Jika Masyarakat Mendukung, Ajudan Bupati Muna Barat Nyatakan Sikap Siap Pimpin Daerahnya
MUNABARAT.radar informasi.com- Untuk saat ini masyarakat mulai ramai memperbincangkan siapa calon Bupati Muna Barat untuk ke depannya, para calonpun mulai bermunculan dan mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, Senin (25/04/22).
Salahsatu calon yang mulai santer diperhitungkan adalah Andreas yang kerap disapa Andri, Ajudan Bupati Muna Barat, dengan tegas Ia menyatakan sikap bahwa dirinya siap maju untuk memimpin Muna Barat, karena menurutnya, siapapun punya hak yang sama untuk memimpin daerahnya.
“Semua orang punya hak yang sama untuk memipin di Kabupaten Muna barat Provinsi Sulawesi Tenggara, selagi itu tidak bertentangan dengan UU, saya sebagai putra Daerah Muna Barat siap untuk Maju sebagai calon Bupati Muna Barat tahun 2024-2029, jika dapat dukungan dari semua elemen Masyarakat Munabarat”, ujar Andri.
Masih menurutnya, “Untuk menjadi calon pemimpin harus mampumengenal dan tahu apa kehendak masyarakat, intinya sebagai pemimpin harus mampu menciptakan persatuan kesatuan dari semua bidang, baik itu bidang ekonomi maupun bidang sosial budaya dan bidang-bidang lainya demi untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Muna barat”.
Puan Maharani Elektabilitasnya Naik, Pengamat: Ia Cocok Menjadi Calon Presiden
JAKARTA, radarinformasi.com – Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Independen memaparkan elektabilitas Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani dalam bursa calon Pemilihan Presiden 2024 mulai merangkak naik. Dalam survei tersebut, Puan Maharani dianggap berhasil merepresentasikan suara masyarakat luas.
Menanggapi hasil survei tersebut, Emrus Sihombing, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, menilai bahwa kenaikan elektabilitas ini menjadi wujud keberhasilan kerja Puan Maharani selama ini.
“Secara kualitatif, survei itu menunjukkan bahwa masyarakat melihat kinerja Puan Maharani. Puan yang bekerja dengan tulus, baik, dan produktif, dirasakan oleh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat memberikan suatu respon berupa voting behaviour atau perilaku memilih yang tercermin dalam kenaikan elektabilitas itu,” tutur Emrus Sihombing, Sabtu (23/4)
“Artinya, masyarakat berkeinginan memilih Puan Maharani dalam bursa calon Presiden 2024 nanti,” tambah Emrus.
Dalam catatan Emrus, kinerja nyata dan terekam dengan baik menjadi modal kuat bagi Puan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 nanti. Emrus menyoroti kerja Puan sejak menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2012. Emrus menyebut Puan saat itu mampu memimpin dan meningkatkan produktivitas kerja fraksi.
“Saat Puan menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga saya melihat beliau berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saat ini, saat menjadi Ketua DPR, Puan mampu memimpin, mengayomi, dan menghadapi berbagai manuver politik yang ada. Puan bukanlah pemimpin yang penuh pencitraan. Namun, pemimpin yag bekerja sehingga menimbulkan citra positif,” tuturnya.
“Jadi menurut saya sosok Puan Maharani pas menjadi calon Presiden dan pas menjadi Presiden pada 2024-2029,” imbuh Emrus.
Sebelumnya, dalam hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Independen memaparkan adanya kenaikan elektabilitas Puan Maharani dalam bursa calon Pemilihan Presiden 2024. Direktur Riset Lembaga Survei Independen, Fathur Rahman, menyebut elektabilitas Puan naik hingga mencapai 3,1 persen.
“Perlahan namun pasti, elektabilitas Ketua DPR RI Puan Maharani terus mengalami tren kenaikan,” kata Fathur Rahman, Sabtu (23/4)
Dalam survei yang dilakukan di 34 provinsi, sosok Puan dianggap berhasil merepresentasikan suara masyarakat luas. Seperti soal sikap tegas Puan dalam menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Survei dengan margin of error 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen itu juga merekam pernyataan publik yang menilai Puan berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam forum internasional sekelas Inter-Parliamentary Union, IPU ke-144 yang digelar di Bali pada Maret 2022. Nama Puan juga harum di lembaga internasional seperti WHO yang mengapresiasi kerja Puan selama ini.
Tak hanya itu, publik juga merespon positif kesuksesan serta komitmen Puan dalam mengawal dan mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Khusus untuk bursa Calon Wakil Presiden, nama Puan masuk tiga besar dengan elektabilitas 13,32 persen. Posisinya berada di bawah Menparekraf Sandiaga Uno dengan elektabilitas 19,5 persen dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meraih elektabilitas 24,6 persen.
Hasil Survei, Duet Prabowo-Puan Berpotensi Paling Kuat
JAKARTA, radarinformasi.com – Hasil survei Saiful Mujani & Consulting (SMRC) menujukkan bahwa akan terjadi persaingan ketat ketika Prabowo Subianto berpasangan Puan Maharani melawan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ganjar Pranowo- Airlangga Hartarto. Pasangan calon tersebut merupakan hasil simulasi SMRC terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Hasil survei ini dipaparkan Saiful Mujani dalam kanal youtube SMRC TV.
Dalam salah satu simulasi dengan pilihan tertutup terhadap dua pasangan tersebut, hasil survei menunjukkan pasangan Prabowo – Puan mendapat dukungan sebanyak 41 persen, unggul atas Anies – AHY yang mendapat dukungan 37,9 persen. Dan sebanyak 21 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
“Ini seimbang. Selisihnya tidak terlalu signifikan secara statistik, 41 dengan 38. Hanya 3 persen,” kata Saiful Mujani, dikutip, Sabtu (23/4)
Dalam simulasi lain yang dipaparkan pendiri SMRC, pasangan Prabowo – Puan juga masih memiliki kans kuat ketika dihadapkan dengan duet Ganjar – Airlangga. Hasilnya juga seimbang. Dalam simulasi tertutup, Prabowo – Puan mendapat dukungan 39,3 persen. Beda tipis dari Ganjar – Airlangga yang mendapat dukungan 40,3 persen. Sementara, 20,5 persennya tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara, dalam simulasi 3 poros, angka dukungan antar ketiganya sangat seimbang satu sama lain. Dimana Anies – AHY mendapat dukungan 29,8 persen, Ganjar – Airlangga 28,5 persen, dan Prabowo – Puan sebesar 27,5 persen. Sementara 14,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Hasilnya saya sebut ini seimbang. Kita lihat perkembangan dua tahun ke depan seperti apa,” imbuh Saiful.
Survei ini dilakukan dengan melibatkan 1.027 responden, dengan margin of error kurang lebih 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 13-20 Maret 2022.
Emrus Sihombing Sebut Puan Punya Modal Kuat Untuk Menjadi Pemimpin
JAKARTA, radarinformasi.com – Sebagai tokoh perempuan, nama Ketua DPR RI Puan Maharani menonjol dalam bursa calon Presiden dan Wakil Presiden 2024. Keterwakilan perempuan dalam bursa tersebut mendapat dukungan positif dari Emrus Sihombing, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta.
Emrus menekankan sudah saatnya Indonesia memberi ruang yang luas untuk perempuan menjadi pemimpin. Ia menolak adanya konstruksi di ruang publik bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.
Emrus menambahkan, Puan punya modal yang tidak dimiliki oleh calon presiden lainnya.
“Puan memimpin dengan keibuan. Puan bisa merangkul berbagai kepentingan di Republik ini. Bangsa ini sudah waktunya memberi kesempatan luas kepada perempuan untuk memimpin,” kata Emrus, Sabtu (23/4)
Emrus mencatat rekam jejak Puan yang telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saat itu, Puan menjadi Menteri Koordinator termuda sepanjang sejarah Kabinet Pemerintahan RI. Selain itu, Puan saat ini mengemban amanah sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
“Puan Maharani tokoh Kartini kita yang pas menjadi capres dan pas jadi presiden. Orang yang meragukan kemampuan Puan Maharani itu berarti dia tidak kenal dengan ibunya, tidak kenal perempuan. Kalau ada yang menolak kepemimpinan perempuan, itu artinya dia tidak kenal dan tidak tahu kehebatan perempuan,” tutur Emrus.
Emrus optimis sosok Puan yang memiliki keteguhan hati dan mengayomi dalam kepemimpinannya mampu membawa Indonesia lebih baik.
“Ketika dia memimpin saya sangat optimis bangsa ini bisa berjalan lebih baik dan pembangunan bisa lebih akseleratif lagi dari pemimpin-pemimpin sebelumnya,” tutup Emrus.
Dalam Mengatasi Perubahan Iklim, Puan: Butuh Komitmen Bersama
SUKABUMI.radarinformasi.com- Sebelum membuka pertemuan antar-parlemen sedunia ke-144 pada 20-24 Maret 2022 lalu di Bali, setiap delegasi yang hadir menanam satu pohon di Nusa Dua. Penanaman itu merupakan simbol komitmen semua anggota parlemen terhadap dampak perubahan (kekacauan) iklim yang tengah melanda bumi.
Puan Maharani selaku Ketua Majelis dalam pertemuan internasional itu menilai, pohon-pohon yang ditanam itu menjadi pengingat bahwa di Bali, para anggota parlemen dari seluruh dunia pernah menanam komitmen untuk mengatasi perubahan iklim.
“Saya ingin kegiatan ini menjadi pengingat bagi setiap delegasi saat menjejakkan kaki di Bali, bahwa mereka pernah menanam komitmen untuk mengatasi perubahan iklim dunia,” tulis Puan dalam akun Instagramnya, @puanmaharaniri pada Sabtu (26/03/2022).
Gotong royong selamatkan bumi
Kerja sama internasional mutlak dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang melampaui batas-batas negara mengharuskan semua negara terlibat dalam gerakan bersama menanggulangi dampaknya, baik bagi bumi maupun bagi kemanusiaan.
Pada hari kedua pertemuan antar-parlemen sedunia di Bali, semua delegasi yang hadir sepakat mengajak negara-negara memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki lingkungan hidup, demi mewariskan bumi yang jauh lebih baik kepada generasi mendatang.
“Kita perlu memobilisasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kita harus merealisasikan komitmen pembiayaan perubahan iklim sebesar 100 miliar US Dollar per tahun dan kita harus mendukung transisi energi bersih dengan transfer teknologi dan investasi.”
Lingkungan hidup, perubahan iklim, atau meningkatnya panas bumi, selalu merupakan persoalan yang kompleks. Keruwetan ini hanya bisa “diatasi jika dunia bersatu, bergotong royong, dan memperkuat kerja bersama internasional.”
Ekoefeminisme
Ekofeminisme berbicara tentang keterkaitan antara perempuan dan alam semesta, terutama dalam ketakberdayaan dan ketidakadilan perilaku kepada keduanya. Dalam penerapannya, ekofeminisme menerapkan etika kepedulian untuk mewujudkan keadilan sosial secara ekologis, mengutamakan nilai feminitas, dan menentang budaya patriarki.
Dalam ekofeminisme ditetapkan bahwa kerja sama, kepedulian, cinta, dan toleransi merupakan cara untuk melestarikan alam yang di dalamnya manusia berada. Hubungan ini kemudian membentuk etika manusia terhadap pengelolaaan lingkungan dan menciptakan kesetaraan gender manusia dalam kaitannya dengan alam semesta.
Ekofeminisme dilandasi oleh etika kepedulian yang hadir karena sifat alami perempuan. Akan tetapi pada titik ini, kita perlu berhati-hati agar terhindar dari bahaya menganggap hanya perempuan saja yang memiliki kepedulian alamiah macam ini. Laki-laki juga punya kepedulian serupa.
Dalam kaitannya dengan gotong royong dan kerja sama internasional untuk menanggulangi dampak perubahan iklim, dunia tidak hanya membutuhkan individu-individu yang memiliki kepedulian pada kondisi bumi, tetapi juga seorang pemimpin yang secara alamiah memiliki kepedulian sebagai etika dalam hidupnya.
Peringati Hari Kartini, Puan Maharani : Hidupkan Keteladanan Kartini
SUKABUMI.radarinformasi.com – Peringatan Hari Kartini pada 21 April menjadi momentum untuk terus mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. Secara substansi, ada enam elemen kunci yang dimandatkan dalam UU TPKS. Yaitu pemidanaan, pencegahan, pemulihan, tindak pidana, pemantauan, dan hukum acara.
Esensi perjuangan menjadi nyawa dalam melahirkan UU TPKS. Situasi perempuan Indonesia yang belum terbebas dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender menjadi lecutan untuk terus memperjuangkan pengaplikasian UU ini di lapangan. Kekerasan dan diskriminasi berbasis gender menjadi salah satu gambaran nyata bahwa kegelisahan RA Kartini masih dirasakan hingga kini.
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyebut kelahiran UU ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengubah persepektif dan pemahaman tentang konsep gender dalam kaitannya dengan kepentingan perempuan.
“Inti dari kesetaraan dan keadilan gender bukan meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi. Melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki atau perempuan,” kata Puan dalam pernyataan tertulis yang dikutip Kamis (21/4).
“Kita harus mampu menghayati, memetik, dan mewarisi nilai-nilai semangat perjuangan yang ditinggalkan Kartini. Tekad kuat serta kegigihan untuk terus mengawal implementasi UU ini menjadi upaya saling dukung dan saling jaga, agar tak ada lagi ruang untuk kekerasan seksual,” sambung Puan.
Senada dengan Puan, para legislator perempuan yang turut mengawal kelahiran UU TPKS menyebut keteladanan dari seorang RA Kartini menjadi energi untuk terus memperjuangkan UU ini bisa disahkan dan diimplementasikan menjadi payung hukum yang kuat.
“UU ini harus bisa diaplikasikan dengan baik sesuai arahan Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI. Bagi para politisi perempuan ini adalah legacy yang harus bisa mengakomodir kepastian hukum dan konsekuensi hukum dalam kejahatan kekerasan seksual bagi perempuan dan anak tanpa mengabaikan hak dan kewajiban baik korban dan pelaku,” kata Riezky Aprilia, anggota Badan Legislasi DPR, dalam pernyataan tertulis, Kamis (21/4).
Sementara, Diah Pitaloka, legislator perempuan lain yang menjadi anggota Panja UU TPKS menegaskan, sedikitnya ada 3 nilai dari sosok RA Kartini yang menjadi inspirasi dalam mewujudkan kelahiran UU ini.
“Terutama nilai pantang menyerah, semua yang terlibat dalam perumusan UU TPKS ini tidak patah di tengah jalan. Semangat yang tidak mudah digoyahkan. Kedua, semangat sisterhood atau persaudaraan yang saling menguatkan untuk bisa menghadapi tantangan dalam proses pembahasan aturan. Dan ketiga, adalah semangat menegakkan keadilan bagi kaum perempuan,” tutur Diah Pitaloka, Kamis (21/04).
Diah menambahkan UU ini menjadi hadiah yang luar biasa bagi perempuan Indonesia atas pencapaian bersama dalam memperjuangkan UU ini sejak awal.
“Luar biasanya lagi sebagai sebuah pencapaian itu adalah UU ini disahkan oleh seorang Ketua DPR perempuan, Mbak Puan Maharani. Dia mengetuk palu pengesahan dengan kelembutan dan keteguhan hatinya. Mbak Puan saya lihat sebagai sosok pemimpin politik yang kuat,” ucap Diah.
Diah berharap setelah disahkannya UU ini, ada perubahan substantif terkait cara pandang masyarakat Indonesia terhadap keadilan perempuan. Sama seperti pesan yang disampaikan Ketua DPR Puan Maharani, bahwa kesetaraan gender benar-benar bisa terwujud serta ada pencerahan bagi masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah suatu bentuk tindak pidana dan sama sekali bukan hal yang wajar. “Kami berharap unit-unit kerja Pemerintah bisa segera bekerja dan juga ada keberpihakan anggaran dalam implementasi UU ini di dalam kerja-kerja Pemerintah,” tutup Diah.
Puan Maharani : Produk Legislasi Harus Memiliki Landasan Sosiologis
SUKABUMI.radarinformasi.com – Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi produk hukum terakhir yang disahkan DPR RI sebelum Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menutup Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada 14 April 2022.
Selain UU TPKS, pada Masa Persidangan IV, DPR telah melakukan pengambilan keputusan terhadap 3 Rancangan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR.
“Produk legislasi DPR harus memiliki landasan sosiologis yang kuat dan memberikan manfaat untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta mencapai kemajuan Indonesia,” kata Puan Maharani dalam pernyataan tertulis yang dikutip Kamis (21/04/22).
Sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI pada Oktober 2019, Puan meminta kepada anggota Komisi agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan. Namun, dari kualitasnya.
“Membuat Undang-Undang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekedar memasang target jumlah 100 atau 200 UU. Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Kerja legislasi DPR tidak hanya sekedar kuantitas, tapi soal kualitas, ” kata Puan.
Hal inilah yang menjadi dasar mengapa UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai salah satu produk legislasi yang disahkan pada Masa Persidangan IV DPR, membutuhkan waktu dalam proses pembahasannya.
“UU TPKS merupakan hadiah buat seluruh masyarakat Indonesia menjelang peringatan Hari Kartini. Payung hukum ini bertujuan menjaga dan mengayomi, bukan hanya untuk perempuan melainkan untuk satu bangsa Indonesia,” tutur Puan.
“UU ini lahir atas kolaborasi dan sinergi yang apik antar semua pihak. Dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusannya, UU ini juga berusaha mengakomodir dan memberi ruang yang luas untuk publik berpartisipasi secara aktif,” sambung Puan.
Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kanti W. Janis mengapresiasi upaya Puan Maharani dalam menyerap aspirasi publik saat proses perumusan Undang-Undang TPKS. Ia menyebut Puan merespons serius serta cepat menanggapi masukan masyarakat.
“Ini bukan hanya soal bagaimana proses aspirasi politik itu diperhatikan, tapi ada kepemimpinan yang efektif terutama dari pimpinan DPR. Saya kira kedepan kita butuh banyak model kepemimpinan politik yang berwibawa dan efektif seperti Puan Maharani,” kata Kanti dalam pernyataan tertulis yang dikutip Kamis, (21/04).
Kanti, yang juga aktif dalam gerakan literasi, mengatakan bahwa lahirnya UU TPKS ini merupakan salah satu tanda zaman bahwa Indonesia memasuki era modern sesungguhnya.
“Ciri utama negara modern adalah memberi perlindungan nyata tidak hanya untuk perempuan, namun juga kelompok rentan lain,” ucap Kanti.
Kanti berharap penerapan UU ini benar-benar tegas dan tidak memberikan celah bagi pelaku kejahatan seksual untuk bebas, serta mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. “Tentu agar UU ini menjadi hukum yang hidup di masyarakat, kita harus awasi dan kawal bersama implementasinya,” tutup Kanti.
Wow, Camat Kebon Pedes Restui Para Kades Lakukan Pungli Bansos
Bogor.radarinformasi.com– Dugaan praktik Pungli receh berjamaah dengan dalih untuk Zakat dan Infak yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Desa se-Kecamatan Kebon Pedes Sukabumi-Jawa Barat ini, ternyata di aminkan oleh Kurnia Lesmana,AP selaku Camat Kebon Pedes pada Rabu 21 April 2022, saat dikonfirmasi via telpon Wathsaap oleh radarinformasi.com, Kamis ( 21/04/22).
Kurnia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya selaku Camat benar mengetahui adanya pemotongan BPNT dan BST minyak goreng presiden, dalam penjelasannya Kurnia mengatakan bahwa, “Kesepakatan para Kepala Desa se-Kecamatan Kebon Pedes ini bukan memotong, tapi sifatnya menghimbau para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat secara langsung membayar atau menunaikan Zakat dan Infaknya ke UPZ desa atau kecamatan setelah menerima pembagian uang BPNT”.
“Benar bahwa kebijakan tersebut tentu bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah atau Permensos yang menyatakan tidak boleh adanya pemotongan sekecil apapun dengan alasan apapun terhadap para Keluarga Penerima Manfaat (KPM)”, jelasnya.
Pernyataan Kurnia selaku Camat atas kebijakan Pemdes se-Kecamatan Kebon Pedes ini tentu akan menuai polemik di mata masyarakat, karena kita telah ketahui secara bersama-sama bahwa hukum Zakat dan Infak itu bersifat wajib bagi yang mampu, sedangkan dalam faktanya 80% para penerima manfaat BPNT ini adalah orang atau para pihak yang dianggap kurang mampu sebagai masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid 19.
Seharusnya Kurnia selaku Camat dapat mengarahkan para Kepala Desa untuk dapat memberikan Zakat dan Infak atau berbagai terhadap para Keluarga Penerima Manfaat ini, bukan malah sebaliknya, mendukung kebijakan aneh karena harus menghimbau masyarakat yang kurang mampu untuk mengeluarkan Infak, lebih ironisnya lagi, Kurnia terkesan cuci tangan kepada para Kepala Desa saat radarinformasi.com menanyakan terkait selisih senilai Rp. 14.000,00 dari pemotongan sebesar Rp. 50.000,00 yang dilakukan oleh para Pemdes.
“Kalau soal sisa untuk Zakat senilai Rp.14.000,00 itu saya tidak tahu-menahu, dikemanakan, karena besaran infak yang kami maksud adalah sebesar Rp.31.000,00 untuk Zakat dan Rp.5.000,00 untuk Infak”, dalihnya.
Sungguh sangat miris dan memprihatinkan memang, karena masyarakat yang menerima Bansos belum tentu merupakan masyarakat yang wajib mengeluarkan Zakat, bisa jadi diantara mereka ada yang berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu atau jompo yang seharusnya menerima Zakat di hari Idul Fitri ini.
Bukber dan Santunan Anak Yatim-Piatu Bersama Komunitas Sa’uyunan Urang Bogor
BOGOR.radarinformasi.com – Sebagai bentuk kasih sayang dan berbagi antar sesama, Komunitas Sa’uyunan Urang Bogor memberikan santunan kepada 30 anak Yatim-piatu dalam rangka Buka Bersama (Bukber) dan Santunan digelar di salahsatu Resto di Jalan Raya Cijayanti Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat, pada Minggu 17/04/2022.
Acara diawali dengan sambutan-sambutan lalu diisi pembacaan Kalam Ilahi ( pembacaan ayat suci al-qur’an ), pemberian santunan kepada 30 anak Yatim dan dilanjut pemberian Cendramata kepada para Member yang telah berhasil dalan program bidang Usaha Rumah Rubi. Adapun acara sendiri dihadiri oleh para Ketua Komunitas, Member dan Tokoh agama serta 70 tamu undangan lainnya.
Menurut H.M. Yusup selaku Ketua SUB menjelaskan, “Pemberian santunan anak Yatim-piatu dan acara Buka Bersama ini memang selalu rutin diadakan setiap tahunnya di tengah-tengah Bulan Suci Ramadhan atau menjelang datangnya perayaan Hari Raya Idul Fitri”.
“Acara ini kita laksanakan dengan tujuan tiada lain agar para anak yatim bisa senang dan gembira dalam merayakan hari kemenangan Idul Fitri nanti”, tuturnya.
Yusup-pun meminta dan berharap kepada para pengurus anggotanya supaya mereka bisa berbagi, menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain yang sedang membutuhkannya dan berlomba- lomba menuju amal kebaikan serta berharap pemberian santunan tersebut dapat berguna bagi mereka dan semoga di tahun berikutnya lebih meriah.
Warga Desa Kecamatan Ciawi Sumringah, BST dan BPNT kembali disalurkan
BOGOR.radarinformasi.com- Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sekaligus Bantuan Tunai Sosial (BST) di Bulan Suci Ramadhan 1443 H kali ini, dengan maksud dan tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi apalagi menjelang hari Raya Idul Fitri 1443H, dimana seperti yang kita tahu semua kebutuhan pokok melonjak harganya, Rabu (20/04/22).
Bantuan tersebut menyasar kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh nusantara, tak terkecuali desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, uang yang ditotalkan mencapai Rp.500.000,00 tersebut dengan sumringah diterima oleh KPM, meskipun tidak dapat mengcover secara sepenuhnya kebutuhan bahan pokok selama satu bulan, akan tetapi setidaknya mengurangi beban keseharian mereka.
Salahsatu KPM mengatakan bahwa, “Saya sangat berterimakasih dengan adanya bantuan ini, apalagi di Bulan Suci Ramadhan kebutuhan semakin meningkat, semoga ke depannya bantuan ini bisa menyeluruh tersalurkan kepada semua yang terdampak”.
“Dengan adanya BST minyak goreng mampu menjawab keresahan ibu-ibu, karena harga minyak goreng kan saat ini sangat mahal, jadi dengan adanya bantuan ini saya merasa sangat terbantu sekali, sekali lagi terimakasih saya ucapkan kepada pihak desa ataupun pihak pemerintah”, ujar salahsatu KPM.
