkait Sertifikat yang ditahan Pemdes Sukajaya Atas Intruksi Kanit

BOGOR.radar.informasi.com – Carut – marut pembagian PTSL serta adanya dugaan Pungli dalam program PTSL yang ada di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, diduga banyak pihak yang terlibat dan banyak pula yang tutup mata dengan semua persoalan yang ada, Selasa (08/06/21).

Mulai dari Sertifikat yang berceceran dimana – mana hingga dipegang oleh pihak yang seharusnya tidak terlibat sampai adanya biaya yang menggelembung dan tidak sesuai dengan SKB 3 Menteri, anehnya lagi Asep Rohman selaku Sekretaris BPN sekaligus Petugas BPN untuk wilayah tersebut, mengatakan bahwa Ia tidak mengetahui perihal permasalahan yang terjadi yang menjadi buah bibir di Masyarakat desa.

Dengan dugaan adanya keterlibatan Kanit, Kusnadi selaku Kapolsek Tamansari saat dikonfirmasi via Whatshaap mengatakan bahwa, “Saya konfirmasi dengan Kanit dan Babin saya dulu, karena blum pernah ada laporan terkait masalah ini, saya lagi rapat terus di polres Bogor sudah tiga hari sekarang ada kunjungan kerja Mahkamah Ke hormatan Dewan DPR RI juga di Polres Bogor, atau langsung telpon Kanit Reskrim lagi piket sekarang”.

Namun sangat disayangkan, Nana selaku Kanit Reskrim yang disebut Sekdes sebagai pihak yang melarang dibagikannya Sertifikat saat dihubungi tidak merespon sama sekali, begitu pula dengan Bayu selaku Camat Tamansari, Ia memilih bungkam saat dikonfirmasi permasalahan yang ada di wilayahnya.

Red

Pengecekan Kelengkapan Surat Dan Gudang Senjata Makodim 0616 Indramayu

Pengecekan Kelengkapan Surat Dan Gudang Senjata Makodim 0616 Indramayu

INDRAMAYU.radar.informasi.com – Bertempat di lapangan Apel Makodim 0616 Indramayu, telah dilaksanakan kegiatan pengecekan kelengkapan surat – surat Randis-R2 anggota Dim 0616 dan pengecekan gudang senjata Makodim 0616 Indramayu, Senin (07-06-2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasdim 0616 Indramayu Mayor Inf. Ruhiyat, Pasilog Dim 0616 Indramayu Kapten Inf. Asep Suherdin, Pasandi Sinteldim 0616 Indramayu Letkol Inf. Mujiono, berserta anggota Koramil dan Makodim.

Dandim 0616 Indramayu Letkol Inf. Teguh Wibowo yang di wakili Kasdim Mayor Inf. Ruhiyat mengatakan, hasil dari pengecekan kelengkapan surat – surat Randis-R2 anggota Dim 0616 Indramayu ditemukan ada sebagian anggota yang belum memiliki SIM Randis dan TNKB mati.

“Ada 11 anggota Kodim 0616 Indramayu yang telah diperiksa kelengkapan surat – suratnya dan ditemukan beberapa anggota tidak mempunyai SIM Randis dan TNKB mati”, jelasnya.

Kasdim menambahkan, “Untuk anggota yang mengalami kendala kelengkapan surat kendaraan dinas, harap segera mengurus dan melengkapinya, semua itu bagian dari kedisiplinan sebagai anggota Kodim 0616 Indramayu”, pungkasnya,

Acara  kemudian dilanjut dengan pengecekan senjata di Makodim 0616 Indramayu yang di pimpin langsung oleh Kasdim Mayor Inf Ruhiyat.

Reporter     : Selamet Hidayat
Redaktur     : Dewi Pelangi

Pemdes Sukajaya Tahan 9 Sertifikat akibat Warga tak Sanggup Bayar Biaya PTSL sebesar Rp.500.000.00

Pemdes Sukajaya Tahan 9 Sertifikat akibat Warga tak Sanggup Bayar Biaya PTSL sebesar Rp.500.000.00

BOGOR.radar.informasi.com – Ricuhnya permasalahan PTSL yang terjadi di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, membuat sebagian Warga kesal, PTSL yang sudah berjalan sejak tahun 2018 dan telah selesai pada tahun 2019 silam, namun hingga saat ini Sertifikat tersebut belum semuanyaa diterima oleh Pemilik Hak, ada sembilan (9) Sertifikat yang hingga saat ini masih ditahan oleh pihak Pemerintah Desa, hal tersebut diamini oleh Cahaya Fazrin selaku Sekretaris Desa Sukajaya, Senin (07/06/21).

“Saya waktu itu ikut program PTSL bareng dengan Warga yang lain, akan tetapi sampai saat ini saya belum bisa ambil Sertifikatnya, katanya sih ada ditangan pak Sekdes, tapi kan saya belum punya uang untuk menebusnya, dulu pernah saya mau ambil, waktu itu saya punya uang Rp.200.000.00 tetapi katanya kalau uang segitu Sertifikat ga akan dikasiin dulu, tunggu sampai lunas dulu, sekitar Rp.500.000.00”, keluh salahsatu Warga yang enggan disebutkan namanya.

Masih menurutnya, “Karena ga boleh dicicil ya akhirnya uang yang Rp.200.000.00 abis buat beli beras, mau gimana lagi saya ga punya uangnya, pas saya tanya tetangga sebelah dan juga yang lain ternyata mereka juga sama diminta segitu, bahkan pak Sekdes bilang tolong cepat diambil nanti Sertifikat keburu digigit tikus, tapi saya duit dari mana….???”.

Selain adanya Pungli dalam program PTSL, kejanggalan juga terjadi di desa tersebut, dimana Sertifikat Warga dipegang oleh salahsatu Tokoh Masyarakat yang jelas bukan anggota dari Pokja sendiri, saat Tim radar.informasi menyambangi kantor desa, Sekdes mengatakan bahwa pihak desa tidak pernah memungut biaya apapun, semuanya gratis. Dengan tegas Ia menyangkal bahwa adanya Pungutan Liar dalam program PTSL ini.

“Terkait adanya biaya diluar SKB 3 Menteri itu kata Pokjanya sudah berdasarkan Musdes dan disetujui oleh semua pihak, termasuk Tokoh Masyarakat juga, saat ini ada sembilan (9) Sertifikat yang berhasil saya ambil dari tangan yang tidak berhak memegangnya demi keamanan bersama, mengenai belum dibagikan karena kata Kanit Reskrim Polsek Tamansari jangan dulu dibagikan, kita akan bagikan menunggu nanti setelah ada Sertifikat yang lain”, ungkap Sekdes.

Ada yang tak lazim dalam program PTSL ini, Sertifikat ditahan karena tunggu intruksi dari Kanit setempat, besar dugaan adanya kongkolingkong antara Kanit dan Pemerintah Desa untuk menghalangi Warga dalam pengambilan haknya, impian Masyarakat untuk memiliki Sertifikat gratispun hanya angan – angan semata.

Program yang seharusnya memudahkan Masyarakat dalam pengurusan surat – surat untuk kepastian hukum, diduga malah dimanfaatkan oleh Oknum untuk memperkaya diri – sendiri.

Red

Dugaan adanya Pungli PTSL Oknum Kades dan BPN saling Lempar Tanggungjawab

Dugaan adanya Pungli PTSL Oknum Kades dan BPN saling Lempar Tanggungjawab

BOGOR.radar.informasi.com – Meskipun Pemerintah telah mengembar – gemborkan biaya pembuatan PTSL itu gratis, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan berbeda, masih saja ada Oknum Kepala Desa/Lurah yang memanfaatkan program ini sebgai ajang bisnis dan meraup keuntungan pribadi, bahkan sudah menjadi rahasia umum, dugaan Pungli Berjamaah ini atas dasar kesepekatan bersama atau penggiringan dari Ketua Paguyuban/Apdesi, Jum’at (04/06/21).

Kasus dugaan Pungli dalam PTSL ini terjadi di Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Cibungbulang. Disini sangat jelas dari keterangan para Kepala Desa yang ikut program PTSL, mereka mengatakan bahwa biaya yang melebihi SKB 3 Menteri merupakan hasil musyawarah dengan Ketua Paguyuban/Apdesi di masing – masing kecamatan, dengan bermacam – macam alasan, untuk biaya pengukuran, materai, BOP RT/RW, bahkan untuk makan dan minum serta biaya sewa rumah orang BPN.

Dengan adanya alasan tersebut membuat radar.informasi.com berusaha mencari fakta dengan mendatangai Kantor BPN, namun sangat disayangkan orang yang berkompeten menjawab dalam hal PTSL sedang cuti, hanya ada salahsatu orang BPN yang dijumpai dan mengatakan, “Pembuatan PTSL itu gratis sesuai dengan program Pemerintah, nah untuk memudahkan dalam pelaksanaannya maka dibuatlah peraturan SKB 3 Menteri sebesar Rp.150.000.00, uang tersebut tidak masuk BPN ataupun Negara akan tetapi digunakan untuk biaya kepanitiaan”.

“Pemerintah sudah membiayai semuanya jadi tidak benar kalau ada yang memungut biaya besar dengan alasan untuk BOP orang BPN atau pembelian materai dan biaya pengukuran, kita juga sudah berulangkali sosialisasikan agar pihak desa/kelurahan jangan pernah memungut biaya lebih”, tuturnya.

Masih menurutnya, “Warga yang tidak mempunyai apapun juga tidak boleh dikenakan biaya lebih, karena PTSL ini sangat mudah, bahkan bagi Warga yang tidak memiliki AJB, Girik, Kwitansi Jual Beli atau surat apapun cukup dengan membuat surat pernyataan penguasaan lahan, tujuan Pemerintah itu kan bagus agar semua tanah mempunyai kepastian dan perlindungan hukum, bukan untuk membebankan masyarakat”.

Reporter : DP

Usep Supratman,SH.MH Kecam Oknum Desa yang Pungut biaya PTSL tidak sesuai SKB 3 Menteri

Usep Supratman,SH.MH Kecam Oknum Desa yang Pungut biaya PTSL tidak sesuai SKB 3 Menteri

BOGOR.radar.informadi.com – Banyaknya Oknum Desa/Kelurahan yang memaanfaatkan program PTSL untuk memperkaya diri atau meraup keuntungan membuat Usep Supratman, SH.MH selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Persatuan Pembangunan angkat bicara, Ia mengecam keras Oknum – oknum yang bermain dalam program tersebut, Rabu (02/06/21).

Dalam keterangannya via telpon Ia meminta agar dalam program ini tidak ada pungutan yang memberatkan Masyarakat apalagi melakukan pungutan liar (pungli), semua itu sudah dibiayai oleh Pemerintah dan ada anggarannya, Ia juga mengatakan jangan sampai kebijakan melanggar aturan.

Terkait adanya penggiringan oleh Ketua Apdesi/Paguyuban dalam pemungutan PTSL yang ditetapkan dengan nominal yang sama berkisar Rp.500.000.00 – Rp.1.000.000.00, Usep dengan tegas mengatakan, “Harusnya para Kepala Desa bisa menolak dengan kebijakan yang salah, udah jelas itu melanggar aturan kenapa masih diikuti”.

“Alasan sewa tempat buat orang BPN itu kan ga masuk akal, mereka kan bekerja di hari kerja bukan malam hari, untuk transportasi kan ada motor apa ojeg, masa harus dijemput pakai Alphart, kalau masalah makan dan minum anggap aja itu kebaikanlah atau sosiallah”, tandasnya.

“Pungutan liar udah jelas dilarang jadi ga ada alasan keputusan bersama itu sah atau legal, nanti kita cek ke lokasi soalnya saya juga baru tahu ini, intinya ga ada pungutan apapun dan tidak boleh apapun alasannya”, pungkasnya.

Reporter : DP

Akibat Beras di Tolak KPM, Dinsos Kota Bogor Ambil Beras dari Agen E-Warung untuk Uji Lab

Akibat Beras di Tolak KPM, Dinsos Kota Bogor Ambil Beras dari Agen E-Warung untuk Uji Lab

BOGOR.radar.informasi.com – Atas aduan dari KPM dan juga maraknya pemberitaan di Media Massa terkait buruknya kualitas beras yang disalurkan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sumartini selaku Kepala Bidang Dinas Sosial melakukan monev terhadap beberapa Agen E-warung yang ada di wilayah Kota Bogor, dalam monev tersebut Sumartini juga mengambil contoh beras untuk dilakukan uji lab agar dapat diketahui secara pasti kualitas beras yang disalurkan, Rabu (02/06/21).

Contoh beras sendiri diambil dari Agen E-warung milik Indro dan E-warung Batu Tulis Sejahtera dengan Suplayer PT.Aam Prima Artha serta E-warung Anggrek dengan Suplier PT.Inti Prima Karkasindo. Menurut Sumartini secara kasat mata beras tersebut terlihat banyak patahan, terdapat gabah dan juga agak kekuningan.

“Kita belum bisa memastikan kualitas dari beras tersebut, namun secara kasat mata terlihat banyak patahan, berwarna kekuningan dan terdapat gabah, kalau premium itu kan ga ada gabahnya, yang jadi masalah itu kan banyaknya beras di produksi oleh PT apa dan disalurkan oleh PT yang berbeda pula, jadi kadang – kadang hal tersebut dijadikan peluang untuk mengecoh isi karung”, ujar Sumartini.

Masih menurutnya”, Kita juga udah sering menegur para Agen agar lebih berhati – hati dalam menyeleksi Suplier, apalagi dengan kejadian ini kita akan memberikan teguran juga kepada agen E-warung, intinya saya belum bisa memastikan kualitas dari beras yang saya ambil contohnya ini, kita akan uji lab dulu, kita juga ga mau fitnah salahsatu Suplier”.

Dengan adanya beras yang diambil untuk contoh, radar.informasi.com mencoba mengorek keterangan dari salahsatu Agen, dalam percakapan via seluler, Indro mengatakan, “lya saya teledor dan ini pembelajaran buat saya, ke depannya saya akan lebih selektif, saya minta maaf dan benar bu Kabid sudah datang kesini, mohon maaf ya saya lagi sakit akibat kejadian ini”.

Tak hanya sebatas itu, pihak Awak Mediapun mencoba mengklarifikasi terhadap PT. Inti Prima Karkasindo dan juga PT. Aam Prima Artha, dalam pesan Whatshaap Syarif perwakilan dari PT. Aam mengatakan no coment, sedangakan Deni yang mengaku perwakilan dari PT.Inti mengatakan, “Ya boleh diambil sample tapi bukti kongkritnya mana jangan di plastik seperti itu, bisa saja ambil dari warung atau toko beras biasa, seharusnya ketika diambil sample disertakan juga kemasannya”.

“Dari E-warung dan agen tidak ada yang komplain akan hal beras, biasanya beda sedikitpun mereka komplain, Iya yang saya minta samplenya bukan diplastik atau dari kantong keresek, tapi diperlihatkan bukti kemasannya juga, setidaknya ada bukti bahwa itu beras kita, kan bisa jadi beras itu ambil dari mana aja, bisa dari pasar, kalau memang bener ngambil dari KPM berarti mengurangi dong hak KPM”, pungkasnya.

Reporter : DP