Personel Lapas Indramayu Ikuti Apel Siaga Hadapi Perayaan Nataru
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu, Beni Hidayat, beserta personelnya, mengikuti Apel Siaga Serentak dalam rangka persiapan kewaspadaan menghadapi libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Jum’at (23/12/2022), di Lapas Kelas I Cirebon.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) beserta Personelnya.
Beni mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan atas dasar surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perihal Pelaksanaan Apel Siaga Secara Serentak Dalam Rangka Kewaspadaan Menghadapi Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Ia berkomitmen, sebagai insan Pemasyarakatan akan menjaga ketertiban dan keamanan perayaan Nataru sehingga tercipta kondusifitas, khususnya di Lapas Indramayu.
“Kami berkomitmen untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga dapat menjaga kondusifitas di lingkungan Lapas, selama perayaan Nataru kali ini,” tuturnya.
Terakhir, Beni berpesan kepada seluruh jajaran di Lapas Kelas IIB Indramayu untuk selalu sepenuh hati dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Upaya Menjaga Kondusifitas, Polres Bogor Kerahkan 1.109 Personil Dalam Pengamanan Nataru 2022
BOGOR.radarinformasi.com – Sebagai upaya menjaga kondusifitas dalam perayaan Natal dan Malam pergantian tahun baru 2023, Polres Bogor lakukan pengamanan di beberapa titik Pos pengamanan yang akan di mulai pada 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 mendatang. Kamis (22/12/2022).
Dalam pengamanan Natal dan Tahun baru 2023 ini Polres Bogor mengerahkan 1.109 Personil pengamanan yang nantinya akan di sebar di berbagai titik lokasi seperti gereja-gereja , lokasi wisata, mall dan lokasi keramaian lainnya. Dalam operasi tersebut polres Bogor pun mendirikan Pos pengamanan Operasi Lilin terdiri dari 1 posko utama yang berada di Polres Bogor , 1 pos pelayanan di pos Polisi Gadog, sementara itu pos pengamanan sendiri berjumlah 15 Pos Pengamanan yang berada di wilayah Ciawi, Megamendung, Cisarua, Rindu Alam, Cijeruk, Babakan Madang, Sukaraja, Cibinong, Citereup, Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Ciampea, Parung dan Parung Panjang.
Kapolres Bogor AKBP Dr. Iman Imanuddin S.H., S.I.K., M.H mengungkapkan bahwa dalam pengamanan perayaan natal dan tahun baru ini kita akan melakukan pengamanan mulai dari gereja-gereja, mall, lokasi Wisata dan pusat keramaian lainnya. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang menjalankan ibadah menjelang hari natal maupun saat perayaan natal pada 25 Desember 2022 nanti merasa aman dan nyaman”.
“Kami akan bersinergi bersama sama rekan – rekan dari TNI, Brimob, Dishub, Sat Pol PP, BPBD, Damkar, dan Instansi lainnya dalam pelaksanaan pengamanan Natal dan tahun baru ini”, ujarnya.
Selain itu menjelang pergantian tahun nanti kita Pun akan melakukan pengalihan arus pada tanggal 31 Desember 2022 berlokasi di Simpang Pos Polisi 1B atau setelah pintu keluar pintu tol Ciawi yang akan di mulai dari pukul 18.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023.
Kapolres pun menghimbau, “Kendaraan-kendaraan yang akan mengarah Cianjur atau Bandung kami himbau untuk dapat memperhatikan keberangkatannya ataupun nantinya dapat mempergunakan jalur alternatif Cibubur, Jonggol, Cariu, Cianjur”, tutupnya.
Ini Arahan Kapolres Indramayu Dalam Gelar Pasukan Ops Lilin Lodaya 2022
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Polres Indramayu jajaran Polda Jabar melaksanakan apel gelar pasukan Ops Lilin Lodaya 2022 dalam rangka pengamanan Natal 2022 dan Tahun baru 2023, di wilayah hukum Polres Indramayu. Apel gelar pasukan Ops Lilin Lodaya dilaksanakan di Lapangan Apel Mako Polres Indramayu, Jawa Barat, Kamis (22/12/22).
Dalam kegiatan itu, Kapolres Indramayu, AKBP M. Lukman Syarif membacakan amanat Kapolda Jabar.
AKBP M. Lukman Syarif menyampaikan, Apel gelar pasukan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi “Lilin Lodaya 2022”, dalam rangka pengamanan perayaan Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023, baik Personil maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda dan Mitra Kamtibmas lainnya.
” Polri menyelenggarakan Operasi Lilin 2022 yang akan dilaksanakan selama 11 Hari mulai dari tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 02 Januari 2023, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif secara humanis, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun baru dengan rasa aman dan nyaman,” ucap Kapolres.
Sambungnya, dalam pelaksanaan pengamanan natal tahun polri telah mempersiapkan 13.944 Personel Polri, 2.300 Personel TNI, serta 5.753 Personel Instansi terkait lainnya.
Personel tersebut akan ditempatkan pada 216 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan Kamtibmas, 87 pos pelayanan dan 23 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, stasiun, pelabuhan, terminal, pusat belanja bandara, dll.
Disampaikannya, Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda sehingga rutin menjadikan under estimate dan tahunan kita kurang biasa, cenderung waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat.
” Berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan, ada beberapa prediksi gangguan kamtibmas yang harus kita antisipasi, antara lain ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi perusakan kriminalitas curanmor, fasilitas seperti tawuran umum, curat, antar aksi curas, kelompok pemuda atau antar kampung, balap liar, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, maupun ancaman bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari musim penghujan,” terangnya
Untuk itu, saya harapkan seluruh kasatwil mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta cara bertindak yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada, sesuai dengan karakteristik kerawanan pada daerah masing-masing, katanya.
Lanjut disampaikan Kapolres Indramayu, dalam kesempatan yang penuh dengan semangat dan beberapa rasa penekanan kebersamaan ini, saya untuk dipedomani guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.
Pertama, siapkan mental dan fisik jaga kesehatan, niatkan setiap serta pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada tuhan yang maha kuasa;
Kedua, lakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang, sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresahkan masyarakat
Ketiga, tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum natal 2022 dan perayaan tahun baru 2023.
Keempat, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis, berikan pelayanan terbaik, lengkapi sarpras dan perlengkapan perorangan yang memadai, serta lakukan penugasan anggota dengan buddy system;
Kelima, laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta bertindaklah secara tegas namun humanis hukum terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.
Keenam, mantapkan kerja sama, sinergi, dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi.
Sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi lilin tahun 2022, semoga pengabdian tugas yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini, akan menjadi catatan amal ibadah di hadapan tuhan yang maha kuasa.
“Sekecil apapun peran yang diberikan kepadamu, itu akan memberi catatan sejarah bagi perjalanan hidupmu, yang suatu saat bisa kamu torehkan dan ceritakan kepada anak cucumu kelak,” ucapnya.
Tidak lupa, pada kesempatan yang baik ini saya juga mengucapkan “SELAMAT HARI RAYA NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023”, tutup Kapolres Indramayu, AKBP M. Lukman Syarif.
Pihak Kepolisian Cepat Tanggap Keluhan Warga Terkait Longsoran di Jalur Bocimi
BOGOR.radarinformasi.com – Masyarakat pengguna Jalan Jalur Bocimi perbatasan Caringin – Ciawi (+50m dari SPBU Cikerteg) terutama yang sering melintas mulai resah dan khawatir dengan kondisi jalan yang dinilai sangat membahayakan Pengendara,apalagi mengingat saat ini hujan sering mengguyur wilayah Kabupaten Bogor-Jawa Barat, apalagi Jembatan tersebut pernah longsor dan juga mengakibatkan adanya korban jiwa saat sebuah truk menghantam pedagang yang ada di jalur tersebut, Jum’at (02/12/22).
Akhirnya Warga yang mulai resah mulai mengupload di Medsos, dengan harapan ada perhatian dari pihak terkait. Saat radarinformasi.com mencoba mengklarifikasi ke pihak Mapolsek Caringin, AKP. Waluyo, SH.MH selaku Kapolsek mengatakan bahwa, “Terimakasih atas laporannya, kita akan langsung cek ke lokasi hari ini juga”.
Setelah mendapat laporan, dengan sigap, AKP. Waluyo,SH.MH dan Kompol Agus Hidayat,SH selaku Kapolsek Ciawi, dengan didampingi oleh Drs.Sutisna (Camat Ciawi) serta Rusdi dari Dinas PUPR, langsung turun ke lapangan, dari hasil pengecekan didapat ada retakan aspal jalan dari arah Sukabumi menuju Ciawi, tiang penyangga sudah menggantung dan dinding penahan sudah jebol.
Untuk sementara pihak kepolisian memasang pengamanan berupa pemasangan police line, pemasangan kerucut dan tolo-tolo sepanjang kurang lebih 50 meter di retakan jalan.
Perlu diketahui jembatan tersebut baru selesai dilakukan perbaikan kurang lebih dua tahun yang lalu. Kegiatan pengecekan lokasi sendiri selesai pukul 15.30 WIB dengan aman dan terkendali.
Presiden RI Tinjau Langsung Lokasi Gempa di Cianjur sekaligus Instruksikan Jajarannya untuk Bekerjasama Lakukan Penanganan
CIANJUR.radarinformasi.com – Presiden Republik Indonesia meninjau secara langsung Lokasi gempa yang terjadi Jalan Raya Nasional tepatnya di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, pada Selasa siang, 22 November 2022.
Dalam peninjauan yang dilakukan Presiden RI Joko widodo, turut di hadiri serta didampingi oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Pangkostrad Dudung Abdurachman, Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Suntana M. Si, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arif Wibowo, Kapolres Bogor AKBP Dr. Iman Imanuddin S.H., S.I.K., M.H dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Kav Gan Gan Rusgandara.
Jalan raya yang menjadi penghubung antara Cianjur dan Bogor tersebut sempat terputus akibat tanah longsor yang terjadi hingga menutupi akses jalan pasca terjadinya gempa pada Senin siang (21/11/2022).
Dalam peninjauan ke lokasi bencana Presiden Joko Widodo mengatakan, “Bahwa atas nama pribadi, saya menyampaikan duka cita yang mendalam belasungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur”.
“Saya menginstruksikan seluruh jajaran untuk bekerja sama dalam membantu penanganan pasca gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Mulai dari pembukaan akses jalan yang terkena longsor hingga evakuasi dan penyelamatan korban-korban yang masih tertimbun longsor”, tegasnya.
Selain itu, Presiden memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut terdiri atas Rp. 50 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, Rp. 25 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang, dan Rp.10 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan.
Satlantas Polres Bogor Tindak Pelanggar Lalu Lintas dengan Penindakan Humanis dan Religi
BOGOR.radarinformasi.com – Satlantas Polres Bogor kini tidak akan melakukan penindakan tilang manual terhadap pengendara yang melanggar.
Hal itu sesuai instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait Penindakan Pelanggaran lalu lintas sudah tidak melakukan tilang secara manual. Penilangan dilakukan secara elektronik atau penindakan humanis.
“Ini sesuai arahan Bapak Kapolri tentang tidak boleh tilang manual, kami dari Polres Bogor juga meyampaikan bahwa kita tidak ada lagi tilang manual,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Bogor, AKP Dicky Anggi Pranata, Senin (24/10/2022).
Uniknya Satlantas Polres Bogor menggelar penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tindakan humanis dan religi kepada pelanggar lalu lintas yang melintas di sekitar pos polisi 10b Simpang Pemda. Sedikitnya ada 31 pelanggaran yang terjaring. Dalam kegiatan tersebut Satlantas Polres Bogor juga menghadirkan tokoh agama setempat.
“Pengemudi yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas kasat mata kita berikan teguran dan sanksi membaca Al-quran, serta kegiatan sosial lainnya. Tanpa kita lakukan penilangan,” tambah Dicky.
Dicky mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya kesadaran hukum berlalu lintas. Karena penyebab utama kecelakaan adalah adanya pelanggaran lalu lintas.
“Alhamdulillah selama kegiatan berlangsung, berjalan aman dan kondusif, para pelanggar menerima sanksi yang diberikan serta berjanji tidak mengulangi kembali pelanggaran lalu lintas,” pungkas Dicky.
Dalam Mengatasi Perubahan Iklim, Puan: Butuh Komitmen Bersama
SUKABUMI.radarinformasi.com- Sebelum membuka pertemuan antar-parlemen sedunia ke-144 pada 20-24 Maret 2022 lalu di Bali, setiap delegasi yang hadir menanam satu pohon di Nusa Dua. Penanaman itu merupakan simbol komitmen semua anggota parlemen terhadap dampak perubahan (kekacauan) iklim yang tengah melanda bumi.
Puan Maharani selaku Ketua Majelis dalam pertemuan internasional itu menilai, pohon-pohon yang ditanam itu menjadi pengingat bahwa di Bali, para anggota parlemen dari seluruh dunia pernah menanam komitmen untuk mengatasi perubahan iklim.
“Saya ingin kegiatan ini menjadi pengingat bagi setiap delegasi saat menjejakkan kaki di Bali, bahwa mereka pernah menanam komitmen untuk mengatasi perubahan iklim dunia,” tulis Puan dalam akun Instagramnya, @puanmaharaniri pada Sabtu (26/03/2022).
Gotong royong selamatkan bumi
Kerja sama internasional mutlak dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang melampaui batas-batas negara mengharuskan semua negara terlibat dalam gerakan bersama menanggulangi dampaknya, baik bagi bumi maupun bagi kemanusiaan.
Pada hari kedua pertemuan antar-parlemen sedunia di Bali, semua delegasi yang hadir sepakat mengajak negara-negara memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki lingkungan hidup, demi mewariskan bumi yang jauh lebih baik kepada generasi mendatang.
“Kita perlu memobilisasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kita harus merealisasikan komitmen pembiayaan perubahan iklim sebesar 100 miliar US Dollar per tahun dan kita harus mendukung transisi energi bersih dengan transfer teknologi dan investasi.”
Lingkungan hidup, perubahan iklim, atau meningkatnya panas bumi, selalu merupakan persoalan yang kompleks. Keruwetan ini hanya bisa “diatasi jika dunia bersatu, bergotong royong, dan memperkuat kerja bersama internasional.”
Ekoefeminisme
Ekofeminisme berbicara tentang keterkaitan antara perempuan dan alam semesta, terutama dalam ketakberdayaan dan ketidakadilan perilaku kepada keduanya. Dalam penerapannya, ekofeminisme menerapkan etika kepedulian untuk mewujudkan keadilan sosial secara ekologis, mengutamakan nilai feminitas, dan menentang budaya patriarki.
Dalam ekofeminisme ditetapkan bahwa kerja sama, kepedulian, cinta, dan toleransi merupakan cara untuk melestarikan alam yang di dalamnya manusia berada. Hubungan ini kemudian membentuk etika manusia terhadap pengelolaaan lingkungan dan menciptakan kesetaraan gender manusia dalam kaitannya dengan alam semesta.
Ekofeminisme dilandasi oleh etika kepedulian yang hadir karena sifat alami perempuan. Akan tetapi pada titik ini, kita perlu berhati-hati agar terhindar dari bahaya menganggap hanya perempuan saja yang memiliki kepedulian alamiah macam ini. Laki-laki juga punya kepedulian serupa.
Dalam kaitannya dengan gotong royong dan kerja sama internasional untuk menanggulangi dampak perubahan iklim, dunia tidak hanya membutuhkan individu-individu yang memiliki kepedulian pada kondisi bumi, tetapi juga seorang pemimpin yang secara alamiah memiliki kepedulian sebagai etika dalam hidupnya.
Peringati Hari Kartini, Puan Maharani : Hidupkan Keteladanan Kartini
SUKABUMI.radarinformasi.com – Peringatan Hari Kartini pada 21 April menjadi momentum untuk terus mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. Secara substansi, ada enam elemen kunci yang dimandatkan dalam UU TPKS. Yaitu pemidanaan, pencegahan, pemulihan, tindak pidana, pemantauan, dan hukum acara.
Esensi perjuangan menjadi nyawa dalam melahirkan UU TPKS. Situasi perempuan Indonesia yang belum terbebas dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender menjadi lecutan untuk terus memperjuangkan pengaplikasian UU ini di lapangan. Kekerasan dan diskriminasi berbasis gender menjadi salah satu gambaran nyata bahwa kegelisahan RA Kartini masih dirasakan hingga kini.
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyebut kelahiran UU ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengubah persepektif dan pemahaman tentang konsep gender dalam kaitannya dengan kepentingan perempuan.
“Inti dari kesetaraan dan keadilan gender bukan meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi. Melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki atau perempuan,” kata Puan dalam pernyataan tertulis yang dikutip Kamis (21/4).
“Kita harus mampu menghayati, memetik, dan mewarisi nilai-nilai semangat perjuangan yang ditinggalkan Kartini. Tekad kuat serta kegigihan untuk terus mengawal implementasi UU ini menjadi upaya saling dukung dan saling jaga, agar tak ada lagi ruang untuk kekerasan seksual,” sambung Puan.
Senada dengan Puan, para legislator perempuan yang turut mengawal kelahiran UU TPKS menyebut keteladanan dari seorang RA Kartini menjadi energi untuk terus memperjuangkan UU ini bisa disahkan dan diimplementasikan menjadi payung hukum yang kuat.
“UU ini harus bisa diaplikasikan dengan baik sesuai arahan Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI. Bagi para politisi perempuan ini adalah legacy yang harus bisa mengakomodir kepastian hukum dan konsekuensi hukum dalam kejahatan kekerasan seksual bagi perempuan dan anak tanpa mengabaikan hak dan kewajiban baik korban dan pelaku,” kata Riezky Aprilia, anggota Badan Legislasi DPR, dalam pernyataan tertulis, Kamis (21/4).
Sementara, Diah Pitaloka, legislator perempuan lain yang menjadi anggota Panja UU TPKS menegaskan, sedikitnya ada 3 nilai dari sosok RA Kartini yang menjadi inspirasi dalam mewujudkan kelahiran UU ini.
“Terutama nilai pantang menyerah, semua yang terlibat dalam perumusan UU TPKS ini tidak patah di tengah jalan. Semangat yang tidak mudah digoyahkan. Kedua, semangat sisterhood atau persaudaraan yang saling menguatkan untuk bisa menghadapi tantangan dalam proses pembahasan aturan. Dan ketiga, adalah semangat menegakkan keadilan bagi kaum perempuan,” tutur Diah Pitaloka, Kamis (21/04).
Diah menambahkan UU ini menjadi hadiah yang luar biasa bagi perempuan Indonesia atas pencapaian bersama dalam memperjuangkan UU ini sejak awal.
“Luar biasanya lagi sebagai sebuah pencapaian itu adalah UU ini disahkan oleh seorang Ketua DPR perempuan, Mbak Puan Maharani. Dia mengetuk palu pengesahan dengan kelembutan dan keteguhan hatinya. Mbak Puan saya lihat sebagai sosok pemimpin politik yang kuat,” ucap Diah.
Diah berharap setelah disahkannya UU ini, ada perubahan substantif terkait cara pandang masyarakat Indonesia terhadap keadilan perempuan. Sama seperti pesan yang disampaikan Ketua DPR Puan Maharani, bahwa kesetaraan gender benar-benar bisa terwujud serta ada pencerahan bagi masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah suatu bentuk tindak pidana dan sama sekali bukan hal yang wajar. “Kami berharap unit-unit kerja Pemerintah bisa segera bekerja dan juga ada keberpihakan anggaran dalam implementasi UU ini di dalam kerja-kerja Pemerintah,” tutup Diah.
Puan Maharani : Produk Legislasi Harus Memiliki Landasan Sosiologis
SUKABUMI.radarinformasi.com – Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi produk hukum terakhir yang disahkan DPR RI sebelum Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menutup Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada 14 April 2022.
Selain UU TPKS, pada Masa Persidangan IV, DPR telah melakukan pengambilan keputusan terhadap 3 Rancangan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR.
“Produk legislasi DPR harus memiliki landasan sosiologis yang kuat dan memberikan manfaat untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta mencapai kemajuan Indonesia,” kata Puan Maharani dalam pernyataan tertulis yang dikutip Kamis (21/04/22).
Sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI pada Oktober 2019, Puan meminta kepada anggota Komisi agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan. Namun, dari kualitasnya.
“Membuat Undang-Undang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekedar memasang target jumlah 100 atau 200 UU. Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Kerja legislasi DPR tidak hanya sekedar kuantitas, tapi soal kualitas, ” kata Puan.
Hal inilah yang menjadi dasar mengapa UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai salah satu produk legislasi yang disahkan pada Masa Persidangan IV DPR, membutuhkan waktu dalam proses pembahasannya.
“UU TPKS merupakan hadiah buat seluruh masyarakat Indonesia menjelang peringatan Hari Kartini. Payung hukum ini bertujuan menjaga dan mengayomi, bukan hanya untuk perempuan melainkan untuk satu bangsa Indonesia,” tutur Puan.
“UU ini lahir atas kolaborasi dan sinergi yang apik antar semua pihak. Dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusannya, UU ini juga berusaha mengakomodir dan memberi ruang yang luas untuk publik berpartisipasi secara aktif,” sambung Puan.
Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kanti W. Janis mengapresiasi upaya Puan Maharani dalam menyerap aspirasi publik saat proses perumusan Undang-Undang TPKS. Ia menyebut Puan merespons serius serta cepat menanggapi masukan masyarakat.
“Ini bukan hanya soal bagaimana proses aspirasi politik itu diperhatikan, tapi ada kepemimpinan yang efektif terutama dari pimpinan DPR. Saya kira kedepan kita butuh banyak model kepemimpinan politik yang berwibawa dan efektif seperti Puan Maharani,” kata Kanti dalam pernyataan tertulis yang dikutip Kamis, (21/04).
Kanti, yang juga aktif dalam gerakan literasi, mengatakan bahwa lahirnya UU TPKS ini merupakan salah satu tanda zaman bahwa Indonesia memasuki era modern sesungguhnya.
“Ciri utama negara modern adalah memberi perlindungan nyata tidak hanya untuk perempuan, namun juga kelompok rentan lain,” ucap Kanti.
Kanti berharap penerapan UU ini benar-benar tegas dan tidak memberikan celah bagi pelaku kejahatan seksual untuk bebas, serta mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. “Tentu agar UU ini menjadi hukum yang hidup di masyarakat, kita harus awasi dan kawal bersama implementasinya,” tutup Kanti.
Wow, Camat Kebon Pedes Restui Para Kades Lakukan Pungli Bansos
Bogor.radarinformasi.com– Dugaan praktik Pungli receh berjamaah dengan dalih untuk Zakat dan Infak yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Desa se-Kecamatan Kebon Pedes Sukabumi-Jawa Barat ini, ternyata di aminkan oleh Kurnia Lesmana,AP selaku Camat Kebon Pedes pada Rabu 21 April 2022, saat dikonfirmasi via telpon Wathsaap oleh radarinformasi.com, Kamis ( 21/04/22).
Kurnia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya selaku Camat benar mengetahui adanya pemotongan BPNT dan BST minyak goreng presiden, dalam penjelasannya Kurnia mengatakan bahwa, “Kesepakatan para Kepala Desa se-Kecamatan Kebon Pedes ini bukan memotong, tapi sifatnya menghimbau para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat secara langsung membayar atau menunaikan Zakat dan Infaknya ke UPZ desa atau kecamatan setelah menerima pembagian uang BPNT”.
“Benar bahwa kebijakan tersebut tentu bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah atau Permensos yang menyatakan tidak boleh adanya pemotongan sekecil apapun dengan alasan apapun terhadap para Keluarga Penerima Manfaat (KPM)”, jelasnya.
Pernyataan Kurnia selaku Camat atas kebijakan Pemdes se-Kecamatan Kebon Pedes ini tentu akan menuai polemik di mata masyarakat, karena kita telah ketahui secara bersama-sama bahwa hukum Zakat dan Infak itu bersifat wajib bagi yang mampu, sedangkan dalam faktanya 80% para penerima manfaat BPNT ini adalah orang atau para pihak yang dianggap kurang mampu sebagai masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid 19.
Seharusnya Kurnia selaku Camat dapat mengarahkan para Kepala Desa untuk dapat memberikan Zakat dan Infak atau berbagai terhadap para Keluarga Penerima Manfaat ini, bukan malah sebaliknya, mendukung kebijakan aneh karena harus menghimbau masyarakat yang kurang mampu untuk mengeluarkan Infak, lebih ironisnya lagi, Kurnia terkesan cuci tangan kepada para Kepala Desa saat radarinformasi.com menanyakan terkait selisih senilai Rp. 14.000,00 dari pemotongan sebesar Rp. 50.000,00 yang dilakukan oleh para Pemdes.
“Kalau soal sisa untuk Zakat senilai Rp.14.000,00 itu saya tidak tahu-menahu, dikemanakan, karena besaran infak yang kami maksud adalah sebesar Rp.31.000,00 untuk Zakat dan Rp.5.000,00 untuk Infak”, dalihnya.
Sungguh sangat miris dan memprihatinkan memang, karena masyarakat yang menerima Bansos belum tentu merupakan masyarakat yang wajib mengeluarkan Zakat, bisa jadi diantara mereka ada yang berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu atau jompo yang seharusnya menerima Zakat di hari Idul Fitri ini.
